Hukuman Mati: Kebiadaban yang Dilegalkan

I have full sympathy for the families of the victims of murder and other crimes, but I do not accept that one death justifies another”.

Mary Robinson

Mantan Presiden Republik Irlandia dan juga Mantan Ketua Komisi Tinggi HAM PBB. Pernyataan terhadap eksekusi hukuman mati atas Karla Faye Tucker di Amerika Serikat, Februari 1998.

 

Hukuman mati menjadi perdebatan yang hangat dalam kajian politik hukum maupun hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir ini. Perdebatan yang paling mencuat adalah apakah hukuman mati layak diberlakukan atau tidak? Lalu pertanyaan susulan yang kemudian muncul adalah: kalau layak, kategorisasi apakah yang paling tepat bagi dijatuhkannya hukuman mati? Ataupun pertanyaan lain: Kalau tidak layak, maka hukuman seperti apa yang sangat memberatkan untuk dijatuhkan?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini, memang menjadi pertanyaan pokok kalau kita mau melihat soal hukuman mati, hanya persoalannya kemudian seberapa mendasar argumentasi filosofis, hukum maupun politik dapat menjadi kerangka bagi penerimaan atau penolakan hukuman mati.

Discourse yang berkembang soal hukuman mati adalah soal luasnya dampak yang diakibatkan oleh “kejahatan” yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga hukuman mati menjadi kepantasan sebagai imbalan atas ”kejahatan” tersebut. Terutama dalam kejahatan yang berhubungan dengan makar, terorisme, serta narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba). Dalam discourse yang berkembang pada kasus-kasus narkoba didasarkan pada pembenaran sangsi hukuman mati bagi mereka yang dapat dibuktikan sebagai pengedar (biasanya skala besar) benda-benda yang dikategorikan sebagai narkotika dan psikotropika. Undang-undang yang mengatur inipun sudah dibuat yang menjatuhkan sangsi minimum 12 tahun penjara dan maksimum hukuman mati bagi para pengedar narkotika.

Sejarah hukuman mati di Indonesia cukup panjang, bahkan semenjak jaman kolonial, hukuman mati kerap diberlakukan bagi para kuli di setiap perkebunan yang dianggap melakukan kejahatan. Masa revolusi pun memakan korban anak-anaknya seperti Amir Syarifuddin yang dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hatta tahun 1948. Pada masa transisi politik tahun 1965 sampai 1971 dijatuhkan sanksi hukuman mati bagi para anggota PKI (Tepatnya lebih banyak yang dieksekusi mati tanpa proses peradilan). Di masa Orde Baru sejumlah kasus hukuman mati berlangsung  di antaranya adalah kasus Kusni Kasdut yang terkenal, dan kemudian sangsi hukuman mati kembali mencuat di era 2000-an dengan kasus-kasus kejahatan narkoba.

Hukuman Mati: Sekitar Argumentasi dan Perdebatan

Banyak negara yang memberlakukan hukuman mati, berpendapat bahwa hukuman mati menjadi penting untuk melindungi masyarakat dari kejahatan kekerasan yang dinilai sangat mengerikan. Karena itu argumentasi yang dikemukakan adalah pentingnya hukuman mati sebagai bentuk “hukuman terakhir” untuk melindungi atau mencegah masyarakat dari bentuk kejahatan yang sama, sekaligus untuk memberikan semacam “hukuman setimpal” bagi korban dan keluarga korban dengan memberikan “ganti rugi yang sepadan”.

Negara-negara seperti tersebut di atas bisa dikategorikan sebagai negara-negara yang melepaskan begitu saja tanggung jawab mereka, atau bisa disebut sebagai negara-negara yang tidak bertanggung jawab. Negara-negara tersebut seharusnya berkonsentrasi untuk  memberantas kejahatan dengan melakukan improvisasi terhadap/bagi kebijakan-kebijakan mereka dan melihat dengan lebih jeli sebab-sebab dari kejahatan-kejahatan tersebut. Hukuman mati sebagai solusi yang dipatenkan secara cepat ternyata tidak juga berhasil mencegah kejahatan dibandingkan dengan bentuk penghukuman yang lain dalam situasi kekarasan yang sedang meningkat.

Menurut studi Amnesty International, hukuman mati tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah konsep yang abstrak. Hukuman mati menyebabkan timbulnya trauma yang sangat berat, dan cedera pada tubuh manusia langsung kepada tempat yang mematikan. Berbagai metode dilakukan untuk menjatuhkan hukuman mati, baik dengan penembak jitu, kursi listrik, suntikan mematikan, kamatr gas, digantung dan lain-lain. Namun persoalan hukuman mati bukan semata mengurangi rasa sakit seminimal mungkin pada saat eksekusi hukuman mati dilaksanakan, melainkan juga efek trauma psikologis yang diakibatkan pada saat vonis dijatuhkan, sampai hukuman dilaksanakan.

Trauma psikologis merupakan bentuk penghancuran martabat manusia. Bayangkan jika seseorang menunggu sekian tahun sebelum hukuman mati dilaksanakan. Orang itu hidup dalam kebimbangan dan ketakutan. Bisa mencoba tenang atau mengalihkan pada kagiatan lain, namun efek trauma psikologi itu tidak bisa dihilangkan. Ini merupakan bentuk kekejaman yang luar biasa, menumbuhkan rasa ketakutan luarbiasa terhadap seorang manusia sampai menjelang ajalnya.

Sudah Saatnya Negara Republik Yang Berdaulat Menghapus Hukuman Mati

Dalam karya Michel Foucault, Discipline and Punish (1977), hukuman mati merupakan hukuman khas tatanan masyarakat feodal, saat tubuh dijadikan wilayah konstruksi diskursus bagi suatu pelaksanaan kuasa. Hukuman mati masa ini dilakukan di depan masyarakat banyak, dijadikan tontonan, sebagai bentuk “pertunjukan” kekuasaan. Tubuh yang dihukum merupakan arena penggunaan kuasa dari penguasa, baik pusat maupun lokal. Baik itu hukuman gantung, pancung, rajam atau lainnya. Hukuman ini lebih diarahkan untuk “mempertontonkan suatu penggunaan kekuasaan” ketimbang upaya untuk membuat efek jera. Jadi lebih merupakan upaya menciptakan impresi bahwa kuasa pendisiplinan dan penghukuman merupakan logika yang mencakup obyektivikasi, rasionalisasi dan subyektivikasi yang bertujuan membuang kemungkinan terjadinya perlawanan dan pembangkangan. Tatanan masyarakat feodal ini sudah disepakati kita tinggalkan di belakang, dan bergerak maju menuju masyarakat republik moderen, yang menempatkan hak hidup manusia sebagai suatu yang agung dan mulia.

Saat ini kita hidup dalam masyarakat republik, di mana di mana peradaban kita menempatkan hak asasi warga dan sistem demokratis sebagai tiang pancang pondasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hak hidup merupakan hak yang dimiliki setiap warga, jadi tidak dibenarkan suatu bentuk kekuasaan apapun dilegalkan untuk mengambil hak hidup seorang warga, bahkan negara sekalipun! Terutama hak untuk hidup sudah dipahatkan dalam Konstitusi kita UUD 1945, jadi tidak ada alasan apa pun yang dibenarkan untuk tetap memberlakukan hukuman mati sebagai sebuah bentuk penghukuman. Karena itu vonis hukuman mati maupun keberadaan pasal-pasal mengenai hukuman mati di dalam UU kita, merupakan suatu bentuk pelanggaran serius terhadap UUD 1945.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s