Politik Militer Indonesia Pasca Orde Baru (Timbangan Buku)

Judul Buku:  Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic ConsolidationPenulis:  Marcus Mietzner.  Penerbit: ISEAS, Singapore (2009).

Buku ini berasal dari disertasi doktoral Marcus Mietzner di Australian National University. Secara umum dalam buku ini Mietzner mencoba melakukan analisa teradap hubungan sipil-militer Indonesia pasca kekuasaan Soeharto. Buku ini mendiskusikan sebab-sebab dan konsekuensi persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia dalam upayanya menciptakan kontrol yang demokratis terhadap kekuatan militer sebagai agenda utama program reformasi pasca rezim oteriterian Soeharto.

Dalam buku ini Mietzner juga melihat sisi lain dalam hubungan sipil-militer, yakni analisanya terhadap perkembangan Islam politik sebagai salah satu kunci pokok untuk melihat pola umum dari politik sipil dalam transisi Indonesia. Namun, Mietzner menekankan bahwa bukunya bukanlah suatu studi mengenai interaksi khusus antara militer dengan Islam politik, meskipun adanya fakta bahwa militer dan individu-individu tertentu di dalamnya kadangkala menciptakan aliansi dengan pimpinan maupun kelompok-kelompok Islam untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Sebaliknya, dalam buku ini Mietzner mencoba juga untuk memberikan tekanan pada bagaiamana perkembangan di dalam komunitas Muslim mempengaruhi hubungan sipil-militer.

Dalam buku ini, Mietzner bersandar preposisi bahwa kontrol yang demokratis terhadap angkatan bersenjata merupakan salah satu faktor kunci dalam kesuksesan transisi dari sistem otoriterian kepada demokrasi. Buat Mietzner, inklusi dari kontrol demokratis menjadi konsep reformasi sektor keamanan sangatlah penting bagi klarifikasi dua issu utama: pertama, hal itu mendefinisikan reformasi militer adalah sebagai suatu bagian yang sangat penting dari sebuah proses besar mereformasi, bukan saja, institusi-institusi keamanan lainnya (polisi, milisi bersenjata, agen-agen kekerasan), melainkan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Kedua, problem sipil-militer bukan semata-mata soal mengendalikan dan membatasi kekuatan politik militer, melainkan juga menjamin proses reformasi tidak menghasilkan erosi kondisi keamanan secara umum. Di sini Mietzner menilai perlunya juga menganalisa bagaimana hubungan dan rivalitas di antara kelompok sipil memberikan dampak terhadap peluang untuk menciptakan kontrol demokratis terhadap angkatan bersenjata.

Meitzner mengawali studinya dengan menguraikan wilayah-wilayah yang menjadi sasaran militer untuk ikut terlibat atau mempengaruhi, yakni sektor: politik, ekonomi, institusional dan sosial-budaya. Dengan identifikasi dan deskripsi mengenai sektor-sektor ini, maka bisa diuraikan peluang intervensi macam apa yang ditawarkan oleh sektor-sektor tersebut, akan memudahkan dalam mengidentifikasi diversi dari model normative dari kontrol yang demokrtais atas militer, dan sekaligus menyediakan perangat analitis untuk menganalisa kasus Indonesia.

Secara teoritis Mietzner menguraikan adanya empat model tipologis intervensi militer yang mendominasi diskursus hubungan sipil-militer dalam negara otoriter. Sekalipun model-model tersebut kurang begitu akurat dalam menganalisis dinamika hubungan sipil-militer dalam negara-negara yang sedang mengalami transisi, namun sangat menolong dalam memberikan gambaran mengenai tingkat intervensi militer yang harus dihadapi negara saat dimulainya transisi demokrasi. Model pertama adalah “Praetorian”, di mana dalam pemerintahan model ini militer merupakan komponen utama dalam menjalankan negara, dan seluruh institusi dan kekuatan lainnya berada di bawah kontrol militer. Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dikuasai oleh militer, baik secara langsung maupun diduduki sipil yang loyal kepada militer. Rejim Praetorian biasanya berkuasa lewat peraturan keadaan darurat. Sejumlah negara Amerika Latin dan Afrika era 1950an, Korea Selatan dan Bangladesh di era 1980an, serta Burma saat ini merupakan contoh dari  tipe “Praetorian”.

Model kedua adalah “Participant-Ruler”, di mana terdapat partisipasi militer langsung dalam menjalankan pemerintahan, namun tidak memegang kontrol sepenuhnya atas pemerintah. Dalam model ini kekuatan militer umumnya membangun aliansi atau melayani kepentingan elit sipil tertentu, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dengan timbal-balik mendapatkan kekuasaan untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan keamanan. Filipina di bawah Marcos dan Thailand pada era 1980an dan mayoritas negara-negara komunis merupakan contoh dari hubungan negara-militer tipe ini.

Model ketiga adalah “Guardian”, di mana militer tidak perlu berpartisipasi atau mendominasi pemerintah, namun militer memiliki kekuasaan yang cukup kuat untuk memberikan penilaian terhadap performa pemerintahan sipil dan menggantinya jika dipandang perlu. Jenis militer seperti itu mendefinisikan diri mereka sebagai pelindung dari nilai-nilai dan tujuan nasional, baik itu dalam rangka menjaga integritas kewilayahan negara ataupun kesetiaan pada ideologi nasional tertentu. Contoh model ini adalah Turki, di mana militer berada di luar institusi-institusi pemerintah, namun tetap memiliki kekuatan dan kekuasaan untung menentang setiap pemerintahan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip sekulerisme, atau tidak bekerja cukup baik untuk menanggapi ancaman suku Kurdish di wilayah perbatasan Turki.

Model keempat adalah model “Referee” yang menggambarkan peran militer di negara-negara yang memiliki kompetisi politik tingkat tinggi, di mana kekuatan angkatan bersenjata bertindak sebagai “king-makers”. Dukungan dari militer sangat menentukan dalam pertarungan kekuasaan terutama bagi kelompok tertentu yang mendapat dukungan, dan untuk itu para pejabat tinggi militer akan mendapatkan konsesi karena dukungannya tersebut. Konsesinya bisa dalam hal ikut membentuk pemerintahan dan ikut berpartisipasi, atau pemerintah akan melayani sejumlah kepentingan militer secara khusus. Gagasan tentang militer sebagai “wasit” merujuk pada fungsi militer sebagai mediator yang netral dalam konflik politik, meskipun sangat jarang terjadi.

Menurut Mietzner, dari semenjak tahun 1950an, Indonesia pernah melalui dan mengalami keempat model tersebut. Peran angkatan bersenjata pada era demokrasi parlementer adalah model guardian di mana militer ikut serta menghentikan sistem demokrasi di tengah ancaman terhadap integritas nasional. Selama era Soekarno (1959-1965), angkatan bersenjata berperan sebagai participant-rulers, yang saling berbagi kekuasaan dengan Presiden dan menghadapi bengkitnya pengaruh komunis. Intervensi militer pada tahun 1965 menciptakan rejim praetorian di mana militer melakukan kontrol atas semua institusi negara, dan tahun 1990an berubah kembali menjadi participant-rulers. Model “referee” bisa dilihat mulai awal reformasi (1999-2001), di mana militer lebih memosisikan diri mereka sebagai broker kekuasaan di anatra kekuatan sipil yang saling bertarung, untuk memperoleh sejumlah konsesi. Setalah era Yudhoyono, militer bisa dikatakan kehilangan “kekuasaan veto”, meskipun demikian mereka masih mendapatkan sejumlah “hak istimewa”, di antaranya: secara de facto memeproleh impunitas dari proses penyidikan hukum, struktur komando teritorial dan sistem swadana militer.

Mietzner mencoba mengaitkan bagaimana hubungan sipil-militer dan juga konteks pembagian dalam komunitas Muslim di Indonesia merupakan salah satu sumber utama konflik dalam wilayah politik sipil, dengan menguraikan penjelasannya mengenai keberjarakan sosial, politik, dan keagamaan antara kalangan nasionalis-sekuler dengan Islam fanatik di satu sisi, dan juga konflik antara Islam tradisonal dan modern. Mietzner menilai bahwa sedikit banyak ada peran dan keterlibatan militer dalam mengelola konflik-konflik tersebut. Selain itu juga munculnya kelompok Islam militan pasca Orde Baru, dilihat sebagai salah satu hal yang digunakan militer untuk memainkan perannya dalam fungsi keamanan, yang telah diambil-alih polisi. Adanya proyek “perang melawan terorisme” secara perlahan, mengembalikan kembali militer dari isolasi dan sanksi internasional, dan adanya prioritas untuk mengembangkan fungsi kapasitas counter-terrorism lebih dari kebutuhan adaptasi militer secara struktural ke dalam sistem demokrasi.

Secara keseluruhan, Mietzner mencoba untuk mempresentasikan secara detil hubungan sipil-militer selama dan sesudah jauthnya rejim Orde Baru Soeharto pada 1998. Mietzner berupaya memotret naik-turunnya hubungan tersebut, baik dari perkembangan perspektif internal militer dan dinamika yang terjadi di dalam politik sipil, Mietzner membagi dua fase dari transisi hubungan sipil-militer, yakni: pertama, fase antara 1998-2004, di mana adanya jurang yang dalam di antara kelompok-kelompok sipil memungkinkan angkatan bersenjata tetap dapat memperpanjang “hak-hak istimewa” mereka dalam pemerintahan negara demokrasi yang baru, namun tidak stabil. Fase kedua, yang sangat berbeda dari yang pertama, yakni pasca 2004 di mana konsolidasi demokrasi menunjukkan kuatnya kontrol pemerintah atas militer, yang dihasilkan dari politik sipil yang stabil, dan menurunnya secara signifikan berbagai konflik antar kekuatan kunci dalam masyarakat. Mulai 2008, militer Indonesia perlahan mulai jauh meninggalkan masa lalunya yakni sebagai instrumen rezim-stabilitas dari pemerintahan represif Soeharto, dan juga sebagai mediator di antara persaingan kelompok sipil pada era awal transisi. Sekalipun militer masih menggenggam sejumlah hak istimewa dalam politik dan sosial, mereka bukan lagi sebagai “veto-player” dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, di mana kekuasaan militer untuk menentukan soal-soal dalam urusan politik sudah sangat dikurangi.

Dalam studinya ini, Meitzner menarik kesimpulan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan sangat penting dalam mengarahkan reformasi militer generasi pertama, dan kaitannya dengan perubahan kelembagaan pada sektor keamanan di dalam pemerintahan. Indonesia melakukan keberhasilan besar dalam mencabut militer dari politik formal, dan memperkuat lembaga kontrol sipil dalam memperkenalkan dan menggunakan undang-undang baru untuk mengelola angkatan bersenjata. Meskipun demikian bagi Meitzner, diabaikannya dua faktor kunci agenda reformasi, yakni: prkatik swadana yang masih berlangsung dan struktur komando teritorial, akan menghalangi Indonesia sepenuhnya memasuki tahapan generasi kedua reformasi, yakni penciptaan mekanisme institusional demokrasi sipil yang bermakna dan bisa bertahan lama.

Catatan penting dari studi ini adalah kurang koherennya bangunan argumen Mietzner dalam mengaitkan hubungan sipil-militer dengan politik Islam, di mana yang belakangan lebih terlihat sebagai tempelan untuk mendukung argumen pokoknya, yakni pasang-surut hubungan sipil-militer di Indonesia. Namun, meskipun demikian, buku ini disandarkan pada sumber informasi yang kaya, dengan demikian banyaknya wawancara sumber-sumber kunci, baik dari kalangan militer, sipil maupun Islam, yang membuatnya menjadi demikian kaya dan bernuansa kebun-bunga, di mana berbagai argumen dan pandangan yang demikian beragam bisa ditampilkan untuk menopang argumentasi pokok buku ini, yakni melihat  pasang-surut hubungan sipil-militer di Indonesia, terutama setelah reformasi, di mana sejumlah persoalan dan agenda yang belum selesai masih akan menjadi batu penghalang yang memuluskan hubungan keduanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s