Politik Imagologi

Rene Magritte - Le Double Secret (1927)

Rene Magritte – Le Double Secret (1927)

Semua yang ingin maju menjadi calon presiden dalam pemilu 2009 sudah mengambil ancang-ancang. Iklan-iklan di televisi, radio, surat kabar, dan lainnya mulai mengumandangkan janji-janji, harapan-harapan, dan juga omong kosong para bakal calon. Janji-janji tentang perubahan, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, dan kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia, seakan menjadi “surga telinga” bagi para pendengar, penonton atau pembaca. Sebenarnya janji-janji itu agak menggelikan. Kenapa? Karena sampai 63 tahun Indonesia merdeka, belum ada satu pemimpin pun yang berhasil membawa negara ini mencapai keadaan sebagaimana yang dijanjikan oleh para bakal calon presiden. Lalu, bagaimana mereka bisa mengumbar janji seakan-akan mereka pasti mampu mewujudkannya? Adakah ini hanya seruan para demagog di tengah hamparan luas para calon pemilih?

Politik Imagologi: Yang Penting Tampilan, Bukan Ide!

Imagologi merupakan representasi visual dan naratif, jadi yang dikedepankan adalah citra, mediumnya adalah media massa. Iklan-iklan komersial dan propaganda ideologis, menurut Milan Kundera, merupakan bagian dari satu aturan yang sama, yakni: imagologi. Kata ini mencakup  “agensi periklanan juga manajer kampanye politik” (Jon Simons, 2000: 82). Bagi Kundera, agen-agen tersebut:

have created their own language, their formulas, their aesthetics… their idea of the right life-style, which they cultivate, disseminate, and force upon their unfortunate peoples… Imagologues create systems of ideals and anti-ideals, systems of short duration… but that influence our behavior, our political opinions and aesthetic tastes, the color of carpets and the selection of books, just as in the past we have been ruled by the systems of ideologues (Jon Simons: 82).

Imagologi-imagologi menciptakan citra atau imaji (image) bisa dalam suatu rentang waktu yang pendek dan singkat, misalkan dalam pemilihan umum atau pilkada yang baru-baru berlangsung. Dalam suatu wawancara dengan sebuah media massa, Dede Yusuf, yang waktu itu baru memenangkan kursi wakil gubernur Jawa Barat, menyebutkan bahwa modal utamanya adalah senyum, dan itu yang ia tampilkan pada setiap poster, spanduk dan pada setiap kesempatan kampanye atau bertemu masyarakat. Dalam waktu yang singkat, Dede Yusuf yang dulu dikenal sebagai  seorang aktor laga, muncul menjadi politisi dan anggota DPR dan kini wakil gubernur, tanpa banyak yang tahu argumentasi, ide-ide, gagasan-gagasan dan pandangan politiknya. Orang hanya tahu citranya sebagai aktor laga yang selalu mendapatkan peran protagonis, dan senyumnya yang menarik. Pencitraan sesuatu yang khayal telah membentuk suatu sistem ideal dalam pola pikir masyarakat, bahwa aktor yang selalu baik dalam film-film dan sinetronnya, pasti akan baik dalam dunia nyata, terlebih dalam dunia politik. Sistem inilah yang menurut Kundera sangat mempengaruhi opini politik masyarakat.

Imagologi membuat masyarakat tidak lagi bisa membedakan mana yang “nyata” mana yang “tidak nyata”. Semua dilihat sama sebagai suatu “kenyataan”. Partai-partai yang beroposisi kepada pemerintah akan selalu dilihat baik, dan mewakili suatu kepentingan umum, dengan melupakan suatu “kenyataan” bahwa partai-partai tersebut pernah menjadi partai yang berkuasa dengan hasil yang sama buruknya atau bahkan lebih buruk dari pemerintahan yang sekarang. Dalam waktu yang relatif singkat, partai-partai lama tiba-tiba memiliki citra sebagai “pembaharu”, “mewakili kepentingan masyarakat”, “reformis”, dan lain-lain. Padahal itu semua “tidak nyata”, melainkan citra khayal yang dibangun dan dibentuk oleh media dan oleh para imagolog.

Contoh lain adalah maraknya “tokoh-tokoh” yang di corong radio dan televisi menggembar-gemborkan diri, bahkan dengan sumpah, bahwa ia bisa “memperbaiki Indonesia”, “mengubah Indonesia”, atau “memajukan Indonesia” . Banyak orang kemudian percaya bahwa “tokoh-tokoh” tersebut bisa membawa Indonesia keluar dari krisis, dengan melupakan kenyataan bahwa mereka merupakan bagian dari kebobrokan masa lalu, bagian dari sistem yang membuat Indonesia terpuruk sampai seperti ini. Di masa mereka menjadi pimpinan kunci, baik di pemerintahan sipil maupun militer, tidak ada kebaikan dan kemajuan berarti bagi bangsa dan negara. Kenyataan yang ada adalah pelanggaran HAM, DOM di Aceh, penculikan aktivis, kerusuhan Mei, darurat militer di Aceh, kenaikan BBM, kenaikan tarif listrik, kerusuhan Maluku, Kalimantan, Poso, korupsi BLBI, dugaan korupsi Pertamina, dan lain-lain. Kenyataan-kenyataan itu seperti tak pernah ada, seakan-akan mereka adalah orang-orang baru yang bisa dijadikan tumpuan harapan.

Pemiskinan Politik

Kalau kita jeli pada apa yang kemudian muncul di media, maka mudah untuk dibaca bahwa apa yang  terpampang merupakan kepalsuan dan manipulasi semata. Ini bisa dilihat pada contoh kuatnya tekanan sejumlah partai atas isu rencana pemerintah menaikkan harga BBM. PKS, Golkar, PAN adalah contoh dari partai-partai yang mengkritik keras rencana pemerintah ini. Lucunya, partai-partai tersebut memiliki wakil-wakil dalam pemerintah. Artinya, mereka merupakan bagian dari pembuatan kebijakan pemerintah, hanya saja seakan-akan pembuat kebijakan kenaikan harga BBM bukan mereka. Partai-partai tersebut berusaha membangun citra khayali bahwa mereka berjuang bersama masyarakat menolak rencana kenaikan. Padahal di saat yang sama wakil mereka di pemerintahan setuju dengan kebijakan itu. Alih-alih menarik menteri mereka dari kabinet, mereka memilih untuk menusuk pemerintah dari belakang. Termasuk di dalamnya adalah  Partai Golkar, yang notebene ketua umumnya adalah wakil presiden.

Pencitraan lewat pembalikan “yang tidak nyata” menjadi “nyata” atau sebaliknya, menjadikan politik bukan lagi sebagai ruang untuk membangun tujuan-tujuan kebaikan bersama. Politik menjadi ruang di mana nilai direduksi menjadi simbol dangkal, dan ide dikalahkan citra khayal (image). Politik bukan lagi pertarungan ide, gagasan, program dan platform perjuangan, melainkan kemasan, senyuman, citra khayal, janji-janji, kosmetika, cara berbicara, dan terutama adalah bagaimana mengiklankan itu semua.

Citra khayal ini sangat berbahaya. Politik imagologi merupakan ancaman bagi politik dan demokrasi. Kalau meminjam istilah Habermas, imagologi merupakan pemiskinan politik (impoverishment of politics). Kritik Habermas berangkat dari perkembangan masyarakat kapitalisme kontemporer di mana waktu luang,  budaya konsumsi, dan media massa menciptakan pseudo-public sphere (ruang publik palsu). Dalam ruang publik seperti ini perdebatan dan argumentasi sudah diatur sedemikan rupa menjadi barang konsumsi, sehingga publikasi menjadi tidak lebih dari sekedar publikasi manipulatif (Habermas, 1989: 178).

Menurut Habermas, propaganda dan iklan muncul sebagai otoritas publik yang mengarahkan publik sebagai konsumen. Partai-partai politik “merayu” para pemilih mengambang (floating voters) dengan menggunakan teknik-teknik media yang menampilkan bermacam citra (Habermas, 1989: 216). Dalam situasi seperti ini pesan-pesan politik direduksi menjadi sekedar slogan-slogan. Dalam politik Indonesia sekarang ini, slogan menjadi panglima. Hampir semua orang percaya bahwa slogan yang tepat dan “mengena” akan berimbas kepada peningkatan jumlah pemilih. Menjelaskan gagasan dan ide secara komprehensif dianggap tidak relevan, karena cukup dengan menciptakan slogan yang terdiri dari dua atau tiga kata, maka itu akan lebih “berpengaruh” dibanding argumentasi.

Kalau melihat fakta-fakta seperti ini, politik kita sedang mengalami kebangkrutan dan pemiskinan yang luar biasa. Politik hanya tempat memperdagangkan kemasan. Pemilihan umum bukan lagi milik rakyat pemilih, melainkan milik biro-biro iklan dan rumah-rumah produksi. Para imagolog bukan lagi menentukan gaya hidup, mode berbusana, obat yang manjur, dan perilaku keseharian orang. Mereka bahkan sudah menentukan perilaku politik serta siapa presiden, gubernur dan bupati yang diinginkan publik!

Ketiadaan Etika Politik

Persoalan lain yang menerpa kepolitikan kita adalah ketiadaan etika politik secara mendasar. Pemilihan umum sebagai salah satu aktivitas politik publik tidak lagi menjadi ruang bagi penyaluran aspirasi politik publik. Pemilu lebih menjadi aktivitas untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ini bisa dilihat dari maraknya partai-partai baru yang didirikan dengan satu kepentingan:  menjadikan si A sebagai presiden RI. Artinya, keberadaan dan juga keikutsertaan partai tersebut dalam pemilu bukan sebagai perwujudan suatu asosiasi atau perkumpulan orang-orang, melainkan keperluan satu orang yang mengatasnamakan orang-orang.

Dasar etis pemilu adalah membangun kebaikan bersama bagi semua warga, lewat suatu cara melimpahkan kekuasaan orang banyak kepada lembaga ekskutif dan legislatif, dalam hal ini Presiden dan DPR. Tapi kalau melihat apa yang sekarang terjadi menunjukkan tidak adanya dasar etis dalam kepolitikan kita saat ini.

Kepolitikan kita hari adalah persekutuan para imagolog, demagog dan individu-individu yang loba kekuasaan untuk meraup kekayaan. Kompetisi di antara mereka mempengaruhi perilaku politik warga, dan membalikkan yang “tidak nyata” menjadi “nyata” di dalam kepala masyarakat. Calon-calon produk lama yang mengakuakan membawa perubahan bagi negeri ini merupakan suatu yang tidak nyata, namun karena proses pencitraan sehingga dianggap sebagai suatu yang “nyata”. Pencitraan ini bisa membuatbanyak orang menjadi percaya bahwa “barang-barang usang” yang terbukti berkali-kali telah gagal tersebut bisa mengubah Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera!

Dari apa yang terjadi sekarang ini menjelang pemilu tahun depan, kita harus awas, cerdas, jernih dan waspada, dengan tidak mempercayai iklan-iklan “produk usang” yang dikemas seperti “baru”, dan tetap pada pendirian etis bahwa pemilu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kebaikan bagi semua warga, bukan bagi satu-dua orang. Jangan sampai para imagolog, demagog dan pengusaha loba meyumbat akal sehat kita! (DGX)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s