“Uang Haram” Dalam Politik Indonesia: Membaca Kasus Rokhmin Dahuri

Dalam Reorganising Power in Indonesia (2004), Richard Robison dan Vedi Hadiz melihat salah satu problem pokok yang dihadapi kaum reformis di Indonesia adalah kebangkitan kembali aliansi-aliansi kaum oligarkis baru yang dengan mudah mendapat tempat dalam suatu bentuk demokratisasi yang dicirikan dengan politik uang (money politics) dan penggunaan “uang haram” (extra-legal) oleh kekuasaan negara. Dengan berkaca pada kasus uang Rokhmin Dahuri, pendapat Robison dan Vedi menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh.

Apa yang terkuak dari kasus Rokhmin bukanlah “barang baru” dalam politik Indonesia. Di masa Soeharto, institusi negara seperti, Bulog sudah lekat dengan julukan “sapi perahan” untuk kepentingan politik Golkar. Dana non-budgeter Bulog merupakan lahan subur bagi pembiayaan kepentingan politik negara, khususnya Golkar. Di masa pasca-Soeharto, Kementerian Negara BUMN kerap dijuluki “kapal keruk” untuk menyedot dana ilegal sebanyak-banyaknya bagi kepentingan kekuasaan, sehingga posisi menteri urusan BUMN yang membawahi ratusan perusahaan-perusahaan milik negara menjadi “seksi” dan lahan rebutan.

Sekarang ini Rokhmin yang jadi “primadona”, dengan catatannya yang menyebutkan berderet-deret nama individu dan partai politik yang menerima kucuran dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan di masa kepemimpinannya. Dana ini disinyalir digunakan juga untuk mendanai kampanye pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Dari situ muncul pertanyaan: kenapa hal ini bisa terus-menerus berlangsung?

Menurut Robison dan Hadiz, ini dapat berlangsung karena dua hal. Pertama, keberlanjutan kelompok-kelompok utama dari oligarki Orde Baru untuk mampu bertahan pada basis-basis politik uang dan juga aliansi politik  baru, untuk kemudian membangun kembali format politik yang baru, lebih terbuka dan tidak lagi tersentralisasi (decentralised). Kedua, meskipun bentuk kekuasaan oligarkis dapat bertahan, sisa kekuatan lama bisa berpindah ke sisi koalisi-koalisi baru, yakni para pengusaha-politisi dan kepentingan bisnis, yang banyak di antaranya di wilayah lokal dan regional.

Kalau merujuk pada analisa Robison dan Vedi Hadiz, jelas tergambar bahwa demokrasi yang sekarang sedang dipraktikkan justru memberikan peluang untuk terjadinya dispersi (penyebaran) dan perluasan politik oligarkis Orde Baru. Koalisi-koalisi tersebut sekarang berada dalam lingkaran pengusaha-politik dan pengusaha kecil lokal yang memainkan peran-peran baru, serta birokrasi lokal, seperti bupati dan walikota. Mereka menggeser peran militer yang dominan di era Orde Baru. Tatanan politik “lama” inilah yang tidak berhasil dibereskan oleh reformasi, dan sedikit berubah dengan wajah yang baru.

Koalisi oligarkis baru ini muncul dalam bentuk kasus Rokhmin Dahuri, yang berhasil diungkapkan. Artinya, Rokhmin menjadi titik temu dari kepentingan elit politik dalam hal pencarian dana politik, sekalipun para elit politik ini bersaing dalam perebutan kekuasaan politik.

Kasus-kasus lain bukannya tidak sedikit, hanya belum terungkap sebagaimana Rokhmin. Jelas sekali bahwa tokoh-tokoh elit politik lama yang masih bercokol membawa serta pola-pola lama, bersaing dalam memperebutkan akses dan kontrol terhadap lembaga-lembaga dan sumber-sumber daya, serta dana negara di tingkat nasional maupun lokal. Pola lama inilah yang melanggengkan perilaku korup, suap dan penyalahgunaan wewenang para elit politik, baik di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sudah banyak anggota-anggota DPRD, bupati, walikota yang terkena kasus korupsi. Juga tidak sedikit kasus-kasus korupsi skala besar (mis. kasus Bank Mandiri), yang tersangka pelakunya malah dibebaskan oleh lembaga yudikatif.

“Uang haram” yang menjadi lahan rebutan inilah yang menjadi warna mencolok dalam tata-politik Indonesia sekarang. Salah satu cara efisien dan cepat untuk menata politik keseharian menjadi lebih baik, bermartabat dan etis, adalah dengan memberantas para elit politik korup, dan perlahan memberangus pola-pola lama yang membentuk “aturan” dalam politik keseharian. Penertiban dana dan rekening-rekening non-budgeter para menteri, aparat birokrasi nasional dan lokal, departemen dan lembaga-lembaga negara bisa menjadi langkah awal untuk mulai melakukan kontrol terhadap akses “uang haram” dalam politik.

Dua setengah tahun ke depan merupakan waktu yang memadai untuk Presiden SBY memulai “pemberantasan” politik oligarkis baru ini, dan menertibkan peredaran “uang haram” yang sangat merugikan negara dan seluruh warga.

One thought on ““Uang Haram” Dalam Politik Indonesia: Membaca Kasus Rokhmin Dahuri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s