Tertib Politik dan Pelembagaan Politik (Timbangan Buku)

Judul Buku: Political Order in Changing Societies. Penulis: Samuel P. Huntington. Penerbit: Yale University Press (1968).

Dalam buku Political Order in Changing Societies yang terbit pada pertama kali tahun 1968, ini Samuel Huntington menggunakan pendekatan yang sama sekali berbeda dengan pendekatan perilaku yang dominan pada saat itu, namun mengajukan model pendekatan institusional. Huntington berangkat dari premis bahwa terjadi kesenjangan besar dalam kemampuan negara menjalankan fungsi politiknya secara efektif dan efisien antara negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris dan Rusia dengan negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Di Inggris, AS dan Rusia, sekalipun bentuk pemerintahannya sangat berbeda, namun berfungsi aktif, di mana setiap negara merupakan suatu masyarakat politik dengan konsensus di mana sebagian besar warga mendukung keabsahan sistem politik. Pada ketiga negara itu, tokoh-tokoh pimpinannya memiliki pandangan yang sama mengenai kepentingan umum, serta tradisi yang menjadi landasan komunitas politik. Contoh yang diajukan Huntington adalah di mana ketiga negara itu memiliki lembaga politik yang kuat dan memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, yakni: birokrasi efektif, tingkat partisipasi warga yang tinggi terhadap masalah umum, supremasi sipil atas militer, pemerintah aktif secara luas di sektor ekonomi, proses regenerasi yang stabil dan efektif, dan kemampuan dalam mengatasi konflik. Pemerintah mampu menguasai kesetiaan warga, yang bisa dilihat pada kemampuan menarik pajak, mengadakan wajib militer, melakukan pembaruan kebijakan. Huntington menegaskan, jika Kabinet, Presiden atau Politbiro mengambil suatu keputusan, maka kemungkinan besar keputusan itu akan dilaksanakan oleh lembaga dan institusi pemerintah.

Di sisi lain, Huntington melihat bahwa negara-negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin mengalami kemiskinan, kekurangan pangan, buta huruf, rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan dan produktivitas, yang semakin diperparah oleh persoalan yang bagi Huntington sangat serius, yakni: tidak adanya komunitas politik yang utuh dan pemerintahan yang efektif, berwenang dan sah. Negara-negara kawasan ini mengalami gejolak politik yang luar biasa dan beragam, seperti konflik etnis, kerusuhan dan huru-hara, kekerasan massa, kudeta militer, kepemimpinan yang tidak stabil dan korup, pembatasan terhadap hak-hak dan kebebasan warga, dan kerap terjadi perpecahan di dalam partai politik yang adalah wakil rakyat banyak.[1] Pada wilayah ini Huntington menyimpulkan bahwa terjadi kemerosotan tertib politik dalam hal wewenang dan efektivitas serta legitimasi pemerintahan yang melemah. Ini berakibat juga pada moral warganegara, semangat umum dan lembaga politik yang semakin surut. Pada akhirnya, Huntington berkesimpulan bukan pembangunan politik yang menguasai panggung dunia, melainkan kemerosotoan politik.

Tesis utama yang diajukan Huntington dalam buku ini adalah: sebagian besar kekerasan dan instabilitas merupakan akibat derasnya perubahan sosial dan cepatnya mobilisasi kelompok-kelompok baru yang melibatkan diri di bidang politik, ditambah dengan lambannya proses perkembangan lembaga-lembaga politik (Hal. 5) Untuk menjawab persoalan ini Huntington meminjam rumusan Tocqueville bahwa “di antara beberapa hukum yang menguasai masyarakat manusia, terdapat satu hukum yang tampaknya lebih tepat dan lebih jelas dibandingkan hukum-hukum lain”, yakni “seni untuk mempersatukan diri agar manusia menjadi beradab dan tetap beradab”. Jadi gonjang-ganjing politik di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin merupakan kegagalan dalam memenuhi kondisi: proses persamaan partisipasi politik berkembang lebih cepat dibandingkan dengan “seni untuk mempersatukan diri bersama-sama”.

Menurut Huntington, perubahan sosial-ekonomi di satu sisi berhasil meningkatkan kesadaran dan tuntutan politik serta memperluas partisipasi politik, namun di sisi lain ia mengkesampingkan sumber-sumber wewenang dari kelembagaan politik tradisional, sehingga  muncul persoalan ketika lembaga politik baru harus menggantikan lembaga politik tradisional. Jadi singkatnya, dalam pandangan Huntington pembangunan lembaga politik tertinggal di belakang perubahan sosial ekonomi.

Dalam pandangan Huntington secara umum tingkat kesatuan politik yang bisa dicapai masyarakat biasanya cerminan dari adanya keterkaitan antara lembaga politik dan kekuatan sosial yang membentuknya, seperti kekuatan etnis, keagamaan, teritorial, ekonomi dan status. Kekuatan sosial sosial terus meningkat jumlah dan kualitasnya seiring dengan modernisasi. Sementara lembaga politik dipahami Huntington sebagai sarana peraturan untuk “mempertahankan tatanan, menyelesaikan perselisihan, memilih tokoh-tokoh pimpinan yang memiliki wibawa sehingga dengan demikian berarti pula menciptakan persatuan di antara dua kekuatan sosial atau lebih” (Hal. 11). Jadi, lembaga politik yang kuat, adalah yang bisa mengelola perkembangan dan dinamika kekuatan-kekuatan sosial. Bagi Huntington, suatu sistem politik yang didukung oleh banyak lembaga politik umumnya akan lebih mudah menyesuaikan diri, di mana dalam suatu kurun waktu kebutuhannya dipenuhi oleh seperangkat lembaga politik, dan pada kurun waktu lainnya kebutuhannya dipenuhi oleh bentuk kelembagaan politik lainnya yang berbeda, karena sistemnya memiliki instrumen yang bisa digunakan untuk memperbaiki dan mengelola diri dalam melekukan penyesuaian. Contoh yang diajukan Huntington adalah dalam sistem Amerika Serikat, di mana ada Presiden, Senat, Kongres, dan Mahkamah Agung dan pemerintahan-pemerintahan negara bagian yang memainkan berbagai macam peran yang berbeda sepanjang sejarah AS. Penjelasan di atas menurut Huntington merupakan dimensi struktural dari lembaga politik.

Merujuk kembali kepada tesis utama Huntington mengenai derasnya perubahan sosial dan mobilisasi kelompok-kelompok baru dalam lembaga-lembaga politik, maka itu harus diletakkan dalam konteks modernisasi. Modernisasi bagi Huntington merupakan proses yang memiliki banyak segi yang membawa perubahan dalam kerangkan pemikiran dan aktivitas manusia.[2] Huntington menekankan, bahwa modernisasi secara psikologis mengakibatkan terjadinya pergeseran mendasar pada manusia, dalam hal mental, nilai-nilai dan harapan-harapan, di mana manusia modern percaya bahwa mereka mampun dan memiliki kapasitas untuk mengubah alam dan lingkungan sosial, serta mulai meningkatnya kepercayaan pada nilai-nilai yang lebih universal ketimbang nilai yang partikular.

Huntington menguraikan tiga aspek penting dari modernisasi politik. Pertama, modernisasi politik menyebabkan rasionalisasi kekuasaan, penggantian para pejabat politik tradisional, etnis, keagamaan, kekeluargaan dan kekuasaan menjadi bersifat sekuler. Pesan utama dalam modernisasi politik adalah pemerintahan merupakan produk kerja manusia, bukan kehendak alam atau Tuhan, sehingga tertib sosial diukur dari kemampuan sumberdaya manusia sebagai kekuasaan tertinggi, yang tunduk pada hokum positif di atas semua peraturan. Kedua, adanya diferensiasi fungsi politik yang baru dan pengembangan struktur khusus untuk pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, wilayah kewenangan khusus (hukum, militer, administrasi dan ilmu pengetahuan) merupakan wilayah khusus yang terpisah dari dunia politik, sifatnya mandiri, memiliki spesialisasi tetapi menjadi lembaga subordinasi dalam melaksanakan fungsi tersebut. Hirarki administrasi terperinci dan tegas, kompleks dan lebih disiplin, di mana jabatan dan kekuasaan didistribusikan atas dasar ukuran prestasi kerja (merit system). Ketiga, adanya integrasi dalam bentuk peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam politik. Ini akan mendorong meningkatnya kadar kontrol, di mana sebagaimana negara-negara modern, wargenegara secara langsung terlibat dalam mempengaruhi pemerintahan. Jadi secara umum bisa disimpulkan bahwa yang secara pokok membedakan masyarakat modern dan sebelumnya, di mata Huntington, adalah rasionalisasi kekuasaan, diferensiasi struktur dan partisipasi massa.

Huntington menekankan pentingnya partai politik untuk mengakomodasi partisipasi politik dan memperkuat kelembagaan politik, karena partai politik mengorganisir partisipasi politik, dan mempengaruhi batas-batas sampai mana partisipasi tersebut boleh diluaskan. Jadi stabilitas, kekokohan partai dan sistem kepartaian tergantung dengan derajat rendah pelembagaan partai politik akan menghasilkan politik anomik dan kekerasan. Menurut Huntington partai yang memperoleh dukungan massa, jauh lebih kuat dibanding partai dengan dukungan terbatas, dan sistem kepartaian yang disandarkan pada dukungan massal akan jauh lebih kokoh dibandingkan dengan dengan sistem kepartaian yang kenaikan partisipasi politiknya selalu mengarah kepada pemisahan gradual organisasi partai dan para pendukungnya. Dalam sistem satu partai sebagaimana di Rusia, Huntington juga melihat peran partai sangat penting dalam menjaga tertib politik, sekalipun membatasi partisipasi politik. Partai dan sistem kepartaian yang menggabungkan mobilisasi dan organisasi akan dapat melaksanakan modernisasi politik dan pembangunan politik secara damai.

Namun Huntington tidak terlalu melihat lebih jeli sejarah pembentukan bangsa-bangsa, sekalipun memang Huntington tidak menerima analisis yang bersifat universal – teurtama dalam malihat revolusi – yang bisa menjadi faktor penting pembentukan karakter politik setiap perubahan atau proses modernisasi yang berlangsung. Kalau menggunakan analisis Huntington, maka sulit untuk menganalisa negara seperti Singapura, yang memang rendah partisipasi politiknya, sistem kepartaian yang lemah, namun tingkat kemakmuran ekonomi yang tinggi dapat menjaga stabilitasnya sebagai suatu negara.

Huntington juga tidak terlalu memperhatikan negara-negara berkembang sebagai negara jajahan yang konsep modernisasinya banyak ditanamkan dan dipaksakan oleh negara-negara penjajah, sehingga proses modernisasi berjalan tidak sebagaimana terjadi di negara-negara maju. Meski demikian, di sisi lain karya Huntington juga dinilai memberikan sumbangan besar pada studi dan kajian perbandingan politik (comparative politics), karena kemampuannya menyediakan data-data dan perbandingan kasus yang cukup banyak terjadi di negara-negara benua Amerika, Asia, Eropa dan Afrika.


[1] Huntington memberikan contoh, setelah Perang Dunia II, 17 dari 20 negara di Amerika Latin mengalami kudeta militer, kecuali Meksiko, Chili dan Uruguay (ironisnya, setelah buku ini terbit, pada tahun 1973 terjadi kudeta militer di Chili, di mana presiden terpilih Salvador Allende dikudeta oleh kelompok militer di bawah pimpinan Jenderal Augusto Pinochet). Juga di Afrika Utara, Timur-Tengah, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Asia. Kekerasan, perlawanan bersenjata, perang gerilya dan pemberontakan terjadi di Kuba, Bolivia, Peru, Venezuela, Kolombia, Guatemala, Dominika, Aljazair, Yaman, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos dan lainnya.

[2] Huntington menjabarkan aspek-aspek dasar modernisasi dengan merujuk pada pemikiran Daniel Lenner, yakni di antaranya: urbanisasi, industrialisasi, sekulerisasi, demokratisasi, pendidikan dan peran media. Semua aspek-aspek ini tidak bekerja dan berlangsung secara serampangan, melainkan dalam suatu keterkaitan utuh. Huntington sendiri sepakat dengan Lenner dan menyebutkan bahwa modernisasi membawa serta ekspansi yang sangat besar dalam bidang ilmu pengetahuan manusia melalui penyebaran pengetahuan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kemampuan baca-tulis, komunikasi massa dan pendidikan massal.

4 thoughts on “Tertib Politik dan Pelembagaan Politik (Timbangan Buku)

  1. Pingback: Review Buku: POLITICAL ORDER IN CHANGING SOCIETIES (Samuel P. Huntington – 1968) | dr3003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s