“Back to the Hegemonic Struggle” Hegemoni dan Proyek Sosialisme Post-Marxism: Pemikiran Politik Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe

* Tulisan yang disampaikan dalam diskusi Komunitas Utan Kayu dengan tema “Teori Politik Pasca-Marxisme”, Kamis 6 September 2007. Tulisan ini berbentuk draft dan tidak untuk dipublikasikan dan dikutip.

Our central problem is to identify the discursive conditions for the emergence of a collective action, directed towards struggling against inequalities and challenging relations of subordination. We might also say that our task is to identify the conditions in which a relation of subordination becomes a relation of oppression, and thereby constitutes itself into the site of an antagonism”.

(Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy)

Pengantar

Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe merupakan para teoritisi dalam khasanah filsafat politik yang cukup menonjol dalam dua puluh tahun terakhir, hanya saja pemikiran dari keduanya lebih banyak dibahas dan diperdebatkan di Eropa dan Amerika Latin, dan hampir tidak menjadi perdebatan di Indonesia, sehingga di Indonesia pemikiran keduanya menjadi sedikit asing dan kurang dikenal publik akademik. Tulisan ini secara deskriptif akan memfokuskan pada gagasan dan proyek sosialisme Post-Marxism yang menjadi agenda pokok pemikiran Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe.

Topik dari studi-studi mereka, dan content teoritis pendekatan mereka, sangatlah dipengaruhi oleh serangkaian peristiwa dan pengalaman politik, khususnya dalam upaya mereka memahami politik Amerika Latin. Ernesto Laclau adalah profesor dalam bidang political theory di University of Essex, Inggris, sekaligus juga sebagai direktur pada Centre for Theoretical Studies in the Humanities and Social Sciences di universitas yang sama. Laclau lahir di Buenos Aires, Argentina, pada tahun 1935. Laclau menyelesaikan studi pada tahun 1964 dari University of Buenos Aires. Semasa mahasiswa Laclau aktif dalam gerakan mahasiswa di Argentina, dan menjadi presiden di dewan mahasiswa Fakultas Filsafat dan Sastra, dan juga perwakilan mahasiswa (student representative) dari faksi kiri (left-wing faction) di Senat Universitas. Tahun 1966, Laclau mendapat beasiswa untuk mengajar di University of Tucuman, namun akhirnya gagal karena adanya kudeta militer pada tahun itu. Semenjak tahun 1958, Laclau bergabung dengan Argentine Socialist Party (PSA), dan pada tahun 1963 menjadi salah satu pimpinan Socialist Party of the National Left (PSIN), salah satu kelompok pecahan dari PSA. Selama beberapa tahun Laclau menjadi editor Lucha Obrera (Perjuangan Buruh), sebuah terbitan mingguan PSIN. PSIN sangat atentif terhadap isu-isu nasional dan aspek-aspek demokratik dari perjuangan anti-imperialisme. Namun, bagi Laclau, keutamaan PSIN pada pendekatan reduksionis-kelas (class reductionist) justru menciptakan halangan untuk dapat sepenuhnya memahami bangkitnya fenomena massa, yang dengan jelas diekspresikan dalam bangkitnya Peronisme. Meningkatnya pertentangan dengan kebijakan-kebijakan dan garis politik PSIN, Laclau memutuskan keluar dari PSIN pada tahun 1968. Pada tahun-tahun itulah Laclau mulai mempelajari Gramsci dan Althusser, yang di dalamnya ia temukan konsep-konsep pokok seperti “hegemony” dan “overdetermined contradiction”; yang membantunya untuk membangun jarak yang semakin meningkat dari tendensi class-reductionist yang dominan dalam Marxisme mainstream. Pada tahun 1969, Laclau mendapatkan beasiswa untuk mengkuti program doktoral di St Antony’s College, University of Oxford dan juga di University of Essex. Di University of Essex, Laclau mengembangkan teori dan analisa discourse, dan membuka program studi Ideology and Discourse Analysis, di mana ia mengajar sampai hari ini.

Chantal Mouffe adalah professor dalam bidang political theory pada Centre for Studies in Democracy, University of Westminster, Inggris. Mouffe lahir di Charleroi, Belgia, pada tahun 1943. Trajektori politik Chantal Mouffe agak berbeda dengan Laclau. Mouffe memiliki latar belakang didikan sosialis di Louvain dan Paris. Semasa menjadi mahasiswa di Université Catholique de Louvain, Mouffe aktif dalam gerakan mahasiswa Belgia, pemimpin redaksi dua jurnal sosialis, dan juga anggota faksi kiri dari Partai Sosialis di Belgia. Pada pertengahan tahun 1960an, Mouffe pindah ke Paris untuk mengikuti seminar Louis Althusser. Namun, Mouffe tidak tertarik dengan pandangan Althusser yang berupaya membuktikan pembaruan teoritis dalam Partai Komunis Perancis (PCF). Karena itulah Mouffe sama sekali tidak ambil bagian dalam aktivitas kaum komunis Perancis. Sebaliknya, Mouffe menjadi bagian dari perjuangan anti-imperialis dan bergabung dalam sejumlah kelompok gerakan pembebasan di Amerika Latin. Ketertatikannya pada politik Amerika Latin mendorong Mouffe pergi ke Kolombia, di mana pada tahun 1967 sampai 1973, Mouffe menjadi pengajar pada Departemen Filsafat di National University. Pengalaman konkretnya dalam memaknai suatu bentuk simbolik identitas sosial pada konjungtur politik di Kolombia dan negara-negara Amerika Latin lainnya, dan lebih jauh lagi, memberikan percepatan bagi evaluasi kritisnya atas skema reduksionis-kelas (class-reductionist) dari Marxisme struktural.

Mendekonstruksi Marxisme Klasik

Dalam bagian pendahuluan buku Hegemony and Socialist Strategy edisi kedua (2001), Laclau dan Mouffe menyatakan bahwa karya mereka tersebut merupakan “a critique and a deconstruction of the various discursive surfaces of classical Marxism”.[1] Dalam argumentasi mereka, teori Marxisme klasik tidak mampu memprediksikan, atau menghitung atau memberikan penjelasan yang kompeten terhadap perilaku dari perjuangan politik – juga sosial-politik atau kelas-kelas ekonomi – di mana kegagalan tersebut semakin terlihat pada abad 19 dan 20, yang menyebabkan terjadinya krisis dalam Marxisme itu sendiri.

Laclau dan Mouffe memulai analisisnya dengan mengidentifikasi antagonisme, antara klaim Marxisme mengenai dunia sosial-politis pada satu sisi, dengan “realitas”, atau pada sisi lain perkembangan masyarakat yang secara aktual yang dapat diobservasi.[2] Marxisme menempatkan antagonisme yang bermuara pada kontradiksi kelas, sementara bagi Laclau dan Mouffe antagonisme adalah,

a relation wherein the limits of every objectivity are shown – antagonism, as a witness of the impossibility of a final suture, is the ‘experience’ of the limits of the social.[3]

Jadi bagi mereka, antagonisme bukanlah sesuatu yang internal dalam masyarakat, melainkan eksternal, atau dengan kata lain antagonisme menciptakan keterbatasan dari masyarakat.

Dekonstruski lain terhadap pemikiran Marxisme klasik adalah soal hubungan base/superstructure. Menurut Marxisme klasik hubungan ini dapat berjalan dengan sukses jika berbasiskan pada “kesadaran palsu” (false consciousness) atau ideologi. “Kesadaran palsu” adalah segala hal yang menghalangi “massa” dalam menemukan kebenaran dari situasi mereka, yaitu: setiap hal yang mem-blokade pengetahuan mereka mengani fakta bahwa mereka dieksploitasi, di mana hasil kerja mereka (profit, surplus value) terus menerus dihisap (tanpa adanya legitimasi kebenaran) dari kerja mereka (alienasi).

Menurut Laclau dan Mouffe, argumen base/superstructure Marxisme menjadi lemah karena terjebak dalam essensialisme. Esensialisme ini dapat dilihat dari bentuk kepercayaan dalam kepastian identitas secara simplifikasi dari konsep-kosenp seperti “individual”, “class”, dan “society”. Dengan menolak model berpikir seperti itu, yang menempatkan “individu” menjadi bagian/anggota dari “class”, dan “class” itu sendiri merupakan bagian koheren dari “society”, Laclau dan Mouffe justru mempertanyakan apakah “individual” itu? Apakah “class” itu? Dan apakah “society” itu? Mereka menempatkan konsep-konsep tersebut dalam sebuah pembacaan dekonstruktif, dengan menyelidiki hubungan antara concept (misalnya konsep tentang working class) dan referent (misalnya konsep atau penanda dari “working class subject” akan dilekatkan secara pasti terhadap seseorang yang secara spesifik merepresentasikan “the working class”).

Esensialisme ini yang ditolak oleh Laclau dan Mouffe. Menurut mereka memang benar dalam kurun waktu kehidupan sejumlah orang tertentu, mereka mengisi (occupied) apa yang disebut working class subject position, di mana orang-orang tersebut yang pada waktu tertentu dikualifikasi sebagai “working class”, pada lain waktu akan mengisi “subject position” yang justru bertentangan, yang artinya tidak ada sesorangpun yang secara konsisten dapat menjadi “working class subject”. Menurut mereka esensialisme referensial inilah yang membuat Marxisme membingungkan secara teoritis.[4] Karena itu Laclau dan Mouffe berargumen bahwa identitas dari seluruh elemen-elemen ideologis dan agen-agen sosial adalah bersifat contingent dan negotiable. Ini dikarenakan contingency dan keterbukaan setiap hubungan sosial, di mana praktik artikulasi dan keagenan politik selalu dimungkinkan (possible).

Meskipun begitu re-evaluasi dan “pemeriksaan” mereka terhadap Marxisme klasik mengusulkan semacam “usaha bersama-sama” untuk menyelamatkan proyek Marxisme supaya tidak menjadi usang (obsoloscene), tanpa harus menghilangkan aspirasi, tujuan dan cita-cita (telos) dari Marxisme, yaitu: harapan akan proyek emansipasi yang berlandaskan pada prinsip egaliterianisme, bebas dari dari segala bentuk ekploitasi, dan alienasi cara produksi kapitalisme.

Hegemoni dan Empty Signifier 

I am a Gramscian…”, demikian Laclau menggambarkan dirinya. Pernyataan ini merujuk pada basis analisa politiknya yang didasarkan pada pemikiran Antonio Gramsci. Kemudian Laclau melanjutkan bahwa, “that ‘hegemony’ is for me the central category of political analysis”.[5] Laclau dan Mouffe mendasarkan analisis politik mereka pada teori hegemoni Gramsci. Sebelum masuk ke dalam konsepsi hegemoni dalam pandangan Laclau dan Mouffe, ada baiknya untuk mendiskusikan sedikit konsepsi hegemoni Gramsci.

Gramsci menekankan bahwa hegemoni berhasil ketika kelas penguasa (ruling class) berhasil menyingkirikan kekuatan oposisi, dan memenangkan persetujuan – baik aktif maupun pasif – dari sekutunya.[6] Menurut Gramsci, subyek dari tindakan politik tidak dapat diidentifikasikan dengan kelas-kelas sosial, semenjak mereka mencapai bentuk “keinginan kolektif”, yang menciptakan ekspresi politik dari sistem hegemoni yang diciptakan melalui ideologi. Formasi dari sebuah keinginan kolektif bukanlah konsekuensi dari penekanan dari ideologi kelas dominan terhadap kelas-kelas lainnya, melainkan produk dari reformasi moral dan intelektual, yang mengartikulasikan kembali elemen-elemen ideologis. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa hegemoni dalam pemahaman Gramsci adalah mengorganisir persetujuan – proses di mana dilakukan melalui bentuk-bentuk kesadaran yang tersubordinasi dikonstruksi tanpa harus melalui jalan kekerasan atau koersi. Blok penguasa ini tidak hanya beroperasi di tataran ruang politik (political society), tetapi juga di seluruh masyarakat (civil society).[7]

Hegemoni adalah bagaimana elemen partikular mampu mengkonstruksi tuntutan mereka menjadi universal. Sebagaimana dalam pandangan Louis Althusser, proses seperti dominasi negara terhadap masyarakat berlangsung melalui aparat-aparat ideologi negera (ideological state apparatuses) yang mengkonstruksi kesadaran palsu dalam masyarakat, dan membentengi masyarakat dari pembentukan pengetahuan akan adanya eksploitasi dan penindasan. Kesadaran palsu membentuk masyarakat menyetujui tindakan-tindakan yang diambil oleh negara, sekalipun tidak berkesusaian dengan kepentingan mereka, proses ini yang disebutnya proses hegemonisasi yang membuat kelas yang menguasai negara dapat bertahan lama.[8]

Namun hal terpenting dari konsepsi hegemoni Gramsci – maupun lainnya – adalah bagaimana hegemoni merupakan bentuk dari masyarakat sipil untuk membangun kekuatan politiknya dalam menghadapai rejim yang opresif dan represif. Dalam konteks ini Gramsci membedakan dua bentuk hegemoni yakni: transformisme (transformism) dan hegemoni ekpansif (expansive hegemony). Kedua bentuk ini melibatkan sebuah proses simultan revolusi-restorasi (revolution-restoration). Restorasi cenderung mendominasi bentuk transformisme, sementara revolusi cenderung mendominasi bentuk hegemoni ekspansif. Transformisme bisa dilihat sebagai tipe defensif dari politik, yang diikuti oleh kekuatan hegemonik dalam sebuah situasi krisis ekonomi dan politik, dan melibatkan absorpsi secara gradual namun terus-menerus, dicapai melalui metode yang selalu berubah-ubah sesuai dengan efektivitas dari elemen-elemen aktif yang diproduksi oleh kelompok-kelompok yang beraliansi – dan bahkan dari kelompok-kelompok atau individu yang merupakan kelompok antagonistik dan kelihatan merupakan lawan yang tidak terdamaikan.[9] Tujuan dari bentuk ini adalah sebuah konsensus yang pasif, yang bisa menetralisir kekuatan politik yang antagonistik dan memecah-belah massa.[10] Dengan kata lain transformisme merupakan revolusi tanpa massa – revolusi yang pasif.

Hegemoni ekspansif dapat dikarakterisasikan sebagai anti revolusi pasif. Strategi dari bentuk ekspansif hegemoni adalah strategi yang berusaha meng-counter upaya kaum borjuis untuk menjaga kepemimpinannya dengan melakukan regrouping dan rekomposisi dari kekuatan blok hegemonik. Juga merupakan bentuk strategi ofensif untuk membangun konsensus aktif, untuk memobilisasi massa dalam sebuah revolusi yang meliputi perubahan superstruktur politik dan ideologis dan juga infrastruktur ekonomi. Hegemoni ekspansif meliputi formasi dari sebuah keinginan bersama, dengan karakter nasional-populer, yang dapat memajukan perkembangan secara utuh dari tuntutan particular, dan akhirnya memimpin revolusi dari kontradiksi yang dinyatakan[11], sebagaimana dinyatakan Gramsci,

[…] the most purely political phase, and marks the decisive passage from the structure to the sphere of complex superstructures; it is the phase in which previously germinated ideologies become ‘party’, come into confrontation and conflict, until one of them, or at least a single combination of them, tends to prevail, to gain the upper hand, to propagate itself throughout society – bringing about not only a unison of economic and political aims, but also intellectual and moral unity, posing all questions around which the struggle rages not on a corporate but on a ‘universal’ plane, and thus creating the hegemony of a fundamental social group over a series of subordinate groups.[12]

Jadi hegemoni bekerja dari dua arah, yakni top-down, pada saat rejim opresif melakukan hegemonisasi, juga bottom-up, pada saat terjadi resistensi masyarakat terhadap opresivitas rejim. Namun Gramsci tetap menitikberatkan bahwa perjuangan hegemonik masih menempatkan buruh sebagai aktor utama dalam pembentukan new historical block sebagai tahap paling politis dari proses hegemoni.

Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe menambahkan dimensi-dimensi lain dari pemikiran Gramsci tersebut. Berbeda dengan Gramsci, Laclau dan Mouffe tidak lagi memfokuskan kelas buruh sebagai agen dari praktek hegemoni. Mereka mengajukan tesis mengenai agen sosial baru, yang bisa mengisi ruang kosong dalam gerakan sosial, ketika gerakan buruh melemah, dan menjadi kekuatan yang tidak strategis dalam gerakan sosial di penghujung abad ke duapuluh.

Meskipun berpijak pada teori hegemoni Gramsci, Laclau dan Mouffe melakukan beberapa kritik terhadap teori hegemoni Gramsci. Selain dasar analisa yang berbeda di mana Gramsci memijakkan paradigma teoritiknya pada analisa kelas, sementara Laclau dan Mouffe memijakkan paradigma teoritiknya pada analisa discourse (discourse analysis).

Teori discourse Laclau dan Mouffe berasumsi bahwa semua obyek dan tindakan memiliki makna, dan maknanya merupakan produk dari sistem-sistem partikular yang memiliki perbedaan-perbedaan signifikan, yang bersifat spesifik secara historis. Teori ini menyelidiki bagaimana praktik-praktik sosial mengartikulasikan dan mengkontestasikan diskursus-diskursus yang membentuk realitas sosial. Praktik-praktik ini menjadi mungkin karena sistem-sistem pemaknaan bersifat contingent dan tidak pernah secara komplet (fixed) menuntaskan wilayah sosial dari pemaknaan.[13]

Discourse dalam ranah pemikiran teoritik Laclau dan Mouffe dijelaskan sebagai, “the structured totality resulting from the articulatory practice”,[14] yang mereka contohkan dengan:

If I kick a spherical object in the street or if I kick a ball in a football match, the physical fact is the same, but its meaning is different. The object is a football only to extent that it establishes a system of relations with other objects, and these relations are not given by the mere referential materiality of the objects but are, socially constructed.[15]

Dalam teorisasi mereka, teori discourse meliputi seperangkat pemahaman luas terhadap politik (the political), yang tak semata-mata dibatasi oleh lembaga-lembaga (institusi-institusi), namun lebih dari itu, the political dipahami sebagai sesuatu yang bersifat konstitutif terhadap (makna) sosial, dan secara parsial (contingent) pemaknaannya ditetapkan (fixed) dalam konstruksi-konstruksi sosial, sebagaimana Laclau dan Mouffe menekankan,

The practice of articulation, therefore, consists in the construction of nodal points which partially fix meaning; and the partial character of this fixations proceeds from the openness of the social, a result, in its turn, of the constant overflowing of every discourse by infinitude of the field of discursivity.[16]

Ernesto Laclau memberikan tekanan bahwa discourses bersifat contingent dan produk dari konstruksi historis, yang akan selalu rentan terhadap kekuatan politik yang dieksklusi dari yang diproduksi, sebagaimana juga akibat-akibat dislokasi (dislocatory effects) dari event-event yang berada di luar kontrol.[17]

Dalam analisis diskursus yang dikembangkan Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, penting untuk merujuk pada  konspesi dislokasi (dislocation). Laclau berpendapat bahwa tindakan para subyek terjadi karena pentingnya diskursus yang menyampaikan identitas subyek tersebut. Menurut Laclau, dislokasi memiliki sisi produktif “di satu sisi mengancam identitas-identitas, di sisi lain merupakan landasan di mana identitas  dibentuk”.[18] Oleh karena itu, jika dislokasi merusak identitas dan discourse, maka dislokasi juga menimbulkan kelemahan di tingkat makna yang mendorong dibentuknya konstruksi diskursif baru, yang bertujuan untuk menambal struktur yang terdislokasi. Laclau mengkarakterisasi proses dislokasi sebagai, “The subversion of hegemonic discourse by events that cannot be successfully domesticated, symbolised or integrated within the discourse”. Dan Laclau melanjutkan, “[…] by opening the social order to other discursive practices, dislocations are the foundation upon which political change is possible and new identities are constituted”. [19]

Menurut David Howarth, hal ini mengasumsikan kategori dislokasi, yang merujuk pada proses dengan mana contingency dalam struktur diskursif dibuat kasat mata (visible).[20] Jadi secara umum dislokasi merupakan kejadian (event) yang tidak dapat disimbolkan oleh aturan diskursif yang ada, dan menjadi fungsi yang merusak aturan tersebut. Subyeknya dipaksa untuk mengambil keputusan atau mengidentifikasikan proyek-proyek politik tertentu serta diskursus yang diartikulasikan, pada mana terjadi identitas politik mengalami krisis dan struktur harus diciptakan (recreated) kembali.

Dalam proses identifikasi, subyektifitas politik tersebut diciptakan dan dibentuk. Setelah terbentuk dan stabil, subyektifitas politik ini menjadi posisi subyek yang mengubah individu menjadi aktor-aktor politik dengan karakteristik dan sifat-sifat tertentu.[21] Jadi analisa ini bukan melihat bagaimana diskursif membentuk superstuktur, tetapi merujuk kepada argumen Laclau yang menurutnya,

By ‘discursive’ I do not mean that which refers to ‘text’ narrowly defined, but to the ensemble of the phenomena in and through which social production of meaning takes place, an ensemble which constitutes a society as such. The discursive is not, therefore, being conceived as a level nor even as a dimension of the social, but rather as being co-extensive with the social as such. This means that the discursive does not constitute a superstructure … or, more precisely, that all social practice constitutes itself as such insofar as it produces meaning.[22]

Dislokasi di sini bukan dilihat sekedar konsekuensi dari sebuah krisis yang datang tiba-tiba dari tata-aturan institusional. Perubahan juga bisa dihasilkan oleh gangguan yang saling mempengaruhi dari praktik-praktik politik-simbolis (politico-symbolic) yang membuat berjalannya institusi-institusi dan memberikan kontribusi bagi keberlangsungannya dalam suatu rentang waktu.[23]

Dalam tesis hegemoninya, Laclau memperkenalkan konsep empty signifiers. Empty signifier merupakan “a signifier without a signified”. Perbedaan antara floating signifiers dan empty signifiers, yang mana floating signifiers dilihat sebagai elemen-elemen yang ambigu yang selalu overdetermined oleh pluralitas pemaknaan dalam sebuah wilayah diskursif, sedangkan empty signifiers yang menciptakan konsep nodal point, di mana empty signifiers dimungkinkan bukan karena pemaknaan yang berlebihan (surplus of meaning), tetapi dikarenakan imposibilitas struktural dari signifikasi (signification).[24]

Di sini Laclau berargumen bahwa “[t]he presence of empty signifiers […] is the very condition of hegemony”.[25] Hal ini dikarenakan “relasi hegemonik” merujuk pada mana sebuah penanda partikular (“people”, “nation”, “revolution”) dikosongkan (emptied) oleh makna partikularnya sendiri, dan muncul merepresentasikan “the absent fullness” (ketidakhadiran yang utuh) dari tatanan simbolik. Dalam istilah sosial, empty signifier muncul untuk memainkan fungsi universal untuk merepresentasikan suatu komunitas, atau tatanan sosial, secara keseluruhan.[26] Contoh yang diajukan Laclau dalam menjelaskan floating dan empty signifiers bisa dilihat berikut,

A signifier like “democracy,” for instance, is certainly a floating one: its meaning will be different in liberal, radical anti-fascist and conservative anti-communist discourses. How is this floating structured, however? In the first place, for the floating to be possible the relationship between signifier and signified has already to be a loose one – if the signifier was strictly attached to one and only one signified no floating could take place.[27]

If “democracy” is presented as an essential component of the “free world,” the fixing of the meaning of the term will not occur purely by constructing for it a differential position, but by making of it one of the names of the fullness of society that the “free world” attempts to achieve, and this involves establishing an equivalential relation with all the other terms within that discourse. “Democracy” is not synonymous with “freedom of the press,” “defence of private property” or “affirmation of family values.” But what gives its specific ideological dimension to a discourse of the “free world” is that each of these discursive components is not closed in its own differential particularity but functions also as an alternative name for the equivalential totality which their relations constitute. So, floating a term and emptying it are two sides of the same discursive operation.[28]

Jadi dalam pandangan Laclau dan Mouffe, hegemoni secara umum memiliki validitas dalam menganalisa proses disartikulasi dan reartikulasi yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga politik, sebagaimana juga kepemimpinan moral-intelektual. Karena itu bagi Laclau dan Mouffe, hegemoni merupakan praktik artikulasi yang membangun nodal points (titik temu dari suatu rangkaian), yang secara parsial memperbaiki makna dari sosial dalam sebuah sistem difference yang terorganisasi.[29]

Antagonisme

Laclau dan Mouffe melihat gerakan sosial dalam konteks hubungan antagonistik dalam masyarakat. Dalam argumentasi Chantal Mouffe, setidaknya ada empat posisi teoritik dalam melihat hubungan agen dan gerakan sosial. Menurut Chantal Mouffe “gerakan sosial baru” (new social movement) – Laclau dan Mouffe lebih suka menyebutnya sebagai “perjuangan demokratik baru” (new democratic struggle) – haruslah dipahami sebagai bentuk perlawanan-perlawanan terhadap bentuk-bentuk penindasan baru yang muncul dalam masyarakat kapitalisme maju (advanced capitalism).[30] Dalam melihat ini Mouffe mengajukan empat posisi teoritis[31]:

Pertama, dalam setiap masyarakat, setiap agen sosial adalah lokus bagi multiplisitas dari relasi-relasi sosial – bukan hanya relasi sosial produksi, tetapi juga relasi-relasi sosial seperti sex, ras, nasionalitas dan lingkungan (misal: neighborhood). Semua hubungan-hubungan sosial ini mendeterminasi personalitas atau posisi subyek, karena itu setiap agen sosial merupakan lokus dari sejumlah posisi subyek dan tidak dapat direduksi hanya kepada satu posisi. Contohnya, seseorang buruh yang ada dalam hubungan produksi, adalah juga laki-laki atau perempuan, berwarna kulit putih atau kulit hitam, beragama Katolik atau Protestan, berkebangsaan Perancis atau Jerman, dan seterusnya. Subyektivitas seseorang bukanlah konstruksi yang hanya berdasarkan pada hubungan produksi. Terlebih daripada itu, setiap posisi sosial, setiap posisi subyek, masing-masing di dalamnya merupakan lokus dari kemungkinan berbagai konstruksi, sesuai dengan perbedaan discourse yang dapat mengkonstruksi posisi tersebut.

Kedua, menolak pandangan ekonomi mengenai evolusi sosial yang diatur oleh satu logika ekonomi, pandangan yang memahami bahwa kesatuan formasi sosial sebagai hasil dari “necessary effects” yang diproduksi dalam supertsruktur politik dan ideologi oleh infrastruktur ekonomi.  Pandangan ini mengasumsikan bahwa ekonomi dapat berjalan atas logikanya sendiri, dan mengikuti logika tersebut. Logika yang secara absolut independen dari hubungan-hubungan yang akan dilihat determinan. Lain dari itu, Mouffe mengajukan konsepsi bahwa masyarakat sebagai suatu perangkat yang kompleks dari hubungan-hubungan sosial yang heterogen dan memiliki dinamikanya sendiri. Kesatuan suatu formasi sosial merupakan produk dari artikulasi-artikulasi politik, yang pada gilirannya kemudian, merupakan hasil dari praktek-praktek sosial yang memproduksi sebuah formasi hegemonik.

Ketiga, “formasi hegemonik” adalah seperangkat format-format sosial yang stabil, materialisasi dari suatu artikulasi sosial di mana hubungan-hubungan sosial yang berbeda bereaksi secara timbal-balik untuk, baik masing-masing saling menyediakan kondisi-kondisi eksistensi secara mutual, atau juga setidaknya menetralisir potensi dari efek-efek destruktif dari suatu hubungan-hubungan sosial dalam arena reproduksi hubungan-hubungan lain yang sejenis. Suatu formasi hegemonik selalu berpusat di antara hubungan-hubungan sosial tertentu. Dalam kapitalisme, misalnya, adanya hubungan produksi – yang tidak mesti dijelaskan sebagai akibat dari struktur – di mana sentralitas dari hubungan-hubungan produksi sudah diberikan kepada kebijakan yang hegemonik. Meskipun demikian, hegemoni tidak akan pernah mapan (bersifat fragile). Terlebih lagi, perkembangan kapitalisme merupakan subyek dari perjuangan politik yang berlangsung terus-menerus, yang secara periodik memodifikasi format-format sosial, melalui hubungan-hubungan sosial produksi yang memberikan garansi bagi sentralitas dari perjuangan tersebut.

Keempat, semua hubungan-hubungan sosial dapat menjadi lokus antagonisme, sejauh hubungan-hubungan tersebut dikonstruksi sebagai hubungan-hubungan subordinasi. Banyak format subordinasi yang berbeda dapat menjadi asal-mula konflik dan juga perjuangan. Ini eksis dalam masyarakat sebagai potensi multiplisitas antagonisme, dan antagonisme kelas hanyalah satu dari sekian banyak. Tidaklah mungkin untuk mereduksi semua format subordinasi dan perjuangan tersebut pada satu ekspresi logika tunggal yang ditempatkan pada ekonomi. Reduksifikasi ini tidak dapat juga diabaikan dengan memposisikan sebuah mediasi yang kompleks antara antagonisme-antagonisme sosial dengan ekonomi. Ada banyak bentuk-bentuk kekuasaan dalam masyarakat yang tidak dapat direduksi atau dideduksi dari satu asal-muasal atau satu sumber saja.

Dalam pandangan ini, agen-agen baru dalam konsepsi gerakan sosial bukanlah sebagai pengganti dari buruh sebagai agen dalam konsepsi gerakan sosial lama, melainkan buruh sebagai agen gerakan sosial bukanlah satu-satunya, melainkan salah satu dari yang lainnya.

Dalam studi-studinya, Laclau dan Mouffe memfokuskan pada kondisi-kondisi sosial yang membentuk karakter dari “revolutionary situations”, salah satu contoh yang mereka ajukan adalah dengan membaca analisa Roxa Luxemburg terhadap situasi ini, Laclau dan Mouffe menyatakan,

[…] in a revolutionary situation, it is impossible to fix the literal sense of each isolated struggle, because each struggle overflows its own literality and comes to represent, in the consciousness of the masses, a simple moment of a more global struggle against the system. And so it is that while in a period of stability the class consciousness of the worker … is ‘latent’ and ‘theoretical’, in a revolutionary situation the meaning of every mobilization appears, so to speak, as split: aside from its specific literal demands, each mobilization represents the revolutionary process as a whole; and these totalizing effects are visible in the overdetermination of some struggles by others. This is, however, nothing other than the defining characteristic of the symbol: the overflowing of the signifier by the signified. The unity of the class is therefore a symbolic unity.[32]

Lalu bagaimana hegemoni dalam konteks politik? Laclau dan Mouffe melihat bahwa hegemoni akan muncul dalam situasi antagonisme yang memungkinkan terbentuknya political frontier. Political frontier akan menciptakan pertarungan hegemonik, di mana dalam situasi ini akan terbangun apa yang disebut chain of equivalence di antara kelompok sosial yang melakukan resistensi terhadap rejim opresif.

Menurut Laclau jika perjuangan hegemonik ingin berhasil, yang harus diperhatikan adalah tidak menempatkan logika yang diartikulasikan oleh semua bentuk eksternal ke dalam ruang partikular. Itu harus menjadi sebuah artikulasi yang bekerja di luar logika internal dari partikularitas itu sendiri. Sebaliknya munculnya partikularitas bukanlah hasil dari sebuah otonomi atau gerakan yang dilakukan sendirian, tetapi harus dipahami sebagai sebuah kemungkinan internal yang dibuka oleh logika yang diartikulasikan.

Dengan kata lain universalisme dan partikularisme bukanlah gagasan yang berlawanan, tapi harus dipahami sebagai dua gerak yang berbeda (menguniversalkan dan mempartikularkan) yang menentukan sebuah totalitas artikulasi dan hegemoni. Jadi jangan memahami totalitas sebagai sebuah kerangka yang ada dalam praktik hegemoni: tetapi kerangka itu sendiri yang harus diciptakan melalui praktik hegemoni.[33]

Laclau mengambil contoh dengan melihat formasi keinginan kolektif (collective will), yang diinspirasikan oleh Rosa Luxemburg[34]:

  1. Dalam situasi dari penindasan yang ekstrim – yaitu rejim Tsar, kaum buruh memulai pemogokan menuntut kenaikan upah. Tuntutan ini bersifat partikular, tapi dalam konteks dari rejim yang represif, itu dilihat sebagai aktivitas yang menolak sistem rejim opresif (anti-system). Maka makna dari tuntutan tersebut terbagi menjadi dua, dari yang paling awal, antara partikularitasnya sendiri dan sebuah dimensi yang lebih universal (anti-system).
  2. Potensialitas dari dimensi yang lebih universal ini dapat menginspirasi perjuangan untuk tuntutan yang berbeda dari sektor lainnya – misalnya mahasiswa yang menuntut agar dibuat kurikulum pendidikan yang lebih santai dan tidak terlalu disiplin, kaum politisi liberal menuntut kebebasan pers, dan lainnya. Setiap tuntutan ini ada dalam partikularitasnya masing-masing, tidak berhubungan satu dengan lainnya; apa yang menyatukan mereka adalah mereka menciptakan di antara mereka sebuah chain of equivalence di mana mereka semua dimaknai sebagai anti sistem. Munculnya sebuah batas (frontier) yang memisahkan rejim opresif dengan masyarakat adalah kondisi paling baik bagi universalisasi tuntutan melalui berbagai equivalences.
  3. Meskipun begitu semakin luasnya chain of equivalences (rantai yang membangun ekuivalen), semakin banyak kebutuhan bagi kesamaan yang lebih general yang merepresentasikan rantai secara keseluruhan. Makna dari representasi adalah adanya partikularitas. Jadi satu dari mereka harus diasumsikan sebagai representasi dari rantai secara keseluruhan. Inilah gerak hegemonik yang sempurna: pokok dari sebuah partikularitas mengasumsikan sebagai fungsi dari representasi universal.

Sebagaimana bisa dilihat dalam bagan yang digambarkan Laclau di bawah ini[35]:

Rejim opresif (Ts) dipisahkan dipisahkan oleh batas politik (political frontier) dari tuntutan-tuntuan sebagian besar masyarakat (D1, D2, D3… dan seterusnya). Setiap tuntutan-tuntuan tersebut, dalam partikularitasnya, adalah berbeda dengan tuntutan lainnya. Meskipun demikian, semuanya memiliki kesamaan (equivalent) satu dengan lainnya dalam kesamaan sikap oposisi mereka terhadap rejim opresif. Ini yang kemudian memungkinkan satu dari semua tuntutan untuk memimpin dan mengambil tempat dan menjadi penanda (signifier) dari keseluruhan ranta – suatu tendensi empty signifier. Akhirnya D1 di atas lingkaran ekuivalen mewakili ekuivalen secara general. Namun, keseluruhan model ini sangat bergantung pada kehadiran dichotomic frontier: tanpa ini, relasi equivalential akan collapse dan identitas dari setiap tuntutan akan tergerus dalam kebedaan partikularitasnya sendiri.[36]

Namun pada sisi lain rejim opresif juga melakukan praktek hegemoni dan mencoba menyerap transformasi (menggunakan istilah Gramsci) beberapa dari tuntutan oposisi. Karena itu garis batas yang memisahkan rejim opresif dengan kelompok yang berseberangan sangatlah tidak stabil, karena jika rejim opresif mengakomodir sebagian dari tuntutan, maka dapat membuyarkan chain of equivalence dan mengembalikannya kembali pada masing-masing partikularitas, kondisi ini disebut logic of difference.

Antagonisme memainkan peran penting dalam teori discourse Laclau dan Mouffe. Menurut Laclau dan Mouffe, antagonisme merupakan “a failure of difference” semenjak adanya keterbatasan-keterbatasan dalam obyektivitas sosial. Antagonisme sosial merupakan, “…a result of the exclusion of discursive elements, the differential character of which is collapsed through their articulation in a chain of equivalence”.[37] Antagonisme memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dan hegemoni, kerena penciptaan suatu antagonisme sosial meliputi penciptaan musuh yang akan menjadi sesuatu yang penting bagi terbentuknya political frontiers yang dikotomik.[38] Antagonisme sosial membuat setiap makna sosial berkontestasi, dan tidak akan pernah menjadi stabil (fixed), yang kemudian memunculkan political frontier: setiap aktor akan memahami identitas mereka melalui hubungan antagonistik, karena antagonisme mengidetifikasikan musuh mereka. Misalnya sebagai contoh, fakta bahwa petani dieksploitasi dan dipaksa bekerja oleh kaum kapitalis pemilik pertanian, dan hubungan antagonisme antara petani dan pemilik tanah, akan membuat si petani mengenali para pemilik tanah sebagai musuh mereka, dan mengkonstruksi identitas mereka yakni petani yang adalah berlawanan dengan para pemilik tanah.[39]

Misalkan aktor-aktor A, B, C dan D: jika terdapat antagonisme antara sebuah kelompok (A, B dan C) dengan D, maka kemudian A, B dan C dapat mengidentifikasi batasan politik (political frontier) mereka terhadap D, karena grup tersebut (A, B dan C) bukanlah D. Sebuah identitas bahwa mereka bukanlah D dapat menjadi formasi yang hegemonik. Lalu, antagonisme memainkan peran kunci dalam membentuk batas politik (political frontier) di antara A, B dan C (beroposisi terhadap D). Dalam pengertian tersebut, formasi hegemonik selalu memerlukan yang dibentuk di luar dirinya (constituted outside) yang memiliki relasi antagonsitik. Antagonsime sosial terjadi jika agen-agen hegemonik tidak mampu menjaga identitas mereka dan mengkonstruksi musuh mereka. Dalam hal ini, antagonisme menguak perbatasan dari batas-batas politik suatu formasi sosial, sebagaimana ditunjukkan pada point di mana identitas tidak dapat lagi distabilkan dalam pemaknaan utuh dari suatu system of differences, tetapi dikontestasikan oleh kekuatan yang berdiri pada batasan tatanan tersebut.

Menurut Mouffe, dalam hal identitas kolektif, akan selalu menghadapi penciptaan “kita” (we) yang hanya dapat eksis hanya jika ada demarkasi dari “mereka” (they). Mouffe menekankan bahwa relasi ini tidak perlu untuk selalu dilihat sebagai satu dari relasi kawan/lawan (friend/enemy), yakni suatu relasi yang antagonsitik. Tetapi hal tersebut harus diakui, dalam kondisi-kondisi tertentu, selalu dimungkinkan di mana relasi kita/mereka ini dapat menjadi antagonistik, yakni itu dapat berubah menjadi suatu relasi kawan/lawan.[40]

Hegemoni dan Politik Demokrasi-Radikal

Laclau dan Mouffe menguraikan sejumlah revolusi demokratik dalam masyarakat Barat yang berlangsung semenjak Revolusi Perancis. Dengan merujuk pada analisa Claude Lefort mengenai mode institusi sosial baru, Laclau dan Mouffe memandang Revolusi Perancis sebagai momen kunci dari revolusi demokratik, di mana Revolusi Perancis merupakan afirmasi dari kekuatan rakyat (people) dan memperkenalkan sesuatu yang orsinil dan baru pada level pembayangan sosial (social imaginary). Patahan yang dibuat Revolusi Perancis dengan ancien régime disimbolisasikan dengan Declaration of the Rights of Man.[41]

Revolusi demokratik lainnya adalah perjuangan kaum buruh di abad sembilanbelas yang mengkonstruksi tuntutan mereka berdasarkan perjuangan untuk kebebasan politik. Contoh yang diambil oleh Laclau dan Mouffe adalah gerakan Chartism di Inggris, yang dapat dilihat pada peran fundamental dari ide-ide radikalisme Inggris, yang dipengaruhi oleh Revolusi Perancis. Juga gerakan dewan-dewan pabrik di Italia dan Jerman pada akhir perang dunia pertama, dalam hal pembentukan gerakan dan menentukan tujuan-tujuan perjuangannya. Dalam feminisme pertanyaan-pertanyaan yang lahir adalah pertama akses perempuan terhadap hak-hak politik, kemudian kesamaan dalam ekonomi, dan yang lebih kontemporer adalah kesamaan dalam domain seksualitas.

Sebelum perang dunia kedua, muncul rejim-rejim fasis di negara-negara Eropa, seperti Jerman dan Italia. Bangkitnya fasisme ini merupakan krisis bagi gerakan buruh. Menurut Laclau, bangkitnya fasisme dikarenakan krisis dalam gerakan buruh, di mana salah salah satu keberhasilan fasisme adalah kesuksesannya dalam “memisahkan” “rakyat” dan kelas pekerja. Ini yang oleh Laclau disimpulkan dengan,

Our thesis is that if fascism was possible it was because the working class, both in its reformist and its revolutionary sectors, had abandoned the arena of popular-democratic struggle”.[42]

Jadi bagi Laclau dan Mouffe, gerakan sosial harus mampu membangun revolusi demokratik yang bersifat populis, yang dapat mengakomodir tuntutan berbagai macam kelompok-kelompok seperti: kaum urban, kaum ekologis, anti-otoriterian, anti-institusional, feminis, anti-rasis, gerakan etnis, gerakan regional, dan juga gerakan kaum minoritas dan kaum minoritas secara seksual.

Sebagaimana sudah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, analisis terhadap gerakan sosial Laclau dan Mouffe di dasarkan pada empat posisi teoritis, di mana sebagian di antaranya telah coba diuraikan. Gagasan pokok dari agenda politik gerakan sosial kiri yang ditawarkan oleh Laclau dan Mouffe adalam perjuangan untuk membangun apa yang mereka sebut demokrasi radikal-plural, dalam konteks munculnya antagonisme-antagonisme sosial baru dalam masyarakat kapitalisme maju.

Tesis Laclau dan Mouffe adalah bahwa gerakan sosial baru merupakan ekspresi dari antagonisme yang muncul dalam memberikan respon terhadap formasi hegemoni yang diinstal (installed) secara utuh di negara-negara Barat pasca perang dunia kedua, sebuah formasi dalam krisis saat itu. Format hegemoni tersebut diletakkan pada tempatnya semenjak awal abad ini. Juga adanya gerakan-gerakan sosial sebelum perang dunia kedua, namun berkembang secara utuh setelah perang, sebagai respon terhadap hegemoni dari formasi sosial yang baru.[43]

Dalam formasi sosial baru ini, Laclau dan Mouffe melihat bukan hanya melalui penjualan tenaga individu-individu ditempatkan pada dominasi modal, tetapi juga melalui partisipasi mereka dalam banyak hubungan-hubungan sosial lainnya. Banyak ruang kehidupan sosial yang saat ini mengalami penetrasi oleh hubungan-hubungan kapitalisme, sehingga sepertinya hampir mustahil untuk keluar dari hubungan-hubungan tersebut. Budaya, waktu luang, kematian, seks, dan lainnya, saat ini menjadi wilayah-wiilayah bagi ekspansi modal untuk memperoleh keuntungan. Formasi sosial baru ini yang melahirkan sejumlah antagonisme sosial baru. Untuk menghadapi formasi sosial baru inilah, Laclau dan Mouffe menawarkan agenda demokrasi radikal-plural, sebagai agenda baru gerakan sosial untuk membangun sosialisme.

Istilah radikal dalam konsepsi demokrasi plural, bisa bermakna antara lain: Pertama, demokrasi haruslah pluralis-radikal dalam artian pluralitas dari identitas-identitas yang berbeda tidaklah transenden dan tidak didasarkan pada dasar positif(is) apapun. Demokrasi radikal-plural dapat diintepretasikan sebagaimana dinyatakan Laclau dan Mouffe sebagai “the struggle for a maximum automatization of spheres on the basis of the generalization of the equivalential-egalitarian logic”.[44]

Kedua, demokrasi radikal-plural, adalah di mana pluralisme dalam demokrasi, dan perjuangan untuk kebebasan dan persamaan (freedom and equality) yang dihasilkan, haruslah diperdalam (deepened) dan diperluas ke seluruh wilayah kehidupan masyarakat.[45] Interpretasi ini melihat demokrasi radikal-plural memerlukan pluralisasi demokrasi dan pemindahan revolusi demokratik pada wilayah sosial.

Laclau dan Mouffe menyatakan bahwa,

“[…] every project for radical democracy implies a socialist dimension, as it is necessary to put an end to capitalist relations of production, which are the root of numerous relations of subordination; but socialism is one of the components of radical democracy, not vice versa”.[46]

Jadi perjuangan demokrasi radikal plural akan melibatkan di dalamnya sosialisasi produksi, tetapi “bukan berarti hanya buruh” yang mengatur, sebagaimana yang dipancangkan Marxisme klasik, namun partisipasi sepenuhnya dari semua subyek dalam pembuatan keputusan-keputusan mengenai apa yang akan diproduksi, bagaimana diproduksi, dan format bagaimana produk-produk akan didistribusikan.[47]

Jadi tugas utama demokrasi radikal adalah memperdalam revolusi demokratik dan mengkaitkan berbagai perjuangan demokratik yang beragam. Tugas seperti itu mensyarakatkan penciptaan posisi-posisi subyek baru yang dapat menerima berbagai artikulasi yang sudah muncul secara umum, seperti anti-rasisme, anti-seksisme dan anti-kapitalisme.[48]

Bagi Laclau dan Mouffe ini yang kemudian menjadi,

“[…] requires from the Left an adequate grasp of the nature of power relations, and the dynamics of politics. What is at stake is the building of a new hegemony. So our motto is: ‘Back to the hegemonic struggle’”.[49]

(****)


Kepustakaan Rujukan

Barret, Michelle, “Ideology, Politics, Hegemony: From Gramsci to Laclau and Mouffe”, dalam Slavoj Žižek (Ed.), Mapping Ideology (London: Verso, 1994).

Critchley, Simon and Oliver Marchart (Eds), Laclau: A Critical Reader (London: Routledge, 2004).

Gramsci, Antonio, Selections from Prison Notebooks (Edited by Quentin Hoare and Geoffrey. N. Smith), (London: Lawrence and Wishart, 1986).

Howarth, David, Discourse (Buckingham: Open University Press, 2000).

Howarth, David, “Discourse Theory”, dalam David Marsh and Gerry Stoker (Eds.), Theory and Methods in Political Science (London: Macmillan, 1995).

Laclau, Ernesto, On Populist Reason (London: Verso, 2005).

Laclau, Ernesto, Populism: What’s in A Name. Unpublished Working Paper for Workshop II: Identification and Politics, 23-24 May, 2002 (Organised by Ideology and Discourse Analysis Programme) Department of Government, University of Essex, Colchester.

Laclau, Ernesto, Philosophical Roots of Discourse Theory (Lecturer Paper at Ideology and Discourse Analysis Programme, Department of Government, University of Essex, 2001).

Laclau, Ernesto, “Democracy and the Question of Power” dalam Constellations Volume 8, No.1 (2001).

Laclau, Ernesto, “Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of Political Logic”, dalam Judith Butler, Ernesto Laclau and Slavoj Žižek, Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left (London: Verso, 2000).

Laclau, Ernesto, “Constructing Universality”, dalam Judith Butler, Ernesto Laclau and Slavoj Žižek, Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left (London: Verso, 2000).

Laclau, Ernesto, “The Death and Resurrection of the Theory of Ideology” dalam Journal of Language Notes (MLN), No. 113 (3) (1997).

Laclau Ernesto, “Deconstruction, Pragmatism, Hegemony” dalam Chantal Mouffe (Ed), Deconstruction and Pragmatism (London: Routledge, 1996).

Laclau, Ernesto, Emancipation(s) (London: Verso, 1996).

Laclau, Ernesto, New Reflections on the Revolution of Our Time (London: Verso, 1990).

Laclau, Ernesto, Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism (London: Verso, 1987) (Second Edition).

Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics (London: Verso, 2001) (Second Edition).

Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, “Post-Marxist Without Apologies” dalam New Left Review No.166, November/December (1987).

Mouffe, Chantal, On The Political (London: Routledge, 2005).

Mouffe, Chantal, Politics and Passions: The Stakes of Democracy (London: Centre for the Study of Democracy, University of Westminster, 2002).

Mouffe, Chantal, The Democratic Paradox (London, Verso, 2000).

Mouffe, Chantal, “Hegemony and New Political Subjects: Toward A New Concept of Democracy” dalam Kate Nash (Ed), Readings in Contemporary Political Sociology (Oxford: Blackwell, 2000).

Mouffe, Chantal, “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?” dalam Social Research, Vol. 66, No.3 (Fall 1999)

Mouffe, Chantal, “Deconstruction, Pragmatism and the Politics of Democracy” dalam Chantal Mouffe (Ed), Deconstruction and Pragmatism (London: Routledge, 1996).

Mouffe, Chantal, The Return of the Political (London: Verso, 1993).

Mouffe, Chantal, “Hegemony and Ideology in Gramsci”, dalam Chantal Mouffe (Ed.), Gramsci and Marxist Theory (London: Routledge, 1979).

Smith, Anna Marie, Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary (London: Routledge, 1998).

Torfing, Jacob, New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek (Oxford: Blackwell, 1999).


[1] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics (London: Verso, 2001) (Second Edition), hlm. 3. Dalam Preface untuk buku edisi kedua ini, Laclau dan Mouffe mengajukan sejumlah argumentasi-argumentasi pokok mengenai pemikiran utama buku tersebut, sekaligus memberikan sejumlah jawaban atas kritik dan perdebatan terhadap cetakan edisi pertamanya.

[2] Ibid., hlm. 122.

[3] Ibid., hlm. 125.

[4] Ibid., hlm. 119.

[5] Ernesto Laclau, “Democracy and the Question of Power”, dalam Constellations, Vol.8, No.1 (2001), hlm. 5.

[6] Antonio Gramsci, Selections From Prison Notebooks (Eds. by Quintin Hoare and Geoffrey. N. Smith) (London: Lawrence and Wishart, 1986), hlm. 104-105.

[7] Michelle Barret, “Ideology, Politics, Hegemony: From Gramsci to Laclau and Mouffe”, dalam Slavoj Žižek (Ed.), Mapping Ideology (London: Verso, 1994), hlm. 238.

[8] Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses: Notes Towards an Investigation”, dalam Lenin and Philosophy and Other Essays (New York: Monthly Review Press, 2001), hlm. 98-99.

[9] Antonio Gramsci, Prison Notebooks, hlm. 58-59.

[10] Chantal Mouffe, “Hegemony and Ideology in Gramsci”, dalam Chantal Mouffe (Ed.), Gramsci and Marxist Theory (London: Routledge, 1979), hlm. 182.

[11] Antonio Gramsci, Prison Notebooks, hlm. 132-133.

[12] Ibid., hlm. 181-182.

[13] Menurut Ernesto Laclau, teori discourse sebagaimana dipahami dalam analisa politik dari pendekatan yang berkaitan dengan gagasan hegemoni, berakar pada tiga perkembangan pemikiran filsafat abad 20. Yakni filsafat analitis (pemikiran Wittgenstein yang belakangan), fenomenologi (analitis eksistensial Heidegger), dan strukturalisme dalam kritik post-structuralism atas tanda (Barthes, Derrida, Lacan). Tiga aliran ini sangat penting dalam membentuk dasar filosofis dari teori hegemoni, tetapi yang paling akhir, yakni post-structuralis, yang kemudian menjadi paling penting dan berpengaruh. Lihat Ernesto Laclau, Philosophical Roots of Discourse Theory (Lecturer Paper at Ideology and Discourse Analysis Programme, Department of Government, University of Essex, 2001).

[14] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hlm. 105.

[15] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, “Post-Marxist Without Apologies” dalam New Left Review No.166, November/December (1987), hlm. 82.

[16] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hlm. 113. “Oleh karena itu, praktik artikulasi terdapat dalam konstruksi titik nodal (nodal point) yang tidak sepenuhnya menentukan makna; dan sebagian karakter dari penentuan ini berasal dari terbukanya masyarakat sebagai akibat dari sifat berlebihan (kepenuhan) setiap diskursus oleh ketidak-terbatasan diskursifitas”.

[17] Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time (London: Verso, 1990), hlm. 31-36.

[18] Ibid., hlm. 39.

[19] Ibid.

[20] David Howarth, Discourse (Buckingham: Open University Press, 2000), hlm. 109. Howarth menambahkan dengan menguraikan bahwa, “[t]his occurs in situations when social structures are in crisis or are dislocated by events beyond their control”.

[21] Ibid.

[22] Laclau juga berargumen bahwa “Economic… [and political] practice itself should thus be considered as discourse”. Lihat Ernesto Laclau, “Populist Rupture and Discourse” dalam Screen Education, No. 34 (1980), hal. 86.

[23] Sebuah contoh dari dislokasi yang dihasilkan dari beroperasinya institusi dalam suatu rentang waktu adalah krisis model politik dan ekonomi pembangunan yang sentralistik di Indonesia selama Orde Baru, dan berujung pada krisis sepanjang 1997-1999, yang dibawa serta oleh konflik-konflik yang sedimentik.

[24] Dalam terminologi Lacanian, keberadaannya (exist) disebabkan oleh “lack of being” dalam setiap tatanan simbolik (symbolic order). Imposibilitas tersebut muncul keluar dari inabilitas setiap perbedaan linguistik yang bersifat internal untuk mewakili sistematika dari keseluruhan sistem. Paradoksnya, hanya signifier yang menegasikan sistem pembedaan (system of difference) yang memungkinkan sistem tersebut merepresentasikan dirinya. Signifier tersebut – empty signifier – yang membentuk, baik posibilitas dan imposibilitas, pada setiap rantai penandaan (signifying chain).

[25] Ernesto Laclau, Emancipation(s) (London: Verso, 1996), hlm. 43.

[26] Misalnya, Laclau menyatakan bahwa ide “order” dalam filsafat Hobbes memiliki fungsi sebagai sebuah empty signifier, karena Hobbes tidak tertarik untuk mengajukan suatu tipe spesifik order tertentu untuk mengatasi the insecurities of the state of nature, tetapi adanya kebutuhan atas sesuatu sebagaimana order. Dalam artian ini, penanda “order” memperoleh fungsi universalnya, dan beragam proyek politik mencoba untuk menginkarnasi atau mewujudkan ini dalam segala upaya mereka untuk menjadi hegemonik. Lihat Ernesto Laclau, Emancipation(s), hlm. 45-46.

[27] Ernesto Laclau, “The Death and Resurrection of the Theory of Ideology” dalam  Journal of Modern Language Notes (MLN), No. 112 (3) (1997), hlm. 305.

[28] Ibid.

[29] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hlm. 134-137.

[30] Chantal Mouffe, “Hegemony and New Political Subjects: Toward A New Concept of Democracy” dalam Kate Nash (Ed), Readings in Contemporary Political Sociology (Oxford: Blackwell, 2000), hlm. 295. Mouffe mencontohkan gerakan-gerakan yang mengedepankan issu-issu seperti: ekologi, anti nuklir dan gerakan anti-birokrasi. Laclau dan Mouffe bahkan menilai istilah ini sebagai “the unsatisfactory term ‘new social movement’”, lihat Laclau dan Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hlm. 159.

[31] Chantal Mouffe, “Hegemony and New Political Subject”, hlm. 296-297.

[32] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hlm. 10-11.

[33] Ernesto Laclau, “Constructing Universality”, dalam Judith Butler, Ernesto Laclau and Slavoj Žižek, Contingency, Hegemony, Universality, hlm. 301-302.

[34] Ibid., hlm. 302-303.

[35] Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005), hlm.130.

[36] Ibid., hlm. 131.

[37] Jacob Torfing, New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe, Žižek  (Oxford: Blackwell, 1999), hlm.  305.

[38] David Howarth, “Discourse Theory”, dalam David Marsh and Gerry Stoker (Eds.), Theory and Method in Political Science (London: Macmillan, 1995), hlm. 121.

[39] David Howarth, Discourse (Buckingham: Open University Press, 2000), hlm. 105.

[40] Chantal Mouffe, On The Political (London: Routledge, 2005), hlm. 15. Menurut Mouffe, relasi  dari “kita/mereka” menjadi “kawan/lawan”  dapat terjadi pada saat “mereka” (they) menjadi ancaman bagi eksistensi dari “kita” (we). Dalam discourse moral, relasi “kita”/”mereka” dalam kategori moral sekarang ini dikonstruksi menjadi “baik” (good) dan “jahat” (evil), lihat Chantal Mouffe, On The Political, hlm.  75.

[41] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hlm. 155.

[42] Ernesto Laclau, Politics and Idelogy in Marxist Theory, hlm. 124.

[43] Chantal Mouffe, “Hegemony and the New Political Subject”, hlm. 299.

[44] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hlm. 167.

[45] Chantal Mouffe, The Return of the Political, hlm. 18-19.

[46] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hlm. 178.

[47] Ibid.

[48] Chantal Mouffe, The Return of the Political, hlm. 18.

[49] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hlm. xix.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s