Siapa Menyuap, Siapa Memeras ?

101112robberbarons

 

Himbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada para pelaku bisnis untuk tidak memanjakan aparat birokrasi dengan memberikan suap, pada satu sisi merupakan suatu pernyataan yang positif. Namun pernyataan Sri Mulyani dibangun pada suatu logika argumen bahwa persoalan penyuapan terletak pada pelaku bisnis, bukan pada aparat birokrasi. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa aparat birokrasi kerap meminta “uang pelancar” kepada para pelaku bisnis. Dalam logika Sri Mulyani, pelaku bisnislah yang harus “ditertibkan”, bukan aparat birokrasi. Berita tersebut bunyinya demikian:

 “Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dukungan dari kalangan pelaku usaha untuk tidak memanjakan dan merusak birokrasi pemerintahan melalui pemberian suap. Diungkapkan, birokrat bukan malaikat. Jika terus digoda dengan suap, seberapa baiknya pun mereka lama-lama akan hancur” (Kompas, 6/3/2008).

Pernyataan itu sedikit banyak telah mengaburkan fakta bahwa penyuapan bisa merupakan akibat dari pemerasan. Penyuapan tidak bisa semata-mata dilihat dari suatu tindakan langsung berdasarkan inisiatif si penyuap, melainkan bisa juga dilihat sebagai akibat dari tindakan pemerasan, atau juga dari suatu keadaan yang mendorong terjadinya tindakan menyuap.

Contoh paling mutakhir adalah kasus suap jaksa Urip. Perlu ditelusuri lebih dalam lagi apakah tindakan tersebut merupakan inisiatif dari Artalyta, ataukah memang Urip memiliki inisiatif untuk memeras sehingga penyuapan terjadi?

Contoh lain adalah pengucuran dana Bank Indonesia kepada anggota Komisi XI (Perbankan) DPR-RI. Meskipun tindakan tersebut dilakukan oleh politisi terhadap sebuah lembaga negara, namun dari sini kita bisa melihat bagaimana perilaku aparat hukum, birokrasi dan politisi dalam tindak kriminal “pemerasan” dan “penyuapan”. Dana yang dikucurkan BI kepada anggota Komisi XI DPR sekitar Rp 2,6 milyar pada 2006-2007. Dana itu antara lain untuk kunjungan ke luar negeri dan daerah, biaya berobat, bantuan pesantren, biaya rapat, uang saku saat silaturahmi dan buka puasa bersama. Bahkan ada dua anggota DPR yang memohon BI untuk membiayai istri mereka untuk ikut dalam kunjungan ke London (Koran Tempo, 5/4/2008).

Dalam diri politisi dan pejabat birokrasi melekat otoritas atas suatu kewenangan, sehingga pemberian “uang terima kasih” maupun argumen “sekedar meminta” tidak bisa dibenarkan, karena itu semua berkaitan dengan otoritas yang dimiliki si politisi atau pejabat. Bayangkan saja, jika seorang penjual nasi goreng  meminta kepada BI agar istrinya diberangkatkan naik haji, apakah BI akan mempertimbangkannya?

Di sini bisa dilihat bagaimana penyuapan dan pemerasan menjadi dua sisi mata uang dalam dunia usaha, birokrasi dan politik. Tidak bisa semata-mata kesalahan ditimpakan kepada si penyuap, tetapi juga perlu memberantas si pemeras. Menyuap merupakan tindak kriminal, demikian juga pemerasan. Pelaku kedua jenis kejahatan itu harus diberantas agar negara dan warga dapat hidup dengan aman.

Di samping itu, harus terus ditanamkan civic virtue baik kepada politisi, pejabat birokrasi dan pelaku usaha, bahwa tindakan tersebut merugikan banyak orang. Bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga masyarakat banyak, karena kerugian akibat tindakan tersebut berakibat juga kepada pendapatan negara yang seharusnya disalurkan kepada seluruh warga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s