Televisi dan Kembalinya “Tubuh Politik” Soeharto

_44385282_apicture_afp416

Berita-berita di media massa, terutama televisi nasional pada saat mantan Presiden Soeharto mengalami sakit parah hingga pemakamannya tanggal 28 Januari lalu banyak mendapatkan sorotan dan kritik. Terutama dalam hal bagaimana media televisi dinilai mencoba membangun image Soeharto yang pahlawan, yang heroik, yang membangun bangsa dan yang berjasa. Tanpa ada kritik berarti terhadap “dosa” dan pelanggaran yang dilakukan Soeharto selama berkuasa. Kalaupun “dosa kecil” ini dianggap ada, maka televisi mengajak semua rakyat Indonesia untuk memaafkan “khilaf” yang dilakukan Soeharto selama menjabat presiden.

Selain televisi swasta, TVRI milik pemerintah pun menyiarkan berita Soeharto seperti berita sakit dan meninggalnya seorang presiden yang sedang menjabat. Jauh lebih megah dibandingkan saat Bung Karno sang proklamator dan mantan presiden  meninggal dunia dan dimakamkan. Memang saat Bung Karno meninggal dunia, televisi di Indonesia belum seperti sekarang. Tapi apakah kualitas bombastisitasnya setara dengan saat Soeharto meninggal?

Cara media menyebut nama pun dilakukan sebagaimana penyebutan di era kekuasaan Soeharto dan Orde Baru, yakni “Pak Harto”. Suatu hal yang tidak dilakukan untuk menyebut nama presiden atau mantan presiden lainnya. Televisi pun menghadirkan para tokoh yang dianggap reformis, untuk memuja-muja Soeharto dan keberhasilan kepemimpinannya di era Orde Baru. Istilah menarik dibuat oleh Arya Gunawan dalam artikelnya di Koran Tempo  yang menyebut fenomena ini dengan “sirkus media”.Tak alang, menonton televisi selama satu bulan terakhir seperti kembali menonton siaran televisi kurun waktu 1989-1997.

Tayangan televisi yang luar biasa “Orde Baru” tersebut, membawa pemirsa menjadi kembali ke masa Orde Baru, di mana Soeharto menjadi tubuh dalam kepolitikan Indonesia, dan Indonesia berada dalam kontrol Soeharto sepenuhnya. Televisi telah mengembalikan kembali “kekuasaan” Soeharto ke balik tembok-tembok rumah, ruang, kamar pribadi, maupun ruang-ruang publik di mana pesawat televisi bertengger. Soeharto yang tidur–sakit tidak berdaya di layar kaca, menjadi demikian “berkuasa” dalam kepala pemirsa. “Berkuasa” di sini dalam artian tidak mendapat kritik, terpampang agung bak penguasa besar. Kritik hanya muncul di dalam hati atau gerutuan dari mulut ke mulut, dan sedikit di media cetak, persis jaman kekuasaan Orde Baru.

Kepergian Soeharto memang tidak ditangisi sebagaimana Bung Hatta, yang bisa jadi merupakan implikasi dari politik otoritarianisme yang ia jalankan semasa berkuasa. Masyarakat juga “tidak serius” mengibarkan bendera setengah tiang selama tujuh hari. Prosesi pemakamannya pun lebih menarik masyarakat sebagai sebuah bentuk “keramaian”, ketimbang melepas kepergian seseorang pemimpin, sebagaimana saat prosesi pemakaman Bung Hatta. Namun, televisi mencoba untuk membalikkan ini, dan membangun konstruksi image kepada khalayak bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami kehilangan besar. Tidak banyak juga yang kemudian “merasa kehilangan”, tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa media televisi nasional menjadi ruang utama kembalinya tubuh politik Soeharto?

Dalam studi David Hill dan Krishna Sen, Media, Culture and Politics in Indonesia (2000) salah satu kesimpulannya adalah bahwa media televisi, merupakan bentukan Orde Baru. Sekalipun pemerintah tidak bisa sepenuhnya melakukan kontrol terhadap televisi swasta, namun sirkulasi kepemilikannya terbatas hanya pada pengusaha sekaligus kalangan dekat Soeharto. Ini salah satu cara Soeharto melakukan kontrol terhadap televisi swasta, yakni menentukan kepemilikannya. Kalaupun televisi-televisi swasta saat ini banyak mengalami pengalihan kepemilikian, namun pemilik baru pun dinilai “tidak terlalu beredar jauh” dari kepemilikan di era Orde Baru. Hanya pembuktian formal-administratif yang sulit untuk menunjuk siapa pemilik sesungguhnya. Dalam beberapa kasus, pemilik yang dicantumkan tidak lebih dari orang yang dipercaya oleh pemilik sesungguhnya untuk menjalankan bisnis.

Persebaran atau konsentrasi kepemilikan media-media televisi swasta pada kalangan sekitar Soeharto dinilai sebagai faktor utama dari keberpihakan televisi pada Soeharto. Apa yang dilakukan oleh televisi telah mengembalikan kembali “tubuh kepolitikan” Soeharto dalam discourse politik reformasi. Ini bisa dilihat pada berita-berita media massa, bagaimana anak-anak Soeharto menjadi rebutan partai-partai politik untuk direkrut menjadi fungsionaris, terutama Siti Hardiyanti Rukmana. Meskipun banyak yang menganggap bahwa manuver partai-partai tersebut lebih kepada upaya untuk membawa “pohon uang” masuk ke dalam partai mereka, namun itu menunjukkan bahwa “tubuh politik” Soeharto kembali hadir. Partai-partai tersebut seakan ingin memberikan “jaminan keselamatan” kepada keluarga Soeharto lewat keberadaan mereka di dalam partai.

Gempuran televisi yang mengajak masyarakat Indonesia untuk memaafkan Soeharto, dan minimnya ruang yang diberikan televisi untuk sikap yang menolak pangampunan hukum Soeharto dan kroni-kroninya, telah memberikan asumsi bahwa Soeharto bukan lagi menjadi persoalan penting yang harus diurus secara serius. Asumsi ini yang dijadikan dasar bagi kroni-kroni Soeharto sekarang untuk membangun kembali tubuh politik Soeharto. Persoalannya menjadi semakin sulit jika pemerintah juga terperangkap dalam asumsi tersebut. Dalam konteks sekarang ini pemerintah harus bersikap untuk — dengan sengaja atau tidak — tidak ikut membangkitkan tubuh politik Soeharto. Dominasi Soeharto dan kroni-kroninya setelah reformasi bisa jadi menjadi faktor yang mendorong kegamangan  pemerintahan-pemerintahan “peragu” pasca reformasi untuk menentukan sikap politik mereka. Semua rezim setelah reformasi tidak berani bertarung frontal dengan Soeharto dan kroni-kroninya. Semuanya mengambil langkah aman dengan melakukan negosiasi politik (ataupun transaksi politik) dengan Soeharto. Tidak ada satu rezim pun yang secara politik dengan tegas menyatakan Soeharto bersalah terhadap Republik Indonesia. Semuanya seakan berlindung di balik “proses hukum” dan enggan melakukan langkah politik.

Namun saat Soeharto sudah tidak ada tentu saja situasinya menjadi berbeda. Keraguan dan kegamangan sudah bisa disingkirkan. Ketertundukan psikologis terhadap mantan penguasa harus bisa disingkirkan jauh-jauh. Pekerjaan besar pemerintah sekarang adalah memulai proses hukum terhadap semua kroni Soeharto, dan secara politik melakukan penyelidikan atas kesalahan Soeharto serta mengumumkannya lewat pernyataan politik.

Televisi sedang bekerja keras untuk menciptakan amnesia politik kepada masyarakat terhadap kesalahan Soeharto, dan mengembalikan “tubuh politik” Soeharto dalam discourse politik sekarang. Namun masih banyak masyarakat yang tidak terperangkap dalam jebakan amnesia politik tersebut. Hal ini bisa dilihat dari betapa jauh lebih banyak masyarakat yang tidak memasang bendera setengah tiang  dibandingkan dengan yang memasangnya. Mereka yang memasang bendera setengah tiang pun sebagian dikarenakan adanya himbauan pemerintah.

Respon masyarakat ini bisa dijadikan salah satu ukuran bahwa sekiranya pemerintah melakukan langkah-langkah politik untuk mencegah kembalinya “tubuh politik” Soeharto, maka akan banyak dukungan masyarakat yang berada di belakang pemerintah. Selain itu, bagi kita sebagai masyarakat, mencegah kembalinya “tubuh politik” Soeharto merupakan kewajiban luhur kita sebagai warganegara untuk mencegah kembalinya kebatilan. (DGX)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s