Krisis Keuangan Global dan Fungsi Negara Sosial

socialjustice

Dalam sebuah artikelnya di New Left Review (No.53/2008), Robert Wade melihat bahwa negara-negara non-komunis telah mengalami dua perubahan yang cukup substansial dalam hal aturan-aturan dan norma-norma ekonomi internasional, yang biasa disebut “perubahan rezim”. Kedua rezim ini terpisah dalam rentang waktu 30 tahun.

Rezim pertama memiliki karakter Keynesian dan dijalankan oleh kesepakatan internasional Bretton Woods sepanjang tahun 1945-1975. Rezim berikutnya dimulai setelah runtuhnya Bretton Woods dan digdaya sampai dengan munculnya krisis hutang dan keuangan di tahun 2007-2008. Rezim ini — yang dikenal dengan rezim neoliberalisme atau Washington Consensus — berpusat pada pemikiran bahwa seluruh pemerintahan harus melakukan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi. Rezim neoliberalisme kini dihadapkan pada krisis yang bisa meruntuhkannya, yang tentunya akan mendorong pemikiran untuk membentuk rezim baru.

Selama berjalannya rezim neoliberalisme, banyak kritik yang muncul dan menemukan pijakannya pada terjadinya krisis keuangan baru-baru ini. Program ekonomi dan politik yang saat ini berlaku, diyakini menjadi penyebab utama krisis keuangan dunia (terutama di Amerika Serikat, Jepang dan Eropa). Keyakinan ini banyak lahir dari kalangan pemikir Marxian maupun yang dipengaruhinya seperti kalangan sosial-demokrat. Kritik dari kalangan yang biasa diasosiasikan “Kiri” tersebut saat ini menjadi terlihat relevan, dan penting untuk diperhatikan.

Kritik Terhadap Kapitalisme: Pandangan Marxian

Kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme-liberal utamanya lahir dari kalangan pemikir dan teoritisi Marxian. Karl Marx sendiri dalam karyanya Theory of Surplus Value, melihat bahwa fondasi kapitalisme adalah pada adanya penetapan nilai (harga) atas suatu komoditas. Mereduksi nilai suatu barang menjadi harga, yang kemudian ditentukan oleh tawar-menawar dalam sistem pasar, akan membawa krisis yang akut. Karena barang bisa mengalami kelebihan produksi akibat menurunnya daya beli, maka kapitalisme akan terus-menerus mengupayakan daya beli masyarakat agar produksi (barang/jasa) bisa terus dikonsumsi.

Namun, dalam postulat Marx ada titik di mana produksi akan menemukan titik jenuhnya karena ketidakmampuan daya beli. Macetnya kredit-kredit sektor properti yang didanai oleh Merrill Lynch dan Lehman Brothers sedikit banyak menujukkan titik tersebut. Daya beli masyarakat yang menurun sehingga kemacetan pembayaran menghasilkan kebangkrutan berantai lembaga-lembaga keuangan yang ikut membiayai sektor properti.

Kritik Marx ini ditujukan pada postulat “hukum pasar” yang diusung Jean-Baptiste Say, James Mill dan kemudian David Ricardo. Menurut Marx, Ricardo menolak adanya kelebihan produksi yang masif, karena adanya hukum pasar mengenai pembelian (purchase) dan penjualan (sale), serta hukum permintaan (demand) dan penawaran (supply). Di sinilah, menurut Marx kesalahan konsepsi Ricardo mengenai hubungan antara produksi dan konsumsi dalam sistem kapitalisme, karena mengabaikan kelebihan produksi. Bagi Marx, kapitalisme yang dibangun di atas hukum besi pasar akan mengalami krisis, karena adanya kontradiksi antara nilai guna dan nilai tukar, dan antara uang dengan komoditas. Menurut Marx, secara umum kemungkinan krisis merupakan hasil dari proses metamorfosa kapital atau modal itu sendiri yang diakibatkan oleh dua hal: pertama, fungsi uang sebagai alat sirkulasi, di mana terjadi pemisahan antara jual dan beli; kedua, fungsi uang sebagai alat pembayaran, yang memiliki dua aspek yang berbeda, yakni sebagai “alat ukur atas nilai” dan “realisasi dari nilai”.

Bagi Marx, jika interval di antara dua aspek tersebut berubah, yakni di mana suatu komoditas pada saat penjualan harganya tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya pada saat uang menjadi alat untuk mengukur nilai tersebut, maka keharusan itu tidak dapat bertemu dengan proses selanjutnya, yakni penjualan komoditas tersebut. Akibatnya, keseluruhan transaksi tidak dapat dibuat. Jika kemudian dalam suatu periode waktu yang terbatas komoditas tersebut tidak bisa dijual, meskipun nilainya tidak mengalami perubahan, uang tidak dapat berfungsi menjadi alat pembayaran karena harus berfungsi sebagaimana mestinya pada suatu periode waktu yang sudah ditetapkan. Namun, jumlah nilai uang tertentu tersebut berlaku untuk seluruh transaksi dan obligasi yang sifatnya timbal-balik, sehingga ketidakmampuan membayar akan terjadi bukan hanya pada satu, melainkan banyak titik. Dan menurut Marx, dari sinilah muncul krisis.

Kritik Marx terhadap uang dan komoditas, serta nilai guna dan nilai tukar mungkin sederhana dan tidak serumit sebagaimana persoalan sekarang terjadi, seperti kredit macet yang terjadi karena konsumen tidak mampu membayar apa yang sudah dikonsumsinya. Sementara produsen harus terus memproduksi komoditi dan menjejalkannya kepada konsumen, sekalipun konsumen harus berhutang, atau dalam istilah Marx menciptakan commodity fetishism. Pada saat secara bersamaan konsumen tidak bisa membayar, maka tidak ada uang liquid pada investment bank untuk menutupi pembiayaan lainnya, sehingga transaksi tidak dapat dilanjutkan dan muncul lah krisis menghebat.

Filsafat Marx berujung pada aksioma bahwa sistem kapitalisme berwatak eksploitatif dan tidak akan membawa kesejahteraan kepada semua orang, melainkan hanya pada pemilik modal. Dalam sistem ini, karena sifatnya yang tamak, akan terjadi ketidakseimbangan hukum permintaan dan penawaran serta pembelian dan penjualan, dan akan membawa masyarakat pada krisis ekonomi yang masif. Karena itu, Marx menarik keimpulan bahwa sistem ini perlu ditumbangkan dan diganti dengan sistem sosialisme yang egaliter. Filsafat Marx inilah yang kemudian dijadikan teorema oleh para teoritisi dan pemikir Marxian, baik yang masih berpegang teguh pada pemikiran klasik Marx, maupun yang melakukan sejumlah revisi dan intepretasi baru atas pemikiran Marx.

Salah satu teoritisi Marxian paling terkemuka, Vladimir Lenin, dalam karyanya Imperialism As the Highest State of Capitalism mengemukakan bahwa kapital keuangan (finance capital) yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang menjalankan: monopoli virtual, peningkatan profit yang sangat besar dari berbagai perusahaan yang bergerak, penyediaan barang-barang, hutang negara, dan lainnya, akan memperkuat dominasi oligarki keuangan serta memaksa seluruh masyarakat untuk menerima, demi keuntungan mereka yang melakukan monopoli. Lenin mencontohkan akuisisi yang dilakukan Sugar Trust di Amerika Serikat (AS) terhadap 15 perusahaan kecil yang total nilainya US$6,500,000, kemudian modal dari Sugar Trust diumumkan US$50 juta. Menurut Lenin overcapitalization ini merupakan langkah antisipasi untuk memonopoli keuangan. Sugar Trust mulai menata monopoli harga, di mana pada tahun 1909 modal mereka mencapai US$90 juta, dan dalam 20 tahun diperkirakan akan mengalami peningkatan lebih lebih dari sepuluh kali lipat.

Menurut Lenin, pada masa itu ada empat negara pilar kapital keuangan dunia yakni: Inggris, Perancis, AS dan Jerman, yang menguasai 479 juta francs, dan mendekati 80 persen kapital keuangan dunia. Sementara, sisa negara-negara lainnya hanya menjadi penghutang bagi keempat negara bankir tersebut. Inilah jenis bahaya lain dari kapitalisme yang akan mengancam ekonomi dan keuangan dunia: sebuah bentuk imperium baru bernama imperialisme.

Sosial Demokrat: Optimalisasi Fungsi Negara Sosial

Kritik terhadap proyek globalisasi kapitalisme juga muncul dari kalangan teoritisi sosial-demokrat, baik teoritisi sosial-demokrat klasik yang masih kuat dipengaruhi filsafat Marxisme namun sedikit-banyak mendapat pengaruh Keynes, maupun sosial-demokrat modern yang pengaruh Marxismenya tipis-tipis saja, dan lebih banyak dipengaruhi filsafat liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu.

Perbedaan umum yang bisa dilihat pada keduanya adalah: sosial-demokrat klasik melihat bahwa kekuasaan negara, sejauh memungkinkan, harus mampu menanggulangi, atau bahkan menggantikan pasar dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Pemikiran ini di antaranya bisa dirujuk pada pemikiran Alex Callinicos, Samir Amin, Gerald A. Cohen, dll. Para teoritisi sosial-demokrat klasik banyak mengembangkan gagasan-gagasan mengenai keadilan (justice) dan kesamaan (equality).

Teoritisi Marxian seperti Alex Callinicos, melihat gejala krisis muncul semenjak dicanangkannya proyek “Washington Consensus” oleh Menteri Keuangan AS dan IMF, seperti: privatisasi, deregulasi, stabilitas fiskal dan moneter, dan kemudian didorong paksa sebagai agenda internasional oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher pada era 1980an (Callinicos 2001: 7). Menurut Callinicos, meminimalisir kontrol dan regulasi negara atas pasar akan mendorong terjadinya krisis ekonomi, terutama sektor pasar keuangan yang telah mengakibatkan terjadinya krisis di pertengahan tahun 90an. Bagi Callinicos, musuh pokok yang harus dihadapi adalah kapitalisme global yang berupaya menciptakan integrasi ekonomi dunia yang didasarkan pada dominasi industri kapitalis skala besar serta lembaga-lembaga keuangan.

Sementara itu, teoritisi sosial-demokrat modern banyak dirujukkan pada Anthony Giddens. Berbeda dengan yang klasik, Giddens dalam bukunya Third Way and Its Critics (2000) menolak intervensi berlebihan negara terhadap pasar dan juga ide supaya negara menggantikan pasar. Giddens menawarkan proyek politik Jalan Ketiga, yang mendorong transformasi pemerintah dan negara, agar dapat bekerja cepat dan efektif, sebagaimana di sektor-sektor bisnis. Bagi Giddens hal ini bisa dicapai lewat reformasi struktural, bukan dengan mengubah institusi-institusi negara menjadi pasar atau quasi-pasar (Giddens 2000: 58).

Giddens menolak intervensi negara terhadap sektor ekonomi sebagaimana pandangan sosial-demokrat klasik, yang selalu mengusulkan regulasi bagi sektor ini. Namun Giddens tidak menolak bahwa dalam beberapa hal maupun konteks tertentu intervensi negara sangat diperlukan. Misalnya seperti dalam krisis keuangan saat ini, di mana negara campur-tangan dengan melakukan bailout. Namun deregulasi bagi Giddens juga menjadi penting di wilayah-wilayah di mana berbagai aturan yang membatasi akan menghambat inovasi, penciptaan lapangan kerja atau tujuan-tujuan ekonomis lainnya (Giddens 2000: 84)

Menurut Giddens, dalam empat dekade terakhir ini negara telah kehilangan kapasitasnya, baik dikarenakan globalisasi, maupun krisis di dalam dirinya sendiri. Karena itu, dengan melakukan restrukturisasi diharapkan negara dan pemerintah dapat memperbaiki dan mengembalikan kapasitas tersebut. Negara harus memiliki dan memainkan peran fundamental dalam kehidupan ekonomi maupun wilayah lainnya, yang tidak bisa digantikan baik oleh pasar maupun masyarakat sipil, melainkan memerlukan campur-tangan masing-masing elemen. Pemerintah harus menciptakan stabilitas ekonomi-makro, mempromosikan investasi di sektor pendidikan dan infrasturktur, melakukan kontrol atas ketidaksetaraan (inequality) dan menjamin adanya kesempatan bagi realisasi-diri setiap individu. Menurutnya, diperlukan sebuah model kesejahteraan yang kuat, bukan jaring pengaman sosial yang minimum (Giddens 2000, 164).

Pandangan Giddens ini ditolak oleh teoritisi Marxian atau sosial-demokrat klasik. Callinicos memandang bahwa kritik ekonomi-politik Marx perlu untuk dilanjutkan sembari tetap dipertanyakan secara kritis, karena relevansi kritik Marx bisa dilihat pada munculnya berbagai krisis ekonomi dunia, terutama semenjak fundamentalisme pasar dipaksakan diberlakukan secara mondial (Callinicos 2006: 246). Pada bagian lain, G. A. Cohen melihat bahwa dalam bisnis, seseorang memperlakukan orang lain berdasarkan tata-aturan atau norma yang berlaku dalam pasar, yakni norma yang menyebutkan bahwa seseorang bisa diberhentikan jika tidak bisa memproduksi pada suatu ukuran yang memuaskan keinginan pasar. Artinya, norma ini memang berhasil dalam hal mempromosikan “efisiensi”, namun pada saat yang sama norma itu merampas kemanusiaan (Cohen 2001: 181). Artinya, perilaku seperti ini tidak boleh diterapkan oleh negara sebagaimana diusulkan Giddens, karena negara harus memperlakukan semua warganya secara sama.

Di luar perbedaan pandangan mengenai bagaimana melihat pasar, teoritisi sosial-demokrat mengamini perlunya peran negara untuk mengatur ekonomi, hanya derajat peran negara saja yang menjadi perdebatan. Pandangan ini jelas berbeda dengan kalangan neoliberal yang menolak sama sekali campur-tangan negara terhadap pasar, dan membebaskan pasar bergerak berdasarkan logika dan mekanismenya sendiri.

Persoalannya adalah, jika krisis hebat menghantam, kebangkrutan merajalela, PHK massal terjadi, harga naik, lapangan kerja tidak ada, maka masyarakat akan menoleh ke mana untuk meminta pertolongan? Kepada pemerintah atau pasar? Di sinilah fungsi negara-sosial dibutuhkan kehadirannya. bukan semata-mata sebagai penolong di saat krisis, melainkan melindungi masyarakat — sebagaimana dimandatkan konstitusi — agar krisis seperti itu tidak terjadi lagi di masa depan. Dengan kewenangannya, negara menjaga agar pasar tidak semena-mena dan mengakibatkan kerugian sosial yang luas.

Penutup

Krisis keuangan global saat ini setidaknya memberikan afirmasi bahwa kediktatoran pasar, bagaimanapun juga, berpotensi besar menjerumuskan tatanan sosial pada kebangkrutan dan krisis hebat. Kontrol negara terhadap pasar lewat regulasi penting untuk dipikir ulang, setelah kebijakan Reagan-Thatcher memberangusnya lewat Washington Consensus dan proyek neoliberalisme.

Kritik dari para teoritisi Marxian, sosial-demokrat klasik maupun sosial-demokrat modern perlu kita perhatikan dan menjadi penting untuk dirujuk dalam melihat soal-soal krisis hari ini. Tanpa adanya kekuatan yang mampu mengatur pasar di luar pasar itu sendiri, dan membuatnya diatur oleh hukumnya sendiri yakni permintaan dan penawaran,  akan membawa dunia ini kepada — meminjam istilah Giorgio Agamben — global state of exception yang akan membayangi kehidupan kita. (DGX)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s