Ekonomi-Politik Pemerintahan SBY-JK: Suatu Pendekatan State Centered

 

Selama lima tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sejumlah perubahan terjadi. Salah satu yang paling mencolok adalah semakin kerasnya dorongan untuk meminimalisasi peran negara dalam sektor ekonomi, lewat privatisasi dan deregulasi, sekalipun proyek privatisasi sudah marak dimulai semenjak pemerintahan Megawati. Kebijakan ekonomi yang semakin berorientasi pada pasar, yang kemudian membuat pencalonan SBY-Boediono dihantam isu-isu sebagai pasangan yang akan mengusung neoliberalisme, terlebih Boediono merupakan Menko Ekonomi di masa pemerintahan SBY-JK.

Tulisan ini akan menganalisa peran negara pasca reformasi, khususnya pada masa pemerintahan SBY-JK, dengan melihat perkembangan ekonomi-politik yang berlangsung. Tulisan ini akan menggunakan paradigma yang berorientasi pada negara  (stated centered) sebagai dasar analisis, dan akan mencoba mendasarkan argumen pada pendekatan dari lingkaran Marxisme dan para pemakna Marx kemudian. Analisa dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan perdebatan teoritis, polemik dan kritik terhadap paradigma yang berorientasi pasar (market centered). Teori yang melihat bahwa negara memiliki peran yang tidak semata-mata merupakan alat kelas yang berkuasa adalah teori otonomi relatif negara, yaitu teori yang melihat kapasitas negara untuk bertindak independen terhadap tekanan dari kekuatan sosial, dan terutama kekuatan ekonomi.[1] Namun, teori otonomi relatif negara akan dilihat pada bagian akhir analisa, untuk sedikit memberikan gambaran teoritik mengenai peran negara dalam ekonomi-politik.

Argumen Teoritis Paradigma State Centered

Dalam sebuah artikelnya di New Left Review, Robert Wade melihat bahwa negara-negara non-komunis telah mengalami dua perubahan yang cukup substansial dalam hal aturan-aturan dan norma-norma ekonomi internasional, yang biasa disebut “perubahan rezim”. Rezim pertama memiliki karakter Keynesian dan dijalankan oleh kesepakatan internasional Bretton Woods sepanjang tahun 1945-1975. Rezim berikutnya dimulai setelah runtuhnya Bretton Woods dan berjaya sampai dengan krisis hutang dan keuangan di tahun 2007-2008. Rezim ini – yang dikenal dengan rezim neoliberalisme atau Washington Consensus – bertumpu pada pemikiran bahwa seluruh pemerintahan harus melakukan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi.[2]

 

Selama berjalannya rezim neoliberalisme, banyak kritik yang muncul dan menemukan pijakannya dengan terjadinya krisis keuangan dunia pada tahun 2008. Program ekonomi dan politik yang saat ini berlaku, diyakini menjadi penyebab utama krisis keuangan dunia (terutama di Amerika Serikat, Jepang dan Eropa). Keyakinan ini banyak lahir dari kalangan pemikir Marxian maupun yang dipengaruhinya seperti kalangan sosial-demokrat. Kritik dari kalangan yang biasa diasosiasikan sebagai “Kiri” tersebut, saat ini menjadi terlihat relevan, dan penting untuk diperhatikan.

Kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme-liberal utamanya lahir dari kalangan pemikir dan teoritisi Marxian. Karl Marx sendiri dalam karyanya Theory of Surplus Value, mengajukan kritik terhadap postulat “hukum pasar” yang diusung Jean-Baptiste Say, James Mill dan kemudian David Ricardo. Menurut Marx, Ricardo menolak adanya kelebihan produksi yang massif, karena adanya hukum pasar mengenai pembelian (purchase) dan penjualan (sale), serta hukum permintaan (demand) dan penawaran (supply). Menurut Marx, inilah kesalahan konsepsi Ricardo mengenai hubungan antara produksi dan konsumsi dalam sistem kapitalisme, karena mengabaikan kelebihan produksi. Bagi Marx, kapitalisme yang dibangun di atas hukum besi pasar akan mengalami krisis, karena adanya kontradiksi antara nilai guna dan nilai tukar, dan antara uang dengan komoditas.

Menurut Marx, kemungkinan krisis merupakan hasil dari proses metamorfosa kapital atau modal itu sendiri yang diakibatkan oleh dua hal: pertama, fungsi uang sebagai alat sirkulasi, di mana terjadi pemisahan antara jual dan beli; kedua, fungsi uang sebagai alat pembayaran, yang memiliki dua aspek yang berbeda, yakni sebagai “alat ukur atas nilai” dan “realisasi dari nilai”.[3]

Bagi Marx, jika interval di antara dua aspek tersebut berubah, yakni di mana suatu komoditas pada saat penjualan harganya tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya pada saat uang menjadi alat untuk mengukur nilai tersebut, maka keharusan itu tidak dapat bertemu dengan proses selanjutnya, yakni penjualan komoditas tersebut. Akibatnya, keseluruhan transaksi tidak dapat dibuat. Jika kemudian dalam suatu periode waktu yang terbatas komoditas tersebut tidak bisa dijual, meskipun nilainya tidak mengalami perubahan, uang tidak dapat berfungsi menjadi alat pembayaran karena harus berfungsi sebagaimana mestinya pada suatu periode waktu yang sudah ditetapkan. Namun, jumlah nilai uang tertentu tersebut berlaku untuk seluruh transaksi dan obligasi yang sifatnya timbal-balik, sehingga ketidakmampuan membayar akan terjadi bukan hanya pada satu titik, melainkan banyak titik. Menurut Marx, dari sinilah krisis muncul. Menurut Marx, krisis akan didahului oleh inflasi secara umum pada harga barang.[4]

Filsafat Marx berujung pada aksioma bahwa sistem kapitalisme berwatak eksploitatif dan tidak akan membawa kesejahteraan kepada semua orang, melainkan hanya pada pemilik modal. Dalam sistem ini, karena sifatnya yang tamak, akan terjadi ketidakseimbangan hukum permintaan dan penawaran serta pembelian dan penjualan, dan akan membawa masyarakat pada krisis ekonomi yang masif. Karena itu, Marx menarik kesimpulan bahwa sistem ini perlu ditumbangkan dan diganti dengan sistem sosialisme yang egaliter, di mana negara memainkan fungsi yang besar dalam ekonomi, untuk mencegah terjadinya eksploitasi oleh kekuatan modal dan pasar. Filsafat Marx inilah yang kemudian dijadikan teorema oleh para teoritisi dan pemikir Marxian, baik yang masih berpegang teguh pada pemikiran klasik Marx, maupun yang melakukan sejumlah revisi dan intepretasi baru atas pemikiran Marx.

Teoritisi Marxian seperti Alex Callinicos, melihat gejala krisis muncul semenjak dicanangkannya proyek Washington Consensus oleh Menteri Keuangan AS dan IMF, seperti: privatisasi, deregulasi, stabilisasi fiskal dan moneter, dan kemudian didorong paksa sebagai agenda internasional oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher pada era 1980an.[5] Menurut Callinicos, meminimalkan kontrol dan regulasi negara atas pasar akan mendorong terjadinya krisis ekonomi, terutama sektor pasar keuangan yang telah mengakibatkan terjadinya krisis di pertengahan tahun 90-an. Bagi Callinicos, musuh pokok yang harus dihadapi adalah kapitalisme global yang berupaya menciptakan integrasi ekonomi dunia yang didasarkan pada dominasi industri kapitalis skala besar serta lembaga-lembaga keuangan.[6]

Pandangan lebih moderat terhadap peran negara bisa dilihat pada pemikir sosial-demokrat Inggris, Anthony Giddens, yang menolak intervensi berlebihan negara terhadap pasar dan juga menolak adanya ide mengenai negara menggantikan pasar. Giddens menawarkan proyek politik Jalan Ketiga, yang mendorong transformasi pemerintah dan negara, agar dapat bekerja cepat dan efektif, sebagaimana di sektor-sektor bisnis. Bagi Giddens hal ini bisa dicapai lewat reformasi struktural, bukan dengan mengubah institusi-institusi negara menjadi pasar atau quasi-pasar.[7] Namun, Giddens tidak menolak bahwa dalam beberapa hal atau dalam konteks tertentu intervensi negara sangat diperlukan. Misalnya seperti dalam krisis keuangan saat ini, di mana negara campur-tangan dengan melakukan bail out. Namun deregulasi bagi Giddens juga menjadi penting di wilayah-wilayah di mana berbagai aturan yang membatasi akan menghambat inovasi, penciptaan lapangan kerja atau tujuan-tujuan ekonomis lainnya.

Menurut Giddens, dalam empat dekade terakhir ini negara telah kehilangan kapasitasnya, baik dikarenakan globalisasi, maupun krisis di dalam dirinya sendiri. Karena itu, dengan melakukan restrukturisasi diharapkan negara dan pemerintah dapat memperbaiki dan mengembalikan kapasitas tersebut. Negara harus memiliki dan memainkan peran fundamental dalam kehidupan ekonomi maupun wilayah lainnya, yang tidak bisa digantikan baik oleh pasar maupun masyarakat sipil, namun memerlukan campur-tangan negara di masing-masing wilayah. Pemerintah harus menciptakan stabilitas ekonomi-makro, mempromosikan investasi di sektor pendidikan dan infrasturktur, melakukan kontrol atas ketidaksetaraan (inequality) dan menjamin adanya kesempatan bagi realisasi-diri setiap individu. Menurutnya, diperlukan sebuah model kesejahteraan yang kuat, bukan jaring pengaman sosial yang minimum.[8]

Kebijakan Ekonomi-Politik SBY-JK: Antara Hasrat Sosial dan Jerat Pasar

Kritik terhadap model pembangunan ekonomi-politik Orde Baru adalah negara memiliki otonomi-relatif dalam bidang ekonomi. Hal itu dianggap menjadi salah satu biang-keladi keterpurukan ekonomi di tahun 1997-1998. Intervensi negara yang berlebihan dalam wilayah ekonomi dinilai melahirkan inefisiensi dan korupsi yang luar biasa, serta lemahnya akuntabilitas dan transparansi. Program-program yang kemudian dicanangkan oleh komunitas internasional, melalui IMF lewat Letter of Intent (LoI) terus berjalan, terutama program privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Melemahnya otonomi negara bisa dilihat dalam LoI yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan tunduk pada prasyarat yang dibuat IMF. Kepatuhan pemerintah kepada IMF, dapat dilihat dari pembukaan surat Menko Perekonomian Rizal Ramli kepada Horst Köhler, Managing Director IMF, pada 7 September 2000,

The Government of Indonesia’s new economic team is fully committed to the economic program supported by an extended arrangement from the Fund. The new team has already taken a number of initiatives to strengthen its commitment to the program, including through a more streamlined Cabinet Structure…we have committed to additional measures that will yield further concrete results in the areas of asset recovery, bank reform and corporate restructuring…[9]

Jika membuka dokumen LoI, sejak tahun 2001, maka akan terbaca keterangan yang dibuat oleh IMF, sebagai berikut:

The following item is a Letter of Intent of the government of Indonesia, which describes the policies that Indonesia intends to implement in the context of its request for financial support from the IMF…[10]

Kebijakan privatisasi merupakan sebuah komitmen pemerintah Indonesia, paling tidak hal ini disampaikan pemerintah Indonesia kepada IMF sejak tahun 1997. Lewat surat yang ditandatangani Menkeu Mari’e Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Sudradjat Djiwandono kepada Michel Camdessus, Managing Director IMF saat itu, jelas terlihat apa yang diistilahkan pemerintah sebagai upaya “perubahan struktural” untuk mempromosikan transparansi dan kompetisi yang meningkatkan pertumbuhan.[11] Skenario privatisasi perusahaan-perusahaan negara, tampak jelas di dalam surat Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita kepada Michel Camdessus, pada 29 Juli 1998. Dalam bagian Annex E dokumen ini dijelaskan, bahwa pada akhir September 1998 akan dituntaskan resep IMF untuk 164 perusahaan negara. Dalam dokumen disebutkan, pemerintah menetapkan target penjualan BUMN pada akhir Maret 1999, yang meliputi pelabuhan kontainer dan bandara di Jakarta, perusahaan minyak kelapa sawit dan perusahaan telekomunikasi. Komitmen ini pun terus dilanjutkan, setidaknya dapat dilihat dalam surat yang menargetkan pendapatan negara dari program privatisasi sebesar Rp 8 triliun per Desember 2003.[12]

Skenario program privatisasi kemudian dilanjutkan pada masa reformasi. Melanjutkan apa yang disebut dengan “the privatisation schedule of the masterplan for state enterprise reform and privatization”, seperti termuat dalam dokumen surat Menkeu Bambang Sudibyo, Menko Ekuin Kwik Kian Gie dan Gubernur BI Syahril Sabirin pada Michel Camdessus, yakni Indonesia Memorandum of Economic and Financial Policies, 20 Januari 2000. Pemerintah berharap dari program privatisasi ini diperoleh dana sebesar Rp 8.6 trilyun untuk periode 1999/2000.[13] Dalam dokumen ini, secara tegas pemerintah merencanakan PT Telkom dan PT Indosat sebagai “strong candidates for further rapid privatisation”. Selain kebijakan privatisasi, pemerintah juga berjanji melakukan reformasi fiskal, termasuk pembenahan sistem pajak,[14] sistem perbankan,[15] termasuk penyusunan rencana pemerintah untuk mengakselerasi privatisasi bank-bank milik negara.[16] Di samping itu, pemerintah juga mendesain untuk pengurangan subsidi produk minyak bumi dan listrik.[17]

Program kabinet SBY-JK pun tidak melepaskan diri dari agenda-agenda yang telah dicanangkan oleh IMF. Pengurangan subsidi terhadap BBM dan program privatisasi terus berlangsung, merupakan ujud bagaimana kebijakan ekonomi-politik SBY-JK lebih berorientasi pada pasar. Apa yang dicermati Robert Wade bahwa agenda rezim Washington Consensus yakni pemikiran bahwa seluruh pemerintahan harus melakukan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, terus berlangsung selama pemerintahan SBY-JK. Boediono, Menko Perekonomian kabinet SBY-JK juga meyakni bahwa demokrasi hanya bisa berkembang dalam situasi ekonomi yang baik—yang dalam bahasanya—dengan menyitir Fukuyama bahwa, “demokrasi akan bersemi pada tingkat hidup lebih tinggi dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi”.[18] Artinya pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas utama dibandingkan dengan demokrasi, karena pertumbuhan ekonomi dan demokrasi merupakan hubungan sebab-akibat. Kerangka Washington Consensus lewat IMF dan prioritas pertumbuhan ekonomi semakin mendorong SBY-JK berpaling pada mekanisme pasar sebagai jalan terbaik, namun dengan tetap menggunakan jargon ekonomi kerakyatan dalam diskursus politik.

Banyaknya privatisasi dan produk perundangan yang merujuk pada Letter of Intent, merupakan indikator bahwa terjadi defisit dan pengurangan fungsi negara sosial. Fungsi negara sosial adalah fungsi negara untuk melakukan intervensi dalam hal menjamin suatu keadaan sosial yang adil dan merata. Wilayah ekonomi merupakan wilayah yang menjadi sasaran utama dari suatu negara dalam menjalankan fungsi sosialnya. Pada masa pemerintahan-pemerintahan pasca Soeharto, termasuk SBY-JK, fungsi negara sosial tidak lagi hadir, ini bisa dilihat dari maraknya kerusuhan sosial, di mana aparat negara ikut terlibat di dalamnya, tekanan IMF yang mendorong privatisasi dan deregulasi, dan mendorong perekonomian menjadi lebih liberal, dan secara internal konsolidasi demokrasi terhambat oleh persoalan seperti peran militer yang masih kuat, munculnya organisasi paramiliter, peradilan yang tidak independen, serta munculnya organisasi Islam radikal seperti Jamaah Islamiyah.[19]

Privatisasi sebagai agenda utama yang dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan pasca reformasi terus berjalan sebagaimana persetujuan LoI. Pada tahun 2007, Wapres Jusuf Kalla mengemukakan bahwa dari 135 BUMN yang dimiliki pemerintah, jumlahnya akan diciutkan menjadi 69 di tahun 2009, dan 25 BUMN pada tahun 2015.[20] Artinya, sebagian besar BUMN itu bakal dijual ke pihak swasta/asing. Salah satu persoalan utama yang akan muncul adalah akses masyarakat terhadap sejumlah fasilitas akan semakin berkurang karena fluktuasi harga yang bergantung pada pasar, sehingga kemungkinan kemampuan daya beli menurun sangat besar. Misalkan pada sektor transportasi yang biaya operasional untuk penjaminan keamanan (safety) sangat besar, dan pihak swasta tidak akan menempatkannya sebagai prioritas demi melakukan penghematan dan surplus keuntungan yang besar.[21] Demikian juga dengan bidang yang berkaitan dengan kebutuhan hidup semua orang, seperti: air, listrik, dan hutan.

Privatisasi akan mendorong pada upaya untuk memproduksi sebanyak-banyaknya, agar keuntungan terus berjalan, dengan bertumpu pada hukum penawaran dan permintaan pasar. Argumen Marx adalah, jika produksi tidak bisa lagi dikonsumsi, maka akan terjadi kelebihan produksi, yang menjadi titik berangkat terjadinya krisis. Juga karena nilai uang yang dijadikan patokan akan selalu berubah, maka krisis pun bisa dimulai dari sini. Model kapitalisme keuangan (finance capitalism) merupakan salah satu penyebab utama krisis ekonomi dunia di tahun 2008, yang dalam analisa Susan Strange, kesalahan manajemen dalam pengaturan keuangan dan kredit merupakan hal yang jauh lebih berbahaya ketimbang proteksionisme dalam kebijakan perdagangan.[22]

Model kontrol negara terhadap perekonomian, diharapkan bisa melakukan kontrol terhadap produksi barang dan harga agar tidak menghambat/mengurangi akses masyarakat secara umum. Bahaya dari krisis ekonomi yang parah adalah potensi disintegrasi sosial, yang akibat-akibatnya tidak bisa ditanggung dan ditanggulangi oleh pasar. Apa yang terjadi di Argentina beberapa tahun lalu telah memberikan sinyal tanda bahaya tersebut. Ketidakmampuan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga dalam pasar muncul dalam era SBY-JK, dan cara yang diambil rezim SBY-JK adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai cara agar masyarakat dapat mengkonsumsi barang. Tindakan ini tentu saja konyol dan berbahaya, karena negara pasti sulit untuk terus-menerus menyediakan uang tunai demi menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin, namun sistem pasar juga tidak memungkinkan negara untuk melakukan intervensi terhadap harga secara signifikan, sehingga harga barang menjadi terjangkau. Di titik ini, maka diperlukan fungsi negara sosial, baik dalam hal menyediakan barang publik maupun mengontrol harga, agar kebutuhan masyarakat secara luas dapat dicukupi.

Dalam melihat krisis global — yang akibatnya juga menghantam Indonesia — terutama di masa pemerintahan SBY-JK, menjadi penting untuk menoleh pada kritik kalangan Marxian terhadap kapitalisme global. Alex Callinicos memandang bahwa kritik ekonomi-politik Marx perlu untuk dilanjutkan sambil sekaligus dipertanyakan secara kritis, karena relevansi kritik Marx bisa dilihat pada munculnya berbagai krisis ekonomi dunia, terutama semenjak fundamentalisme pasar dipaksakan berlaku secara mondial.[23] Pada bagian lain, Gerald A. Cohen melihat bahwa dalam bisnis, seseorang memberlakukan orang lain berdasarkan tata-aturan atau norma yang berlaku dalam pasar, yakni norma yang menyebutkan bahwa seseorang bisa diberhentikan jika ia tidak bisa memproduksi barang pada suatu ukuran yang memuaskan keinginan pasar. Artinya, norma ini memang berhasil dalam hal mempromosikan “efisiensi”, namun pada saat yang sama norma itu merampas kemanusiaan.[24] Artinya, perilaku seperti ini tidak bisa diterapkan kepada negara yang harus memberlakukan semua warganya secara sama.

Dalam hal ini negara bisa memiliki otonomi relatif, artinya bukan semata-mata sebagai penjaga mekanisme pasar, melainkan secara relatif bisa mengintervensi pasar sekiranya muncul ancaman sosial dari terjadinya disekuilibrium pasar, dan tidak mengintervensi pasar secara berlebihan, atau secara total. Namun otonomi-relatif di sini bukan dalam artian yang banyak terjadi pada negara-negara otoriter, melainkan otonomi-relatif yang berpijak pada nilai demokrasi.[25] Otonomi-relatif negara diterapkan untuk mendukung fungsi sosialnya dalam menjaga integrasi sosial dan keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi dari setiap warganegara.

Penutup

Di luar perbedaan pandangan mengenai bagaimana cara melihat pasar, teoritisi Marxian dan sosial-demokrat mengamini perlunya peran negara untuk mengatur ekonomi, hanya tingkat derajat peran negara yang menjadi perdebatan. Pandangan ini jelas berbeda dengan kalangan neoliberal yang menolak sama sekali campur-tangan negara terhadap pasar, dan membebaskan pasar bergerak berdasarkan logika dan mekanismenya sendiri. Kritik Marx terhadap uang dan komoditas, serta nilai guna dan nilai tukar mungkin sederhana, tidak serumit sebagaimana persoalan yang sekarang terjadi, seperti contohnya kredit macet yang terjadi karena konsumen tidak mampu membayar apa yang sudah dikonsumsinya. Sementara produsen harus terus memproduksi komoditi dan menjejalkannya kepada konsumen, sekalipun konsumen harus berhutang, atau dalam istilah Marx menciptakan commodity fetishism. Pada saat bersamaan, jika konsumen tidak bisa membayar, maka tidak ada uang liquid pada investment bank untuk menutupi pembiayaan lainnya, sehingga transaksi tidak dapat dilanjutkan, akibatnya munculah krisis yang hebat.

Persoalannya adalah, jika krisis hebat melanda, kebangkrutan merajalela, PHK massal terjadi, harga naik, lapangan kerja tidak ada, maka ke manakah masyarakat akan menoleh untuk meminta pertolongan? Apakah kepada pemerintah atau pasar? Di sinilah fungsi negara-sosial dibutuhkan, bukan semata-mata sebagai penolong di saat krisis, melainkan melindungi masyarakat – sebagaimana dimandatkan konstitusi – agar krisis seperti itu tidak terjadi lagi di masa depan. Dengan kewenangannya, negara bisa menjaga agar pasar tidak bertindak semena-mena sehingga mengakibatkan kerugian sosial yang luas.

Hingga masa jabatannya berakhir, rejim politik SBY-JK sama sekali tidak menunjukkan arah paradigma kebijakan ekonomi dan pembangunan sosial yang berbeda dengan pendahulu-pendahulunya. Hal ini nampak dari dibiarkannya ekonomi nasional terseret ke dalam pusaran kepentingan badan-badan keuangan dunia seperti IMF dan World Bank—penghapusan secara radikal watak sosial dari sejumlah kelembagaan dan aset negara seperti sekolah, kesehatan, perumahan perusahaan air, listrik, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya.

Di sini, baik disengaja ataupun tidak, disadari atau tidak, rejim-rejim pasca Soeharto termasuk SBY, telah mengadopsi diktum utama neoliberal yang menganggap bahwa pasar adalah institusi sosial yang paling utama untuk menentukan arah dan makna keadilan, sehingga dengan begitu segala upaya negara untuk menyelaraskan distribusi keadilan dari sumber daya yang ada akan serta-merta bertentangan dengan kemauan-kemauan pasar dan kebebasan. Akibatnya, dengan mengikuti doktrin ini, rejim penguasa politik secara gegabah melepaskan banyak aset dan pranata sosial yang ada ke dalam genggaman mekanisme pasar dan modal, melepaskan tanggung jawab sosial dan menyerahkan persoalan keadilan, kemiskinan serta keterbelakangan ke dalam mekanisme pasar neoliberal. Meski dalam kerangka konstitusi, dan sejumlah kebijakan subsidi masih mempertahankan model populisme maupun pola kebijakan Keynesian, namun tekanan rezim ekonomi neoliberal demikian kuat memaksa pemerintahan Gus Dur, Megawati sampai SBY-JK untuk melakukan beberapa perubahan sesuai tekanan pasar global.

Dengan kata lain, di dalam rejim-rejim pasca Orde Baru, nasib si miskin, si buruh, si petani tanpa tanah, dan pengangguran berada sepenuhnya di tangan kekejaman nasib yang dibuat oleh pasar, sementara negara secara bertahap mulai lepas tangan dari tanggung-jawabnya. Hal yang sama juga menjadi cara dan jalan keluar rejim SBY-JK dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang ada. Kenyataan-kenyataan ini menegaskan fakta bahwa model kebijakan kapitalisme lewat moda kapitalisme-birokratik yang semasa Orde Baru terbukti telah gagal, kini direproduksi ulang dalam rezim SBY-JK. Bahkan, aspek-aspek pasar bebasnya diperkuat sedemikian rupa hingga sama sekali menghapus peran sosial dan tanggung-jawab dari negara dan modal.  Orientasi semacam ini jelas membawa akibat yang buruk bagi upaya-upaya perluasan keadilan dan peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi.

Dengan demikian, melemahnya kapasitas sosial negara yang menyebabkan negara sama sekali tidak mampu membangun suatu kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan mengutamakan kesetaraan, tidak hanya diakibatkan oleh serangan-serangan dari luar yang berasal dari kebijakan ekonomi global yang menumpang dalam globalisasi belakangan ini, namun juga disebabkan oleh tidak adanya perspektif pembanguan sosial dan ekonomi yang lebih menjamin keadilan dan pemerataan.

Krisis keuangan global saat ini setidaknya memberikan afirmasi bahwa kediktatoran pasar, bagaimanapun juga, berpotensi besar menjerumuskan tatanan sosial pada kebangkrutan dan krisis hebat. Kontrol negara terhadap pasar lewat regulasi penting untuk dipikir ulang kembali, setelah kebijakan Reagan-Thatcher yang berhasil memberangusnya lewat Washington Consensus dan proyek neoliberalisme. Kritik dari para teoritisi Marxian, maupun sosial-demokrat perlu kita perhatikan dan menjadi penting untuk dirujuk dalam melihat soal-soal krisis hari ini. Tanpa adanya kekuatan yang mampu mengatur pasar di luar pasar itu sendiri, dan membuatnya diatur oleh hukumnya sendiri yakni permintaan dan penawaran, akan membawa dunia ini kepada — meminjam istilah Giorgio Agamben — global state of exception yang akan membayangi kehidupan kita, dan kita semua berpotensi menjadi homo sacer.

 

Catatan


[1] Caporaso dan Levine menjabarkan “otonomi relatif” negara diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan sosial tidak secara khusus menentukan tindakan yang dilakukan oleh negara. Ide pokok dari otonomi relatif adalah jika sebuah sistem bersifat otonom (katakan saja struktur negara), itu artinya sistem tersebut tidak dikendalikan oleh kekuatan yang berada di luar sistem. Salah satu teoritisi Marxian yang dirujuk Caporaso dan Levine adalah Nicos Poulantzas. Lihat James A. Caporaso and David P. Levine, Theories of Political Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hal. 182.

[2] Robert Wade, “Financial Regime Change?”, dalam New Left Review, No. 53 (September-October 2008), hal. 5.

[3] Karl Marx, “Crisis Theory (From Theory of Surplus Value)”, dalam Robert C. Tucker, The Marx-Engels Reader (New York: WW Norton and Company, 1978), hal. 447.

[4] Ibid., hal. 448.

[5] Alex Callinicos, Against The Third Way (Cambridge: Politiy, 2001), hal. 7.

[6] Ibid., hal. 111.

[7] Anthony Giddens, The Third Way and Its Critics (Cambridge: Polity, 2000), hal. 58.

[8] Ibid., hal. 84, 164.

[9]  Indonesia - Memorandum of Economic and Financial Policies, 7 September 2000.

[10] Dokumen dengan keterangan tersebut, dapat ditemukan di website IMF. Lihat Surat Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menkeu Boediono dan Gubernur BI Syahril Sabirin kepada Horst Köhler Managing Director IMF. Indonesia – Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding, 23 Desember 2001.

[11] Lihat Surat Menteri Keuangan, Mari’e Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia, J. Soedradjad Djiwandono kepada Michel Camdessus. Indonesia – Memorandum of Economic and Financial Policies (Request for Stand-by Arrangement), 31 Oktober 1997, Para. 38, 41 – 44.

[12] Structural Benchmarks dalam Surat Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menkeu Boediono dan Gubernur BI Syahril Sabirin kepada Horst Köhler, Managing Director IMF. Indonesia – Letter of Intent, 11 Juni 2003.

[13] Surat Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, Menko Ekuin Kwik Kian Gie dan Gubernur BI, Syahril Sabirin pada Michel Camdessus, Managing Director IMF. Indonesia - Memorandum of Economic and Financial Policies, 20 Januari 2000, Para. 69.

[14] Lihat Surat Menteri Keuangan, Mari’e Muhammad dan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono kepada Michel Camdessus. Indonesia – Memorandum of Economic And Financial Policies (Request for Stand-by Arrangement), 31 Oktober 1997. Para. 14.

[15] Lihat Ibid., Para. 33.

[16] Lihat Ibid, Para. 27.

[17] Lihat Ibid., Para. 12.

[18] Boediono, Ekonomi Indonesia Mau Kemana? (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 5.

[19] Lihat Amy L. Freedman, “Consolidation or Withering Away of Democracy? Political Changes in Indonesia and Thailand”, dalam Asian Affairs, Vol. 33, No.4 (Winter 2007), hal. 210-212.

[20] Lihat Antara, 19 Februari 2007.

[21] Swastanisasi sektor transportasi massal memiliki resiko besar bagi keamanan publik. Misalnya untuk kereta api yang membutuhkan biaya besar untuk pengadaan sistem sinyal yang baik, yang bukan profit center, karena berdampak pada naiknya biaya tiket, yang menurunkan pembeli. Demikian juga dengan pesawat terbang (airlines) di mana kecelakaan yang terjadi dikarenakan tidak diprioritaskannya safety sistem karena biaya yang besar dan berdampak pada biaya produksi dan harga tiket meningkat, yang akan sulit dijangkau masyarakat secara luas.

[22] Susan Strange, Casino Capitalism (Manchester: Manchester University Press, 1997), hal. 75.

[23] Alex Callinicos, op. cit., hal. 246.

[24] G. A. Cohen, If You’re An Egalitarian, How Come You’re So Rich? (Cambridge, Massachustes: Harvard University Press, 2001), hal. 181.

[25] Dalam wilayah pemikiran Marxisme, teoritisi seperti Nicos Poulantzas, melihat adanya otonomi-relatif negara dalam hubungan modal-negara-masyarakat, di mana Poulantzas sedikit memodifikasi arus besar dalam pemikiran Marxisme yang melihat negara semata-mata sebagai alat kelas yang berkuasa (dalam konteks sistem kapitalisme adalah kelas borjuis). Bentuk otonomi-relatif negara dalam pandangan Poulantzas adalah produksi regulasi-regulasi normatif (hukum) menjadi wilayah di mana negara memiliki otoritas. Di wilayah ekonomi Poulantzas memberikan tekanan bagaimana sanksi-sanksi hukum berhubungan dengan produksi dan eksploitasi melalui representasi yuridis dalam bentuk hak yang diikatkan kepada kepemilikan pribadi, mengatur ruang sirkulasi melalui hukum kontrak (contractual law) dan hukum perdagangan (commercial law) dan memberikan aturan bagi intervensi negara dalam wilayah ekonomi. Lihat Nicos Poulantzas, State, Power and Socialism (London: Verso, 2000), hal. 53, 127, 163. Bagi Poulantzas, organisasi dan fungsi internal dari negara dapat diasumsikan sebagai bentuk sebuah administrasi legal-rasional di mana birokrasi terlihat sebagai impersonal, institusi yang netral yang diwujudkan dalam bentuk kepentingan umum dan beroperasi menurut struktur yang hirarkis, sistem koordinasi yang terpusat dan formal, dan norma-norma aturan/undang-undang yang legal-rasional. Lihat Nicos Poulantzas, ibid., hal. 88-91.

 

Kepustakaan Rujukan

 

Dokumen

Indonesia – Letter of Intent, 11 June 2003.

Indonesia – Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding, 18 March 2003.

Indonesia – Letter of Intent, 20 November 2002.

Indonesia – Letter of Intent, 11 June 2002.

Indonesia – Memorandum of Economic and Financial Policies, 7 September 2000

Indonesia – Memorandum of Economic and Financial Policies, 20 January 2000

Indonesia – Memorandum of Economic and Financial Policies (Request for Stand-by Arrangement), 31 October 1997.

 

Buku dan Artikel

Boediono, Ekonomi Indonesia Mau Kemana? (Jakarta: Gramedia, 2009)

Callinicos, Alex, Against The Third Way. Cambridge: Politiy, 2001.

Cohen, G. A., If You’re An Egalitarian, How Come You’re So Rich? Cambridge, Massachustes: Harvard University Press, 2001

Caporaso, James A. and David P. Levine, Theories of Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Freedman, Amy L., “Consolidation or Withering Away of Democracy? Political Changes in Indonesia and Thailand”, dalam Asian Affairs, Vol. 33, No.4 (Winter 2007).

Giddens, Anthony, The Third Way and Its Critics. Cambridge: Polity, 2000.

Marx, Karl, “Crisis Theory (From Theory of Surplus Value)”, dalam Robert C. Tucker, The Marx-Engels Reader. New York: WW Norton and Company, 1978.

Poulantzas, Nicos, State, Power, Socialism. London: Verso, 2000.

Strange, Susan, Casino Capitalism. Manchester: Manchester University Press, 1997.

Wade, Robert, “Financial Regime Change?” dalam New Left Review, No. 53 (September-October 2008).

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s