Fenomena “Caleg Impor”

BiQsxwECMAA28GX.jpg-large

Menjelang Pemilu 2009, politik Indonesia kembali marak dengan fenomena “caleg impor”. “Caleg impor” yang dimaksud di sini adalah caleg yang bukan berasal dari kader partai politik, melainkan orang dari luar partai politik yang diminta untuk menjadi caleg mewakili partai yang mencalonkannya. Yang umumnya menjadi “caleg impor” adalah akademisi, artis, aktivis, pengusaha, serta mantan anggota TNI atau Polri. Mengingat pada dasarnya “caleg impor” ini diharapkan dapat menjaring suara (vote getters), atau memberi dukungan dana, atau juga memiliki keahlian yang bisa disumbangkan jika terpilih menjadi anggota legislatif, maka dalam tulisan ini fenomena “caleg impor” akan dilihat dalam tiga aspek: pertama, sebagai sumber dana; kedua, sebagai pencari suara; dan ketiga, sebagai cara untuk meningkatkan mutu dan kualitas caleg,.

Caleg Pengusaha

Pengusaha menjadi sangat dibutuhkan karena semakin kuatnya kebutuhan pendanaan kampanye partai politik. Untuk membiayai kampanye di berbagai wilayah, dan berbagai taktik menarik perhatian massa lewat berbagai kegiatan amal, dana besar menjadi komponen utama. Semenjak media dinilai sangat efektif menjadi medan perang kampanye, dana yang sangat besar juga musti dialokasikan untuk bisa ikut bertempur di medan perang media massa. Persoalannya, tradisi keuangan partai lewat iuran anggota untuk membiayai kegiatan partai tidak berjalan efektif, sehingga di titik ini para pengusaha akan dijadikan sandaran utama perolehan dana.

Pengusaha-pengusaha yang menjadi caleg diharapkan dapat memberikan kontribusi dana yang besar bagi partai untuk mengikuti pemilu. Ini bisa dilihat pada pemilu 1999, di mana sangat banyak pengusaha yang direkrut partai dan kemudian menjadi anggota legislatif. Namun, konsekuensinya juga berat, yakni mereka ingin agar usahanya tidak mendapatkan hambatan lewat undang-undang yang diproduksi DPR. Akibatnya, banyak undang-undang sektor ekonomi, industri, pertambangan dan energi, perkebunan, dan lainnya, sangat tidak berpihak pada rakyat dan justru melindungi pengusaha. Selain sebagai konsekuensi dari Letter of Intent dengan IMF, kontribusi para pengusaha untuk melindungi usahanya lewat jalur legislatif juga besar. Ini juga merupakan bahaya besar dalam perjalanan membangun demokrasi Indonesia.

Gegap-Gempita Caleg Artis

Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir dengan bangga menyebutkan bahwa partainya merupakan salah satu pelopor yang memberikan banyak kesempatan bagi para artis dan selebritis dalam daftar calon anggota DPR yang diajukan PAN. Partai politik lainnya juga tidak sedikit yang mengajukan artis untuk menjadi anggota calon legislatif, seperti PDIP, Golkar, Partai Demokrat, dan lainnya.

Masuknya artis sebagai anggota legislatif bukan fenomena baru dalam politik Indonesia. Semenjak Orde Baru, tidak sedikit artis yang menjadi anggota MPR dan DPR. Yang berbeda antara masa Orde Baru dan reformasi adalah bagaimana mereka masuk lembaga legislatif. Di era Orde Baru, artis yang menjadi anggota MPR/DPR lebih dilihat sebagai bentuk akomodasi Soeharto terhadap keterwakilan artis/seniman ke dalam lembaga politik.

Kalau dipahami secara umum, maka politik akomodasi lebih merujuk pada bentuk penundukan atau ujud relasi kuasa yang ditampilkan Orde Baru. Organisasi perhimpunan para artis pun – waktu itu PARFI – berada di bawah kontrol kekuasaan. Biasanya ketua dan petinggi PARFI akan masuk menjadi anggota legislatif. Di bawah kekuasaan Orde Baru, artis tidak terlalu berbeda dengan akademisi, politisi, tentara, ataupun pengusaha, karena bukan pada mereka keputusan dibuat, melainkan pada Soeharto. Jaman Orde Baru, proses legislasi diajukan oleh pemerintah yang nantinya disetujui oleh DPR, dan hampir tidak ada UU yang diajukan pemerintah ditolak oleh DPR. Jadi para artis di era Orde Baru tidak perlu handal atau merupakan legislator ulung, karena toh pada dasarnya pengesahan dan pemberlakuaan suatu UU bukan ditentukan oleh mereka.

Dalam konteks Orde Baru maka tidak menjadi soal apakah artis-artis yang menjadi wakil rakyat akan membawa suara rakyat, atau setidaknya kepentingan para artis. Keberadaan mereka di sana tidak lebih sebagai pajangan pada etalase “seolah-olah demokrasi” yang dipertontonkan Orde Baru.

Di era reformasi para artis bukan lagi semata-mata boneka pajangan dalam etalase politik, melainkan diharapkan untuk bisa menjaring suara pemilih. Argumen dasarnya adalah bahwa popularitas yang dimiliki sang artis diyakini mampu memberikan sumbangan suara bagi partai. Keyakinan bahwa para artis akan bisa mendongkrak suara, cukup besar di kalangan partai politik. Kalau merujuk pada kemampuan dan kapasitas, para artis terdahulu di awal reformasi yang sudah duduk di legislatif juga tidak menunjukkan kemampuan dan kualitas sebagai seorang legislator yang layak.

Sementara di era reformasi jika para artis ini terpilih menjadi anggota DPR, maka mereka memiliki kekuasaan untuk ikut menyetujui atau membuat sebuah undang-undang. Bukan lagi seperti jaman Orde Baru, di mana mereka hanya tinggal menyetujui. Sekarang ini, anggota DPR harus mampu berargumentasi, berpendapat, berdebat, melakukan lobby, memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sangat baik dalam bidang komisinya, dan lainnya, untuk menelurkan sebuah undang-undang. Bayangkan, jika ada artis yang tidak memiliki semua kemampuan itu, apa yang akan ia lakukan di Senayan selama lima tahun?

Caleg Pakar, Akademisi dan Aktivis

Dari yang dikategorikan “caleg impor”, hanya caleg yang diandalkan keahliannya saja yang bisa diharapkan memberikan kontribusi penting dalam proses legislasi. Contoh yang bisa dirujuk misalnya Abdul Hakim Garuda Nusantara, “caleg impor” PDIP. Abdul Hakim merupakan ahli hukum, aktivis dan pakar HAM dan juga mantan ketua Komnas HAM. Kalau kita ambil saja sisi positifnya, dengan adanya Abdul Hakim, diharapkan undang-undang yang akan diproduksi DPR akan memiliki aroma penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang kental.

Beberapa partai juga mengajukan sejumlah nama akademisi, intelektual dan aktivis untuk menjadi caleg. Mereka ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangan pikiran dan ide-ide yang cemerlang dalam penyusunan undang-undang jika terpilih menjadi anggota legislatif. Harapannya, kualitas keahlian dan pengetahuan mereka menjadi ukuran utama dalam menempatkan mereka di lembaga legislatif

Etika Partai dan Caleg Impor

Secara internal kepartaian, persoalan pokok “caleg impor” ini adalah mereka telah mengambil jatah posisi/kursi yang seharusnya menjadi milik kader-kader partai politik. Sebagaimana sebelumnya diuraikan mengenai kualitas kader, kebutuhan dana besar dan kebutuhan penjaring suara, menjadi faktor-faktor pokok diimpornya caleg dari luar partai. Namun, perlu diperhatikan bahwa “caleg impor” adalah pelanggaran etis organisasi kepartaian, terutama “caleg impor” yang sebelumnya sama-sekali tidak pernah terlibat di partai tersebut. Setidaknya, musti ada keterlibatan atau minimal sebagai simpatisan pada sebuah partai sebagai pertimbangan ketika diajukan menjadi caleg.

“Caleg impor” merupakan pangabaian terhadap kader-kader partai yang selama ini bekerja untuk partai. Meskipun demikian, dalam derajat tertentu, bisa dipertimbangkan apakah seseorang memiliki kepantasan untuk diajukan menjadi caleg, sekalipun bukan aktivis partai tersebut. Misalnya, jika seseorang meleburkan suatu organisasi massa ke dalam sebuah partai, yang membawa massa pemilih dalam jumlah besar, bisa dipertimbangkan untuk dimajukan sebagai caleg.

Fenomena ini hanya kentara di partai-partai lama, di mana kader-kader dan aktivisnya sudah cukup lama terlibat dalam membesarkan partai. Untuk partai-partai baru tentu saja sulit untuk dikatakan apakah caleg tersebut berstatus “impor” atau tidak, kecuali sebagai anggota partai atau bukan. Jika yang diajukan bukan anggota partai, maka palanggaran etis juga terjadi.

Penutup

“Caleg impor” menjadi ukuran bagaimana partai-partai tidak mampu membangun dan mengelola dirinya, atau umumnya disebut institusionalisasi partai. Kegagalan banyak partai untuk melakukan institusionalisasi menyebabkan ketidakmampuan menghasilkan kader-kader maupun pengelolaan partai secara modern. Kalah dalam pemilihan ketua partai bisa menyebabkan sang kandidat yang kalah untuk hengkang masuk partai lain, atau mendirikan partai baru. Tanggung jawab etis terhadap partai sangatlah rendah.

Contoh paling anyar yang bisa diambil adalah ketika Hillary Clinton dikalahkan Obama dalam konvensi capres Partai Demokrat. Kekalahan itu tidak menjadikan Hillary keluar dari partai dan bergabung dengan Partai Republik, sebagaimana dilakukan banyak politisi Indonesia. Hillary tetap bersikap konsisten terhadap apa yang telah diputuskan dan digariskan oleh partai, dan langsung menjadi pendukung utama Barack Obama. Di sini etika dan moral politisi bisa dilihat dan diukur.

Dari sini menjadi penting buat partai-partai politik untuk secara serius mempersiapkan kader-kader mereka agar memiliki kualitas dan kepantasan menjadi seorang legislator dan politisi, agar tidak lagi perlu mengimpor caleg dari luar partai. Perekrutan anggota partai, pendidikan politik, penanaman etika politik kepartaian, menjadi hal yang sangat penting bagi partai untuk bisa membentuk kader-kader yang memiliki kualitas baik.

Selain itu kebutuhan pendanaan partai juga tidak bisa lagi semata-mata disandarkan pada para pengusaha dan pemilik modal. Ketergantungan seperti ini akan menjadikan partai menjadi barang sandera para pengusaha, terutama pada saat pembuatan undang-undang, di mana bentuk-bentuk “balas jasa” akan dilakukan. Untuk mengurangi ketergantungan seperti ini diperlukan kemandirian keuangan partai yang bisa diperoleh dari anggota partai.

Dengan kemampuan partai menciptakan kader-kader yang pantas dan berkualitas serta kemampuan membiayai diri sendiri, partai akan bisa konsisten dalam menjalankan program-program dan proyek politiknya untuk memperoleh dukungan dari para pemilih. Jika ini bisa dilakukan, maka partai-partai tidak memerlukan “caleg impor” untuk menjaring suara, menjaring dana atau “seolah-olah kelihatan intelek” dengan mengimpor akademisi dan intelektual. Partai yang moderen, kuat dan progresif akan menjadi daya tarik bagi artis, pengusaha dan akademisi untuk masuk menjadi anggotanya, bukan sebaliknya. (DGX)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s