Dilema Demokrasi

dav_soc

Jacques Louis-David – The Death of Socrates (1787)

Kondisi Sosial Dari Demokrasi

Dalam karya klasiknya The Democratic Civilization, Leslie Lipson memaknai demokrasi sebagai sistem politik yang memberikan arah bagi pergulatan dan gerak masyarakat menuju suatu peradaban. Suatu cara untuk menciptakan keselarasan hubungan dan pengelompokan di antara manusia sehingga dapat meningkatkan kedekatannya pada ideal kebebasan, kesetaraan dan keadilan.[1] Bagi Lipson, demokrasi bisa dikatakan berhasil dalam praktiknya jika ada pemerintahan rakyat yang dikelola oleh wakil-wakil yang dipilih dan mengatasnamakan rakyat, dan sepenuhnya berada di bawah kontrol rakyat.

Beragam perkembangan membuat demokrasi tidak selalu terwujud dalam perjalanan sejarah. Di Yunani Kuno, berbagai hal baik yang tidak disengaja, maupun sejumlah peluang, telah mengembangkan tatanan dasar dan keyakinan terhadap rejim demokrasi. Serangkaian peristiwa dan kejadian pada abad tujuhbelas dan delapanbelas, bercampur dan melahirkan kekecewaan dalam hubungan kekuasaan tradisional di Eropa, dan menghasilkan pengalaman-pengalaman baru dalam hal kontrol terhadap agen dan keagenan dari pemerintah yang berkuasa. Lipson mengidentifikasi sejumlah peristiwa yang membentuk dan mempengaruhi demokrasi seperti: oposisi yang tumbuh melawan kekuasaan politik Gereja Katolik yang korup; percobaan ilmiah dan penyelidikan akal-budi menjadi dasar untuk mempertanyakan seluruh dogma dan doktrin tradisional; peluang-peluang baru dalam ekonomi menghasilkan kekayaan baru dan menuntut penciptaan tipe negara yang baru; penemuan senjata api dan sistem navigasi mengungkap rahasia seluruh samudera untuk menciptakan komunikasi sekaligus pendudukan/penjajahan; muncul juga orang-orang yang sangat menonjol pada suatu kurun waktu di suatu tempat tertentu. Semua faktor tersebut membawa bentuk baru partisipasi politik dan perluasan pemerintah, baik secara langsung maupun tak langsung.[2]

Pengaruh Filsafat Politik

Filsafat politik memiliki peran penting dalam melihat demokrasi, khususnya sangat penting untuk melihat negara demokratis, karena negara demokratis menuntut intelegensia manusia sebagai mahluk rasional dan pengertian terhadap hak sebagai makhluk bermoral. Kalau dilihat asal-muasalnya, nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan (liberty), kesetaraan (equality) dan hak-hak manusia (rights of man), ikut membentuk dalam reaksi terhadap kondisi tertentu, baik sosial maupun politik. Kondisi-kondisi yang menghasilkan demokrasi, atau setidaknya yang menjadi penyebab, yakni determinasi secara sadar bahwa masyarakat harus ikut menjadi bagian dari nilai-nilai ideal demokrasi. Dalam lingkup demokrasi, kekuasaan yang harus dipergunakan oleh pemerintah tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai sebuah proses di mana orang tertentu membuat sebuah keputusan tertentu atas subyek tertentu. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah, merupakan wewenang yang diberikan komunitas, melalui kompetisi antara partai dan kebijakan dan diperbolehkan untuk digunakan dalam rangka mengubah suatu realitas yang ada, dengan harapan menjadi sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, bagi Lipson, kekuasaan harus dipahami dalam hubungannya dengan kondisi-kondisi yang menciptakannya dan tujuan-tujuan ke arah mana kekuasaan diarahkan.

Kalau merujuk pada pandangan Keith Dowding, ada dua konsep mengenai power (kekuasaan), yakni “power to” dan “power over”.[3] Menjadi tidak make sense jika kita mengatakan “Aktor A memiliki kekuasaan”, karena preposisi itu menjadi abstrak. Konsep “power to” (berkuasa untuk) merujuk pada tindakan sebagaimana: “apa yang bisa dilakukan Aktor A dengan kekuasaan yang milikinya”. Konsepsi berikutnya adalah “power over” (berkuasa atas), yang kalimatnya bisa dikatakan demikian: Aktor A memiliki kekuasaan atas Aktor B untuk membuat B melakukan X.  Relasi kekuasaan (power relation) macam apakah yang berlangsung antara A dan B? Konsep “power to” umumnya dianggap sebagai konsep paling dasar dalam penggunaan terminologi “power”. Meskipun begitu banyak juga penulis yang tidak melihat ini sebagai aspek penting dari power dalam konteks politik. Mereka lebih melihat power dari seorang aktor atas aktor lainnya sebagai hal penting dalam melihat kekuasan politik (political power). Sekarang ini penjelasan mengenai kedua konsep tersebut lebih dilihat sebagai hubungan yang saling berimplikasi, di mana “power over” berimplikasi “power to”, misalnya A memiliki kekuasaan atas (power over) B untuk membuat B melakukan (to do) X.

Bagi Dowding, konsep “power over” dan “power to” bisa digambarkan  sebagai “outcome power” (yang dihasilkan oleh penggunaan kekuasaan) dan “social power” (kekuasaan dalam hubungan sosial), yang pertama disebabkan karena kekuasaan yang membawa hasil-hasil tertentu, yang kedua  disebabkan karena kekuasaan memerlukan keterlibatan hubungan sosial antara – setidak-tidaknya – dua aktor atau subyek.[4] Definisi formal dari dua konsep tersebut dijabarkan Dowding sebagai berikut: outcome power adalah kemampuan dari aktor/subyek untuk membawa atau membantu untuk menghasilkan sesuatu (outcomes); sedangkan social power adalah kemampuan dari aktor/subyek  secara deliberatif mengubah struktur insentif dari aktor atau aktor-aktor lainnya, untuk membawa serta atau membantu untuk menghasilkan sesuatu.[5]

Pandangan Dowding lebih khusus merujuk pada teorisasi mengenai kekuasan dan penggunaan kekuasan, berbeda dengan Lipson yang lebih melihat kekuasaan lebih umum, sebagai suatu keadaan dalam hubungan pemerintah dan masyarakat, dan kekuasaan sebagai pelimpahan wewenang penggunaan kekuasaan dari masyarakat (komunitas) kepada pemerintah. Artinya, penjelasan Dowding bisa dilekatkan pada penjelasan Lipson, dalam hal mencermati penggunaan kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini demokrasi menekankan pada kekuasaan rakyat, dan oleh karena pemerintahan di era demokrasi modern dikelola oleh yang mewakili rakyat, dan tindakan prinsipil dari kewargaan adalah memilih pada pemilihan umum nasional. Dalam hal ini maka prinsip kompetisi menjadi hal pokok dalam politik demokrasi, dan signifikansi dari kompetisi adalah haruslah lebih dari sekedar rivalitas di antara mereka yang ingin menggapai kekuasaan. Menurut Lipson, dalam demokrasi, kekuasaan haruslah meletakkan dirinya sendiri pada kecerdasan manusia dan kesadarannya pada keadilan sosial. Jadi dalam ilustrasi Lipson, politik adalah wilayah pertempuran, sementara demokrasi mengarahkan pertempuran tersebut untuk patuh pada aturan.[6]

Dua Kategori Demokrasi

Demokrasi tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang seragam, melainkan terdiri atas campuran kondisi-kondisi sosial yang sesuai dan ideal-ideal filosofis, yang dilengkapi dengan aktivitas kreatif dari pemerintahan. Suatu kesimpulan umum biasanya difokuskan pada suatu gambaran kebanyakan, namun perlu juga dipertimbangkan sejumlah perbedaan. Ada dua kategori demokrasi yang diajukan Lipson. Pertama, yang utamanya melakukan pembelaan terhadap kebebasan (liberty) dan individualisme, yang memiliki perhatian pada perlindungan minoritas, yang mengelola agar kekuasaan mayoritas dalam institusi-institusi politik mempunyai batas-batas. Ini merupakan tipe demokrasi yang umumnya terjadi di masyarakat yang memiliki keragaman, di mana biasanya, bentuk pemerintahan yang tepat dan cocok adalah federal. Ada tiga Negara yang secara umum bisa dikategorikan dalam demokrasi model ini, yakni Amerika Serikat (AS), Kanada dan Swiss.

Kedua, model demokrasi yang condong pada kesetaraan (equality). Dalam model ini pandangan umumnya lebih berdifat kolektif, di mana dasar filosofisnya lebih berfokus pada yang sosial. Pada demokrasi tipe ini, konsentrasi kekuasaan dan komponen mesin kekuasaan ada pada pemerintah. Dominasi ada pada mayoritas, dan jika ada penggunaan kekuasaan yang bersifat moderat, itu dilakukan lebih atas dasar gaya atau agar kelihatan anggun, bukan atas dasar keharusan. Model demokrasi seperti ini membuat negara berkuasa penuh, di mana aktivitas negara pengaruhnya mampu menjangkau sampai jauh dan meluas, karena pada saat kesetaraan dipandang sangat tinggi, negara muncul sebagai penyedia kesetaraan paling berkuasa. Di sini, fungsi politik adalah untuk memutuskan metode distribusi bagi hak-hak kesetaraan dan juga distribusi keuntungan. Demokrasi model ini cocok di negara yang memiliki komunitas cenderung homogen seperti Norwegia dan Denmark.[7]

Lipson membagi kategori demokrasi berdasarkan nilai-nilai filosofis yang menjadi acuan dasar tujuan dari demokrasi, yakni kebebasan atau kesetaraan. Bukan mempertentangkan antara demokrasi liberal atau bukan demokrasi liberal, bukan juga berdasarkan prosedurnya, seperti demokrasi langsung atau tidak langsung. Untuk melihat kategori demokrasi mana yang harus dirujuk, Lipson mengajukan pertanyaan: Bentuk demokrasi mana yang dapat kita terima di masa depan?

Semenjak Perang Dunia II, ada gambaran lebih utuh mengenai tidak adanya keinginan untuk mengubah sistem demokrasi, karena adanya kesadaran bahwa tidak ada sistem lain yang sama baiknya atau lebih baik dari sistem demokrasi. Persoalan-persoalan sosial-ekonomi mulai bisa ditata, struktur pemerintahan juga umumnya terbentuk, di AS orang kulit hitam sudah mulai masuk dalam lingkaran kesetaraan penuh, dan di Inggris sistem kelas sosial kemudian dihilangkan dalam politik demokrasi. Demokrasi setelah Perang Dunia II semakin menemukan kematangannya, dengan mulai hilangnya perbedaan tajam mengenai konsep demokrasi di sejumlah negara. Menurut Lipson, di AS perbedaan antara Republik dan Demokrat banyak berkurang, demikian juga antara Konservatif dan Partai Buruh di Inggris, Sosial-Demokrat dan Venstre-Conservative di Denmark, dan juga partai-partai di negara-negara demokratis secara umum. Jika tendensi ini akan berlangsung sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan dan jika partai-partai besar di umumnya negara demokratis tumbuh semakin mirip satu dengan lainnya, maka konsep oposisi yang berkontradiksi akan mencapai pemecahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Apa bahaya ke depan jika melihat tendensi ini? Banyak pihak yang menilai bahwa ini merupakan tanda menurunya politik demokrasi merupakan awal dari suatu akhir. Para pengamat menilai kalau itu terjadi terus-menerus, maka akan muncul aliansi partai permanen di antara partai, menggantikan sistem multi-partai atau sistem dua-partai, di mana aliansi yang bisa dimungkinkan ini dapat mengkonsolidasikan diri mereka menjadi rejim satu partai. Banyak yang tidak menginginkan ini terjadi, namun lebih melihat suatu proses evolusi demokrasi sedang berlangsung, dan memasuki tahapan baru yang memunculkan tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan baru.

Tantangan baru demokrasi adalah adanya konsep negara-bangsa (nation state), namun dalam perkembangan dewasa ini, banyak hal-hal besar seperti perhatian pada ekonomi secara umum dan keamanan militer, di mana tidak ada satu negara yang mampu menanganinya sendirian. Regulasi dan perjanjian yang akan diputuskan dilakukan melalui negosiasi antar pemerintahan di level diplomasi.

Tantangan dan Masalah Demokrasi

Lipson mengidentifikasi tiga keberatan prinsipil terhadap bentuk demokrasi suatu pemerintahan, yakni: yang dapat mengundang tirani mayoritas, yang dapat mendorong pemimpin tidak memiliki kepekaan, kekuasaan oleh sekelompok kecil orang.

Lipson mendefinisikan tirani sebagai perlakuan brutal terhadap sekelompok kecil orang oleh kelompok yang lebih besar, dan diabaikannya hak-hak mereka sebagai minoritas atau apa yang diyakini minoritas sebagai hak mereka. Lipson bertanya, apakah ini bisa terjadi di dalam demokrasi dan apakah pernah terjadi. Lipson meyakini bahwa kemungkinan itu ada dan secara actual pernah terjadi, karena semua tipe pemerintahan mensyaratkan kekuasaan, dan kekuasaan bisa disalahgunakan, baik oleh minoritas demikian juga oleh mayoritas.

Apa yang dibayangkan Lipson ini bisa dirujuk pada studi Michael Mann yakni The Dark Side of Democracy. Mann, menguraikan bahwa rejim-rejim yang melakukan pembersihan etnis, merupakan rejim-rejim yang terpilih atau berkuasa melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Contoh-contoh yang digunakan Michael Mann seperti Nazi Jerman, Rwanda, Armenia, Yugoslavia dan juga Indonesia, merupakan suatu bukti akan adanya sisi kelam dari demokrasi.[8] Sebagai ilustrasi, Nazi yang kemudian melakukan pembantaian terhadap Yahudi, merupakan rezim yang berkuasa melalui pemilu yang demokratis, dan seluruh tindakannya didukung oleh mayoritas warga Jerman pada saat itu. Artinya, demokrasi bisa digunakan bagi tumbuhnya kekuatan yang akhirnya bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Sampai di sini kecemasan Lipson memiliki dasar faktualnya. Bagaimana cara mempertahankan agar tidak terjadi tirani mayoritas dalam demokrasi? Salah staunya adalah dengan menciptakan mekanisme dalam negara di mana minoritas mempunyai cara untuk melawannya.

Keberatan kedua, bahwa demokrasi akan menempatkan yang tidak memiliki kepedulian menjadi berkuasa. Ini didasarkan pada konsepsi bahwa pada dasarnya, secara alamiah hanya segelintir manusia yang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk berkuasa dan memimpin massa. Namun demokrasi bisa mendorong orang-orang seperti Hitler tampil berkuasa. Tidak ada suatu cara atau mekanisme apapun yang bisa diberikan oleh demokrasi untuk bisa menseleksi “orang-orang terpilih” yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi penguasa.

Keberatan ketiga, adanya kekuasan oligarkis yang diciptakan lewat mekanisme demokrasi. Artinya rakyat tidaklah pernah berkuasa, demikian juga mayoritas, karena yang sesungguhnya berkuasa hanyalah segelintir orang. Dalam demokrasi model ini, yang dilindungi hanyalah yang segelintir orang tersebut.

Penutup

Dalam kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa distribusi kekayaan, status sosial dan pengaruh menyebar secara tidak merata di dalam jenis masyarakat di manapun, dan yang sedikit memerintah yang banyak ada di mana-mana. Kompleksitas masyarakat yang terus-menerus meningkat harus ditangani oleh organisasi yang lebih besar, dan dikelola dari atas sampai ke bawah dengan karakter birokratis. Meskipun demikian, atmosfir publik dan kritisisme yang ada di seputar organisasi tersebut dalam suatu tatanan yang demokratis akan memaksa para pengelola dari organisasi-organisasi tersabut untuk tidak hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dan anggota mereka, melainkan juga untuk dapat memberikan jawaban kepada komunitas secara lebih luas.

Dalam pandangan Lipson, selama ada alternatif yang bisa dipilih orang, maka kompetisi akan berjalan, dan tidak ada satu organisasi yang bisa memonopoli dan mendikte. Di tingkat politik, untuk menjaga demokrasi tetap eksis, maka suatu syarat mutlak harus bisa dipenuhi, yakni sekurang-kurangnya harus ada dua partai besar yang bisa dipilih rakyat dari waktu-waktu. Dan terutama, peran rakyat dalam demokrasi bukan hanya semata-mata menjadi penonton. Fungsi mereka setidaknya seperti hakim di dalam pengadilan, di mana mereka menyaksikan bukti-bukti dan pada saat pemilihan umum mereka menjatuhkan vonis mereka melalui suara di dalam pemilihan umum. Pada akhirnya Lipson meyakini bahwa meskipun demokrasi selalu mengalami kritik terus-menerus dan dianggap bukan bentuk pemerintahan yang paling baik dan paling arif, namun semua bentuk pemerintahan mengetahui dan telah mencoba bahwa demokrasi adalah yang paling baik dan paling arif.

 


Catatan

[1] Leslie Lipson, The Democratic Civilization (New York: Ferrer and Simons, 1964), hal. 237.

[2] Ibid., hal. 237-238. Menurut Lipson, di sejumlah empat atau lima negara, institusi-institusi dirancang dan diciptakan di mana lebih banyak orang dapat membawa pengaruh yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan bagi negara mereka.

[3] Lihat Keith Dowding, Power (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986), hal. 4-5

[4] Keith Dowding, Rational Choice and Political Power (Aldhersot: Edward Elgar, 1991), hal. 48.

[5] Dowding memberikan penjelasan lebih rinci mengenai social power. Dalam penjelasannya, Dowding melihat kekuasaan aktor terhadap aktor lainnya merupakan hubungan yang kompleks. Mendapatkan sesuatu hasil X dengan menggunakan aktor lain untuk melakukannya mungkin bisa berlangsung dalam cara-cara yang mencolok atau halus. Jarak (mencolok dan halus) ini bisa dilihat dengan incentive structures (struktur insentif), di mana seorang aktor merupakan satu perangkat biaya sekaligus keuntungan dalam berperilaku, dalam satu cara dibanding cara lainnya. Secara tipikal aktor-aktor memiliki kekuasaan atas aktor-aktor lainnya sejauh mereka dapat memanipulasi struktur insentif dari aktor-aktor lainnya. Dengan mengambil pilihan-pilihan dari seperangkat pilihan, atau membuat biaya dari sebuah tindakan, menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, demikian juga dengan membuat keuntungan menjadi lebih besar atau lebih sedikit. Lihat Keith Dowding, “Choice: Its Increase and Its Value”, dalam British Journal of Political Science, No. 22 (1992).

[6] Leslie Lipson, op. cit., hal. 241.

[7] Ibid., hal. 242-243

[8] Lihat Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

 

Kepustakaan Rujukan

Leslie Lipson, The Democratic Civilization (New York: Ferrer and Simons, 1964).

Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

Keith Dowding, Rational Choice and Political Power (Aldhersot: Edward Elgar, 1991).

Keith Dowding, Power (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986).

Keith Dowding, “Choice: Its Increase and Its Value”, dalam British Journal of Political Science, No. 22 (1992).

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s