“Caleg Impor” dan Politik Imagologi

13585134231262461792

Fenomena “caleg impor” secara umum bisa dipahami dalam dua hal. Pertama, kurangnya kualitas kader-kader partai yang akan dijadikan legislator. Kedua, memberikan kesempatan kepada orang-orang berkualitas istimewa yang berada di luar partai untuk ikut menjalankan ketatanegaraan. Sudah menjadi tugas partai politik untuk mendidik dan mempersiapkan kader-kader yang memiliki kualitas dan kemampuan sebagai seorang legislator. Dan ketika hal itu belum bisa terpenuhi, langkah mengimpor caleg menjadi bisa dipahami sebagai upaya untuk melibatkan orang-orang tertentu yang dinilai bagus mutu dan kualitasnya dalam menjalankan ketatanegaraan dan membangun demokrasi.

Lain halnya dengan fenomena “caleg impor” dalam bentuk caleg-caleg artis yang menjadi semakin marak dipergadangkan. Apakah fenomena ini bisa diterima juga sebagai upaya peningkatan kualitas caleg, atau lebih semata-mata hanya sebagai vote getters?

Dalam sebuah artikelnya, Jon Simons (2000) menelaah kekecewaan Milan Kundera di dalam karyanya Immortality yang melihat terjadinya perubahan dalam politik, yakni dari ideologi menuju imagologi, yang dinilai Kundera sebagai suatu bentuk pemiskinan politik. Menurut Kundera, imagologi telah membuat pilihan politik menjadi tidak berbeda dengan pilihan konsumsi, dalam artian bahwa pilihan-pilihan yang dibuat sangat dipengaruhi semata-mata oleh daya tarik emosi dan rasa, ketimbang pilihan reflektif.

Imagologi menciptakan dan membentuk cita rasa lewat serangkaian representasi visual dan naratif, di mana yang terlibat dalam proyek ini adalah agensi periklanan, manajer kampanye politik dan perancang desain (designer). Para imagolog ini menciptakan sebentuk image yang mempengaruhi cita rasa, bahkan opini politik. Menurut Jean Baudrillard, ini merupakan suatu hiper-realitas, suatu penghapusan realitas yang merujuk pada dunia simulacra yang diciptakan oleh simulasi. Simulasi ini tidak merepresentasikan atau merujuk pada realitas, tapi pada dirinya sendiri, yang bahkan bisa lebih kuat dari realitas itu sendiri (Simons 2000: 2).

Semakin kuatnya dunia media dan visual atau imagologi dalam merambah dan menggagahi tubuh politik, menurut Habermas telah menyumbangkan distorsi komunikasi secara sistematis, dan juga suatu pemiskinan politik dengan digerusnya nalar kritis publik. Imagologi bagi Habermas telah menyediakan bentuk manipulatif atas publik dan menggantikan publikasi kritis (Habermas 1989: 178). Di sini Habermas melihat bahwa propaganda dan periklanan tampil sebagai otoritas publik yang mengarahkan publik menjadi konsumen. Partai-partai merayu para massa pemilih mengambang dengan menggunakan teknik media massa, dan dengan menampilkan image yang menarik dan atraktif. Menurutnya, hal ini menunjukkan bagaimana “old style propagandists give way to advertising experts” (Habermas, 1989: 216).

Politik kita menjelang pemilu 2009 semakin kentara terlihat sebagai sebuah wilayah yang terjajah oleh uang dan imagologi. Pencitraan menjadi ujung tombak bagaimana kontestasi dijalankan di wilayah politik. Politik adalah iklan atau politik para perancang desain, di mana masalah-masalah digantikan oleh imaji-imaji, rayuan-rayuan menjadi seakan-akan argumentasi, dan platform hanya dilihat lewat personalitas. Di sini ratapan Habermas menjadi relevan: nalar digantikan imaji, argumen digantikan slogan, diskusi digantikan iklan. Fenomena artis maupun iklan para capres memenuhi syarat imagologi, atau dalam bahasa Habermas menciptakan semacam ruang publik palsu (pseudo-public sphere).

Politik imagologi telah memberikan ruang bagi munculnya para agen iklan dan figur layar kaca ke dalam politik. Logika dominannya menjadi: semakin sering seseorang tampil di televisi akan semakin besar peluangnya untuk dapat dipilih. Tidak penting argumentasi, kualitas, bobot atau kapabilitas orang tersebut, namun yang terpenting adalah bagaimana “mengemas” orang tersebut agar publik menyukainya. Dalam situasi ini para artis memiliki modal besar. Seringnya tampil di televisi, terutama peran-peran protagonis, dinilai cukup untuk mendongkrak popularitas. Sejumlah artis sudah membuktikannya di beberapa Pilkada. Asal ada uang, pasang iklan setiap hari di televisi, terutama jika iklannya baik dan menarik, maka tak ayal persentase pemilih akan meningkat!

Dalam memaknai kepolitikan Indonesia hari ini, penting untuk mendengar tangisan Milan Kundera yang menyebutkan, “Saat ini, keseluruhan seni politik tidak lagi memiliki tujuan untuk menjalankan polis… Tapi berhenti pada rayuan para politisi yang hanya dilihat, dipahami dan diukur dalam bentuk pemungutan suara, baik terpilih atau tidak pada saat pemilu”. Politik Indonesia hari ini menjadi ajang pertarungan antar para imagolog. Jauh dari politik sebagai sarana untuk kebaikan bersama, atau mencapai kebahagiaan (eudaimonia) sebagaimana harapan Aristoteles, dan para pemikir serta aktivis politik yang memperjuangkan demokrasi.

Seandainya hasrat para artis dan pengusaha menjadi anggota legislatif lebih didorong oleh motif untuk memperoleh popularitas, kedudukan dan kekayaan, maka politik kita berada dalam bahaya. Anggota legislatif adalah para pembuat undang-undang, para penata prosedur politik, sekaligus salah satu penopang berjalannya tatanan kenegaraan. Kalau salah satu tiang pancang politik Indonesia diserahkan pada para pencari ketenaran dan kekayaan, maka celakalah Indonesia!

Persoalan ini hanya bisa dihadapi dengan prinsip kewargaan yang aktif dan memiliki tanggungjawab terhadap kebaikan bersama. Pendidikan kewargaan demokratik menjadi penting, baik yang diadakan oleh pemerintah, maupun organisasi politik dan kemasyarakatan. Warga yang demikian akan menilai dan memilih kepemimpinan nasional atas dasar pertimbangan rasional dan bernalar, bukan karena kreasi visual dan naratif semata. Bukan karena konstruksi pencitraan seseorang, melainkan sejauh mana kepemimpinan tersebut memiliki tanggungjawab bagi kebaikan bersama. Partai-partai politik juga akan mencalonkan orang-orang yang memiliki kemampuan, kapabilitas, intelektualitas, dan loyalitas terhadap kebaikan bersama, bukan yang sekedar memiliki pencitraan untuk mengekploitasi khayalan publik. (DGX)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s