Korupsi di Lembaga Penegak Hukum

Law and money

Penangkapan Jaksa Urip, keterlibatan tiga orang hakim agung dan disusul pembongkaran kasus korupsi yang melibatkan sejumlah anggota DPR dan juga Bank Indonesia, mengafirmasi kita betapa borbroknya aparat dan pejabat publik yang kita miliki, terlebih para aparat dan pejabat di lingkungan lembaga yudisial. Menurut salah seorang mantan pejabat MA, Djoko Sarwoko SH, kalau berdasarkan pengalamannya sebagai hakim dan pejabat MA, ia memperkirakan sekitar 90 persen hakim di Indonesia korup dan suka memproyekkan perkara.

Ada penyakit yang demikian parah dalam tubuh lembaga-lembaga yudisial. Fenomena tawar-menawar “ongkos penyelesaian perkara” sebagaimana terungkap dalam hasil penyadapan KPK terhadap Jaksa Urip dan Artalyta, menunjukkan bahwa tawar-menawar semacam itu menjadi hal yang biasa, atau seperti sebuah prosedur tak tertulis yang dianggap lumrah. Pejabat dan aparatnya, melakukan itu bagai pekerjaan harian. Dalam percakapan Artalyta dengan Jamdatun Kejagung Untung Udji Santoso, disebutkan oleh Untung bahwa seharusnya pembayaran belum dilakukan karena belum satu bulan. “Gitu caranya”, kata Untung.

Aparat di lembaga penegak hukum memang harus menjadi sasaran utama pemberantasan korupsi. Dari tangan mereka hukum berjalan, dan keadilan harusnya didistribusikan kepada mereka yang mencari keadilan. Mereka juga dilimpahi pendapatan dan penghasilan yang berlimpah, dibandingkan dengan aparat negara lainnya seperti guru dan pegawai negeri sipil lain. Maka, tidak ada pembenaran etis terhadap tindakan mereka melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Di sejumlah negara, sasaran pertama dari komisi antikorupsi yang dibentuk adalah aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim. Asumsinya adalah, para penopang timbangan keadilan ini merupakan palang pintu terakhir ditegakkannya hukum. Jika palang pintu ini rubuh, maka rubuh pulalah harapan keadilan dan penegakan hukum yang ditumpukan pada mereka. Hong Kong misalnya, memulai perang melawan korupsi di lembaga kepolisian. Di sini memang ada pilihan atau prioritas yang diambil, yang dalam media massa kerap dikenal dengan istilah “tebang pilih”. Namun dalam konteks Indonesia, tindakan ini banyak menuai kritik, karena ada anggapan bahwa pemberantasan korupsi ditujukan lebih kepada lawan-lawan politik, ketimbang sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi.

China memerangi korupsi dengan memberatkan penghukuman, di mana tindak kejahatan korupsi bisa diganjar hukuman mati. Tidak sedikit eksekusi yang sudah dilakukan. Bahkan kalau kita membuka berita-berita di media internet, banyak foto-foto menggidikkan yang memperlihatkan bagaimana para koruptor dihukum tembak di pinggir-pinggir jalan dan menjadi tontonan masyarakat banyak.

Kalau kita disuruh memulai langkah, bisa jadi ada kebingungan yang sangat: Dari mana mau memulai? Kehakiman, kejaksaan atau kepolisian? Ketiganya diindikasi – bahkan sudah ada yang terbukti – sebagai lembaga-lembaga yang sarat transaksi korup. Di antara ketiganya ada profesi pengacara yang juga berkelindan dengan seluruh praktik “transaksi keadilan”. Namun, ditengah abad kegelapan penegakan hukum ini, apa yang dilakukan KPK adalah cahaya yang memberi harap. Dukungan pada KPK harus terus diberikan. Apa pun metode dan cara yang dilakukan KPK tidak perlu banyak dikritik dan diutak-utik, karena selama ini tujuannya jelas: mengurangi defisit moral lembaga-lembaga hukum, dan menyelamatkan kekayaan negara dari tangan para pencoleng. (DGX)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s