Mencari Jalan Keluar Krisis Energi

Pada bulan Oktober 2005, pemerintahan SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sampai sebesar 75-90 persen. Reaksi keras muncul dari publik menentang kebijakan itu, karena dianggap akan membawa kesulitan ekonomi bagi rakyat kebanyakan. Namun, sekalipun kecil, ada yang mendukung kenaikan harga BBM dengan mendasarkan argumen mereka pada rasionalitas ekonomi dan mekanisme pasar, yaitu mengalihkan dana subsidi untuk menjalankan program-program pemerintah di bidang-bidang lainnya. Kebijakan ini yang oleh banyak pihak dianggap menolong Indonesia saat harga minyak dunia mengalami kenaikan semenjak bulan Oktober 2007, sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM di dalam negeri.

Di luar kebijakan menaikkan harga BBM, sebuah jalan keluar juga dipersiapkan oleh SBY untuk mengatasi problematika ini, yaitu menciptakan sumber energi non-migas untuk dikembangkan secara maksimal, seperti BBM Nabati (biofuel), dan juga energi nuklir. Melalui Kebijakan Energi Nasional melalui Peraturan Presiden No.5/2006 menyebutkan bahwa energi nuklir bersama energi biomassa, tenaga mikrohidro, tenaga surya dan tenaga angin akan bisa menyumbang percampuran energi (energy mix) nasional pada tahun 2025 sebanyak 5 persen.

Persoalan yang sekarang menghadang adalah, kebijakan energi alternatif yang dicanangkan pemerintah tidak serta merta dijalankan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan institusi-institusi lainnya yang berkaitan.Upaya pengembangan energi non-migas menjadi terhambat oleh keterputusan antara kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan serupa yang sudah dilakukan di banyak negara, menunjukkan keberhasilan dalam menekan pengunaan energi sektor migas yang berbiaya tinggi dan kurang ramah lingkungan. Hal ini tentu menjadi persoalan serius mengingat besarnya biaya pengunaan bahan bakar migas, ditambah kemungkinan terjadinya kelangkaan, sehingga pengunaan bahan bakar non-migas mau tidak mau menjadi suatu keharusan.

Perpres No.5/2006 mencanangkan bahwa pada tahun 2017 energi nuklir sudah bisa beroperasi, yang artinya sumbangan besar untuk kebutuhan energi nasional dapat  dipenuhi, dan mengurangi beban penggunaan energi migas. Ketidakmampuan aparat-aparat tingkat departemen untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan pemerintah perlu dijadikan pertimbangan untuk meninjau kembali kinerja mereka. Tepatnya, suatu penekanan ekstra terhadap sejumlah departemen perlu dilakukan oleh presiden, untuk dapat menjawab persoalan energi yang menghadang dunia — termasuk Indonesia — ke depan.Tim pengembangan kebijakan BBM Nabati “hanya” dipimpin oleh pejabat di bawah menteri, yang dalam pelaksanaannya tidak mempunyai wewenang dan kekuasaan yang cukup untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang besar itu secara efektif. Dari sini bisa dilihat ketidakseriusan aparat-aparat pemerintah dalam upaya menyelesaikan persoalan krisis energi.

Kebijakan ini pun, oleh para birokrat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, juga lebih dilihat sebagai “proyek” bukan sebagai suatu kebijakan strategis nasional skala panjang. Paradigma berpikir seperti ini yang harus dibongkar dari para birokrat yang mengurus program energi nasional, kalau perlu menggantinya dengan orang-orang yang mampu dan mau bekerja dalam paradigma pendekatan strategis, sehingga gagasan dan kebijakan yang dicanangkan pemerintah bisa dilaksanakan, bukan untuk kepentingan jangka pendek, tetapi solusi jangka panjang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s