Kebiadaban Pelarangan Buku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dalam sejarah peradaban manusia, pelarangan dan pembakaran buku kerap dilakukan oleh rejim-rejim otoriter, para penjajah dan penguasa yang tidak memahami peradaban. Pelarangan buku merupakan upaya untuk memonopoli ruang penafsiran, terutama penafsiran sejarah, di mana monopoli kebenaran sejarah berusaha dibangun dengan memusnahkan penafsiran yang lain. Rejim-rejim barbarik di abad pertengahan dan era kegelapan yang kerap membakar buku dan melarang orang membaca, model ini khas rejim-rejim terbelakang dan tak berpendidikan yang selalu takut pada kemajuan pemikiran. Ironisnya, perilaku rejim model itu masih hinggap di Republik Indonesia pada abad duapuluh satu, di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada kepemimpinan periode pertamanya mengagungkan semboyan “Perubahan”.

Masuknya peradaban kita ke dalam era reformasi tak serta merta menanggalkan perilaku biadab rejim Orde Baru, yakni membakar dan melarang buku. Pembakaran buku pelajaran sejarah untuk SMP dan SMA oleh Kejaksaan yang berlangsung sepanjang tahun 2007, menandakan betapa masih menyisa hawa totaliter di dalam tubuh pemerintahan SBY. Hasrat untuk memonopoli kebenaran sejarah hanya menjadi miliknya, dan bukan milik setiap orang. Hal yang baru-baru ini diulang kembali oleh Kejaksaan Agung, dengan melarang lima buah buku, salah satu di antaranya buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa, yang diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI, 2008). Buku itu sendiri merupakan buku terjemahan yang aslinya berjudul Pretext For Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia (University of Wisconsin Press, 2006).

Larangan tersebut berupa Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-139/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang “Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, karangan John Roosa, Penerjemah Hersiri Setiawan, Penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia Jl. Pinang Ranti No.3 Jakarta, Hasta Mitra Jl. Duren Tiga Selatan No.36 Jakarta Selatan di seluruh Indonesia”. Keputusan Jaksa Agung dilandaskan pada UU No.16/2009 Pasal 30 Ayat (3) Huruf (c) mengenai kewenangan Kejagung untuk mengawasi peredaran barang cetakan.

Buku karya Roosa menjadi titik perhatian karena buku itu merupakan hasil riset ilmiah, dengan mengajukan data-data temuan baru, dengan metode riset ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Alasan pelarangan oleh Kejaksaan Aguung adalah buku tersebut dapat “mengganggu ketertiban umum”. Suatu alasan yang – kalaupun pantas untuk diberlakukan – perlu diuji secara publik, dan bukan diputuskan secara sepihak.

Istilah mengganggu ketertiban umum merupakan istilah khas pemerintah kolonial Belanda dalam melakukan pelarangan terhadap artikel surat kabar maupun buku-buku yang dinilai bisa mengancam tatanan rust en orde. Artikel yang melanggar aturan, dikenai presdelicten dan penulisnya dikenakan hukuman penjara. Model kontrol terhadap tulisan berkembang sampai pada pelarangan buku. Dasar pelarangannya adalah “penyebar rasa kebencian” dan “mengganggu ketertiban umum”. Seperti juga pemerintah kolonial, pemerintahan SBY menentukan suatu buku “mengganggu ketertiban umum” atas dasar seleranya sendiri, tanpa bisa menjelaskan dan menunjukkan bentuk gangguan seperti apa yang telah atau akan diakibatkan oleh buku tersebut. Gangguan ketertiban umum dalam diskursus kolonialisme adalah bentuk gangguan terhadap sistem, tatanan dan mekanisme ekpsloitatif atas koloni, dan pemerintah SBY sepertinya juga berpikir dan bertindak dalam diskursus kolonial, layaknya suatu pemerintah penjajah.

Dalam beberapa hal, mencegah atau membatasi peredaran buku pernah terjadi dan dipahami. Misalnya dalam hal buku tersebut isinya menghasut kebencian rasial, dan mengarahkan pada tindakan kriminal. Dan itu pun harus melalui proses pembuktian apakah betul buku itu memang berisi anjuran kebencian rasial, dan penetapannya secara hukum harus melalui proses peradilan, bukan hanya melalui otoritas dan penafsiran Kejaksaan Agung. Untuk buku-buku yang memiliki pretensi akademik dan ilmiah, pemberlakuannya harus berbeda. Kritik terhadap argumen dan metodologi bukan lewat pelarangan, melainkan lewat kritik argumentatif dan kritik metodologis. Sang penulis, John Roosa sendiri menilai bahwa perlu suatu keputusan pengadilan untuk menyatakan apakah buku tersebut bisa “mengganggu ketertiban umum”, sungguh pun konyol untuk mengadili suatu kajian ilmiah.

Jadi, pelarangan buku John Roosa tidak lebih dari cara pandang lama dalam melihat Peristiwa 65, yakni monopoli intepretasi atas peristiwa itu hanya sah milik Orde Baru, pandangan lain adalah keliru, dan karenanya harus dinilai “melanggar ketertiban umum”. Buku ini mengganggu kemapanan intepretasi yang telah diyakini selama lebih dari empat dasawarsa, dan keragaman intepretasi sejarah menjadi ancaman, termasuk pada orang-orang yang selama ini menggantungkan hidupnya pada versi kebenaran sejarah ala Orde Baru, dan menilai buku-buku seperti karya John Roosa sebagai ancaman bagi diri mereka, para pilar pendiri Orde Baru.

Pelarangan buku ilmiah merupakan tindakan yang tidak menghargai kebebasan intelektual, sekalipun di Jerman misalnya, ada kebijakan untuk menolak upaya mengaburkan kekejaman Nazi lewat pembatasan peredaran buku, namun upaya seperti ini harus dilakukan melalui mekanisme peradilan, bukan mekanisme clearing house ala Kejagung yang tidak jelas proses dan pertimbangannya, serta tidak ada pertanggungjawaban ilmiah maupun hukum dalam melarang suatu karya ilmiah dalam bentuk buku. Agak sulit untuk membayangkan, suatu hasil academic research diajukan ke sidang pengadilan karena dianggap “bisa mengganggu”. Hakim pengadilan yang bernalar, seharusnya menolak gugatan seperti itu.

Setidaknya, dalam hal ini, rejim SBY masih menyandarkan dirinya pada narasi hantu komunisme ciptaan Orde Baru dan intepretasinya atas Peristiwa 65. Dalam hal ini SBY masih menujukkan dirinya sebagai murid Soeharto yang baik dan setia. Satu-satunya cara bagi SBY untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang yang berpretensi intelektual dan terpelajar – sebagaimana kerap digembar-gemborkan dalam kampanyenya pada pemilihan presiden lalu – hanya bisa dibuktikan dengan mencabut larangan tersebut, dan membubarkan lembaga clearing house, sebagai pemegang kuasa tafsir terhadap isi buku. (DGX)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s