Kejahatan Lapindo dan Punahnya Sebuah Situs Sosial

Pengantar

Akibat meledaknya pipa gas milik PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada 29 Mei 2006 sampai sekarang ini masih terus meninggalkan banyak problem yang tak terselesaikan. Menurut data sampai Maret 2007, lumpur sudah menggenangi wilayah seluas lebih kurang 600 hektar (ha), merendam 2.467 rumah, 24 pabrik, 18 sekolah, dan 360 ha areal pertanian. Sudah hampir satu tahun ribuan orang tinggal dalam pengungsian tanpa kepastian akan berlabuh di mana. Orang-orang yang hidup dari berbagai kegiatan ekonomi kehilangan mata pencaharian. Sebagai sebuah situs sosial, Porong sudah tinggal kenangan, musnah dan punah, yang tersisa tinggal manusia-manusianya, terpisah dari situs sosial yang membentuk dan dibentuk oleh mereka.

Dalam berbagai pembicaraan mengenai ini, problem utama yang mencolok adalah; pertama, semburan lumpur akibat ledakan yang belum terpecahkan upaya penyelesaiannya; kedua, penggantian terhadap kerugian masyarakat yang belum juga terealisasikan; ketiga, persoalan pertangungjawaban dari pihak-pihak yang harus bertanggungjawab untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang menjadi korban. Ketiga persoalan inilah yang banyak menjadi topik pembicaraan dan berita media massa, selain persoalan lainnya yang tentu juga sangat penting, hanya saja kurang mendapat perhatian. Tulisan ini lebih menyoroti wilayah aspek sosial dari kesalahan PT Lapindo ini, dengan memfokuskan pada bagaimana sebuah situs sosial punah akibat kelalaian yang diakibatkan oleh manusia.

Terbentuk dan Punahnya Suatu Situs Sosial

 

Suatu situs sosial bisa terbentuk melalui proses ratusan tahun. Situs sosial ini dibentuk oleh keseluruhan kebiasaan-kebiasaan, organisasi-organisasi, tradisi-tradisi, produk-produk material juga anggapan-anggapan. Situs sosial bukan semata dilihat dari individu, tetapi produk dari interaksi berbagai individu, yang membentuk suatu tatanan sosial. Produk dari berbagai hubungan-hubungan sosial dan lembaga-lembaga. Dalam situs sosial terjadi berbagai gejala-gejala sosial seperti kelahiran, pernikahan, kematian, perdagangan, dan lain sebagainya. Keseluruhan gejala sosial dalam suatu tatanan sosial yang kemudian membentuk sebuah situs sosial. Proses inilah yang juga terjadi di daerah Porong, khususnya wilayah desa-desa yang menjadi “korban” lumpur PT Lapindo. Lumpur yang keluar dari perut bumi akibat ledakan pipa gas sudah menelan ludes sejumlah desa, puluhan korban jiwa, ribuan pengungsi dan seluruh infrastruktur masyarakat di wilayah Porong. Sejumlah desa hilang ditelan lumpur, dan sejumlah situs sosial punah.

Punahnya sebuah situs sosial bisa disebabkan oleh sejumlah akibat. Yang paling sering terjadi adalah diakibatkan oleh bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, dll). Dalam hal ini faktor penyebab terbesar adalah alam, kalaupun ada faktor kesalahan manusia itu hanya merupakan stimulus, atau faktor pendukung. Penyebab lainnya adalah faktor kesalahan manusia sebagai faktor yang utama. Faktor ini bisa terjadi dalam suatu proses panjang (misalnya banjir, tanah longsor atau kebakaran hutan), atau faktor akibat suatu kesalahan fatal jangka pendek (misalnya ledakan reaktor nuklir atau pengeboman) seperti yang terjadi di Porong. Punahnya situs sosial Porong adalah murni kesalahan fatal manusia yang dilakukan dalam jangka pendek, dalam hal ini oleh PT Lapindo. Dalam waktu kurang dari satu tahun, situs sosial yang terbentuk oleh proses ratusan tahun punah begitu saja. Hilang ditelan lumpur. Menenggelamkan suatu situs bukti sejarah perkembangan peradaban suatu masyarakat. Bukan saja semata-mata produk material, melainkan juga produk sosial seperti ikatan-ikatan, kebiasaan-kebiasaan, pola interaksi, hubungan-hubungan sosial, dan lain sebagainya.

Punahnya Porong Sebagai Sebuah Situs Sosial

Porong sebagai sebuah situs sosial memiliki proses sejarah pembentukannya sendiri. Di situ terbentuk berbagai tradisi, kebiasaan, hubungan, dan tempat-tempat serta bangunan yang khas, dan berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Sebagaimana sebuah situs sosial yang memang memiliki proses pembentukan yang berbeda dengan situs-situs sosial lainnya, situs sosial Porong tercipta sesuai dengan keunikan dan sifat khas tertentu, yang tidak akan ditemukan di situs-situs sosial lainnya. Hubungan ekonomi, hubungan keluarga, hubungan politik, bahkan mungkin perilaku, merupakan derivasi dari interaksi sosial dalam situs sosial Porong. Kesalahan fatal PT Lapindo, berakibat langsung pada penghancuran ini. Pembentukan situs sosial baru, dengan individu-individu yang bisa saja sama, tetap tidak akan mengembalikan yang sudah dihilangkannya.

Dalam sekejap saja, sebuah situs sosial dihapus dari sejarah peradaban umat manusia. Sekecil apapun Kecamatan Porong, tetap merupakan suatu situs sosial yang dihasilkan oleh sebuah proses panjang perkembangan suatu masyarakat. Proses yang sudah membentuk suatu tatanan sosial, di mana mungkin ratusan ribu orang pernah berinteraksi dalam rangkaian proses yang sudah berlangsung ratusan tahun.

Mungkin bagi PT Lapindo atau Pemerintah RI mudah saja untuk membangun atau membentuk situs sosial baru – yang memang sudah merupakan kewajiban pihak-pihak tersebut untuk melakukannya – sebagai pengganti, namun tetap tidak akan mungkin sebanding dengan yang sudah tercipta sebelumnya. Misalnya soal memori (ingatan) yang tidak bisa lagi diverifikasi, di mana Porong hanya tersisa dalam ingatan yang situs materialnya tidak bisa dihadirkan kembali. Masyarakat Porong hanya tinggal memiliki ingatan mengenai situs sejarah dalam desa-desa mereka, tanpa pernah bisa lagi melihatnya atau mengunjunginya.

PT Lapindo sudah menghancurkan sebuah situs sosial di mana identitas, kultur, hubungan-hubungan , tatanan, tradisi, adat-istiadat dan lainnya terbentuk dan dibentuk oleh masyarakat Porong. Harga yang teramat mahal untuk sebuah kesalahan fatal yang seharusnya bisa dihindari, tetapi tidak dilakukan. Kesalahan teramat berat yang tentu saja harus dipertanggungjawabkan secara sangat serius. Selain pertanggungjawaban hukum, yang lebih sulit adalah pertanggunjawaban sosial dan politik. Tanggungjawab hukum PT Lapindo dapat dilakukan setelah pengadilan menetapkan keputusan, namun tanggungjawab sosial PT Lapindo dan tanggung jawab politik pemerintah akan diukur lewat proses restrukturisasi dan rehabilitasi bagi para korban. Kedua pihak ini yang akan dinilai apakah mampu melaksanakan tanggugjawabnya secara sangat serius.

Harus Dipertanggungjawabkan Dengan Sangat Serius

 

Kerugian yang berhasil dihitung oleh pemerintah akibat kesalahan PT Lapindo senilai Rp 23,8 triliun (Koran Tempo 12/4/2007), yang terdiri dari kerugan langsung dan karugian tidak langsung. Nilai uang tentu tidak akan pernah setara dengan kerugian sosial yang diakibatkannya, yang artinya nilai uang ini harus direalisasikan secara utuh, bukan dengan hasil penghitungan di atas kertas, dan berbeda terbalik dengan apa yang kemudian dilaksanakan. Pemerintah dan juga PT Lapindo harus mempertanggungjawabkan ini secara sangat serius, baik dalam tanggungjawab hukum, penggantian kerugian sesuai nilai penghitungan, maupaun dalam realisasinya.

Pelajaran berharga sudah dipetik dalam penanganan bencana tsunami di Aceh, betapa lamban proses restrukturisasi dan rehabilitasi serta banyaknya uang penggantian yang hilang dikorupsi. Perilaku-perilaku tak bertanggungjawab dan tak bermoral seperti itu tak boleh lagi diulangi untuk kasus lumpur ini.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s