Indonesia-Australia Pasca Kemenangan Partai Buruh 2009

“No country is more important to Australia than Indonesia. If we fail to get this relationship right, and nurture and develop it, the whole web of our foreign relations is incomplete…  [and] the stability and prosperity which [it] has brought to [Indonesia] was the single most beneficial strategic development to have affected Australia and its region in the past thirty years”

(Pernyataan Mantan PM Australia Paul Keating, 1994)

Hasil pemilihan umum nasional Australia menghasilkan kemenangan bagi Australian Labor Party (ALP), mengalahkan koalisi yang dimotori Partai Liberal. Kemenangan ALP mengakhiri dominasi Partai Liberal selama 10 tahun terakhir. Pergantian pemerintahan ini suka-tidak suka akan berdampak bagi pemerintah Indonesia, mengingat tendensi naik turun hubungan Indonesia-Australia dalam 10 tahun terakhir yang menempatkan keduanya kerap berada dalam ketegangan.

Bagi Australia, Indonesia merupakan negara yang paling diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik. Selain sebagai tetangga yang berada langsung di seberang, Indonesia juga dipandang sebagai unsur pokok dalam organisasi negara ASEAN. Kekuatan politik Indonesia di kawasan ini cukup menjadi perhatian Australia. Selain sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, juga memiliki potensi ekonomi sangat besar. Pernyataan Paul Keating di atas, semasa menjabat, menjadi salah satu preferensi bagaimana pemerintah Australia memandang Indonesia.

Namun hubungan keduanya selalu berada dalam tensi tinggi, terutama dalam sepuluh tahun terakhir, di mana Partai Liberal memegang tampuk pemerintahan. Mulai dari kasus Timor-Timur, bom Bali, bom di kedutaan Australia, kasus narkotika Schapelle Corby dan Bali Nine, sampai paling terbaru pemberian  temporary protection visa kepada 42 orang pencari suaka asal Papua. Persoalan-persoalan tersebut selau memberikan posisi sulit pada kedua pemerintahan dalam menjaga hubungan bilateral keduanya. Khusus dalam kasus pemberian visa temporer kepada para pencari suaka asal Papua, hubungan diplomatik Indonesia-Australia cukup memanas, mengakibatkan penarikan duta besar Indonesia dari sana.

Menurut studi Rodd McGibbon, Pitfalls of Papua (2006), Papua menjadi isu sensitif buat Indonesia dan terbentuknya persepsi yang meluas di Indonesia bahwa Australia mendukung separatisme di Papua. Bagi McGibbon, problem Papua memiliki potensi untuk merusak hubungan bilateral keduanya, bahkan melampaui berbagai ketegangan yang pernah terjadi sebelumnya. Persepsi ini sudah mulai menguat semenjak referendum Timor-Timur tahun 1999, yang memisahkan Timor-Timur dari bagian Indonesia. Artinya, isu Papua menjadi titik paling krusial dalam poros hubungan Indonesia-Australia. Menurut McGibbon, menjadi penting untuk Australia “keluar” dari perdebatan publik soal Papua, untuk menghilangkan persepsi “Australian Factor” dalam hal Papua.

Meskipun secara umum, dua partai terbesar di Australia, yakni Australian Labor Party (ALP) dan Liberal-National Party Coalition secara resmi mendukung kesatuan teritorial Indonesia, namun ada dua partai minor di Senate yakni Green dan Democrat yang selalu bersuara kritis terhadap kebijakan Australia atas isu Papua. Kedua partai sering menggunakan konflik Papua untuk mengkritik pemerintah yang berkuasa. Pimpinan Green Bob Brown misalnya, melakukan kritik keras terhadap pemerintah Howard atas soal Papua, dan mengajukan proposal kepada Senate agar pemerintah melakukan investigasi terhadap klaim genocide di Papua (McGibbon 2006: 91).

Problem-problem tersebut yang akan dihadapi Partai Buruh (ALP) ke depan. Sekalipun dalam kampanye-kampanyenya selama pemilu, PM baru Kevin Ruud lebih memprioritaskan persoalan dalam negeri seperti pendidikan dan pekerjaan, namun ia akan tetap menghadapi hubungan bilateral Australia-Indonesia. Banyak yang menilai kebijakan Partai Buruh sangat kritis terhadap persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga persoalan Papua akan menjadi pokok penting yang dihadapi pemerintahan yang baru.

Di Indonesia sendiri, persoalan Papua juga belum menemukan titik balik yang lebih berarti. Pelanggaran HAM, kekerasan, konflik suku, politik lokal yang terus panas masih terus terjadi dan politik-keamanan ala Orde Baru masih terus berlanjut. Suka atau tidak suka, HAM sudah menjadi nilai universal, di mana setiap orang boleh mengkritik terjadinya pelanggaran HAM di mana saja. Maka untuk menghindari kritik dunia internasional, pemerintah Indonesia harus mengubah kebijakannya atas Papua. Terutama penerapan politik-keamanan gaya Orde Baru harus segera ditinggalkan, dan mengedepankan kebijakan yang didasarkan pada prinsip demokrasi dan nilai hak asasi manusia. (DGX)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s