Kesetiaan Pada Reformasi

peace-world-peace

Pernyataan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, sungguh keblinger! Ia menghimbau para jenderal purnawirawan untuk tidak memenuhi panggilan Komnas HAM dalam upaya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pernyataan seorang menteri yang ditujukan atas suatu proses pencarian keadilan bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice (menghalangi upaya penegakan hukum). Karena bagaimanapun juga pada dirinya melekat kekuasaan politik, dan ucapannya pun memiliki kekuatan politik. Pernyataan Juwono menyiratkan sikap tidak adanya keinginan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pertanyaannya adalah, mengapa menteri seperti Juwono bisa demikian mudahnya mengeluarkan pernyataan keblinger tersebut?

Kesetiaan Terhadap Peristiwa Reformasi

Semenjak reformasi, komitmen dalam menjalankan ketatanegaraan adalah membangun proyek demokrasi. Narasi besar dari reformasi adalah membangun Indonesia Baru yang demokratis. Tema-tema yang diusung dalam Indonesia Baru adalah keadilan, demokrasi, penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan pemerintahan yang bersih. Semuanya merupakan antitesa dari otoriterianisme Orde Baru. Salah satu isu penting yang menjadi bagian dari proyek demokrasi adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa Orde Baru. Namun, upaya ini masih belum menunjukkan hasil positif sampai usia sepuluh tahun reformasi.

Reformasi merupakan suatu peristiwa. Suatu peristiwa yang diberikan makna sebagai suatu kebaruan. Suatu peristiwa di mana pembentukan sesuatu yang baru dijadikan proyek bersama. Untuk mengerjakan proyek bersama ini maka dibutuhkan suatu fidelity (kesetiaan) terhadap peristiwa (reformasi). Ketika kita berbicara soal kesetiaan terhadap reformasi, maka pada saat yang sama kita bertindak untuk merealisasikan apa yang menjadi proyek bersama. Dalam isu HAM dan hukum, fidelity terhadap reformasi menjadi penting, terutama dari mereka yang bergumul di dunia hukum.

Contoh yang bisa dirujuk misalnya Argentina. Setelah jatuhnya rejim militer dan naiknya Raul Alfonsin menjadi presiden lewat pemilu yang demokratis pada tahun 1983, dibentuklah sebuah komisi  untuk menyelidiki kasus-kasus penghilangan orang selama kekuasaan rejim militer. Komisi yang terdiri dari para anggota warganegara yang menonjol dan berwibawa ini diketuai oleh Ernesto Sabato, seorang penulis yang terkenal dan berpengaruh,  sehingga kemudian dikenal dengan nama Komisi Sabato, yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan investigasi dan membuat laporan. Setelah bekerja selama sembilan bulan, dan mendapatkan sekitar 7000 pernyataan, Komisi Sabato mengeluarkan laporan yang kemudian terbit dan dibukukan dengan judul Nunca Más. Komisi ini tidak memiliki wewenang yudisial, namun laporannya digunakan untuk proses peradilan yang akhirnya memenjarakan lima orang jenderal yang dianggap bertanggung jawab (Priscilla B. Hayner, 2002)

Apa yang dilakukan pemerintahan Alfonsin lewat Komisi Sabato merupakan bentuk kesetiaan terhadap upaya membangun sesuatu yang baru. Meskipun memiliki sejumlah halangan dan tekanan, Komisi Sabato tetap merampungkan perkerjaannya untuk membeberkan dan menelanjangi kekejian yang dilakukan rezim militer. Laporan tersebut setidaknya mengungkapkan sisi kelam dalam sejarah Argentina sebagai suatu kebenaran yang tidak boleh lagi terjadi di masa depan, sebagaimana judul laporan Komisi Sabato Nunca Más yang artinya kira-kira “jangan pernah terjadi lagi”.

Apa yang terjadi di Indonesia setelah reformasi? Secara resmi tidak pernah diungkapkan adanya kekejian dan kekelaman semasa kekuasaan Orde Baru. Pengadilan HAM Tanjung Priok hanya membuka pintu “tak bersalah” kepada mereka yang diduga sebagai pelaku. Demikian juga dengan kasus penculikan. Dukungan dari pemerintah baru tidak muncul, sementara dukungan dari masyarakat sangat minim. Hanya segelintir aktivis hak asasi manusia yang terus menyuarakan perlunya pengungkapan berbagai kekejian dan kekelaman semenjak tahun 1965 sampai 1998. Mereka-mereka yang secara profesional bekerja di bidang hukum lebih memilih untuk mencari klien-klien bonafide, ketimbang meluangkan waktu untuk mengungkapkan kebenaran. Bahkan saat tokoh pejuang hak asasi manusia Munir dibunuh, sama sekali tidak muncul dukungan berarti dari rekan profesi pengacara untuk mengungkapkan kasus Munir secara serius. Di sini terpampang tiadanya kesetiaan pada reformasi.

Pemerintah, DPR, dan MA tidak menunjukkan kesetiaan pada reformasi. Demikian juga mereka-mereka yang bekerja di wilayah hukum. Hanya segelintir organisasi masyarakat sipil dan individu-individu yang masih terus menunjukkan kesetiaan pada reformasi. Apa yang dilakukan oleh Komnas HAM sekarang ini adalah mencoba untuk tetap setia pada reformasi, yakni membongkar kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan sebuah rejim terhadap warganya. Hanya saja kesetiaan itu hanya melekat pada yang segelintir tadi. Maka menjadi tidak mengherankan ketika seorang menteri pertahanan mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pernyataan yang mengkhianati reformasi.

Reformasi kini bukan diisi oleh kesetiaan pada kebaruan yang baik, melainkan diisi oleh kesetiaan pada kejahatan. Kejahatan yang bersembunyi dibalik pencitraan khayal mengenai kesatuan. Pencitraan khayal bahwa upaya untuk mengorek masa lalu akan membawa perpecahan bangsa. Pencitraan khayal ini menjadi suatu kebenaran bagi banyak orang, suatu pencitraan khayal partikular mengenai “mengubur masa lalu merupakan hal terbaik bagi bangsa”. Ini yang disebut Alain Badiou sebagai kesetiaan pada simulacrum (pencitraan khayal) yang dilakukan melalui teror (Alain Badiou, 2001: 72-74). Teror dan tekanan dilakukan untuk menjaga pencitraan khayal, sekaligus dilakukan untuk menindas kesetiaan pada reformasi. Pembunuhan terhadap Munir adalah salah satu bentuk teror dari kesetiaan pada simulacrum. Kaita sedang dibentuk untuk meyakini kebenaran khayal bahwa Munir merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Padahalperistiwa kebenaran yang sesungguhnya adalah kesetiaan Munir pada Reformasi.

Pemerintah Harus Setia Pada Reformasi

Apa yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM harus sepenuhnya didukung oleh pemerintah sebagai bentuk kesetiaan terhadap reformasi. Dan apa yang dilakukan oleh Menhan harus dimaknai sebagai pengkhianatan terhadap reformasi. Kita harus mampu membuyarkan kebenaran simulacrum yang masih disisakan Orde Baru, dengan mendorong terus-menerus pemerintah, DPR dan MA untuk setia pada reformasi sebagai suatu peristiwa kebenaran. Di sisi lain, pemerintah, DPR dan MA juga harus memiliki kesetiaan pada reformasi, bukan kesetiaan pada kejahatan dengan mengkhianati reformasi. Pernyataan Menhan bisa menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah memang tidak memiliki kesetiaan pada reformasi. (DGX)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s