Kebebasan Kita Untuk Mendukung Kebebasan Burma

Krisis yang terjadi di Burma menempatkan ASEAN, dalam hal ini khususnya Indonesia, pada posisi sulit: mengutuk atau diam seperti tak pernah terjadi sesuatu apapun. Mengapa bisa ada posisi ini? Posisi diam bisa diambil jika mengacu pada piagam ASEAN mengenai prinsip sovereignty (kedaulatan) dan non-interference atau neutrality (netralitas). Prinsip sovereignty merujuk pada penghormatan atas kedaulatan masing-masing negara anggota, sehingga apapun yang terjadi setiap negara anggota tidak dibolehkan ikut campur tangan, termasuk jika ada tekanan dari luar ASEAN. Posisi mengutuk bisa diambil jika merujuk pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi dan HAM.

Untuk Indonesia, posisi sulit ini seharusnya bisa dilampaui, karena semenjak kejatuhan Orde Baru, nilai demokrasi, HAM dan kebebasan, sudah disepakati sebagai nilai dasar bangsa Indonesia. Artinya, piagam ASEAN yang dianggap “membelenggu” penerapan nilai dan prinsip tersebut seharusnya dikaji ulang, karena sudah tidak mampu lagi menopang nilai-nilai yang sudah disepakati bangsa Indonesia. Jadi mengukur kedaulatan semata-mata sebagai sesuatu yang berada di atas nilai demokrasi, HAM dan kebebasan merupakan suatu yang usang.

Penting untuk merujuk piagam ASEAN yang dideklarasikan oleh lima negara yang masa itu para pemimpinnya sebagian besar dikenal sebagai para diktator di antaranya: Jenderal Soeharto (Indonesia), Ferdinand Marcos (Filipina), Jenderal Besar Thanom Kittikachorn (Thailand), Tunku Abdul Rahman (Malaysia) dan Yusof Ishak (Singapura). Di sini bisa kita refleksikan bahwa piagam ASEAN yang dibuat oleh para pemimpin-pemimpin diktator tentu bukan suatu nilai “suci” yang tidak bisa dikaji ulang atau selamanya dirujuk, bahkan saat sejumlah negara-negara anggotanya sudah menanggalkan otoritarianisme. Di titik ini perlu kiranya dipertanyakan kembali, pantaskah suatu piagam produk rezim-rezim otoriter dikenakan oleh pemerintahan demokratis?

Sampai di sini menjadi jelas bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil sikap yang dilandaskan pada kedaulatan yang ditegakkan atas dasar nilai demokrasi dan prinsip HAM, bukan semangat otoritarianisme. Untuk itu pidato Marty Natalegawa, Permanent Representative Republik Indonesia untuk PBB pada pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di New York pada 5 Oktober 2007 patut untuk di perhatikan.

Dalam pidatonya yang berjudul “Myanmar Government Puts ASEAN Charter at Risk” (Jakarta Post, 9/10/2007), Marty menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengajukan dua usulan:

  1. We called upon Myanmar to desist from the use of force, and to seek political resolution;
  2. We urged the authorities to resume national reconciliation with all parties, working towards peaceful transition to democracy, and to release all political detainees, including Daw Aung San Suu Kyi.

Dua usulan tersebut didasarkan pada potensi bahwa tindakan rezim junta militer di Burma akan membahayakan Piagam ASEAN, di mana:

The situation in Myanmar is at stark variance with the common path that countries within ASEAN, including Myanmar, are currently embarking — namely the vision of an ASEAN Community, bound together by shared values that include democracy and respect for human rights and fundamental freedoms. We are currently working on the ASEAN Charter, as the legal instrument of the organization, on the basis of these shared values.

Artinya pemerintah Indonesia sudah mengambil posisi bahwa Piagam ASEAN harus diletakkan atas dasar demokrasi, HAM dan kebebasan dasar sebagai nilai bersama (shared values). Sampai di sini, dalam hal menyikapi apa yang terjadi di Burma, sudah barang tentu pemerintah Indonesia harus mengambil suatu sikap mendukung kebebasan dan demokrasi di Burma, sebagaimana kita menerapkannya di Indonesia.

Kebebasan yang kita miliki dan jalankan, harus kita jadikan dasar untuk mendukung kebebasan dan demokrasi di Burma. Sikap tegas dalam memberikan dukungan kepada kebebasan dan demokrasi sudah dipancangkan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Jika merujuk pada dua usulan pemerintah Indonesia pada pertemuan DK PBB, yakni penghentian penggunaan kekerasan dan penyelesaian melalui resolusi politik serta rekonsiliasi nasional yang melibatkan seluruh pihak di Burma, mengupayakan transisi menuju demokrasi, serta melepaskan seluruh tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi, maka tindak lanjut jika usulan tersebut tidak dilakukan rezim junta militer Burma harus juga diambil. Sikap mengutuk rejim junta militer Burma bisa dikatakan sebagai sikap paling moderat. Sikap yang lebih terhormat adalah jika pemerintah Indonesia mengusulkan peninjauan ulang terhadap keanggotan Burma di ASEAN atas dasar nilai demokrasi, HAM dan kebebasan yang diabaikan oleh rezim junta militer Burma.

Indonesia harus menjadi bagian dari tekanan internasional terhadap rezim junta militer Burma dengan tujuan untuk mendorong demokrasi di Myanmar. Hal ini juga yang didorong oleh sejumlah anggota DPR-RI yang membentuk Kaukus Parlemen Indonesia untuk Myanmar yang dalam siaran persnya menyebutkan “Pemerintah Indonesia harus ikut proaktif dalam mendorong proses demokratisasi di Myanmar” (Suara Pembaruan 28/9/2007).

Sebagai negara yang sedang bergerak menuju demokratisasi, Indonesia memiliki tanggung jawab politik untuk juga mendorong terjadinya demokratisasi di negara-negara ASEAN dan juga negara-negara lainnya di dunia. Dengan tetap menghormati kedaulatan suatu negara, nilai-nilai demokrasi, HAM dan kebebasan harus dilekatkan bersama prinsip kedaulatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s