Demokrasi Indonesia Di Antara Dua Tegangan

* Tulisan ini dimuat di dalam lembaran berita Maklumat Indonesia, Juni 2007.

Pengantar

Setelah berakhirnya otoriterianisme Orde Baru, Indonesia saat ini diapit oleh dua tegangan yang saling berhadapan, mempengaruhi dan kadangkala saling bertumbuk. Tegangan pertama adalah bangkitnya kekuatan yang disandarkan pada fundamentalisme agama, dan tegangan lainnya disandarkan pada gagasan pluralisme. Dua tegangan ini yang kemudian mendeterminasi produk-produk hukum, kebijakan politik, dan produksi kebudayaan (terutama dunia sinetron). Tarik-menarik kedua tegangan tersebut, saat ini sedang didominasi oleh gagasan fundamentalisme.

Tulisan ini mencoba untuk melihat bagaimana dua tegangan itu bekerja, dan kemungkinan-kemungkinan untuk bergerak di antara dua tegangan tersebut, dan memaksimalkan gagasan pluralisme dalam diskursus politik.

Asumsi Teoritis

Dalam ontologi agama (fundamentalisme), kebenaran adalah suatu finalitas dan kemutlakan yang berangkat sedari awal. Artinya kebenaran ontologis ini akan terus dipertahankan dan dibawa sepanjang perjalanannya. Jadi kebenarannya dinilai mengatasi yang “lain”, dan tidak ada kebenaran “lain” di luar ontologi semacam ini. Seluruh asumsi, penilaian dan analisa (epistemologi), sampai pada praktik keseharian, didasarkan pada kebenaran ontologis mengenai “Ada” yang tunggal, dan perjalanan di dalam koridor ontologis ini yang harus dijalankan dan dilaksanakan.

Di sisi yang lain, dalam gagasan pluralisme, ontologi agama merupakan suatu bentuk privat yang sebaiknya dipercakapkan dalam tataran epistemik, di mana “suatu kebenaran” bukan sebagai dasar pengetahuan, melainkan didasarkan pada pembentukan kondisi untuk membuka pelbagai kemungkinan. Pluralisme tidak mencari atau menjejakkan dirinya pada suatu finalitas atau kebenaran mutlak, tapi pada kontestasi pencarian kemungkinan-kemungkinan. Sehingga percakapan dilakukan dengan pertanyaan kira-kira “apa yang sebaiknya” atau “apa yang bisa” bukannya “apa yang harus atau benar”.

Ontologi fundamentalisme mengagungkan suatu esensialisme dan selalu berupaya untuk melakukan pengerucutan pemaknaan tunggal dan mapan. Epistemologi pluralisme menolak bentuk esensialisme, karena menilai pemaknaan tidak akan pernah mapan  dan tunggal, tetapi akan selalu berkembang dalam sejumlah ragam (plural) sesuai dengan konteks historis yang membentuknya dari luar dirinya.

Dalam tegangan dua gagasan inilah, fundamentalisme yang berupaya melakukan ontologisasi budaya dan politik, dan pluralisme yang melakukan epistemologisasi, bangunan bernama demokrasi sedang dipertaruhkan di Indonesia. Yang satu mencoba menariknya pada suatu ekslusivitas sementara lainnya berusaha membawa pada inklusivitas, atau religiusasi berhadapan dengan sekulerisasi. Persoalannya adalah religiusasi bukan pada kehidupan privat yang ontic, tetapi memaksanya di ruang publik. Sehingga ukuran-ukuran dalam ruang publik yang sekuler, ingin dipaksa tunduk pada ukuran-ukuran religius.

Praktik Diskursif dan Pertarungan Dalam Wilayah Diskursus

Dalam kehidupan sosial sekarang ini, terbentuk komunitas-komunitas  berdasarkan identitas. Pengelompokkan berdasarkan identitas ini sedang bergerak dan masuk ke arah kehidupan politik. Politik identitas ini yang kemudian mewarnai secara kental diskursus politik pasca Orde Baru. Politik identitas mengharuskan cara melihat identitas lain sebagai “bukan mereka” atau “the other”.

Sejumlah hal menonjol dalam peta politik saat ini yang bisa dijadikan representasi pertarungan dua tegangan tersebut antara lainnya adalah: Amandemen Konstitusi, UU Pendidikan, RUU APP, dan sejumlah Perda maupun Ranperda yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip agama maupun etnisitas tertentu. Sementara dalam praktik diskursif kebudayaan, ditandai dengan menyeruak-luasnya sinetron-sinetron yang mengedepankan isu-isu moralitas agama, yang dalam pesannya seakan-akan “harus” dijadikan ukuran dalam keseluruhan ruang kehidupan publik.

Moralitas agama sebagai suatu standar ukuran kebenaran dalam wilayah privat, didorong masuk dalam ruang publik, di mana yang selama ini menjadi ukuran adalah rasionalitas. Wilayah diskursif politik dan kebudayaan yang mengutamakan penggunaan nalar publik (public reason) digempur habis-habisan dengan diskursus moralitas surga, nyaris seperti Eropa dalam abad kegelapan, di mana Gereja adalah satu-satunya otoritas dalam memaknai apa yang ada di wilayah privat dan publik. Dalam situasi seperti ini maka dialog yang mengedepankan nalar menjadi tidak relevan, digantikan oleh monolog yang didasarkan pada keyakinan akan kebenaran ontologis tadi. Tak pelak rentetan kerusuhan agama dan konflik etnisitas menyeruak secara luas dan massif dalam kurun waktu 9 tahun terakhir ini. Kebenaran moralitas agama dan kesukuan (identitas) menjadi satu-satunya alat ukur untuk menilai “yang lain” di luar dirinya. Bahaya ini mengancam demokrasi di Indonesia saat ini.

Di satu sisi, gagasan pluralitas seakan mandeg dan terbentur pada kebuntuannya sendiri. Miskinnya pengetahuan dan referensi, serta kecenderungan apolitis menjadi sejumlah persoalan yang menjerat gagasan ini untuk muncul secara lebih massif dan intensif. Kehilangan “kecerdasan” kalangan pengusung gagasan pluralisme menjadikan demokrasi kehilangan maknanya secara subtil. Demokrasi menjadi semata-mata prosedur yang ukuran-ukurannya sekarang ini dijejali oleh ukuran kebenaran moralitas religiusitas dan etnisitas. Atas nama demokrasi maka kesukuan, agama dan asal-usul menjadi sahih dalam wilayah budaya dan politik publik. Demokrasi yang adalah tempat rasionalitas diuji kebenaran-relatifnya, menjadi tempat irasionalitas yang mengagungkan kebenaran-final.

Lalu kemana kita berpegang dari tendensi-tendensi budaya-politik yang seperti ini? Bagaimana pluralisme sebagai tiang pancang demokrasi harus ditegakkan kembali? Bagaimana mendorong terbentuknya kondisi pluralistik yang mengedepankan rasionalitas dan tempat pelbagai kemungkinan dan kesempatan bisa dihasilkan, diperdebatkan dan dievaluasi secara terus-menerus?

Republik dan Ke-Indonesiaan: Memadamkan Ketegangan

Dalam hal identitas-identitas kolektif kita akan selalu berhadapan dengan penciptaan “kita” yang hanya dapat eksis dengan oleh adanya demarkasi dengan “mereka”. Bukan berarti relasi tersebut adalah suatu relasi “kawan”/“lawan” (antagonistik), namun bagaimanapun juga harus disadari bahwa dalam suatu kondisi tertentu, akan selalu terdapat kemungkinan di mana relasi “kita/mereka” dapat menjadi relasi antagonistik, yakni menjadi relasi “kawan/lawan”. Ini terjadi ketika si “mereka” mempertanyakan identitas si “kita” sekaligus menilainya sebagai ancaman terhadap eksistensi  dari “mereka”.

Dalam logika religi, praktik emansipasi bukanlah mencapai tujuan akhir yang bersifat fana, tetapi bersifat abadi, di mana emansipasi individu dicapai setelah si individu menunaikan tugas moralitas religi di dunia fana menuju alam baka. Pencapaian kebahagiaan di alam baka merupakan obsesi finalitas. Tujuan pencapaian ini berlangsung dalam suatu semangat monolitik dan bukan pluralistik. Artinya selain yang berada di luar dirinya adalah salah, sehingga perbedaan pluralis bersifat “haram” dalam upaya pencapaian tujuan tersebut.

Di sini kita harus merujuk pada suatu tempat di mana kedua tegangan itu bisa dipadamkan. Republik merupakan tempat di mana sesuatu yang publik menjadi alas untuk berdiri, dan ke-Indonesiaan menjadi pengikat pluralitas. Keduanya tidaklah diarahkan untuk totalisasi privat di bawah publik, melainkan memberikan tempat yang privat pada tempatnya, dan publik menjadi tiang penyanggahnya, sekaligus penjaga agar yang privat tidak digunakan untuk tujuan-tujuan totalisasi yang publik. Obsesi finalitas dari yang privat bukanlah milik publik. Ruang publik harus menjadi tempat di mana kondisi bagi pelbagai kemungkinan bisa hidup, dan terus memperkaya ikatan republik.

Wilayah ke-Indonesiaan dan wajah republik kita dibingkai oleh Pancasila, norma dasar yang plural dan bersifat publik. Pancasila bukan untuk mentotalisasi ruang privat dan juga ruang publik, tetapi norma dasar yang memungkinkan semuanya hidup dan maju ke depan, dalam prinsip-prinsip demokrasi. Dengan terus menjaga kehidupan ruang publik yang plural, ke-Indonesiaan kita akan beranjak keluar dari ketegangan-ketegangan yang melelahkan dan tak pernah beranfaat untuk kehidupan dan kemajuan.

One thought on “Demokrasi Indonesia Di Antara Dua Tegangan

  1. Di antara keduanya, ada ketegangan yang ditimbulkan oleh kecenderungan revitalisasi nilai, norma dan sistem yang ada di dalam masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum kehadiran agama dan adat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s