“Anti-Komunis” : Wacana atau Identitas Sosial? (Timbangan Buku)

Judul Buku: Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-SoehartoPenulis: Budiawan. Penerbit: ELSAM, Jakarta (2004).

Catatan singkat untuk pengantar diskusi buku: Budiawan, Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto. Jakarta: ELSAM (2004) di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. *)

Pengantar

Peristiwa 1965 bisa dibilang endapan epidemik dalam ingatan bangsa Indonesia, setidaknya selama masa kekuasaan Orde Baru-nya Soeharto. Setidaknya itulah gambaran umum dari buku yang sedang didiskusikan hari ini. Epidemik berarti merasuk ke dalam, dan menyebar luas hampir dalam setiap konstruksi wacana mengenai Orde Baru, yang mengendap dalam ingatan sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan termasuk mereka-mereka yang menjadi korban peristiwa tersebut. Orde Baru ditegakkan atas terbunuhnya sejumlah perwira tinggi dan menengah Angkatan Darat oleh “pengkhianatan” PKI (dan antek-anteknya), sementara pembantaian itu sendiri dihapus sedemikian rupa dalam lembaran demi lembaran buku-buku sejarah sekolah dasar sampai menengah.

“Pengkhianatan PKI (Komunis)” menjadi domain bagi konstruksi discourse Orde Baru dalam membangun legitimasi formal-normatif untuk mengeliminasi peristiwa pembantaian dalam diskursif sejarah yang dikonstruksi Orde Baru. Discourse “komunis” menjadi penanda referensial (empty/master signifier) yang secara parsial maknanya dibakukan (partially fixed the meaning) dalam pemerintahan Soeharto untuk mendekonstruksi penanda-penanda mengambang (floating signifiers) lainnya dalam menopang keberlangsungan rust en orde (tata tertib), dan menciptakan “musuh” (antagonism) sebagai yang “lain” dalam tatanan rust en orde. Namun seiring dengan ajal yang menghampiri Orde Baru, discourse hegemonik Orde Baru mulai mengalami keretakan, seiring dengan munculnya tuntutan baru yakni: kebenaran dan rekonsiliasi, sebagai penanda-penanda mengambang yang mengancam hegemoni wacana “komunisme” yang dimaknai Orde Baru, dan mendekonstruksi antagonisme yang dikonstruksi wacana tersebut. Dalam cara “membaca” seperti itulah, tulisan ini mencoba untuk memberikan catatan terhadap teks yang ditulis oleh Budiawan ini, dengan menggunakan teori discourse yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe sebagai analisis.

Meletakkan Wacana “Anti-Komunisme” Sebagai Discourse yang Ditanamkan (Impositional Discourse)

Buku ini hadir dengan model analisa yang lain dari analisa-analisa yang sebelumnya pernah dituliskan. Buku ini bermula dari sebuah tesis doktoral di National University of Singapore. Dalam pengantarnya Budiawan menjelaskan bahwa ide dasar penulisan tesis tersebut berangkat “dari kegelisahan atas pengawetan wacana anti-komunis, sekaligus bertolak dari pengharapan atas munculnya berbagai prakarsa untuk mematahkannya”.[1] Wacana ini secara parsial dimaknai oleh Rezim Orde Baru sebagai presentasi PKI (komunis = ateis). Untuk kebutuhan tersebut Budiawan kemudian melakukan penelusuran pustaka terhadap wacana anti-komunis yang pernah dikaji oleh sejumlah penulis yakni Ariel Heryanto, Rob Goodfellow, James T. Siegel, Jun Honna dan Mary Zurbuchen. Dalam karya penulis terakhir inilah Budiawan mengakui adanya kedekatan dalam melihat pokok persoalan mengenai konstruksi wacana anti-komunis dan bagaimana wacana itu diam begitu lama dalam memori kolektif masyarakat Indonesia.

Budiawan melakukan pembacaan (reading) terhadap wacana anti-komunis dengan cara membaca dekonstruksionis, di mana pendekonstruksian sebuah wacana dimulai dari pembacaan dari dekat terhadap representasi wacana itu sendiri. Sebagaimana dikutip Budiawan dari teks Alun Munslow di mana pendekatan dekonstruksionis “memperlakukan masa lalu sebagai sebuah teks untuk diuji guna mencari berbagai kemungkinan makna atau beragam pesan”.[2]

Budiawan memfokuskan studinya pada persoalan “gramatika artikulasi konflik”, di mana konflik antara PKI dan lawan-lawannya “direpresentasikan dan apa yang mengatur representasi semacam itu dalam narasi masa lalu tersebut”. Jadi Budiawan tidak bertolak  dari penelusuran pada “dasar-dasar konflik” antara PKI dan lawan-lawannya yang umumnya dilakukan oleh para sejarawan konstruksionis, dan juga bukan pada “rangkaian dan sebab-sebab konflik” yang umumnya dilakukan oleh para sejarawan rekonstruksionis.[3] Untuk keperluan penelitiannya Budiawan mendasari metodologinya pada pandangan bahwa,

“sejarah tidak ditentukan oleh kategori analisis yang sudah mapan, melainkan oleh bagaimana masyarakat menafsirkan, membayangkan, menciptakan, mengkontrol, mengatur dan memperlakukan pengetahuan tentang masa lalu, khususnya melalui klaim-klaim berbagai disiplin atas kebenaran, otoritas dan kepastian”.[4]

Budiawan memulai penelitiannya dengan penelusuran terhadap narasi masa lalu komunis yang dikonstruksi Orde Baru, baik lewat Buku Putih, berbagai cerita rakyat, dan upaya pembongkaran terhadap wacana anti-komunis melalui otobiografi dua orang eks-tapol yaitu Hasan Raid dan Achmad Moestahal, serta tawaran Gus Dur bagi terbentuknya rekonsiliasi nasional, dengan langkah awal mencabut TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 tentang “Larangan Terhadap PKI dan Penyebaran Komunisme/Marxisme/Leninisme”.

Narasi masa lalu komunis yang dikonstruksi Orde Baru adalah sebuah “kekuatan jahat”, “the evil”, “ateis”, “tidak sesuai dengan watak bangsa” dan “pengkhianat bangsa”. Budiawan memberikan sejumlah contoh cerita rakyat yang dia alami sendiri semasa menjalani sekolah dasar dan menengah.[5]  Juga dalam mata pelajaran PMP dan Agama. Karena itu ia mencoba untuk memeriksa lebih jauh mengenai narasi tentang masa lalu komunis, di mana di masa kolonialisme, komunis diletakkan dalam sebuah bagian dari perlawanan terhadap kolonialisme, dan bergandeng tangan dengan tokoh-tokoh agama (Islam) dalam memerangi kolonialisme, seperti Haji Datuk Batuah, Haji Misbach, dll. Artinya konstruksi wacana bahwa Islam bertentangan dengan komunisme (setidak-tidaknya dalam ranah perjuangan politik) terbantahkan. Namun dalam Buku Putih yang diterbitkan oleh Sekertariat Negara masa Orde Baru, pemberontakan PKI terhadap kolonialisme dengan begitu saja disejajarkan dengan Peristiwa Madiun 1948, dan Peristiwa 65 – yang konteks peristiwanya sama sekali berbeda – sebagai konstruksi narasi masa lalu tentang komunis sebagai “pemberontak” dan “pengkhianat”.

Narasi masa lalu bahwa komunis kontradiksional dengan religiusitas, tertanam dalam pada masa kekuasaan Orde Baru, sehingga pada masa setelah jatuhnya Soeharto. Usulan Presiden Aburrahman Wahid (Gus Dur) untuk mencabut TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 mendapatkan banyak tentangan keras, terutama dari kalangan yang membawa identitas keagamaan, selain tentu saja kalangan militer yang selalu mengedapankan wacana “pengkhianatan”. Sejumlah nama dan organisasi seperti Hartono Mardjono (Partai Bulan Bintang/PBB), Ahmad Soemargono (PBB), Komite Indonesia untuk Solidaritas Umat Islam (KISDI), Ahmad Syafii Ma’arif (Ketua Muhammadiyah), Taufik Ismail, Habib Djamalullail, Aisyah Baidlowi (Ketua Muslimat NU), Laskar Ampera Arief Rachman Hakim, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Legiun Veteran RI (LVRI) cabang Riau, Front Umat Islam Indonesia (FUII) dan Amien Rais (Ketua MPR) menyatakan tentangan yang keras terhadap usulan Gus Dur tersebut. Pernyataan yang lebih moderat dikemukakan oleh K.H. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU).

Dari argumentasi Budiawan dalam bukunya tersebut, wacana anti-komunis dikonstruksi dan ditanamkan dengan paksa (impose) kepada masyarakat, dalam pemaknaan sebagai seluruh “kejahatan” yang “paling jahat”, sebagaimana disimpulkan oleh Budiawan bahwa wacana komunisme semenjak Orde Baru,

“[…] menjadi sekumpulan atribut “moral”, yang dapat dipasang pada atau dilepaskan dari siapa saja. Bagaimana atribut itu dipasang atau dilepas, tentu saja bergantung pada berbagai keadaan dan kondisi hubungan antara “diri” dan seseorang yang menjadi “si Lain”. Jadi arti komunisme sudah “pasti”, tetapi kepada siapa ia tertuju bisa, dan memang, berubah-ubah. Kecuali jika “ke-pasti-an” arti (umum) komunisme itu tidak digoncang, maka wacana anti-komunisme masih mempunyai tempatnya sendiri”.[6]

Selanjutnya Budiawan menguraikan bahwa mereka yang dituduhkan sebagai komunis menjadi “si Lain” (the other), yang bukan hanya berada di luar sana melainkan juga di dalam sini. Dengan demikian “komunisme” dapat menjelma di dalam diri, sehingga bukan sesuatu yang aneh jika kemudian perkataan “komunis” sangat sering dipakai untuk mengutuk apa saja yang dianggap jahat di dalam masyarakat Indonesia, dan perkataan tersebut tidak hanya ditujukan pada orang yang secara politik berhubungan dengan PKI.[7]

Pembongkaran wacana anti-komunis bagi Budiawan menjadi penting jika proyek kebenaran dan rekonsiliasi terhadap masa lalu ingin diujudkan. Benturan yang hebat antara kepentingan “mengubur masa lalu” yang dipresentasikan oleh elit politik dan militer pendiri Orde Baru dan kebutuhan “mengungkapkan kebenaran” yang dipresentasikan oleh korban dan keluarga korban peristiwa 1965, menjadi tembok besar bagi perujudan proyek rekonsiliasi. Tembok besar yang paling sulit dirubuhkan adalah pembongkaran terhadap wacana anti-komunis, sebagaimana sejumlah contoh yang diajukan Budiawan seperti tantangan keras terhadap usulan Gus Dur. Namun di sisi lain Budiawan juga mencatat bahwa upaya rekonsiliasi di tingkat akar rumput ada yang berjalan dengan baik, sebagaimana terjadi di Blitar dengan dimotori oleh aktivis muda Nadhlatul Ulama.

Sebuah Catatan: Discourse “Komunisme” dan Konstruksi Identitas “Anti-Komunis”

Teori discourse mengasumsikan bahwa semua obyek dan tindakan mempunyai makna, dan makna tersebut secara historis merupakan produk dari tata aturan sistem tertentu. Teori discourse menyelidiki bagaimana praktek-praktek sosial mengartikulasikan dan mengkontestasikan discourse yang membentuk realitas sosial. Praktek-praktek tersebut  dimungkinkan karena sistem pemaknaan bersifat contingent dan tidak pernah secara lengkap menuntaskan pemaknaan dalam wilayah sosial (social field of meaning).[8]

Menurut Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe discourse merupakan “keseluruhan (totalitas) yang tersusun sebagai hasil dari praktek artikulatif”, dan artikulasi merupakan “setiap praktek yang membentuk sebuah hubungan antar elemen-elemen yang mana identitas mereka dimodifikasi sebagai hasil dari praktek artikulatif”.[9] Karena itu bagi Laclau dan Mouffe, dalam sebuah totalitas diskursif yang diartikulasikan, di mana setiap elemen menempati sebuah posisi yang berbeda, setiap identitas saling berhubungan, dan semua hubungan tersebut memiliki karakter yang diperlukan.[10]

Menurut mereka, teori discourse melibatkan pemahaman yang luas atas politik, tidak semata-mata dibatasi oleh institusi-institusi, tetapi lebih dari itu, haruslah dipahami sebagai pembentuk sosial dan secara parsial membentuk pemaknaan dalam konstruksi sosial, sebagaimana yang mereka katakan,

“The practice of articulation, therefore, consists in the construction of nodal points which partially fix meaning; and the partial character of this fixations proceeds from the openness of the social, a result, in its turn, of the constant overflowing of every discourse by infinitude of the field of discursivity”.[11]

Laclau dan Mouffe menambahkan bahwa analisa discourse menekankan pada konstruksi identitas sosial di dalam dan melalui artikulasi praktek hegemoni, yang secara parsial menetukan makna dari identitas-identitas sosial, dengan memahatkan identitas-identitas tersebut ke dalam system yang diferensial dari sebuah discourse tertentu.[12]

Dalam membaca buku karya Budiawan ini saya bermaksud untuk mencoba melihatnya dari sisi yang lain, namun tetap menggunakan analisa discourse dalam membaca teks ini. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pertama, komunisme merupakan penanda kosong (empty signifier) yang merujuk pada pemaknaan parsial. Jika merujuk pada pendekatan Laclau dan Mouffe maka komunisme sebagai empty signifier dikelilingi oleh floating signifier yang memberikan pemaknaan terhadapnya. Pemaknaan terhadap komunisme sebagai empty signifier berlangsung dalam konteks kontestasi, di mana hubungan kuasa (power) dan otoritas menjadi penting. Komunisme dalam pemaknaan Orde Baru – sebagaimana diuraikan Budiawan – adalah sesuatu yang “jahat”, “tak bermoral”, “ateis”, “pengkhianat”, “tidak sesuai dengan watak bangsa”, dan lainnya. Pemaknaan-pemaknaan tersebut merupakan floating signifier yang secara dominan mengkonstruksi discourse tentang komunisme, yang bahkan menjadi discourse yang hegemonik dalam diskursif politik dan sosial Orde Baru.

Komunisme sebagai empty signifier tentu saja dapat dimaknai lain. Komunisme bisa dimaknai dengan sejumlah floating signifiers lainnya seperti “revolusioner”, “egaliter”, “anti-kapitalisme”, “kesetaraan”, “kolektivitas” dan lain-lainnya, hanya dalam konteks Indonesia, discourse Orde Baru yang mampu memaknai komunisme, dan menjadi wacana dominan. Konstruksi discourse Orde Baru tantang komunisme, membentuk identitas baru dalam masyarakat (social), yakni mereka yang diidentitaskan sebagai “komunis” dan yang “anti-komunis”.

Melalui proses penanaman (imposition), masyarakat Indonesia serta merta meng-identitaskan diri mereka sebagai “anti-komunis” dan “yang lain” sebagai komunis. Mereka – yang dalam studi Budiawan merupakan korban – kemudian pun mengidentitaskan diri mereka sebagai “yang Lain” yang tidak mungkin meng-identitaskan diri mereka sebagai “anti-komunis”, karena konstruksi discourse telah membentuk identitas sosial dan politik dalam hubungan yang antagonistik. “Komunis” adalah musuh dari “anti-komunis”, bahkan identitas “komunis” ditujukan bukan saja pada mereka “yang Lain” tetapi juga pada orang-orang yang melakukan resistensi terhadap kekuasaan Orde Baru, terutama kaum buruh dan petani.[13]

“Anti-Komunisme” dalam tulisan ini dibaca sebagai identitas sosial yang dikonstruksi oleh discourse komunisme yang dikonstruksi Orde Baru, dan sebagaimana Budiawan menarik kesimpulannya, menjadi penting untuk membongkar discourse tersebut, untuk menguak kebenaran yang dihilangkan, dan merajut rekonsiliasi masa depan.

Penutup

Secara keseluruhan buku karya Budiawan ini menyajikan sebuah analisa yang kaya dan impresif, yakni mencoba menawarkan cara balu dalam “membaca” salah satu bab dalam sejarah Indonesia. Tidak seperti umumnya penulisan sejarah (historiografi) yang konstruktif atau rekonstruktif, dengan menggunakan metode penulisan sejarah yang baku, buku ini menggunakan pendekatan dekonstruktif, yang sekarang ini banyak digunakan dalam bidang ilmu politik, filsafat dan sastra (tanpa bermaksud untuk mengkotak-kotakan), di mana titik pijaknya adalah – sebagaimana dinyatakan oleh Budiawan – dengan “berpaling pada bahasa” sebagai pintu masuk dalam menelusuri salah satu sisi peristiwa 1965 dalam sebuah rantang historis. Pendekatan ini memang merupakan anomali dalam lingkup historiografi konvensional, dan tentu saja menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh dan lebih dalam, untuk memperkaya horizon pemikiran dalam teori dan metodologi sejarah.

Budiawan dengan sangat jernih mampu menghadirkan sesuatu yang “baru” dalam melihat peristiwa 1965, dan bagaimana masyarakat memaknainya. Sekaligus tentu saja memberikan ruang bagi upaya untuk menyelesaikan “sisi gelap” yang tersisa yang tertinggal di belakang, sebagai beban sejarah yang merantai masa depan Indonesia, dan untuk dapat berjalan semakin maju, maka beban itu harus ditanggalkan, dan rantai itu harus diputuskan. Jika itu dapat diselesaikan maka endapan epidemik tersebut bisa disembuhkan dari memori masyarakat Indonesia yang beradab.


*) Catatan untuk Diskusi Buku “Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto” karya Budiawan, FIB Universitas Indonesia, Depok 22 September 2004.

[1] Budiawan, Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto (Jakarta: ELSAM, 2004). Lihat bagian pengantar penulis pada hal.ix.

[2] Ibid., hal. 23.

[3] Ibid., hal. 25.

[4] Ibid., hal. 26.

[5] Ibid., halaman 73-79. Budiawan merujuk pada pengalaman pribadinya dalam memeriksa bagaimana konstruksi wacana anti-komunis selama Orde Baru bekerja.

[6] Ibid., hal. 80.

[7] Ibid., hal. 79.

[8] David Howarth, Discourse (Buckingham: Open University Press, 2000), hal. 8

[9] Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (London: Verso, 2001), hal. 105.

[10] Ibid., hal. 106.

[11] Ibid., hal. 113. “Praktek artikulasi, oleh karena itu, merupakan bagian dari konstruksi nodal point (titik temu/simpul) yang secara parsial menentukan pemaknaan; dan karakter yang parsial dari pemaknaan ini hasil keterbukaan dari sosial (openness of the social), suatu hasil, dalam perubahannya, dari limpahan setiap wacana yang berlangsung secara konstan oleh ketidakterbatasan ruang diskursif”.

[12] Ibid., hal. 112.

[13] Menjadi umum bahwa setiap aksi mogok buruh maupun aksi perlawanan para petani yang tanahnya dirampas selama kekuasaan rejim Orde Baru mendapatkan tudingan sebagai “cara-cara komunis” atau ditunggangi oleh “komunis”. Semua hal yang dinilai “buruk”, “jelek”, dan  “membahayakan” kelangsungan tatanan rejim yang menyelamatkan bangsa dari ancaman komunisme, akan mendapatkan tuduhan “komunisme”. Hal ini juga terjadi pada tiga orang mahasiswa UGM yang kedapatan membaca buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer dan modul kuliah Marxisme karya Frans Magnis-Suseno, yang dituduh menyebarkan gagasan komunisme dan dijatuhi hukuman penjara selama 7-8 tahun.



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s