Globalisasi dan Buruh di Indonesia

Polarisasi investasi terjadi di negara-negara G-8 – tidak hanya modal keuangan tapi juga modal pengetahuan dan modal teknologi. Pada saat investasi telah masuk di negara-negara berkembang kelihatannya sebagai suatu yang kontradiktif, padahal tidak. Alasan yang sering diberikan ialah adanya international division of labour. Pola produksi memang berubah, namun rantai produksi direntang ke berbagai negara, dengan tidak mengabaikan prinsip bahwa ekstraksi nilai maksimum bisa dilakukan dengan ongkos produksi yang terendah. Jika suatu tempat bisa menawarkan ongkos produksi minimum untuk rantai produksi yang padat modal – seperti riset dan pengembangan – maka rantai produksi itu akan diletakkan di sana. Demikian pula bila sebaliknya ongkos produksi minimum untuk rantai produksi yang padat karya – seperti perakitan dan menjahit pakaian – biasanya pada negara-negara berkembang dengan tingkat pendidikan buruh yang masih terbatas sehingga dapat dibayar murah.

Memindahkan rantai produksi yang padat karya akan lebih mudah dibandingkan dengan memindahkan rantai produksi yang padat modal. Rantai produksi yang padat modal memerlukan pembangunan infrastruktur yang mahal dan sumber daya manusia yang canggih yang akan menggerakkan inovasi. Kedua hal tersebut kebanyakan tidak dapat diperoleh di negara-negara berkembang baik itu karena faktor fisik (termasuk infrastruktur), keterbatasan modal untuk mengadakan investasi dalam infrastruktur, belum siapnya kondisi sosial dan perangkat hukum, maupun faktor politik.

Pertanyaannya ialah mengapa rantai produksi padat karya lebih mudah dipindahkan? Di titik ini harus dilihat pada prinsipnya bahwa dalam suatu proses produksi bahan baku dan bahan pendukung diolah menjadi bahan jadi yang harganya jauh melebihi penjumlahan harga bahan baku dan harga bahan pendukung, Nilai surplus, di mana keuntungan dari produksi berasal, merupakan selisih dari harga barang jadi dikurangi dengan harga-harga yang harus dibayarkan, yaitu: upah buruh, biaya perijinan dan sejenisnya, biaya transportasi dan distribusi, biaya pengelolaan, biaya pemeliharaan, dan harga bahan baku dan harga bahan pendukung. Secara sederhana dari biaya-biaya tersebut ada yang terdiri dari barang saja yaitu harga bahan – termasuk bahan baku, pendukung, serta peralatan dan perawatannya. Namun di samping itu juga ada yang tidak hanya barang saja yaitu yang mengandung biaya tenaga kerja – tidak hanya dalam bentuk upah pegawai tapi dalam upah terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar (outsourcing).

Dari biaya-biaya yang harus dibayarkan itu, biaya yang terkait dengan barang merupakan biaya yang ditentukan menurut harga yang berlaku di pasar – misalnya harga bahan baku, harga bahan pendukung, harga minyak pelumas, harga komponen dan harga kemasan. Biaya-biaya ini besarnya relatif tertentu yang dihasilkan dari transaksi dengan pemasok. Memang kalau kita memesan barang dalam jumlah banyak atau dari kenalan baik, bisa jadi kita memperoleh keringanan harga tapi tetap saja ada harga batasnya kalau tidak si pemasok akan rugi dan akhirnya gulung tikar. Namun komponen harga barangnya sebetulnya sudah tertentu selama lewat mekanisme pasar yang wajar dan tidak bisa ditekan lagi.

Kalau memang demikian, untuk mendapatkan surplus lebih banyak, lalu apa yang harus ditekan? Sekilas dalam upaya menekan biaya barang pun sudah terlihat bahwa harga barang bisa ditekan melalui “relasi sosial”-nya. Hubungan baik dengan produsen baik karena membeli dalam jumlah besar sehingga bisa menjadi prospek untuk hubungan ke depan, menjadi pelanggan maupun karena kerabat dekat merupakan relasi sosial yang umum dijumpai. Walaupun demikian, diskon yang lebih banyak lagi bisa diperoleh bilamana pemasok terpaksa menyerahkan barang tersebut di bawah harga pasar dengan berbagai alasan, misalnya karena sudah harus membayar hutang, untuk keperluan mendesak, diancam dengan kekerasan atau percaya bahwa untuk kita harga harus dipermurah.

Ekstraksi nilai surplus juga bisa diperoleh dari relasi sosial dengan buruh. Buruh yang kurang terampil, pendidikannya tidak bagus, kondisi kehidupannya pas-pasan dan berasal dari golongan yang didominasi dalam relasi produksi merupakan faktor produksi yang murah. Oleh karena itu wajar saja bilamana semakin suatu negara mempunyai buruh tidak terdidik dalam jumlah yang besar, makin banyak pula proses produksi padat karya yang dimilikinya. Demikian pun dalam sejarah pertumbuhan industrinya, banyak negara maju memulainya dengan industri padat karya seperti industri ringan, baru kemudian setahap demi setahap karena prospek keuntungannya tidak besar lagi, maka akan melahirkan industri-industri yang lebih padat modal.

Perkembangan industri suatu negara setahap demi setahap seperti diterangkan di atas belum tuntas. Dalam pertumbuhan industrinya, masalah yang sering dihadapi ialah prospek keuntungan berkurang dengan makin mahalnya upah buruh. Jika perusahaan menganggap bahwa buruh semakin mahal, maka menjadi pekerjaan rumah lagi untuk mencari jalan keluar dari tekanan upah ini. Komponen dari mahalnya buruh ini bisa yang langsung – yaitu upah – namun juga bisa dari fasilitas yang harus diberikan oleh perusahaan berdasarkan ketetapan pemerintah tertentu.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa industrialisasi membawa peningkatan penghidupan buruh di suatu negara. Jika mereka semula sangat bergantung pada sektor pertanian yang prospek keuntungannya ditentukan tidak hanya oleh risiko pasar namun juga risiko alam, mereka bisa menemukan alternatif penghidupan dari pekerjaan-pekerjaan di luar sektor pertanian yang pendapatannya relatif lebih bisa dipastikan sementara proses produksinya pun tidak terlalu tergantung pada alam. Namun peningkatan penghidupan ini juga meningkatkan wawasan akan konsumsi yang selanjutnya meningkatkan kebutuhan hidup selayaknya seperti makanan bergizi, pendidikan, kesehatan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan baru seperti mengikuti mode. Peningkatan kebutuhan ini akan memberikan tekanan pada industri untuk memberi upah lebih banyak kalau mereka mau mempekerjakan buruh.

Bila tekanan upah sudah sedemikian tingginya sehingga memakan porsi biaya yang besar, setidaknya ada tiga cara untuk mengataisnya. Cara pertama ialah dengan melakukan pemindahan rantai produksi ke tempat di mana tekanan upah masih rendah. Argumennya ialah perusahaan harus mempertahankan daya saingnya dengan memberikan solusi – entah itu dengan mencopot salah satu rantai proses produksinya dan kemudian melakukan relokasi ke tempat di mana faktor produksi bisa didapat lebih murah, atau dengan melakukan outsourcing dari mata rantai ke tempat yang bisa memberikan solusi lebih murah. Kembali lagi ini sangat dibantu dengan perubahan selama tiga dekade terakhir ini yaitu pergerakan modal cepat melintasi tapal batas negara.

Cara kedua ialah perusahaan akan cenderung menggunakan buruh yang lebih mudah diputus kontraknya jika tidak lagi diperlukan. Pasar tenaga kerja menjadi wilayah di mana buruh mudah dilepas dan direkrut lagi, sementara perusahaan tidak harus mengeluarkan banyak biaya untuk menjamin kesejahteraannya sesuai. Ini yang dinamakan dengan flexible labour market. Fleksibilitas pasar tenaga kerja dianggap merupakan kunci sukses dalam meraup manfaat dari globalisasi dan liberalisasi – termasuk penurunan angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan. Buruh yang lebih fleksibel mempunyai kedudukan yang lebih lemah dalam kontraknya – baik itu karena belum begitu paham akan lika-liku kontrak kerja maupun karena tingkat kesadaran dan pendidikan yang membuat mereka masih awam dengan berbagai masalah hubungan industrial. Namun buruh bisa juga menjadi lebih lemah jika mereka tidak bisa mengelak dari kontrak yang melemahkan mereka ini, karena bekerja di situ merupakan satu-satunya pilihan atau karena memang mempunyai masalah hukum yang hendak disembunyikan (misalnya tenaga kerja ilegal).

Cara ketiga ialah para pengusaha berupaya menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel dengan mengubah peraturan-peraturan legal yang berlaku. Upaya ini bisa dilakukan dengan dominasi terhadap institusi-institusi hukum yang ada sehingga pengaruh mereka bisa dituangkan dalam peraturan-peraturan legal. Para pemilik faktor produksi dominan ini bukan hanya perusahaan multinasional – yang sekarang sering sekali didengungkan sebagai biang keladi menuju terciptanya pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel di negara-negara tujuan investasinya. Pada kenyataannya pemilik faktor produksi dominan bisa juga adalah perusahaan-perusahaan domestik yang berupaya untuk memperoleh iklim berproduksi yang lebih menguntungkan dengan memperbesar eksploitasi pada pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel.

Peran yang dimainkan para pengusaha berupaya mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik merupakan hal yang lumrah pada negara-negara berkembang. Kondisi seperti di Indonesia sekarang seringkali menyebabkan kita menjadi “marah” terhadap negara. Di negara-negara maju hal semacam itu sudah merupakan sejarah masa lalu, seperti perampasan tanah di Inggris oleh para tuan tanah dan kelas bangsawan yang dimulai dari zaman Dinasti Tudor. Hanya, dengan perjalanan sejarahnya akhirnya negara-negara tersebut berhasil makin mengurangi kekacauan itu dengan mengelola proses ini untuk menciptakan nilai sementara menekan kerugian-kerugian yang timbul.

Penelusuran tiga cara untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel seperti uraian di atas dengan jelas menunjukkan bahwa globalisasi bukan sebagai biang keladinya. Proses ini pun bisa terjadi dalam hubungan negara dan pemilik faktor produksi lokal melalui dominasi yang memungkinkan pemilik faktor produksi mendikte negara. Pendiktean ini akan lebih parah jika pemilik faktor produksi mempunyai kekuatannya yang jauh lebih besar daripada negara – ditambah lagi dengan kemungkinan untuk memobilisasi modal dalam waktu singkat melalui integrasi pasar modal dunia – koridor yang semula dipasang negara untuk mencegah hal itu menjadi tidak berarti lagi. Dengan kekuatan yang jauh lebih besar, pencaplokan (capture) negara oleh institusi bisnis terjadi dengan sangat mudah di mana sektor bisnis kemudian bisa memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik.

Pengamatan yang menempatkan globalisasi sebagai faktor sentral yang mendorong berbagai perubahan yang terjadi belakangan ini, seringkali berlebihan. Penyelidikan apakah globalisasi merupakan determinan utama yang mendorong terciptanya peraturan-peraturan yang mengakibatkan buruh lebih gampang direkrut dan dipecat sementara tidak terlalu banyak hak-hak yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen – pecat tersebut merupakan salah satu contohnya. Kondisi hubungan kerja buruh yang lebih longgar, yang biasa disebut flexible labour market, sebenarnya tidak semata-mata disebabkan oleh globalisasi. Tanpa globalisasi hal ini pun mungkin terjadi dari dominasi kepentingan pemilik faktor produksi kepada pembuatan kebijakan publik.

Membiarkan proses-proses ini terus berlangsung dengan sendirinya bisa mengundang kerugian karena buruh diharuskan tunduk pada prinsip-prinsip pencapaian nilai tambah secara maksimum dalam proses produksi. Sementara mengubah proses ini pun tidak mungkin hanya dengan demokrasi secara umum tanpa memperhitungkan peran khusus dari unit-unit masyarakat yang memang peduli dan mempunyai komitmen terhadap nasib buruh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s