Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural: Membaca Laclau dan Mouffe

* Tulisan ini merupakan “Pengantar” untuk buku Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru (Yogyakarta: Resist Book, 2008).

“Pokok permasalahan kita adalah mengidentifikasi kondisi-kondisi diskursif bagi tumbuhnya suatu aksi kolektif, yang diarahkan demi perjuangan menentang ketimpangan dan tantangan atas hubungan-hubungan subordinasi. Bisa juga kami katakan  bahwa tugas kita adalah mengidentifikasi kondisi-kondisi yang membuat hubungan subordinasi menjadi hubungan opresi, dan oleh karena itu harus membuatnya menjadi ranah antagonisme”

(Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy)

Penerbitan buku Hegemony and Socialist Strategy (HSS) karya Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe dalam Bahasa Indonesia oleh penerbit Resist Book patut diberi apresiasi setinggi-tingginya. Membawa masuk Laclau dan Mouffe ke dalam diskursus akademik di Indonesia mungkin bisa dibilang “cukup ketinggalan” mengingat buku tersebut terbit pertama kali tahun 1985 dan menjadi perdebatan hangat dalam khazanah ilmu sosial, politik, filsafat, dan cultural studies di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Kanada. Hingga hari ini, masih sedikit akademisi dan intelektual di Indonesia yang mengenal nama Ernesto Laclau, sekalipun buku pertamanya Politics and Ideology in Marxist Theory sudah terbit semenjak tahun 1977, dan menjadi bahan diskusi dan perbincangan intelektual.

Tulisan ini mencoba untuk secara deskriptif membaca pemikiran Laclau dan Mouffe secara umum, artinya tidak semata-mata memijakkan pembacaan pada karya mereka Hegemony and Socialist Strategy (HSS), tetapi mendiskusikan pemikiran keduanya secara lebih umum, dengan merujuk karya-karya mereka lainnya. Dengan itu, mungkin diskusi dan perdebatan yang lebih lanjut bisa dikembangkan, dan karya-karya mereka yang lain juga menyusul untuk diterbitkan dalam Bahasa Indonesia. Kesulitan dalam menerjemahkan karya-karya mereka adalah banyaknya istilah-istilah yang cukup rumit dan hampir tidak ditemukan padanannya dalam Bahasa Indonesia, namun upaya Resist Book untuk menerjemahkannya diharapkan juga mendorong kita untuk ikut menyumbangkan gagasan agar kadar kerumitan-kerumitan tersebut bisa dikurangi.

Dalam tulisan ini, buku yang dijadikan rujukan adalah buku asli HSS yang masih belum diterjemahkan, dan fokus tulisan ini adalah pada konsep-konsep pokok dalam pemikiran Laclau dan Mouffe. Di sini saya memakai terjemahan saya sendiri atas buku HSS, yang bisa jadi tidak sama dengan terjemahan Resist yang akan Anda baca. Sekiranya naskah buku penting ini mengalami perbedaan atau kekeliruan terjemahan, saya sungguh berharap bisa diperbaiki dalam edisi-edisi mendatang”.

Sekilas Tentang Laclau dan Mouffe

Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe merupakan teoritisi ilmu politik yang menonjol dalam dua puluh tahun terakhir, hanya saja pemikiran keduanya lebih banyak dibahas dan diperdebatkan di Eropa dan Amerika Latin, dan sedikit sekali diperdebatkan di Indonesia, sehingga pemikiran mereka menjadi sedikit asing dan kurang familiar buat kita. Topik studi-studi mereka, dan muatan teoritis pendekatan mereka, sangatlah dipengaruhi oleh serangkaian peristiwa dan pengalaman politik, khususnya dalam upaya mereka memahami politik Amerika Latin.

Ernesto Laclau adalah profesor di bidang political theory sekaligus direktur pada Centre for Theoretical Studies in the Humanities and Social Sciences di University of Essex, Inggris. Laclau lahir di Buenos Aires, Argentina, pada tahun 1935, dan menyelesaikan studinya di University of Buenos Aires pada tahun 1964. Semasa mahasiswa Laclau aktif dalam gerakan mahasiswa. Ia menjadi presiden di dewan mahasiswa fakultas filsafat dan sastra, serta perwakilan mahasiswa dari faksi kiri di Senat Universitas. Tahun 1966, Laclau mendapat beasiswa untuk mengajar di University of Tucuman, namun akhirnya gagal karena meletusnya kudeta militer tahun itu. Semenjak tahun 1958, Laclau bergabung dengan Argentine Socialist Party (PSA), dan pada tahun 1963 menjadi salah satu pimpinan Socialist Party of the National Left (PSIN), salah satu kelompok pecahan PSA. Selama beberapa tahun Laclau menjadi editor Lucha Obrera (Perjuangan Buruh), sebuah terbitan mingguan PSIN. PSIN sangat peduli pada isu-isu nasional dan aspek-aspek demokratik dari perjuangan anti-imperialisme. Namun bagi Laclau, keutamaan PSIN pada “pendekatan reduksionis yang berbasis kelas” justru menjadi penghalang untuk dapat memahami dengan jeli bangkitnya fenomena massa, yang dengan jelas diekspresikan dalam kemunculan Peronisme. Seiring makin kerasnya pertentangan dirinya dengan kebijakan-kebijakan dan garis politik PSIN, Laclau memutuskan keluar dari PSIN tahun 1968. Pada tahun-tahun itulah Laclau mulai mempelajari Gramsci dan Althusser, yang dari keduanya Laclau menemukan konsep-konsep pokok seperti “hegemony” dan “overdetermined contradiction”; yang kemudian mendorongnya mengambil jarak terhadap tendensi pendekatan kelas yang dominan dalam arus utama Marxisme. Pada tahun 1969, Laclau mendapatkan beasiswa untuk mengkuti program doktoral di St. Antony’s College, University of Oxford dan juga di University of Essex. Di University of Essex, Laclau mengembangkan teori dan analisa diskursus, dan membuka program studi Ideology and Discourse Analysis, di mana ia mengajar sampai hari ini.

Sementara Chantal Mouffe adalah professor di bidang political theory pada Centre for Studies in Democracy, University of Westminster, Inggris. Mouffe lahir di Charleroi, Belgia, pada tahun 1943. Trayek politik Chantal Mouffe agak berbeda dengan Laclau. Mouffe memiliki latar belakang didikan sosialis di Louvain dan Paris. Semasa menjadi mahasiswa di Université Catholique de Louvain, Mouffe aktif dalam gerakan mahasiswa Belgia, pemimpin redaksi dua jurnal sosialis, dan juga anggota faksi kiri dalam Partai Sosialis di Belgia. Pertengahan 1960an, Mouffe pindah ke Paris untuk mengikuti seminar Louis Althusser. Namun, Mouffe tidak tertarik dengan pandangan Althusser yang berupaya membuktikan pembaruan teoritis dalam Partai Komunis Perancis (PCF). Atas alasan itulah Mouffe sama sekali tidak ambil bagian dalam aktivitas kaum komunis Perancis. Sebaliknya, Mouffe menjadi bagian dari perjuangan anti-imperialis dan bergabung dalam sejumlah kelompok gerakan pembebasan di Amerika Latin. Ketertarikannya pada politik Amerika Latin mendorong Mouffe pergi ke Kolombia, dan mengajar di departemen filsafat di National University, Kolombia, mulai 1967 hingga 1973. Pengalaman konkretnya dalam memaknai bentuk simbolik identitas sosial pada konstelasi politik Kolombia dan negara-negara Amerika Latin lainnya inilah yang memberi percepatan bagi evaluasi kritisnya atas skema reduksionis berbasis kelas (class-reductionist) dari Marxisme struktural.

Pemikiran dan teori mereka dalam HSS dipengaruhi oleh tiga perkembangan filsafat yakni: filsafat analitis (karya-karya akhir Wittgenstein), fenomenologi (Heidegger), dan strukturalisme (Gramsci, Althusser). Namun dalam perkembangan berikutnya, Laclau-Mouffe banyak dipengaruhi filsafat-filsafat lainnya seperti: strukturalisme dalam kritik pasca-strukturalisme atas tanda (Barthes, Derrida), formalisme struktural (Hjelmslev), dan psikoanalisa (Lacan).[1] Pasca-strukturalisme dan psikoanalisa inilah yang kemudian paling banyak mempengaruhi pendekatan anti-fondasionalisme, anti-esensialisme dan anti-deskriptivisme Laclau-Mouffe.[2]

HSS: Pembacaan Dekonstruktif Atas Marxisme Klasik

Buku HSS telah memantik banyak perdebatan penting baik dalam hal politik maupun teoritik, terutama di kalangan Kiri. Menurut Simon Critchley dan Oliver Marchart, buku ini setidaknya memberikan empat pengaruh:

Pertama, dengan mengembangkan tradisi Gramscian, pemikiran Laclau dan Mouffe berhasil mentransformasi presuposisi-presuposisi pokok dari problematika yang ada pada Marxisme. Laclau dan Mouffe berhasil menjawab kelemahan-kelemahan yang ada dalam asumsi-asumsi deterministik pemikiran Marxisme tradisional, misalnya Marxisme pada Internasionale Kedua.

Kedua, jika kepolitikan merupakan suatu yang utama dan dibentuk dalam suatu konteks sosial yang penuh pergulatan, dan bukan diperoleh dari suatu kejadian apapun, maka tidak ada aktor sosial yang bisa mengklaim suatu keistimewaan tertentu dalam masyarakat. Jadi dalam konteks dekonstruksi terhadap Marxisme di sini, “kelas” sebagai aktor politik kehilangan keistimewaan ontologisnya (ontological privilege).

Ketiga, HSS memberikan kontribusi besar terhadap “pembalikan diskursif” dalam ilmu-ilmu sosial, sampai sejauh identitas sosial kehilangan titik pijaknya dalam realitas, karena identitas merupakan hasil dari discursive construction (konstruksi diskursif), atau dalam istilah Laclau dan Mouffe discursive articulation (artikulasi diskursif). Dengan ini, Laclau dan Mouffe melakukan rekonseptualisasi menyeluruh terhadap apa yang dimaknai sebagai the social (yang-sosial). Dari teori ini berkembanglah sebuah cara pengkajian (pemeriksaan) sosial-politik yang khas, yang kerap disebut “analisa wacana politik mazhab Essex” (“Essex school of political discourse analysis”).

Keempat, buku ini merupakan buku pertama yang secara ekstensif menggunakan pemikiran pasca-strukturalisme sebagai pisau analisa dalam artian yang sebenarnya. Misalnya, teori Lacanian mengenai “nodal points” digunakan untuk melihat proses-proses hegemonisasi dalam diskursus.[3]

Sementara menurut Slavoj Žižek, buku HSS merupakan “jawaban sesungguhnya terhadap Habermas”, yakni terhadap proyek Habermas yang didasarkan pada etika komunikasi ideal tanpa batasan.[4] Bagi Žižek, cara Habermas merumuskan suatu “situasi percakapan ideal” sudah menampakkan statusnya sebagai fetish. “Situasi percakapan ideal” adalah suatu hal yang – pada saat kita terlibat dalam komunikasi – “secara simultan disangkal sekaligus diberi klaim”.[5] Bagi Žižek, pencapaian utama HSS adalah karena bisa jadi inilah buku pertama yang mengartikulasikan suatu desain proyek politik yang didasarkan pada ethics of the real, dari suatu yang “melalui fantasi”, sebuah etika konfrontasi dengan ketidakmungkinan, traumatic kernel, yang tidak dibungkus oleh segala macam ideal (ideal tentang komunikasi yang tanpa putus, ideal tentang penemuan diri sendiri, dan sebagainya). Žižek menulis: “Saya tahu betul bahwa komunikasi ini putus dan bengkok, tapi tetap… saya meyakini dan bertindak seolah-olah situasi percakapan ideal itu sudah tercapai”. Inilah yang dimaksudnya sebagai fethis.

Argumen-argumen Critchley, Marchart serta Žižek mengenai buku HSS setidaknya bisa memberikan semacam pintu masuk untuk menelisik lebih jauh lagi gagasan-gagasan Laclau dan Mouffe yang dinilai menyumbangkan pengaruh besar dalam analisa politik kontemporer.

Kembali ke buku HSS, pada bagian pendahuluan buku, Laclau dan Mouffe mengajukan pertanyaan utamanya, yakni: “why should we broach this task through a critique and a deconstruction of the various discursive surfaces of classical Marxism?[6] Dalam argumentasi mereka, teori Marxisme klasik tidak mampu memprediksi, menghitung, atau memberikan penjelasan yang memadai atas watak perjuangan politik – juga sosial-politik atau kelas-kelas ekonomi – di mana kegagalan tersebut semakin terlihat pada abad sembilanbelas dan duapuluh, yang menyebabkan terjadinya krisis dalam Marxisme itu sendiri.

Bagi Laclau dan Mouffe, saat ini kita berada pada situasi pasca-Marxisme (Post-Marxism), di mana tidak mungkin lagi untuk terpaku pada subyektivitas dan kelas-kelas yang dielaborasi oleh Marxisme, tidak juga pada pandangannya tentang alur sejarah perkembangan kapitalisme, dan tidak juga pada konsepsi soal komunisme sebagai masyarakat transparan di mana antagonisme sudah hilang. Laclau dan Mouffe memulai analisisnya dengan mengidentifikasi antagonisme, antara klaim Marxisme mengenai dunia sosial-politis di satu sisi, dengan “realitas”, atau pada sisi lain perkembangan masyarakat yang dapat diamati secara aktual. Marxisme melihat antagonisme sebagai kontradiksi yang bermuara pada kontradiksi kelas,[7] sementara bagi Laclau dan Mouffe antagonisme adalah,

Sebuah relasi di mana batas-batas segala obyektivitas ditampakkan […] antagonisme, sebagai kesaksian atas mustahilnya suatu jalinan final, merupakan “pengalaman” akan batas-batas yang-sosial/kesosialan.[8]

Dekonstruksi lain terhadap pemikiran Marxisme klasik adalah soal hubungan base/superstructure. Menurut Marxisme klasik hubungan ini bisa berhasil bila ada “kesadaran palsu” (false consciousness) atau ideologi yang melandasinya. “Kesadaran palsu” adalah segala hal yang menghalangi “massa” menemukan kebenaran dari situasi hidup mereka, yaitu: setiap hal yang memblokir pengetahuan mereka mengenai fakta bahwa mereka ditindas, di mana hasil kerja mereka (profit, surplus value) terus menerus dihisap (tanpa adanya legitimasi kebenaran) dari kerja mereka (alienasi).

Menurut Laclau dan Mouffe, argumen base/superstructure Marxisme lemah karena terjebak dalam esensialisme. Esensialisme ini dapat dilihat dari keyakinan bahwa identitas itu bisa disimplifikasi dan dikotak-kotakkan secara tetap-pasti dalam konsep-konsep seperti “individual”, “class”, dan “society”. Dengan menolak model berpikir seperti itu, yang menempatkan “individu” menjadi bagian/anggota dari “class”, dan “class” itu sendiri merupakan bagian koheren dari “society”, Laclau dan Mouffe mempertanyakan apakah “individual” itu? Apakah “class” itu? Dan apakah “society” itu? Mereka menempatkan konsep-konsep tersebut dalam sebuah pembacaan dekonstruktif, dengan menyelidiki hubungan antara concept (misalnya konsep tentang working class) dan referent (misalnya penanda dari “working class subject” yang akan dilekatkan secara pasti terhadap seseorang yang secara spesifik merepresentasikan “the working class”).

Esensialisme inilah yang ditolak oleh Laclau dan Mouffe. Menurut mereka, memang benar dalam kurun waktu tertentu, orang-orang menempati apa yang disebut sebagai working class subject position (posisi subyek kelas pekerja), di mana orang-orang tersebut pada waktu tertentu bisa digolongkan sebagai “working class”. Namun pada lain waktu, mereka akan mengisi “subject position” yang justru bertentangan, yang artinya tak ada sesorangpun yang secara konsisten dapat menjadi “working class subject”. Menurut Laclau dan Mouffe, esensialisme referensial inilah yang membuat Marxisme secara teoritis membingungkan.[9] Karena itu, Laclau dan Mouffe berargumen bahwa identitas dari seluruh elemen-elemen ideologis dan agen-agen sosial bersifat contingent dan negotiable. Ini dikarenakan contingency dan keterbukaan setiap hubungan sosial, di mana praktik artikulasi dan keagenan politik selalu dimungkinkan.

Meskipun begitu re-evaluasi dan “pemeriksaan” mereka terhadap Marxisme klasik mengusulkan semacam “usaha bersama” untuk menyelamatkan proyek Marxisme supaya tidak menjadi usang, tanpa harus menghilangkan aspirasi, tujuan dan cita-cita (telos) dari Marxisme, yaitu: harapan akan proyek emansipasi yang berlandaskan pada prinsip egaliterianisme, bebas dari segala bentuk eksploitasi dan alienasi cara produksi kapitalisme.

Hegemoni

Buku ini dimulai dengan menengok genealogi konsep hegemoni jauh ke belakang, khususnya pada sejarah diskursus Marxisme maupun sosialisme. Dari sini akan dilihat inovasi teoritis dari studi dan pemikiran Laclau dan Mouffe lewat buku HSS ini.

Menurut Laclau dan Mouffe, hegemoni pertama kali muncul bukan sebagai persebaran yang luar biasa dari sebuah identitas, melainkan sebuah respon terhadap terjadinya krisis. Dalam memberikan ilustrasi dari munculnya konsep hegemoni, bagian pertama buku HSS diawali dengan subjudul “The Dilemmas of Rosa Luxemburg” yang merujuk pada karya Rosa Luxemburg tahun 1906 yakni The Mass Strike, the Political Party and the Trade Unions. Dalam karyanya itu, Luxemburg melihat bahwa fragmentasi dalam kelas buruh merupakan sebuah keharusan, sebagai akibat struktural dari kapitalisme tahap lanjut. Meskipun begitu, Luxemburg juga melihat bahwa pada saat yang sama, prospek bagi perjuangan revolusioner bukan ditandai oleh bekerjanya hukum-hukum ekonomi, melainkan oleh terbentuknya persatuan kelas buruh secara spontan, melalui medium aksi simbolik. Cara pandang Rosa Luxemburg ini yang menunjukkan adanya keterpisahan “teori” dengan “praktik” menunjukkan tanda-tanda atau gejala yang jelas dari krisis dalam Marxisme, yang menjadi titik-awal analisa Laclau dan Mouffe.

Analisa Rosa Luxemburg tersebut sebenarnya berbenturan dengan model dominan Marxisme pada masa itu, yakni suatu metode kerangka kerja yang disarikan dari komentar Karl Kautsky terhadap Efrut Programme (1892). Menurut teks Kautskian, Marxisme merupakan doktrin esensialis yang melekat pada tidak terpisahkannya “kesatuan teori, sejarah dan strategi”. Analisa Kautsky merupakan ujud dari kemunculan ortodoksi dalam Marxisme, sekaligus menunjukkan “krisis Marxisme”. Laclau dan Mouffe mendiskusikan tiga respon yang mewaspadai terjadinya krisis Marxisme, yakni: munculnya “ortodoksi Marxisme”, formulasi pendekatan “revisionis” oleh Bernstein dan “sindikalisme revolusioner” dari Georges Sorel.

Ortodoksi Marxisme termasuk juga penguasaan atas posisi dominan atau pengistimewaan teori abstrak atas perjuangan sosial yang konkret, dan juga atas praktek politik partai-partai sosial demokrat. Adanya perbedaan dengan postulat-postulat teoritik diperlakukan baik dengan memberikan “gambaran” yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maupun juga fenomena yang berkaitan, sebagai suatu kontijensi yang tidak dapat mengubah arah terhadap berbagai peristiwa yang sudah diprediksi: yaitu posisi dominan persatuan kaum proletariat di bawah kepemimpinan partai buruh. Hanya pada beberapa kesempatan saja, khususnya dalam kasus Labriola dan Austro-Marxism, ortodoksi memberikan sedikit ruang bagi inisiatif politik yang otonom, namun tidak mengintegrasikan inisiatif-inisiatif tersebut dalam kerangka teoritis secara keseluruhan.

Soal hubungan politik dan ekonomi, atau base dan superstructure merupakan motif utama pendekatan revisionis Bernstein. Posisi revisi yang menekankan bahwa fragmentasi atau pembegian kelas pekerja dalam sistem kapitalisme tahap lanjut dapat dirawat hanya dengan intervensi politik secara konkret. Menurut Laclau dan Mouffe, revisionisme Bernstein juga mendukung tipe reformisme gradual.[10]

Sindikalisme revolusioner yang diusung Sorel untuk pertama kalinya mencoba untuk mengkonseptualisasikan otonomi sosial. Gagasan Sorel adalah menggantikan kesatuan kelas ekonomi dengan “blok-blok” sosial yang lebih cair, yang diikat dengan tujuan-tujuan ideologis: rencana tersebut adalah mitos “pemogokan umum” kaum sindikalis, atau “revolusi” menurut Marx, yang memiliki fungsi “sebagai sebuah titik ideologis yang cair bagi identitas proletariat, yang dibangun atas dasar persebaran posisi-posisi subyek”.[11]

Akibat langsung dari reaksi-reaksi tersebut, yang berujung kepada fragmentasi sosial, adalah kemunculan konsep “hegemoni” sebagai area dari sebuah “logika politik” yang baru. Dalam diskursus Marxisme ortodoks, konsep tersebut hanya berada di tempat yang marjinal, sebagai penanda untuk teoritisasi peristiwa-peristiwa yang tidak beraturan. Misalnya dalam tulisan-tulisan Plekhanov, hegemoni mengarahkan keberagaman tugas-tugas (ekonomi dan politik) yang dipaksakan terhadap kaum proletar di Russia sebagai hasil dari keterbelakangan ekonomi. Menurut Laclau dan Mouffe, hubungan relasi pada titik ini hanya semata-mata dilihat sebagai, “suplemen dari hubungan-hubungan kelas”. Dengan membedakannya lewat cara Saussure, bisa dikatakan “hubungan hegemonik selalu merupakan parole, sedangkan hubungan kelas merupakan langue”.[12] Mereduksi hegemoni hanya sekedar status suplemen tetap dipraktekkan dalam Leninisme, khususnya dalam rumusan Lenin soal “aliansi kelas” yang diposisikan di bawah kepemimpinan partai proletariat sebagai garda depan. Merujuk pada “pemusatan ontologis” kepada proletariat, aliansi kelas dalam kasus ini tidaklah mengubah identitas-identitas kelas secara esensial yang mengarahkan penyatuan mereka dengan tuntutan-tuntutan demokratis yang implisit dalam praktik-praktik hegemonik.

Dalam buku ini, Laclau dan Mouffe menilai terjadinya patahan penting dalam konsep hegemoni terhadap esensialisme Marxisme yang dipelopori oleh Antonio Gramsci. Secara khusus Mouffe menilai bahwa pokok terpenting bagi analisa mengenai konspesi ideologi yang dioperasikan dalam hegemoni Gramscian adalah melakukan studi dalam hal bagaimana Gramsci menggambarkan proses formasi hegemoni yang baru.[13] Bagi Lacalu dan Mouffe, Gramsci keluar dari deterministik identitas kelas peninggalan Plekhanov dan Lenin, dan memfokuskan pada pengelompokan sosial yang lebih luas yang ia sebut “blok historis” di mana kesatuan tujuan atau “keinginan kolektif” yang diusung atas dasar kepemimpinan intelektual dan moral dalam konteks hegemoni politik dan kultural.

Gramsci menekankan bahwa hegemoni berhasil ketika kelas penguasa berhasil menyingkirkan kekuatan oposisi, dan memenangkan persetujuan – baik secara aktif maupun pasif – dari para sekutunya.[14] Menurut Gramsci, subyek dari tindakan politik tidak dapat diidentifikasikan dengan kelas-kelas sosial, pada saat mereka mencapai bentuk “keinginan kolektif” yang menciptakan ekspresi politik dari sistem hegemoni yang dikonstruksi melalui ideologi. Formasi dari sebuah keinginan kolektif bukanlah konsekuensi dari tekanan ideologi kelas dominan terhadap kelas-kelas lainnya, melainkan produk dari reformasi moral dan intelektual, yang mengartikulasikan kembali elemen-elemen ideologis. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa hegemoni dalam pemahaman Gramsci adalah mengorganisir persetujuan – proses yang dilakukan melalui bentuk-bentuk kesadaran yang tersubordinasi dikonstruksi tanpa harus melalui jalan kekerasan atau koersi. Blok penguasa ini tidak hanya beroperasi di tataran masyarakat politik (political society), tetapi juga di seluruh masyarakat (civil society).[15]

Hegemoni adalah bagaimana elemen partikular mampu mengkonstruksi tuntutan mereka menjadi universal. Sebagaimana dalam pandangan Louis Althusser, proses seperti dominasi negara terhadap masyarakat berlangsung melalui aparat-aparat ideologis negara yang mengkonstruksi kesadaran palsu dalam masyarakat, dan membentengi masyarakat dari pembentukan pengetahuan akan adanya eksploitasi dan penindasan. Kesadaran palsu membentuk masyarakat menyetujui tindakan-tindakan yang diambil oleh negara, sekalipun tidak berkesusaian dengan kepentingan mereka, proses ini yang disebutnya proses hegemonisasi yang membuat kelas yang menguasai negara dapat bertahan lama.[16]

Namun hal terpenting dari konsepsi hegemoni Gramsci – maupun lainnya – adalah bagaimana hegemoni merupakan bentuk dari masyarakat sipil untuk membangun kekuatan politiknya dalam menghadapai rejim yang opresif dan represif. Dalam konteks ini Gramsci membedakan dua bentuk hegemoni yakni: transformisme dan hegemoni ekspansif. Kedua bentuk ini melibatkan sebuah proses simultan revolusi-restorasi. Restorasi cenderung mendominasi bentuk transformisme, sementara revolusi cenderung mendominasi bentuk hegemoni ekspansif. Transformisme bisa dilihat sebagai tipe defensif dari politik, yang diikuti oleh kekuatan hegemonik dalam sebuah situasi krisis ekonomi dan politik, dan melibatkan absorpsi secara gradual namun terus-menerus, dicapai melalui metode yang selalu berubah-ubah sesuai dengan efektivitas dari elemen-elemen aktif yang diproduksi oleh kelompok-kelompok yang beraliansi – dan bahkan dari kelompok-kelompok atau individu yang merupakan kelompok antagonistik dan kelihatannya merupakan lawan yang tidak terdamaikan.[17] Tujuan dari bentuk ini adalah sebuah konsensus yang pasif, yang bisa menetralisir kekuatan politik yang antagonistik dan memecah-belah massa.[18] Dengan kata lain transformisme merupakan revolusi tanpa massa – revolusi yang pasif.

Hegemoni ekspansif memiliki karakter anti revolusi pasif. Strategi dari hegemoni ekspansif adalah berusaha melakukan counter terhadap upaya kaum borjuis untuk menjaga kepemimpinannya dengan melakukan regrouping dan rekomposisi dari kekuatan blok hegemonik. Juga merupakan bentuk strategi ofensif untuk membangun konsensus aktif, untuk memobilisasi massa dalam sebuah revolusi yang meliputi perubahan superstruktur politik dan ideologis, dan juga infrastruktur ekonomi. Hegemoni ekspansif meliputi formasi keinginan bersama, dengan karakter nasional-populer, yang dapat memajukan perkembangan secara utuh dari tuntutan partikular, dan akhirnya memimpin revolusi dari kontradiksi yang dinyatakan[19], sebagaimana dinyatakan Gramsci,

[…] tahapan paling politis, dan menandai keputusan mutlak dari sebuah proses yang maju dari struktur ke wilayah superstruktur yang kompleks; ini adalah tahapan di mana ideologi-ideologi yang sebelumnya mulai tumbuh dan kemudian menjadi “partai”, masuk ke dalam pertentangan dan konflik, sampai satu di antaranya, atau setidaknya sebuah kombinasi dari keduanya, cenderung untuk tampil, untuk menguasai, untuk menyebarkan dirinya ke seluruh masyarakat – membawa serta bukan hanya kesatuan dari tujuan-tujuan ekonomis dan politis, tetapi juga kesatuan moral dan intelektual, mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai perjuangan yang tidak hanya bersifat komunal tetapi juga “universal”, yang kemudian menciptakan hegemoni sebuah kelompok sosial fundamental atas kelompok-kelompok yang tersubordinasi.[20]

Jadi hegemoni bekerja dari dua arah, yakni top-down, pada saat rejim opresif melakukan hegemonisasi, juga bottom-up, pada saat terjadi resistensi masyarakat terhadap penindasan atau tekanan rejim. Namun Gramsci menitikberatkan bahwa perjuangan hegemonik menempatkan buruh sebagai aktor utama dalam pembentukan blok historis baru sebagai tahap paling politis dari proses hegemoni.

Laclau dan Mouffe mendasarkan analisis politik mereka pada teori hegemoni Gramsci. Bagi Laclau hegemoni merupakan “kategori pokok dalam analisa politik”.[21] Namun, sekalipun memijakkan analisanya pada pemikiran Gramsci, Laclau dan Mouffe menambahkan dimensi-dimensi lain dari pemikiran Gramsci. Berbeda dengan Gramsci, Laclau dan Mouffe tidak lagi memfokuskan kelas buruh sebagai agen dari praktek hegemoni. Mereka mengajukan tesis mengenai agen sosial baru, yang bisa mengisi ruang kosong dalam gerakan sosial, ketika gerakan buruh melemah, dan menjadi kekuatan yang tidak strategis dalam gerakan sosial di penghujung abad ke duapuluh.

Meskipun berpijak pada teori hegemoni Gramsci, Laclau dan Mouffe memiliki perbedaan dengan pemikiran Gramsci dalam melakuan analisa terhadap kepolitikan, di mana Gramsci memijakkan paradigma teoritiknya pada analisa kelas, sementara Laclau dan Mouffe memijakkan paradigma teoritiknya pada analisa diskursus (discourse analysis).

Teori diskursus Laclau dan Mouffe berasumsi bahwa semua obyek dan tindakan memiliki makna, dan maknanya merupakan produk dari sistem-sistem partikular yang memiliki perbedaan-perbedaan signifikan, yang bersifat spesifik secara historis. Teori ini menelaah bagaimana praktek-praktek sosial mengartikulasikan dan mengkontestasikan diskursus-diskursus yang membentuk realitas sosial. Praktek-praktek ini menjadi mungkin karena sistem-sistem pemaknaan bersifat contingent[22] dan tidak pernah secara penuh/tetap (fixed) menuntaskan wilayah yang sosial dari pemaknaan.[23]

Diskursus dalam ranah pemikiran teoritik Laclau dan Mouffe dijelaskan sebagai, “totalitas terstruktur yang dihasilkan dari praktek artikulasi”,[24] yang mereka contohkan dengan:

Jika saya menyepak sebuah benda bulat di jalanan, atau jika saya menendang sebuah bola dalam sebuah pertandingan sepakbola, kenyataan fisiknya adalah sama, namun maknanya berbeda. Obyeknya hanyalah sepakbola hanya jika itu membentuk suatu sistem hubungan dengan obyek lainnya, dan hubungan-hubungan ini tidaklah terberi oleh sekedar rujukan materialitas obyek-obyek, melainkan dibentuk secara sosial.[25]

Dalam teorisasi mereka, teori diskursus meliputi seperangkat pemahaman luas terhadap politik (the political), yang tak semata-mata dibatasi oleh lembaga-lembaga (institusi-institusi), namun lebih dari itu, the political dipahami sebagai sesuatu yang bersifat konstitutif terhadap (makna) yang sosial (the social), dan secara parsial (contingent) pemaknaannya ditetapkan (fixed) dalam konstruksi-konstruksi sosial, sebagaimana Laclau dan Mouffe menekankan,

Karena itu, praktek artikulasi ada di dalam konstruksi nodal points yang menetapkan makna secara parsial; dan karakter parsial dari penetapan ini dimulai dari keterbukaan sosial, yang kemudian menghasilkan luapan konstan dari setiap diskursus oleh ketidakterbatasan wilayah diskursivitas.[26]

Laclau memberikan tekanan bahwa diskursus-diskursus bersifat contingent dan produk dari konstruksi historis, yang akan selalu rentan terhadap kekuatan politik yang dieksklusi dari yang diproduksi, sebagaimana juga akibat-akibat dislokasi dari peristiwa-peristiwa yang berada di luar kontrol.[27]

Dalam analisis diskursus yang dikembangkan Laclau dan Mouffe, penting untuk merujuk pada konspesi dislokasi (dislocation). Laclau berpendapat bahwa tindakan para subyek terjadi karena pentingnya diskursus yang menyampaikan identitas subyek tersebut. Menurut Laclau, dislokasi memiliki sisi produktif “di satu sisi mengancam identitas-identitas, di sisi lain merupakan landasan di mana identitas  dibentuk”.[28] Oleh karena itu, jika dislokasi merusak identitas dan diskursus, maka dislokasi juga menimbulkan kelemahan di tingkat makna yang mendorong dibentuknya konstruksi diskursif baru, yang bertujuan untuk menambal struktur yang terdislokasi. Laclau mengkarakterisasi proses dislokasi sebagai, “Subversi diskursus hegemonik oleh peristiwa-peristiwa yang tidak berhasil didomestifikasikan, disombolisasikan atau diintegrasikan di dalam diskursus”. Laclau melanjutkan, “[…] dengan membuka tata-aturan sosial kepada praktek-praktek diskursif lainnya, dislokasi-dislokasi merupakan pondasi pada mana perubahan politik dimungkinkan dan identitas-identitas baru terbentuk”.[29] Hal ini mengasumsikan kategori dislokasi, yang merujuk pada proses dengan mana contingency dalam struktur diskursif dibuat kasat mata.[30] Jadi secara umum dislokasi merupakan peristiwa yang tidak dapat disimbolkan oleh aturan diskursif yang ada, dan menjadi fungsi yang merusak aturan tersebut. Subyeknya dipaksa untuk mengambil keputusan atau mengidentifikasikan proyek-proyek politik tertentu, serta diskursus yang diartikulasikan pada mana identitas politik mengalami krisis dan struktur harus diciptakan kembali.

Dalam proses identifikasi, subyektifitas politik diciptakan dan dibentuk. Setelah terbentuk dan stabil, subyektifitas politik ini menjadi posisi subyek yang mengubah individu menjadi aktor-aktor politik dengan karakteristik dan sifat-sifat tertentu.[31] Laclau menekankan analisa ini bukan melihat bagaimana diskursif membentuk superstuktur, tetapi merujuk kepada,

Diskursif di sini bukan saya maksudkan untuk merujuk pada “teks” yang didefinisikan secara sempit, tetapi pada satu-kesatuan fenomena pada mana produksi sosial atas makna berada, sebuah satu-kesatuan yang membentuk masyarakat sebagaimana ia adanya. Karena itu, diskursif tidak dapat dianggap sebagai sebuah tingkatan sosial, bukan juga sebagai sebuah dimensi sosial, tetapi sama kuatnya dengan yang sosial. Ini artinya diskursif tidak membentuk superstruktur… atau, lebih tepatnya, seluruh praktek sosial membentuk dirinya sendiri sebagaimana sejauh ia memproduksi makna.[32]

Dislokasi di sini bukan dilihat sekedar konsekuensi dari sebuah krisis yang datang tiba-tiba dari tata-aturan institusional. Perubahan juga bisa dihasilkan oleh gangguan yang saling mempengaruhi dari praktek-praktek politik-simbolis yang membuat berjalannya institusi-institusi dan memberikan kontribusi bagi keberlangsungannya dalam suatu rentang waktu.[33]

Dalam tesis hegemoninya, Laclau memperkenalkan konsep empty signifiers. Empty signifier merupakan “a signifier without a signified” atau “penanda tanpa petanda”. Perbedaan antara floating signifiers dan empty signifiers, yang mana floating signifiers dilihat sebagai elemen-elemen ambigu yang disebabkan oleh pluralitas pemaknaan dalam sebuah wilayah diskursif. Sedangkan empty signifiers yang menciptakan nodal point, di mana empty signifiers dimungkinkan bukan karena pemaknaan yang berlebihan (surplus of meaning), tetapi dikarenakan ketidakmungkinan struktural dari penandaan.[34]

Di sini Laclau berargumen bahwa “[t]he presence of empty signifiers […] is the very condition of hegemony”.[35] Ini dikarenakan “relasi hegemonik” merujuk pada mana sebuah penanda partikular (“people”, “nation”, “revolution”) dikosongkan (emptied) oleh makna partikularnya sendiri, dan muncul merepresentasikan “the absent fullness” (ketidakhadiran yang utuh) dari tatanan simbolik. Dalam istilah sosial, empty signifier muncul untuk memainkan fungsi universal yang merepresentasikan suatu komunitas atau tatanan sosial secara keseluruhan.[36] Contoh yang diajukan Laclau dalam menjelaskan floating dan empty signifiers bisa dilihat berikut,

Sebuah penanda seperti “demokrasi”, misalnya, merupakan penanda yang mengambang: maknanya akan berbeda baik dalam diskursus liberal, anti-fasis radikal dan anti-komunis konservatif. Namun, bagaimanakah pengembangan ini terstruktur? Pertama-tama, untuk yang mengambang menjadi dimungkinkan hubungan di antara penanda dan petanda telah mengalami kekenduran – jika penanda melekat kuat pada satu dan hanya satu-satunya petanda, yang mengambang tidak bisa mengambil tempat”.[37]

 Jika “demokrasi” dipresentasikan sebagai sebuah komponen pokok dari “dunia yang bebas”, penetapan makna dari istilah tersebut tidak akan muncul semata-mata hanya dengan mengkonstruksi baginya (demokrasi) sebuah posisi diferensial, tetapi dengan membuat darinya, satu dari nama-nama masyarakat yang sudah penuh (fullness) di mana “dunia yang bebas” dicoba untuk diujudkan, dan ini melibatkan didirikannya sebuah hubungan yang setara dan sama dengan semua istilah-istilah lainnya dalam diskursus tersebut. “Demokrasi” bukanlah sinonim dari “kebebasan pers”, “mempertahankan hak milik” ataupun “afirmasi atas nilai-nilai kekeluargaan”. Namun apa yang memberikannya dimensi ideologis yang spesifik terhadap diskursus ‘dunia yang bebas’ adalah pada mana setiap komponen-komponen diskursif tersebut tidaklah tertutup dalam keterbedaan partikularitasnya sendiri, melainkan berfungsi juga sebagai sebuah nama alternatif bagi totalitas kesetaraan pada mana hubungan-hubungan mereka dibentuk. Jadi, mengambangkan dan mengosongkan sebuah istilah adalah dua sisi dari bekerjanya diskursif yang sama.[38]

Argumen lain yang dikemukakan Laclau adalah melihat populisme. Untuk memahami populisme penting untuk melihat proses konstruksi suatu penandaan popular yang universal, di mana chain of equivalence semakin meluas, kelemahannya akan ada pada hubungannya dengan partikularitas berbagai tuntutan. Ini yang menurut Laclau berujung pada suatu kesimpulan yang sangat krusial bagi analisisnya: “…the construction of a popular subjectivity is possible only on the basis of discursively producing tendentially empty signifiers”.[39]

Jadi dalam pandangan Laclau dan Mouffe, hegemoni secara umum memiliki validitas dalam menganalisa proses disartikulasi dan reartikulasi yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga politik, sebagaimana juga kepemimpinan moral-intelektual. Karena itu bagi Laclau dan Mouffe, hegemoni merupakan praktek artikulasi yang membangun nodal points (titik temu), yang secara parsial memperbaiki makna sosial dalam sebuah sistem difference yang tersusun.[40]

Antagonisme

Laclau dan Mouffe melihat gerakan sosial dalam konteks hubungan antagonistik dalam masyarakat. Dalam argumentasi mereka, setidaknya ada empat posisi teoritik dalam melihat hubungan agen dan gerakan sosial. Bagi mereka “gerakan sosial baru” (new social movement) – Laclau dan Mouffe lebih suka menyebutnya sebagai “perjuangan demokratik baru” (new democratic struggle) – haruslah dipahami sebagai bentuk perlawanan-perlawanan terhadap bentuk-bentuk penindasan baru yang muncul dalam masyarakat kapitalisme maju.[41] Dalam melihat ini Mouffe mengajukan empat posisi teoritis[42]:

Pertama, dalam setiap masyarakat, setiap agen sosial adalah lokus bagi multiplisitas dari relasi-relasi sosial – bukan hanya relasi sosial produksi, tetapi juga relasi-relasi sosial seperti sex, ras, nasionalitas dan lingkungan (misal: neighborhood). Semua hubungan-hubungan sosial ini mendeterminasi personalitas atau posisi subyek, karena itu setiap agen sosial merupakan lokus dari sejumlah posisi subyek dan tidak dapat direduksi hanya kepada satu posisi. Contohnya, seseorang buruh yang ada dalam hubungan produksi, adalah juga laki-laki atau perempuan, berwarna kulit putih atau kulit hitam, beragama Katolik atau Protestan, berkebangsaan Perancis atau Jerman, dan seterusnya. Subyektivitas seseorang bukanlah konstruksi yang hanya berdasarkan pada hubungan produksi. Terlebih daripada itu, setiap posisi sosial, setiap posisi subyek, masing-masing di dalamnya merupakan lokus dari kemungkinan berbagai konstruksi, sesuai dengan perbedaan diskursus yang dapat mengkonstruksi posisi tersebut.

Kedua, menolak pandangan ekonomi mengenai evolusi sosial yang diatur oleh satu logika ekonomi, pandangan yang memahami bahwa kesatuan formasi sosial sebagai hasil dari “akibat-akibat yang bersifat niscaya” yang diproduksi dalam supertsruktur politik dan ideologi oleh infrastruktur ekonomi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa ekonomi dapat berjalan atas logikanya sendiri, dan mengikuti logika tersebut. Logika yang secara absolut independen dari hubungan-hubungan yang akan dilihat determinan. Lain dari itu, Mouffe mengajukan konsepsi bahwa masyarakat sebagai suatu perangkat yang kompleks dari hubungan-hubungan sosial yang heterogen, dan memiliki dinamikanya sendiri. Kesatuan suatu formasi sosial merupakan produk dari artikulasi-artikulasi politik, yang pada gilirannya kemudian, merupakan hasil dari praktek-praktek sosial yang memproduksi sebuah formasi hegemonik.

Ketiga, “formasi hegemonik” adalah seperangkat format-format sosial yang stabil, materialisasi dari suatu artikulasi sosial di mana hubungan-hubungan sosial yang berbeda bereaksi secara timbal-balik untuk, baik masing-masing saling menyediakan kondisi-kondisi eksistensi secara mutual, atau juga setidaknya menetralisir potensi dari efek-efek destruktif dari suatu hubungan-hubungan sosial dalam arena reproduksi hubungan-hubungan lain yang sejenis. Suatu formasi hegemonik selalu berpusat di antara hubungan-hubungan sosial tertentu. Dalam kapitalisme, misalnya, adanya hubungan produksi – yang tidak mesti dijelaskan sebagai akibat dari struktur – di mana sentralitas dari hubungan-hubungan produksi sudah diberikan kepada kebijakan yang hegemonik. Meskipun demikian, hegemoni tidak akan pernah mapan (bersifat rapuh atau fragile). Terlebih lagi, perkembangan kapitalisme merupakan subyek dari perjuangan politik yang berlangsung terus-menerus, yang secara periodik memodifikasi format-format sosial, melalui hubungan-hubungan sosial produksi yang memberikan garansi bagi sentralitas dari perjuangan tersebut.

Keempat, semua hubungan-hubungan sosial dapat menjadi lokus antagonisme, sejauh hubungan-hubungan tersebut dikonstruksi sebagai hubungan-hubungan subordinasi. Banyak format subordinasi yang berbeda dapat menjadi asal-mula konflik dan juga perjuangan. Ini eksis dalam masyarakat sebagai potensi multiplisitas antagonisme, dan antagonisme kelas hanyalah satu dari sekian banyak. Tidaklah mungkin untuk mereduksi semua format subordinasi dan perjuangan tersebut pada satu ekspresi logika tunggal yang ditempatkan pada ekonomi. Reduksifikasi ini tidak dapat juga diabaikan dengan memposisikan sebuah mediasi antara antagonisme-antagonisme sosial dengan ekonomi. Ada banyak bentuk-bentuk kekuasaan dalam masyarakat yang tidak dapat direduksi atau dideduksi dari satu asal-muasal atau satu sumber saja.

Dalam pandangan ini, agen-agen baru dalam konsepsi gerakan sosial bukanlah sebagai pengganti dari buruh sebagai agen dalam konsepsi gerakan sosial lama, melainkan buruh sebagai agen gerakan sosial bukanlah satu-satunya, melainkan salah satu dari yang lainnya.

Lalu bagaimana hegemoni dalam konteks politik? Laclau dan Mouffe melihat bahwa hegemoni akan muncul dalam situasi antagonisme yang memungkinkan terbentuknya political frontier. Political frontier akan menciptakan pertarungan hegemonik, di mana dalam situasi ini akan terbangun apa yang disebut chain of equivalence (rantai kesamaan) di antara kelompok sosial yang melakukan resistensi terhadap rejim opresif.

Menurut Laclau jika perjuangan hegemonik ingin berhasil, yang harus diperhatikan adalah tidak menempatkan logika yang diartikulasikan oleh semua bentuk eksternal ke dalam ruang partikular. Itu harus menjadi sebuah artikulasi yang bekerja di luar logika internal dari partikularitas itu sendiri. Sebaliknya munculnya partikularitas bukanlah hasil dari sebuah otonomi atau gerakan yang dilakukan sendirian, tetapi harus dipahami sebagai sebuah kemungkinan internal yang dibuka oleh logika yang diartikulasikan.

Dengan kata lain universalisme dan partikularisme bukanlah gagasan yang berlawanan, tapi harus dipahami sebagai dua gerak yang berbeda (menguniversalkan dan mempartikularkan) yang menentukan sebuah totalitas artikulasi dan hegemoni. Jadi jangan memahami totalitas sebagai sebuah kerangka yang ada dalam praktik hegemoni: tetapi kerangka itu sendiri yang harus diciptakan melalui praktik hegemoni.[43]

Laclau mengambil contoh dengan melihat formasi keinginan kolektif, yang diinspirasikan dari Rosa Luxemburg: Dalam situasi dari penindasan yang ekstrim – yaitu rejim Tsar, kaum buruh memulai pemogokan menuntut kenaikan upah. Tuntutan ini bersifat partikular, tapi dalam konteks dari rejim yang represif, itu dilihat sebagai aktivitas yang menolak sistem rejim opresif (anti-sistem). Maka makna dari tuntutan tersebut terbagi menjadi dua, dari yang paling awal, antara partikularitasnya sendiri dan sebuah dimensi yang lebih universal (anti-sistem).[44]

Potensialitas dari dimensi yang lebih universal ini dapat menginspirasi perjuangan untuk tuntutan yang berbeda dari sektor lainnya – misalnya mahasiswa yang menuntut agar dibuat kurikulum pendidikan yang lebih santai dan tidak terlalu disiplin, kaum politisi liberal menuntut kebebasan pers, dan lainnya. Setiap tuntutan ini ada dalam partikularitasnya masing-masing, tidak berhubungan satu dengan lainnya; apa yang menyatukan mereka adalah mereka menciptakan di antara mereka sebuah chain of equivalence di mana mereka semua dimaknai sebagai anti sistem. Munculnya sebuah batas (frontier) yang memisahkan rejim opresif dengan masyarakat adalah kondisi paling baik bagi universalisasi tuntutan melalui berbagai equivalences.

Meskipun begitu semakin luasnya chain of equivalences, semakin banyak kebutuhan bagi kesamaan yang lebih umum yang merepresentasikan rantai secara keseluruhan. Makna dari representasi adalah adanya partikularitas. Jadi satu dari mereka harus diasumsikan sebagai representasi dari rantai secara keseluruhan. Inilah gerak hegemonik yang sempurna: pokok dari sebuah partikularitas mengasumsikan sebagai fungsi dari representasi universal.

Sebagaimana bisa dilihat dalam bagan yang digambarkan Laclau[45]:

Rejim opresif Tsarism (Ts) dipisahkan oleh batas politik (political frontier) dari tuntutan-tuntuan sebagian besar sektor dalam masyarakat (D1, D2, D3…dan seterusnya). Setiap tuntutan-tuntuan tersebut, dalam partikularitasnya, adalah berbeda dengan tuntutan lainnya. Meskipun demikian, semuanya memiliki kesamaan (equivalent) satu dengan lainnya dalam kesamaan sikap oposisi mereka terhadap rejim opresif. Ini yang kemudian memungkinkan satu dari semua tuntutan untuk memimpin dan mengambil tempat dan menjadi penanda (signifier) dari keseluruhan rantai – suatu tendensi empty signifier. Akhirnya D1 di atas lingkaran ekuivalen mewakili ekuivalen secara general. Namun, keseluruhan model ini sangat bergantung pada kehadiran dichotomic frontier: tanpa ini, relasi equivalential akan runtuh dan identitas dari setiap tuntutan akan tergerus dalam keterbedaan partikularitasnya sendiri.[46]

Namun pada sisi lain rejim opresif juga melakukan praktek hegemoni dan mencoba menyerap transformasi (menggunakan istilah Gramsci) beberapa dari tuntutan oposisi. Karena itu garis batas yang memisahkan rejim opresif dengan kelompok yang berseberangan sangatlah tidak stabil, karena jika rejim opresif mengakomodir sebagian dari tuntutan, maka dapat membuyarkan chain of equivalence dan mengembalikannya kembali pada masing-masing partikularitas, kondisi ini disebut logic of difference.

Antagonisme memainkan peran penting dalam teori diskursus Laclau dan Mouffe. Menurut Laclau dan Mouffe, antagonisme merupakan “a failure of difference” semenjak adanya keterbatasan-keterbatasan dalam obyektivitas sosial. Dalam argumen mereka antagonisme-antagonisme adalah “…not internal but external to the social; or rather they constitute the limits of society, the latter’s impossibility of fully constituting istelf”.[47] Antagonisme memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dan hegemoni, kerena penciptaan suatu antagonisme sosial meliputi penciptaan musuh yang akan menjadi sesuatu yang penting bagi terbentuknya political frontiers yang dikotomik.  Antagonisme sosial membuat setiap makna sosial berkontestasi, dan tidak akan pernah menjadi penuh/tetap (fixed), yang kemudian memunculkan political frontier: setiap aktor akan memahami identitas mereka melalui hubungan antagonistik, karena antagonisme mengidetifikasikan musuh mereka. Misalnya sebagai contoh, fakta bahwa petani dieksploitasi dan dipaksa bekerja oleh kaum kapitalis pemilik pertanian, dan hubungan antagonisme antara petani dan pemilik tanah, akan membuat si petani mengenali para pemilik tanah sebagai musuh mereka, dan mengkonstruksi identitas mereka yakni petani yang adalah berlawanan dengan para pemilik tanah.[48]

Misalkan aktor-aktor A, B, C dan D: jika terdapat antagonisme antara sebuah kelompok (A, B dan C) dengan D, maka kemudian A, B dan C dapat mengidentifikasi batasan politik mereka terhadap D, karena grup tersebut (A, B dan C) bukanlah D. Sebuah identitas bahwa mereka bukanlah D dapat menjadi formasi yang hegemonik. Lalu, antagonisme memainkan peran kunci dalam membentuk batasan politik di antara A, B dan C (beroposisi terhadap D). Dalam pengertian tersebut, formasi hegemonik selalu memerlukan yang dibentuk di luar dirinya yang memiliki relasi antagonsitik. Antagonsime sosial terjadi jika agen-agen hegemonik tidak mampu menjaga identitas mereka dan mengkonstruksi musuh mereka. Dalam hal ini, antagonisme menguak perbatasan dari batas-batas politik suatu formasi sosial, sebagaimana ditunjukkan pada point di mana identitas tidak dapat lagi distabilkan dalam pemaknaan utuh dari suatu system of differences, tetapi dikontestasikan oleh kekuatan yang berdiri pada batasan tatanan tersebut.

Menurut Mouffe, dalam hal identitas kolektif, akan selalu menghadapi penciptaan “kita” (we) yang hanya dapat eksis hanya jika ada demarkasi dari “mereka” (they). Mouffe menekankan bahwa relasi ini tidak perlu untuk selalu dilihat sebagai satu dari relasi kawan/lawan (friend/enemy), yakni suatu relasi yang antagonsitik. Tetapi hal tersebut harus diakui, dalam kondisi-kondisi tertentu, selalu dimungkinkan di mana relasi kita/mereka ini dapat menjadi antagonistik, yakni itu dapat berubah menjadi suatu relasi kawan/lawan.[49]

Hegemoni dan Politik Demokrasi Radikal Plural

Laclau dan Mouffe menguraikan sejumlah revolusi demokratik dalam masyarakat Barat yang berlangsung semenjak Revolusi Perancis. Dengan merujuk pada analisa Claude Lefort mengenai mode institusi sosial baru, Laclau dan Mouffe memandang Revolusi Perancis sebagai momen kunci dari revolusi demokratik, di mana Revolusi Perancis merupakan afirmasi dari kekuatan rakyat dan memperkenalkan sesuatu yang orsinil dan baru pada level imajiner sosial. Patahan yang dibuat Revolusi Perancis dengan ancien régime disimbolisasikan dengan Declaration of the Rights of Man.[50]

Revolusi demokratik lainnya adalah perjuangan kaum buruh di abad sembilanbelas yang mengkonstruksi tuntutan mereka berdasarkan perjuangan bagi kebebasan politik. Contoh yang diambil oleh Laclau dan Mouffe adalah gerakan Chartism di Inggris, yang dapat dilihat pada peran fundamental ide-ide radikalisme Inggris, yang dipengaruhi oleh Revolusi Perancis. Juga gerakan dewan-dewan pabrik di Italia dan Jerman pada akhir perang dunia pertama, dalam hal pembentukan gerakan dan menentukan tujuan-tujuan perjuangannya. Dalam feminisme, pertanyaan-pertanyaan yang lahir adalah: pertama, akses perempuan terhadap hak-hak politik, kemudian kesamaan dalam ekonomi, dan yang lebih kontemporer adalah kesamaan dalam domain seksualitas.

Sebelum perang dunia kedua, muncul rejim-rejim fasis di negara-negara Eropa, seperti Jerman dan Italia. Bangkitnya fasisme ini merupakan krisis bagi gerakan buruh. Menurut Laclau, bangkitnya fasisme dikarenakan adanya krisis dalam gerakan buruh, di mana salah satu kesuksesan fasisme adalah keberhasilannya dalam “memisahkan” “rakyat” dan kelas pekerja. Ini yang oleh Laclau disimpulkan dengan,

Tesis kami adalah bahwa jika fasisme bisa muncul, itu karena kelas buruh, baik yang berada di sektor reformis maupun sektor revolusioner, telah mengabaikan arena perjuangan demokratik-populer.[51]

Jadi bagi Laclau dan Mouffe, gerakan sosial harus mampu membangun revolusi demokratik yang bersifat populis, yang dapat mengakomodir tuntutan berbagai macam kelompok-kelompok seperti: kaum urban, kaum ekologis, anti-otoriterian, anti-institusional, feminis, anti-rasis, gerakan etnis, gerakan regional, dan juga gerakan kaum minoritas dan kaum minoritas secara seksual.

Sebagaimana sudah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, analisis terhadap gerakan sosial Laclau dan Mouffe di dasarkan pada empat posisi teoritis, di mana sebagian di antaranya telah coba diuraikan. Gagasan pokok dari agenda politik gerakan sosial kiri yang ditawarkan oleh Laclau dan Mouffe adalam perjuangan untuk membangun apa yang mereka sebut demokrasi radikal-plural, dalam konteks munculnya antagonisme-antagonisme sosial baru dalam masyarakat kapitalisme maju.

Tesis Laclau dan Mouffe adalah bahwa gerakan sosial baru merupakan ekspresi dari antagonisme yang muncul dalam memberikan respon terhadap formasi hegemoni yang diinstal secara utuh di negara-negara Barat pasca perang dunia kedua, sebuah formasi dalam krisis yang terjadi pada saat itu. Format hegemoni sudah ditempatkan semenjak awal abad ini. Juga dengan adanya gerakan-gerakan sosial sebelum perang dunia kedua, namun baru berkembang secara utuh setelah perang, sebagai reaksi terhadap hegemoni dari formasi sosial yang baru.[52]

Dalam formasi sosial baru, Laclau dan Mouffe melihat bukan hanya pada penjualan tenaga individu-individu ditempatkan pada dominasi modal sebagaimana pandangan Marxisme klasik, tetapi juga melalui partisipasi mereka dalam banyak hubungan-hubungan sosial lainnya. Banyak ruang kehidupan sosial yang saat ini mengalami penetrasi oleh hubungan-hubungan kapitalisme, sehingga sepertinya hampir mustahil untuk keluar dari hubungan-hubungan tersebut. Budaya, waktu luang, kematian, seks, dan lainnya, saat ini menjadi wilayah-wilayah ekspansi modal untuk memperoleh keuntungan. Formasi sosial baru ini yang melahirkan sejumlah antagonisme sosial baru. Untuk menghadapi formasi sosial baru ini, Laclau dan Mouffe menawarkan agenda demokrasi radikal-plural, sebagai agenda gerakan sosial untuk membangun sosialisme.

Istilah radikal dalam konsepsi demokrasi plural, bisa bermakna antara lain: Pertama, demokrasi haruslah pluralis-radikal dalam artian pluralitas dari identitas-identitas yang berbeda tidaklah transenden dan tidak didasarkan pada dasar positif(is) apapun. Demokrasi radikal-plural dapat diintepretasikan sebagaimana dinyatakan Laclau dan Mouffe sebagai “perjuangan untuk meraih otonomisasi maksimum bagi ruang-ruang yang berbasiskan logika kesamaan-kesetaraan yang umum”.[53]

Kedua, demokrasi radikal-plural, adalah di mana pluralisme dalam demokrasi, dan perjuangan untuk kebebasan dan persamaan (freedom and equality) yang dihasilkan, haruslah diperdalam dan diperluas ke seluruh wilayah kehidupan masyarakat.[54] Interpretasi ini melihat demokrasi radikal-plural memerlukan pluralisasi demokrasi dan pemindahan revolusi demokratik pada wilayah sosial.

Konsepsi demokrasi radikal dalam Laclau dan Mouffe secara eksplisit mengandung dimensi sosialis, karena memang buku HSS secara umum mencoba memberikan argumentasi baru di dalam pemikiran dan gerakan sosialisme dalam menghadapi problem masyarakat saat ini, yakni problem subordinasi dalam hubungan-hubungan produksi kapitalisme yang sebagaimana dinyatakan Laclau dan Mouffe,

[…] setiap proyek demokrasi radikal memiliki dimensi sosialis, seperti keharusan untuk mengakhiri hubungan-hubungan produksi kapitalis, yang merupakan akar dari berbagai hubungan subordinasi; tetapi sosialisme adalah satu dari sejumlah komponen dari demokrasi radikal, bukan sebaliknya.[55]

Jadi perjuangan demokrasi radikal plural akan melibatkan di dalamnya sosialisasi produksi, tetapi “bukan berarti hanya buruh” yang mengatur, sebagaimana yang dipancangkan Marxisme klasik, namun partisipasi sepenuhnya dari semua subyek dalam pembuatan keputusan-keputusan mengenai apa yang akan diproduksi, bagaimana diproduksi, dan format bagaimana produk-produk akan didistribusikan.[56]

Fungsi utama demokrasi radikal adalah memperdalam revolusi demokratik dan menciptakan keterkaitan terhadap berbagai perjuangan demokratik yang beragam. Tugas seperti itu mensyarakatkan penciptaan posisi-posisi subyek baru yang dapat menerima berbagai artikulasi yang sudah muncul secara umum, seperti anti-rasisme, anti-seksisme dan anti-kapitalisme.[57]

Kembali kepada buku HSS, Laclau dan Mouffe menyatakan bahwa gagasan pokok dalam buku ini adalah dibutuhkannya penciptaan chain of equivalence di antara berbagai gerakan perjuangan demokratik untuk melawan berbagai bentuk subordinasi. Mereka mengajukan gagasan bahwa perjuangan melawan seksisme, rasisme, diskriminasi seksual, dan mempertahankan lingkungan harus diartikulasikan bersama dengan gerakan buruh dalam sebuah proyek hegemoni baru gerakan sayap-kiri. Dalam bahasa yang sekarang banyak digunakan, Laclau dan Mouffe mendesak gerakan Kiri untuk ikut memperjuangkan isu-isu “redistribution” (redistribusi) dan “recognition” (pengakuan), pada isu-isu tersebut mereka mengemukakan maksud dari “demokrasi radikal dan plural”.

Bagi Laclau dan Mouffe, dalam politik hari ini isu-isu tersebut semakin relevan, bahkan paling relevan dari masa-masa sebelumnya. Ketidakpuasan terhadap proses demokrasi saat ini sudah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan, dan sisnisme terhadap politik kelas semakin menyebar luas yang mana hal itu merendahkan dasar kepercayaan warganegara pada sistem parlementer. Menurut Laclau dan Mouffe apa yang terjadi saat ini menujukkan bahwa “tidak ada dasar untuk merayakan kegembiraan terhadap situasi politik saat ini dalam demokrasi-liberal”. Bahkan di beberapa negara, situasi ini secara cerdik justru dimanfaatkan dan diekploitasi oleh para demagog populis sayap-kanan, dan keberhasilan orang-orang seperti Le Pen (Perancis), Haider (Austria) dan Berlusconi (Italia) merupakan bukti bahwa retorika bisa menarik banyak pengikut dengan jumlah yang cukup signifikan.[58]

Laclau dan Mouffe menekankan bahwa selama kaum kiri mengabaikan perjuangan hegemonik, dan memaksa untuk langsung menguasai titik pusat, maka harapan untuk bisa mengubah situasi seperti itu akan sangat tipis. Padahal banyak yang bisa disaksikan lewat bagaimana munculnya perlawanan secara beruntun terhadap upaya perusahaan-perusahaan transnasional memaksakan kekuasaannya atas seluruh planet ini. Namun, tanpa visi mengenai bagaimana bisa mengorganisasir hubungan-hubungan sosial dengan cara yang lain, yang bisa mengembalikan kepolitikan sebagai pusat dan mengatasi tirani dan kekuatan pasar, gerakan-gerakan tersebut hanya akan menjadi gerakan yang sifatnya bertahan. Jika ada gerakan yang membangun chain of eqivalenicies di antara semua gerakan-gerakan demokratik, maka akan ada kebutuhan menciptakan batas (frontier) dan mendefinisikan lawan. Namun, menurut Laclau dan Mouffe hal ini masih belum memadai, karena harus ada pengetahuan dan pemahaman tentang untuk apa perjuangan dilakukan, dan masyarakat seperti apa yang ingin dibangun. Bagi Laclau dan Mouffe, inilah yang penting dalam gerakan kiri, yakni kapasitas, kualitas dan kemampuan untuk menguasai keadaan situatif dari hubungan-hubungan kuasa, dan dinamika-dinamika dalam kepolitikan. Jadi bagi Laclau dan Mouffe yang perlu dipancangkan adalah membangun hegemoni baru, sebagaimana motto mereka: “Back to the hegemonic struggle”.

Kepustakaan Rujukan

Althusser, Louis, Lenin and Philosophy and Other Essays (New York: Monthly Review Press, 2001).

Barrett, Michèlle, Politics of Truth: From Marx to Foucault (California: Stanford Univeristy Press, 1991).

Critchley, Simon and Oliver Marchart, “Introduction”, dalam Simon Critchley and Oliver Marchart (Eds), Laclau: A Critical Reader (London: Routledge, 2004).

Gramsci, Antonio, Selections From Prison Notebooks (London: Lawrence and Wishart, 1986).

Howarth, David, Discourse (Buckingham: Open University Press, 2000).

Laclau, Ernesto, On Populist Reason (London: Verso, 2005).

Laclau, Ernesto, Populism: What’s in A Name dalam Fransisco Panizza (Ed), Populism and the Mirror of Democracy (London: Verso, 2005).

Laclau, Ernesto, Philosophical Roots of Discourse Theory. Lecturer Paper at Ideology and Discourse Analysis Programme, Department of Government, University of Essex, 2001.

Laclau, Ernesto, “Democracy and the Question of Power” dalam Constellations, Vol. 8, No.1 (2001).

Laclau, Ernesto, “Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of Political Logic”, dalam Judith Butler, Ernesto Laclau and Slavoj Žižek, Contingency, Hegemony, Universality (London: Verso, 2000).

Laclau, Ernesto, “Constructing Universality”, dalam Judith Butler, Ernesto Laclau and Slavoj Žižek, Contingency, Hegemony, Universality (London: Verso, 2000).

Laclau, Ernesto, “The Death and Resurrection of the Theory of Ideology” dalam Journal of Language Notes, No. 113 (3), (1997).

Laclau Ernesto, “Deconstruction, Pragmatism, Hegemony” dalam Chantal Mouffe (Ed), Deconstruction and Pragmatism (London: Routledge, 1996).

Laclau, Ernesto, Emancipation(s) (London: Verso, 1996).

Laclau, Ernesto, New Reflections on the Revolution of Our Time (London: Verso, 1990).

Laclau, Ernesto, “Preface” dalam Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology (London: Verso, 1989).

Laclau, Ernesto, Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism (London: Verso, 1987).

Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics (London: Verso, 2001).

Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, “Post-Marxist Without Apologies” dalam New Left Review No.166, November-December (1987).

Mouffe, Chantal, On The Political (London: Routledge, 2005).

Mouffe, Chantal, “The ‘End of Politics’ and the Challenge of Right-Wing Populism”, dalam Fransisco Panizza (Ed), Populism and the Mirror of Democracy (London: Verso, 2005).

Mouffe, Chantal, Politics and Passions: The Stakes of Democracy (London: Centre for the Study of Democracy, University of Westminster, 2002).

Mouffe, Chantal, The Democratic Paradox (London, Verso, 2000).

Mouffe, Chantal, “Hegemony and New Political Subjects: Toward A New Concept of Democracy”, dalam Kate Nash (Ed), Readings in Contemporary Political Sociology (Oxford: Blackwell, 2000).

Mouffe, Chantal, “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?” dalam Social Research, Vol. 66, No.3 (Fall 1999)

Mouffe, Chantal, “Deconstruction, Pragmatism and the Politics of Democracy”, dalam Chantal Mouffe (Ed), Deconstruction and Pragmatism (London: Routledge, 1996).

Mouffe, Chantal, The Return of the Political (London: Verso, 1993).

Mouffe, Chantal, “Hegemony and Ideology in Gramsci”, dalam Chantal Mouffe (Ed.), Gramsci and Marxist Theory (London: Routledge, 1979).

Žižek, Slavoj, “Beyond Discourse Analysis”, dalam Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time (London: Verso, 1990).


[1] Erensto Laclau, Philosophical Roots of Discourse Theory. Lecture paper at Ideology and Discourse Analysis Programme, Department of Government, University of Essex, 2001, hal. 1-3.

[2] Menurut Laclau, pertentangan antara deskriptivisme dan anti-deskriptivisme adalah pada pertanyaan bagaimana nama-nama merujuk pada obyek-obyek. Bagi anti-deskirptivisme, nama merujuk pada obyek dalam artian “primal baptism” (pentahbisan pertama) di mana nama akan terus-menerus merujuk pada obyek meskipun jika seluruh fitur deskriptif dari obyek yang dibaptis pada waktu tersebut sudah hilang. Lihat Ernesto Laclau dalam “Preface” untuk buku Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology (London: Verso, 1989), hal. xiii.

[3] Simon Critchley and Oliver Marchart, “Introduction” dalam Simon Critchley and Oliver Marchart (Eds), Laclau: A Critical Reader (London: Routledge, 2004), hal. 3-5.

[4] Slavoj Žižek, “Beyond Discourse-Analysis”, dalam Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time (London: Verso, 1990), hal. 259.

[5] Ibid.

[6] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics (London: Verso, 2001), hal. 3.

[7] Ibid., hal. 122-125.

[8] Ibid., hal. 125. Konsep suture diambil dari psikoanalisa Lacanian. Laclau dan Mouffe menggunakan konsep tersebut pada saat merujuk suatu proses di mana kekurangan (lack) dalam struktur telah diisi (filled).

[9] Ibid., hal. 119. Sebuah contoh yang bisa dirujuk misalnya: posisi seorang pegawai yg di rumahnya punya pembantu. Di kantor dia working class, tapi di rumah identitas dia berubah jadi majikan, Marxisme klasik sangat pukul-rata dan tidak terlalu melihat perbedaan ini sebagai sesuatu yang penting dalam artikulasi dan identitas politik.

[10] Ibid., hal. 30.

[11] Ibid., hal. 37, 40.

[12] Ibid, hal. 51.

[13] Chantal Mouffe, “Hegemony and Ideology in Gramsci”, dalam Chantal Moufe (Ed), Gramsci and Marxist Theory (London: Routledge, 1979), hal. 185.

[14] Antonio Gramsci, Selections From Prison Notebooks (London: Lawrence and Wishart, 1986), hal. 104-105.

[15] Michèlle Barrett, The Politics of Truth: From Marx to Foucault (California: Stanford University Press, 1991), hal. 54.

[16] Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses: Notes Towards an Investigation”, dalam Lenin and Philosophy and Other Essays (New York: Monthly Review Press, 2001), hal. 98-99.

[17] Antonio Gramsci, Prison Notebooks, hal. 58-59.

[18] Chantal Mouffe, “Hegemony and Ideology in Gramsci”, hal. 182.

[19] Antonio Gramsci, Prison Notebooks, hal. 132-133.

[20] Ibid., hal. 181-182.

[21] Ernesto Laclau, “Democracy and the Question of Power”, dalam Constellations, Vol.8, No.1, 2001, hal. 5. Penekanan ini juga banyak dikemukakan Laclau dalam berbagai tulisannya, lihat: Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hal. x, xix, 87, 88; Laclau, “Identity and Hegemony”, hal.44.

[22] Istilah contingent atau contingency agak sulit dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Secara umum dipahami sebagai keadaan yang bergantung pada sesuatu. Dalam teori Laclau dan Mouffe, contingency bersifat sebagai kondisi-kondisi bagi kemungkinan (possibility) sekaligus juga sebagai kondisi-kondisi bagi pembatasan (finitude). Identitas sosial bersifat contingent, karena dibentuk oleh keadaan di luar dirinya. Atau dalam penjelasan Laclau: “contingency bukan berarti sekedar seperangkat hubungan-hubungan eksternal dan bersifat acak di antara identitas-identitas, melainkan ketidakmungkinan dari penetepan dengan presisi apapun baik hubungan-hubungan maupun identitas-identitas”. Lihat Ernesto Laclau, New Reflections, hal. 20.

[23] Sebagaimana sudah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, menurut Laclau, teori diskursus sebagaimana dipahami dalam analisa politik dari pendekatan yang berkaitan dengan gagasan hegemoni, berakar pada tiga perkembangan pemikiran filsafat abad 20. Yakni filsafat analitis (pemikiran Wittgenstein yang belakangan), fenomenologi (analitis eksistensial Heidegger), dan strukturalisme dalam kritik post-structuralism atas tanda (Barthes, Derrida, Lacan). Tiga aliran ini sangat penting dalam membentuk dasar filosofis dari teori hegemoni, tetapi yang paling akhir, yakni post-structuralist, yang kemudian menjadi paling penting dan berpengaruh. Lihat Ernesto Laclau, Philosophical Roots of Discourse Theory, hal. 1.

[24] Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hal. 105.

[25] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, “Post-Marxist Without Apologies” dalam New Left Review No.166, November-December 1987, hal. 82.

[26] Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hal. 113.

[27] Ernesto Laclau, New Reflections, hal. 31-36.

[28] Ibid., hal. 39.

[29] Ibid.

[30] David Howarth menambahkan dengan menguraikan bahwa, “[…] this occurs in situations when social structures are in crisis or are dislocated by events beyond their control”. Lihat David Howarth, Discourse (Buckingham: Open University Press, 2000), hal. 109.

[31] Ibid.

[32] Laclau juga berargumen bahwa “Economic… [and political] practice itself should thus be considered as discourse”. Lihat Ernesto Laclau, “Populist Rupture and Discourse” dalam Screen Education, No. 34 (1980), hal. 86.

[33] Sebuah contoh dari dislokasi yang dihasilkan dari beroperasinya institusi dalam suatu rentang waktu adalah krisis model politik dan ekonomi pembangunan yang sentralistik di Indonesia selama Orde Baru, dan berujung pada krisis sepanjang 1997-1999, yang dibawa serta oleh konflik-konflik yang sedimentik.

[34] Dalam terminologi Lacanian, keberadaannya (exist) disebabkan oleh “lack of being” dalam setiap tatanan simbolik (symbolic order). Ketidakmungkinan tersebut muncul keluar dari inabilitas setiap perbedaan linguistik yang bersifat internal untuk mewakili sistematika dari keseluruhan sistem. Paradoksnya, hanya signifier yang menegasikan sistem pembedaan (system of difference) yang memungkinkan sistem tersebut merepresentasikan dirinya. Signifier tersebut – empty signifier – yang membentuk, baik kemungkinan dan ketidakmungkinan, pada setiap rantai penandaan (signifying chain).

[35] Ernesto Laclau, Emancipation(s) (London: Verso, 1996), hal. 43.

[36] Misalnya, Laclau menyatakan bahwa ide “order” dalam filsafat Hobbes memiliki fungsi sebagai sebuah empty signifier, karena Hobbes tidak tertarik untuk mengajukan suatu tipe spesifik order tertentu untuk mengatasi the insecurities of the state of nature, tetapi adanya kebutuhan atas sesuatu sebagaimana order. Dalam artian ini, penanda “order” memperoleh fungsi universalnya, dan beragam proyek politik mencoba untuk menginkarnasi atau mewujudkan ini dalam segala upaya mereka untuk menjadi hegemonik. Lihat Ernesto Laclau, Emancipation(s), hal. 45-46.

[37] Ernesto Laclau, “The Death and Resurrection of the Theory of Ideology” dalam Journal of Modern Language Notes, No. 112 (3) (1997), hal. 305.

[38] Ibid.

[39] Ernesto Laclau, “Populism: What’s In A Name?” dalam Fransisco Panizza (Ed), Populism and the Mirror of Democracy (London: Verso, 2005), hal. 40.

[40] Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hal. 134-137.

[41] Chantal Mouffe, “Hegemony and New Political Subjects: Toward A New Concept of Democracy” dalam Kate Nash (Ed), Readings in Contemporary Political Sociology (Oxford: Blackwell, 2000), hal. 295. Mouffe mencontohkan gerakan-gerakan yang mengedepankan issu-issu seperti: ekologi, anti nuklir dan gerakan anti-birokrasi. Laclau dan Mouffe bahkan menilai istilah ini sebagai “the unsatisfactory term ‘new social movement’”, lihat Laclau dan Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hal. 159.

[42] Chantal Mouffe, “Hegemony and New Political Subject”, hal. 296-297.

[43] Ernesto Laclau, “Constructing Universality”, dalam Judith Butler, Ernesto Laclau and Slavoj Žižek, Contingency, Hegemony, Universality (London: Verso, 2000), hal. 301-302.

[44] Ibid., hal. 302-303.

[45] Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005), hal.130.

[46] Ibid., hal. 131.

[47] Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hal. 125

[48] David Howarth, Discourse, hal. 105.

[49] Menurut Mouffe, relasi dari “kita/mereka” menjadi “kawan/lawan” dapat terjadi pada saat “mereka” (they) menjadi ancaman bagi eksistensi dari “kita” (we). Dalam diskursus moral, relasi “kita”/”mereka” dalam kategori moral sekarang ini dikonstruksi menjadi “baik” (good) dan “jahat” (evil). Lihat Chantal Mouffe, On The Political (London: Routledge, 2005), hal. 15, 75.

[50] Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hal. 155.

[51] Ernesto Laclau, Politics and Idelogy in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism (London: Verso, 1987), hal. 124.

[52] Chantal Mouffe, “Hegemony and the New Political Subject”, hal. 299.

[53]  Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hal. 167.

[54] Chantal Mouffe, The Return of the Political, hal. 18-19.

[55] Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hal. 178.

[56] Ibid.

[57] Chantal Mouffe, The Return of the Political, hal. 18.

[58] Lihat Chantal Mouffe, “The ‘End of Politics’ and the Challenge of Right-Wing Populism”, dalam Fransisco Panizza (Ed), Populism and the Mirror of Democracy (London: Verso, 2005).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s