Memberangus Buku: Membunuh Diri Sendiri

* Tulisan ini pernah di muat dalam bulletin analisis dokumentasi hak asasi manusia Asasi, Januari-Februari (2010). Jakarta: ELSAM.

“Whenever they burn books, they will also, in the end, burn human beings” 

(Heinrich Heine)

 Pengantar

Entah mengapa, di Indonesia buku menjadi demikian menakutkan. Dibandingkan dengan dunia maya yang aksesnya bisa lebih luas dan lebih mudah, bisa jadi sebuah buku lebih terbatas peredarannya, harus digapai di toko-toko buku, pun dengan jumlah yang terbatas. Namun buku menjadi demikian penting nilainya hingga ia harus diberangus dan peredarannya dilarang. Novel mahsyur The Name of the Rose karya Umberto Eco juga mengangkat soal larangan membaca buku karya Aristoteles di dalam lingkungan biara Katolik abad ke-14. Eco menulis kisah tentang betapa berkuasanya doktrin kebenaran absolut sehingga intepretasi individual atas teks Comedy karya Aristoteles diharamkan dan dilarang, sehingga siapapun yang membacanya akan mengalami kematian mengenaskan, karena buku yang tersimpan di dalam sebuah bagian terlarang dalam perpustakaan di biara itu telah dibubuhi racun.

Karya Eco memberikan suatu gambaran betapa buku menjadi suatu hal yang amat ditakuti. Kadangkala, jauh lebih ditakuti ketimbang si penulisnya sendiri. Tidak perlu jauh menarik ke masa kolonialisme, di masa Soekarno dan Soeharto pelarangan buku juga kerap terjadi. Pramoedya Ananta Toer, merupakan pengarang yang bukunya dilarang di dua era pemerintahan tersebut. Tulisan dan novel-novel karya Pramoedya dinilai membahayakan dan bisa menggangu ketertiban umum. Buku-bukunya dilarang, namun orangnya bebas dan tetap menulis (meskipun hidup dalam pengawasan ketat), demikian juga dialami buku-buku lainnya. Kisah pelarangan buku terus berlanjut sampai di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kisah tragis paling akhir, salah satunya menimpa buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Roosa, yang dilarang peredarannya oleh Kejaksaan Agung RI. Tulisan ini ingin melihat secara umum mengapa buku dilarang dan ditakuti dalam suatu rentang kepolitikan tertentu, dengan fokus pelarangan buku di Indonesia.

Biblioclasm: Pemusnahan Budaya

Buku menjadi amat menakutkan pada saat ia menjadi intepretasi lain dari suatu tafsir kebenaran yang diabsolutkan. Ketakutannya adalah: intepretasi lain tersebut akan diyakini banyak orang, dan perlahan menggerogoti kebenaran absolut yang diciptakan atas suatu tafsir, baik peristiwa, kejadian maupun doktrin tertentu. Dalam novel Eco yang digerogoti adalah tafsir kebenaran absolut agama dan gereja. Dengan itu, buku (representasi) kerapkali menjadi jauh lebih ditakuti daripada penulisnya (presentasi).

Bentuk awal pemusnahan buku adalah aksi pembakaran buku dan penghancuran perpustakaan, atau umumnya dikenal dengan istilah biblioclasm atau juga bibliocaust, yang dapat dirujuk pada aksi perusakan perpustakaan Alexandria, penghancuran manuskrip-manuskrip Indian Maya oleh gereja setelah pendudukan Spanyol, pembakaran buku jaman Nazi, penghancuran perpustakaan Sarajevo, dan lainnya. Pemusnahan buku dipandang sebagai suatu ujud cultural destruction atau penghancuran kebudayaan, bahkan menjurus pada cultural extinction atau pemusnahan kebudayaan. Dalam studi Rebecca Knuth (2006), sejarah biblioclasm umumnya berjalinan erat dengan sejarah vandalisme dan kekerasan politik, di mana pada masa klasik, penghancuran perpustakaan merupakan bagian dari rutinitas peperangan. Perampasan barang-barang perpustakaan menjadi simbol bagi si pemenang perang untuk menunjukkan kekuasaannya, sekaligus memusnahkan rekaman kejayaan dari wilayah yang ditaklukkan. Penghancuran perpustakaan dan pemusnahan buku adalah sekaligus memutus ingatan masa lalu dan pengikisan identitas budaya komunitas-komunitas yang ditaklukan. Penghancuran perpustakaan Alexandria bahkan menghantui peradaban Eropa sampai hari ini.

Knuth (2003) menamai aksi-aksi vandal pemberangusan buku dengan: libricide, yang artinya kira-kira pembunuhan buku (Knuth mempersamakannya dengan istilah “homicide” dalam artian menghilangkan nyawa seseorang). Libricide secara etimologi merefleksikan keterkaitannya dengan istilah genosida dan etnosida sekaligus, yang bagi Knuth merujuk pada, “specifically to the twentieth-century, large-scale, regime-sanctioned destruction of books and libraries, purposeful initiatives that were designed to advance short – and long – term ideologically driven goals”. Sebagian contoh yang diuraikan Knuth di antaranya: Nazi Jerman, pembakaran perpustakaan di Kuwait, dan Yugoslavia pada masa disintegrasi. Ciri utama dari libricide adalah bahwa aktivitas ini mendapat dukungan dari rezim yang berkuasa, jadi bukan semata-mata suatu tindakan spontan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari aksi ini di antaranya untuk menggelapkan atau menghapuskan: sejarah, ingatan kolektif, sistem keyakinan, nasionalisme dan informasi perkembangan masyarakat.

Memusnahkan buku umumnya disandingkan juga dengan sejenis hasrat totaliterianisme. Suatu hasrat untuk melakukan monopoli terhadap ruang kosong pemaknaan. Hasrat untuk meniadakan kontestan lain terhadap suatu tafsir, sehingga bisa menjadi kebenaran tunggal, dan satu-satunya pandangan hidup dan pegangan warga. Soeharto dan rezim Orde Baru-nya terbilang sukses menjalankan ini. Dalam luapan hasrat totaliterianisme Orde Baru, sejarah dan pengetahuan masyarakat secara paksa dijadikan suatu yang baku dalam suatu wadah tunggal, berupa doktrin kebenaran tafsiran rezim Soeharto. Untuk mencapai titik itu maka segala sumber informasi dan pengetahuan yang berbeda, maupun versi-versi lain yang bisa dianggap menjadi kebenaran, atau menjadi ragam kebenaran (yang tidak tunggal), segera dihancurkan atau setidaknya dibatasi. Penyeragaman kebudayaan dijalankan lewat lajur monopoli kebenaran.

Hasrat totaliterisme dan libricide bertaut dalam diri Orde Baru. Akibatnya budaya masyarakat mengalami perubahan drastis: malas berdebat, enggan mengkritik, menghindari pengemukaan pandangan lain, dan terutama terbungkam-erat kala menyinggung Peristiwa 1965. Tidak ada keterbukaan dan perbedaan pandangan, pikiran, argumen selain yang disediakan rezim Orde Baru. Pembarangusan tidak melulu pada isi buku, melainkan juga pada penulis tertentu, yang apapun yang ia tulis harus dilarang dan diberangus, tidak boleh mendapat tempat dalam diskursus Orde Baru. Karena itu, sejumlah dimensi luruh dari kamus kehidupan manusia Indonesia semasa Orde Baru. Orde Baru berhasil menciptakan budaya baru dan menyingkirkan sejumlah budaya yang sebelumnya melekat dalam kehidupan manusia Indonesia, yang salah satunya melalui tindakan memberangus dan melarang buku.

Pelarangan Buku di Era Reformasi: Vandalisme Pemerintahan SBY

Pembakaran buku-buku pelajaran sejarah untuk SMP dan SMU pada 2007 oleh Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, karena menghilangkan kata “PKI” dari “G-30-S”, merupakan upaya memutus rekaman ingatan orang Indonesia atas Peristiwa 65 sebagai ruang bagi berbagai kemungkinan tafsir.

Bayangkan: Kejaksaan Tinggi Semarang pada 19 Juni 2007 memusnahkan 14.960 buku pelajaran sejarah untuk SMP dan SMA yang berdasarkan kurikulum 2004, dengan mesin penghancur. Tindakan tersebut disusul Kejaksaan Tinggi Bandung bersama-sama Dinas Pendidikan dan Pemda Kota Bandung dengan cara membakar 2.258 buku yang sama pada 26 Juli 2007. Pembakaran dan penghancur buku yang sama juga terjadi di Depok, Bogor, Makassar, Indramayu, Kupang dan Riau. Pembakaran buku ini merupakan tindakan yang pertamakali dilakukan di era reformasi. Pelarangan buku terakhir kali dilakukan di era Orde Baru.

Kasus pelarangan yang berujung pembakaran buku tersebut berawal dari pengaduan Yusuf Hasyim, Taufik Ismail dan Fadli Zon ke Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa di Jawa Timur ditemukan buku pelajaran sejarah untuk siswa SMP dan SMA yang tidak mencantumkan keterlibatan Partai Komunis Indonesia dalamm peristiwa Madiun 1948 dan pembunuhan petinggi TNI AD tahun 1965 (Analisis Mingguan, No.21/2007)

Dari laporan tersebut DPR kemudian memanggil Mendiknas Bambang Sudibyo dan melakukan rapat koordinasi. Selepas rapat, Mendiknas meminta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk membentuk tim khusus. Tim yang terbentuk terdiri dari Professor Djoko Suryo (Sejarawan/Guru Besar UGM), Hamid Hasan (Pakar Pendidikan UPI Bandung), Professor Susanto Zuhdi (Sejarawan/Guru Besar FIB UI), Wasino (Sejarawan Universitas Negeri Semarang) dan W. Soetomo (Semarang). Rekomendasi yang dihasilkan oleh tim ini adalah perlunya dicantumkan kata “PKI” setelah “Peristiwa G30S 1965” dan “Peristiwa Madiun 1948”. Dalam uji publik kurikulum yang diselengarakan 1 Desember 2005, Asvi Marwan Adam mengatakan bahwa mereka yang terlibat pada peritiwa 1965 menyebut dirinya sebagai “Gerakan 30 September”, sehingga semestinya istilah yang lebih obyektif ini digunakan, karena memang ada berbagai versi tentang dalang peristiwa itu (Tempo Interaktif, 15/3/2007).

Pembakaran dan pemusnahan buku sebagaimana dilakukan Kejaksaan Tinggi, Dinas Pendidikan dan Pemda di sejumlah wilayah di Indonesia tersebut, mengingatkan kita kembali kepada perliaku vandalisme pemusnahan buku jaman Nazi pada tahun 1933. Pembakaran maupun pelarangan buku merupakan ujud kebencian terhadap pemikiran, dan upaya membenamkan adanya kemungkinan kebenaran yang lain ke dalam sumur gelap, dan kita tak diijinkan untuk mengoreknya kembali.

Ada semacam ketakutan terhadap “argumen”, “pandangan” atau “perspektif” yang berbeda dengan yang dibangun Orde Baru mengenai Persitiwa 1965. Akademisi, sejarawan dan ilmuan yang biasanya bertindak atas dasar kebebasan mimbar akademik, rasionalitas, kebenaran, obyektivitas, validitas dan nilai etis agaknya enggan atau mungkin takut, untuk keluar dari monopoli tafsir kebenaran Orde Baru, dan lebih memilih untuk merekomendasikan pelarangan buku ketimbang menjenguk lebih dalam mengenai kontroversi Peristiwa 1965. Rekomendasi itu merupakan ironi sekaligus kejahatan terbesar dalam dunia pendidikan di Indonesia, di mana para akademisi terkemuka menganjurkan tindakan yang sangat diharamkan oleh dunia akademik: memberangus buku!

Petanda ini menunjukkan bahwa rezim SBY tetap menerima begitu saja seluruh argumen yang diciptakan Orde Baru mengenai Peristiwa 1965. Argumen ini pernah coba digoyah oleh Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, dengan mengusulkan pencabutan TAP MPRS No.25/1966, namun kandas dan gagal. Bagi rezim SBY, tidak boleh ada argumen lain, seilmiah apapun, yang boleh menandingi apa yang sudah dibuat Orde Baru. Lewat Kejaksaan Agung, monopoli kebenaran dan tafsir tunggal ciptaan Soeharto terus-menerus dipertahankan. Maka, apapun yang tersimpan dibalik Peristiwa 1965, kalaupun terdapat kejahatan kemanusiaan yang menggiriskan, akan tersimpan-aman di dalam laci meja rezim SBY.

Penutup

Rezim-rezim yang melakukan pemberangusan buku umumnya rezim yang berhasil mengkonsolidasikan kekuasannya, di mana ideologi menjadi pijakan rasional bagi totaliterianisme. Buku menjadi salah satu situs yang merekam dan menjaga ingatan, kadang menyajikan kesaksian, juga menjadi ruang yang menyediakan bukti-bukti dari berbagai persepektif dan bersifat valid, memberikan fasilitas bagi kebebasan intelektual, dan juga memberikan dukungan bagi identitas berbagai kelompok. Buku menjadi situs sangat penting yang karenanya kerap menuai rasa takut bagi rezim-rezim yang berdiri di atas pusara totaliterian lewat kekerasan, manipulasi dan kebohongan. Orde Baru telah memberikan sajian amat pahit pada kita mengenai apa itu totaliterianisme, yang salah satu gejala dari hasratnya adalah melarang buku. Rezim SBY hari ini pun mulai bertingkah dengan langkah dan gaya Orde Baru: membakar dan melarang buku!

Memberangus buku berarti kita sedang menghapus ingatan akan diri kita sendiri. Kita perlahan-lahan membunuh diri kita, dan pada suatu saat kita tak lagi mempu mengenali diri-sendiri, karena mosaik dan situs-situs mengenai keberadaan kita, sebagian besar telah dimusnahkan. Tindakan vandal dan barbarisme seperti itu tentu tidak punya tempat di alam demokrasi. Hanya rezim-rezim yang tidak beradab dan berhasrat totaliter saja yang melakukan pemberangusan buku, terlebih buku ilmiah. Pelarangan buku Dalih Pembunuhan Massal harus kita jadikan monumen, agar kita kembali bersiap-siap menghadapi gelombang hasrat totaliter yang mencoba kembali hadir di dalam diri pemerintahan yang berkuasa hari ini.

Kepustakaan Rujukan

Fishburn, Matthew, Burning Books (London: Macmillan Palgrave, 2008).

Knuth, Rebecca, Burning Books and Leveling Libraries: Extremist Violence and Cultural Destruction (London: Praeger, 2006).

Knuth, Rebecca, Libricide: The Regime-Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth Century (London: Praeger, 2003).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s