Ideologi dan Politik Hukum

political gridlock

* Kertas kerja untuk keperluan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta, 29 Maret 2010. Tulisan ini merupakan bagian dari hasil riset “Paradigma Pembaruan Hukum di Indonesia: Agenda-Agenda Lembaga Negara” (Alter-LAW). Tulisan ini merupakan salah satu bagian yang saya tulis.

Pengantar

Dalam melihat relasi antara hukum dan negara dalam konteks ideologi dan politik hukum, tulisan ini menggunakan pandangan Nicos Poulantzas dan Philip Pettit. Pandangan Nicos Poulantzas digunakan untuk melihat konteks sosial-politik dari relasi antara hukum, negara dan ideologi politik-hukum dalam melihat gagasan pembaruan hukum di Indonesia pasca Orde-Baru. Bagaimana discourse ideologi politik-hukum baik pada masa Orde Baru maupun sesudahnya, bekerja dalam membentuk sejumlah produk hukum yang menjadi pijakan normatif bagi relasi antar institusi negara, negara-masyarakat maupun individu-individu dalam masyarakat. Sementara pandangan Philip Pettit dirujuk untuk menilai dan menguraikan dimensi etis dan politis dari demokrasi dan konstitusionalisme dalam sistem republik sebagai jawaban bagi model pembaruan hukum.

Ideologi Politik Hukum

Secara umum, dalam beberapa karyanya Poulantzas menguraikan pandangannya dalam memberikan tekanan pada peran penting tata aturan hukum (legal order) dan ideologi politik-hukum (juridico political-ideology) dalam memediasi perjuangan politik kelas sekaligus dalam mengamankan susunan intitusional sebagai hal penting bagi akumulasi modal dalam wilayah ekonomi.[1] Pandangan Poulantzas ini agak berbeda dengan teoritisi Marxist lainnya, yang melihat negara (beserta aturan-aturan hukum yang dibuatnya) semata-mata alat dari kepentingan kelas yang berkuasa, di mana Poulantzas justru menilai bahwa hukum relatif memiliki wilayah otonomi dalam formasi sosial masyarakat borjuis, dengan memiliki pengaruhnya sendiri. Poulantzas juga memberikan argumen mengenai makna dari penempatan hukum dalam seluruh sistem yang didominasi oleh kelas borjuis.[2] Terutama dalam kasus-kasus negara tertentu (yang ia istilahkan exceptional state) yang menjalankan politik otoriterianisme (authoritarian statism), Poulantzas melihat ada faktor khusus di mana negara memiliki peran politik-ekonomi jauh lebih besar ketimbang jika hanya disebut sebagai alat dari kelas yang berkuasa.

Sementara Philip Pettit dalam pandangannya memberikan analisa baru dalam penilaiannya bagi model republikanisme.[3] Bagi Pettit salah satu tujuan dari negara adalah mempromosikan kebebasan sebagai non-dominasi (freedom as non-domination). Bagi Pettit gagasan kebebasan sebagai non-dominasi memberikan dukungan yang kaya, bahkan bagi sebuah kebijakan politik yang radikal sekalipun, menyediakan dasar yang menyeluruh bagi apa yang lainnya kelihatan seperti tuntutan-tuntutan yang tersekat-sekat terhadap negara. Kebebasan sebagai non-dominasi memberikan dukungan bagi sebuah konsepsi demokrasi, di mana kontestabilitas mendapatkan tempat yang biasanya terberi bagi persetujuan; yang paling penting adalah bukanlah negara melakukan apa yang dikatakan rakyat, tetapi terhadap kesewenang-wenangan yang menyakitkan, rakyat dapat selalu menggugat apa pun yang dilakukan oleh negara.[4] Kedua pandangan tersebut digunakan dalam melihat konteks politik-hukum di Indonesia sekaligus standpoint dalam memposisikan model ideal bagi politik hukum di Indonesia. Ini bisa dilihat dengan menganalisa perubahan politik di Indonesia berubah dari model oteriterian-statis (authoritarian statism) ala Orde Baru, ke model transisi pasca Orde Baru.

Secara umum Poulantzas mendiskusikan akibat-akibat dari juridico-political system dalam wilayah ekonomi, politik dan ideologi. Di wilayah ekonomi Poulantzas memberikan tekanan bagaimana sanksi-sanksi hukum berhubungan dengan produksi dan eksploitasi melalui representasi yuridis dalam bentuk hak yang diikatkan kepada kepemilikan pribadi, mengatur ruang sirkulasi melalui hukum kontrak dan hukum perdagangan, dan memberikan aturan bagi intervensi negara dalam wilayah ekonomi.[5] Dalam konteks politik, ini juga menempatkan agen-agen produksi menjadi sekedar subyek hukum secara individual dan bukannya anggota-anggota dari kelas-kelas yang berhubungan secara antagonistik.[6] Terlebih lagi hukum mengelaborasi aturan di mana dasar dari individualisasi atau perbedaan fragmentasi dari subyek dipengaruhi, dalam bentuk “efek isolasi” yang menentukan bentuk dari hubungan-hubungan sosial lainnya.[7]

Dalam wilayah politik, Poulantzas berargumentasi bahwa hukum dan juridico political-ideology tidak hanya ditujukan untuk mengamankan dari kemungkinan terjadinya patahan sosial dalam wilayah “privat”, tetapi juga menegaskan kebutuhannya sebagai counterpart dalam wilayah “publik” dari institusi-institusi politik, termasuk negara.[8] Bagi Poulantzas, organisasi dan fungsi internal dari negara dapat diasumsikan sebagai bentuk sebuah administrasi legal-rasional di mana birokrasi terlihat sebagai impersonal, institusi yang netral yang diwujudkan dalam bentuk kepentingan umum dan beroperasi menurut struktur yang hirarkis, sistem koordinasi yang terpusat dan formal, dan norma-norma aturan/undang-undang yang legal-rasional.[9]

Dalam wilayah ideologi, Poulantzas berpendapat bahwa ruang dominan dalam perangkat ideologi dari masyarakat borjuis diisi oleh juridico-political ideologies. Poulantzas mengatakan bahwa fungsi prinsipil dari semua ideologi-idelogi adalah membangun sebuah diskursus yang koheren dan bersifat relatif yang mencetak “lived relation” (hubungan nyata) atau pengalaman dari subyek-subyek kepada dunia di mana mereka bekerja di dalamnya.[10] Hubungan ini dilihat Poulantzas dapat membuktikan bahwa basis legitimasi legal-rasional dari dominasi politik kelas dalam bentuk legalitas borjuis, berkaitan erat dengan posisi dominan dari badan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dalam menjalankan tata aturan hukum, terlebih lagi bahkan dalam periode krisis ideologis, juridico-political ideology kerapkali mempengaruhi bentuk dan wilayah di mana kelas yang didominasi menghidupkan perlawanan mereka terhadap eksploitasi dan opresi.[11]

Dalam keseluruhan pandangan Poulantzas secara umum dengan baik ia melakukan kategorisasi dalam melihat negara. Poulantzas melihat bahwa terdapat negara-negara yang ia kategorikan “normal” (normal) dan ada yang ia kategorikan “eksepsional” (exceptional). Kategorisasi ini oleh Poulantzas dilihat berdasarkan situasi-situasi di mana dalam negara “normal” hegemoni negara berlangsung secara stabil dan kokoh, sementara pada negara “eksepsional” terdapat krisis hegemoni negara.[12] Dalam negara “normal” momen persetujuan didominasi dalam kekerasan yang dikonstusionalisasikan (constitutionalized violence), sementara dalam negara-negara “eksepsional” di dalamnya berlangsung penggunakan represi fisik (physical repression) yang meningkat dan adanya “perang terbuka” terhadap kelas yang terdominasi.[13]

Secara umum negara-negara “normal” dirujuk kepada negara-negara dunia pertama, di mana hegemoni dan kekerasan negara berlangsung dalam tata aturan hukum, sementara negara-negara “eksepsional” dirujuk kepada negara-negara dunia ketiga yang menerapkan model pemerintahan yang otoriter atau kediktatoran. Bagi Poulantzas hal-hal tersebut merefleksikan fakta-fakta di mana pada negara-negara “normal”, institusi-institusi demokrasi-representatif, di mana di dalamnya terdapat karakterisasi berupa hak pilih yang bersifat universal dan partai politik yang berkompetisi, sementara pada negara-negara “eksepsional” prinsip-prinsip elektoral diabaikan (dengan pengecualian adanya kemungkinan plebisit atau referendum) dan sistem multipartai dihilangkan.[14] Terlebih lagi di negara “normal” aparat-aparat ideologi negara berkuasa dalam wilayah privat, oleh karena itu dapat dikontrol pada satu tingkat yang signifikan. Di negara “eksepsional” negara disubordinasikan kepada aparat represif negara dalam hal melegitimasi penggunaan aktivitas koersif yang kerap meningkat dalam rangka menanggulangi krisis ideologis yang mengiringi krisis hegemoni.[15] Model kontrol ini berkesesuaian dengan meningkatnya birokratisme dalam organisasi negara dan fungsi internal pada aparat negara.[16]

Jadi secara umum, Poulantzas menguraikan bahwa negara “normal” bergantung kepada beroperasinya institusi-institusi demokrasi representatif secara stabil dan kokoh di bawah dominasi kelas (kelas) yang berkuasa, sementara negara “eksepsional” menghilangkan institusi-institusi demokrasi dan juga organisasi-organisasi otonom dari kelas yang tertindas dengan menyandarkan dirinya pada aktivitas koersif negara bersamaan dengan dibangunnya konsesi-konsesi material tertentu dan penekanan secara ideologis untuk mengamankan dan memperkokoh kuasa modal.

Negara Orde Baru: Reduksi Ketetapan Normatif dalam Praktik Politik

Turunnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998 selalu dijadikan titik pijak dalam melihat aras perubahan politik di Indonesia. Turunnya Soeharto dimaknai sebagai simbolisasi berakhirnya rejim otoriter-birokratis-militeristik. Rejim otoriter-birokratik-militeristik menyanggahkan keberadaannya secara politik pada dua kaki utama yakni birokrasi dan kekuatan militer dengan menyandarkan aktivitas ekonominya pada investasi/modal asing dan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), dan lain-lain.

Model negara seperti ini bisa dilihat dalam sejumlah teori negara baik dalam aras pemikiran Marxisme maupun yang berlawanan dengannya. Dalam wilayah pemikiran Marxisme, teoritisi seperti Poulantzas, misalnya, melihat adanya otonomi-relatif dalam hubungan modal-negara-masyarakat, di mana Poulantzas sedikit memodifikasi arus besar dalam pemikiran Marxisme yang melihat negara semata-mata sebagai alat kelas yang berkuasa (dalam konteks sistem kapitalisme adalah kelas borjuis).

Sebagaimana telah disebutkan, salah satu bentuk otonomi-relatif negara dalam pandangan Poulantzas adalah produksi regulasi-regulasi normatif (hukum) yang menjadi wilayah di mana negara memiliki otoritas. Bagi Poulantzas, hukum harus dipelajari dalam konteks fungsi dan wilayah spesifiknya dalam totalitas stuktur dan praktik-praktik yang kompleks, yang ada di dalam reproduksi masyarakat yang didominasi oleh mode produksi kapitalisme. Karena itu perbedaan sistem hukum harus dieksaminasi sesuai dengan perbedaan mode produksi. Poulantzas menekankan peran penting dari aturan hukum dan juridico-political ideology dalam memediasi politik perjuangan kelas, sekaligus mengamankan kepentingan lingkungan institusional untuk akumulasi modal di ruang ekonomi, sebagaimana dinyatakan Poulantzas bahwa negara “organized the conflictual unity of the alliance in power and the unstable equilibrium of compromise among its components”.[17]

Model negara Orde Baru merupakan bentuk negara “eksepsional” dalam kategorisasi Poulantzas. Model negara ini oleh Poulantzas disebut sebagai authoritarian statism, yang memiliki ciri-ciri: pertama, terjadinya transfer kekuasaan dari tangan legislatif ke tangan eksekutif, dan konsentrasi kekuasaan berada sepenuhnya di tangan eksekutif; Kedua, peleburan secara akseleratif antara tiga pilar negara – legislatif, eksekutif dan yudikatif – disertai dengan penurunan dalam hala tata aturan hukum; Ketiga, berkurangnya fungsi partai-partai politik sebagai partner dalam administrasi pemerintahan dan kekuatan yang memimpin dalam pengorganisasian hegemoni; Keempat, munculnya jaringan yang bersifat paralel yang melampaui aktivitas organisasi formal negara dan menjalankan  pembagian yang jelas dalam aktivitas-aktivitasnya.[18]

Ciri-ciri tersebut yang secara umum dalam pandangan teori Poulantzas bisa melihat Orde Baru sebagai sebuah model negara. Secara spesifik, dalam prakteknya, muculnya negara Orde Baru dijelaskan Richard Robison. Robison melihat munculnya negara Orde Baru sebagai konsekuensi dari proses sosial, ekonomi dan konflik politik yang panjang dan berlarut-larut, yang ditandai dengan sejumlah kondisi: Pertama, melemahnya kelas-kelas sosial, terutama kegagalan tumbuhnya borjuis nasional, memungkinkan tumbuhnya aparat negara di mana kekuatan politik dan birokrasi diambil dan diintegrasikan oleh militer, partai dan para pejabat negara. Dalam pertarungan perebutan kekuasaan di antara kelompok birokrasi-politik, militerlah yang memperoleh kemenangan; Kedua, kegagalan negara dan borjuis nasional untuk menata kembali ekonomi Indonesia dari ekonomi yang berorientasi pada ekspor produk pertanian masa kolonial yang sudah menurun secara drastis, menjadi ekonomi manufaktur yang dikelola negara yang berorientasi pada industrialisasi substitusi impor; Ketiga, kegagalan munculnya kekuatan untuk revolusi sosial yang terdiri dari elemen-elemen signifikan seperti buruh, petani dan kaum intelektual, untuk merebut kekuatan politik dari tangan kekuatan konservatif.[19] Kondisi-kondisi tersebut yang kemudian memberikan jalan bagi munculnya kekuatan militer dengan dukungan kekuatan konservatif nasional (dalam kaum intelektual, birkokrat dan politisi) yang didukung penuh oleh kekuatan internasional, mengambil alih kekuasaan negara tahun 1966, dan mendirikan negara Orde Baru, yang dikonsolidasikan di bawah kekuatan militer, birokrasi dan modal internasional.

Dalam analisa Robison, dominasi tersebut dapat berlangsung bukan hanya dikarenakan kesuksesan militer secara politik dalam membangun struktur korporasi dan aparat represif, atau juga melemahnya kelas-kelas secara sosial, tetapi lebih karena negara mampu menguasai posisi-posisi strategis dalam wilayah ekonomi. Sumber-sumber penting dari cadangan minyak, gas, dan mineral (pertambangan) dalam jumlah yang sangat besar, tidak menjadi keuntungan bagi kelompok borjuis nasional, tetapi menjadi penghasilan negara yang ikut dalam mengeksploitasi sumber-sumber tersebut melalui perjanjian pembagian produksi dengan perusasaan-perusahaan asing. Ditambah dengan hutang luar negeri dan bantuan luar negeri dalam jumlah yang sangat substansial yang disalurkan langsung kepada pemerintah, bisa dilihat sebuah gambaran yang jelas mengenai munculnya otonomi finansial dari sumber-sumber nasional.[20]

Orde Baru kemudian – sebagaimana teori Poulantzas – muncul sebagai authoritarian statism yang dideskripsikan Poulantzas sebagai, “intensified state control over every sphere of socio-economic life combined with radical decline of the institutions of political democracy and wit draconian and multiform curtailment of so called “formal” liberties”.[21] Namun studi menarik dari Daniel Dhakidae menambahkan dimensi lain dalam melihat negara Orde Baru tidak semata-mata dengan pendekatan politik-birkoratik untuk menangkap kompleksitas politik Orde Baru, yakni produksi discourse politik neo-fasis dalam sebuah pasangan yag aneh antara, misalnya, kekerasan dan harmoni, kekerasan dan jalan tengah dan antar lembaga kekerasan untuk menghidari konflik yang halus sekalipun.[22]

Diskursus politik Indonesia di masa Orde Baru mengkesampingkan praktik-praktik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di luar negara, seperti masyarakat sipil, sehingga sepanjang pemerintahan Orde Baru, masyarakat sipil dalam tataran tertentu mengalami pengebirian, depolitisasi, demobilisasi, dan pembungkaman aspirasi, karena tingginya intervensionisme dan otoriterianisme negara Orde Baru.[23]

Dalam diskursus politik Orde Baru pemisahan antara negara dan masyarakat sipil atau penguasa dengan rakyat yang merupakan gagasan dasar Hegelian yang diutarakan Supomo, tidak dikenal. Dalam pandangan Supomo, aturan konstitusional yang menjamin kemerdekaan sipil dan politik dalam konstitusi Indonesia ditentang. Gagasan Supomo inilah yang kemudian – setelah mati selama empatpuluh tahun dalam diskursus politik di Indonesia – dibangkitkan kembali oleh Orde Baru, untuk menjustifikasi hukum yang memaksa seluruh organisasi sosial dan politik di Indonesia untuk mengadopsi Pancasila sebagai asas ideologi tunggal.[24]

Munculnya “bahaya komunisme” dalam ruang diskursif politik di Indonesia menjadi alat efektif untuk melegitimasi kebijakan mereka dalam menghadapi kemungkinan munculnya gerakan sosial, dengan juga memproduksi diskursus “pembangunan”, “stabilitas, keamanan dan persatuan-kesatuan” serta “Demokrasi Pancasila”. Setiap aktivitas yang mencoba untuk menandingi otoritas pemerintah, serta-merta akan dituduhkan sebagai “anti-pembangunan” adat “anti-Pancasila”, dan dapat dituduhkan sebagai tindakan kejahatan subversif. Terlebih lagi negara Orde Baru secara sistematis menerapkan politik bahasa dalam bentuk gejala eufemisme, yang bukan merupakan gejala linguistik, tetapi gejala kekuasaan, bahasa merumuskan kekuasaan dan kekuasaan merumuskan bahasa.[25] Sejumlah kata-kata yang dinilai sarat muatan ideologi “kiri” seperti kawan, revolusi, rakyat, buruh, secara perlahan dihilangkan dari kosakata bahasa Indonesia yang tercermin melalui media massa.

Diskursus “pembangunan” yang dikonstruksi Orde Baru menjadi inti dari basis ideologi. “Pembangunan” manjadi rasionalisasi bagi Orde Baru dan kekuatan militer untuk menjaga terjadinya stabilitas politik dan keamanan sebagai kondisi prasyarat dijalankannya “pembangunan”. “Pembangunan” membutuhkan “stabilitas dan kesatuan” yang artinya negara membutuhkan stabilitas ekonomi dan politik. Stabilitas ekonomi dan politik hanya dapat dicapai apabila terjadi pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, sekaligus dalam waktu yang bersamaan tidak boleh ada gejolak sosial-politik yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Kontrol militer dilakukan berdasarkan dua alasan utama: pertama, kebutuhan akan infusi atau penyuntikan modal asing secara besar-besaran dari negara-negara Barat memperkuat gagasan bahwa stabilitas politik yang terus-menerus sangatlah penting untuk menarik investasi asing. Kedua, titik perhatian secara geopolitik bahwa infiltrasi komunisme selama perang dingin dapat meningkatkan eskalasi kegiatan subversif di wilayah domestik juga menjadi argumen dasar para pejabat Orde Baru menekankan pada peran utama dari kekuatan pertahanan (tentara) dalam menjaga integritas nasional dan ini hanya bisa dilakukan jika terdapat pengawasan oleh militer di seluruh area negara dan bangsa baik dalam kehidupan sosial, politik dan kebudayaan.[26]

Dalam keseluruhan praktek politik Orde Baru, ketetapan-ketetapan normatif ditempatkan dalam subordinasi. Dalam konteks authoritarian statism ala Orde Baru maka semua produk hukum dan ketentuan, bukan di dasarkan pada perlindungan masyarakat, penegakan hukum, keadilan, penciptaan tata keteraturan normatif antara negara dengan masyarakat sipil, tetapi reduksifikasi seluruh ketetapan normatif ke dalam praktik politik sebagai proses konstruksi diskursus politik Orde Baru, sekaligus pengintegrasian seluruh sistem sosial-politik-ekonomi ke dalam negara, untuk terus menjaga proses investasi dan akumulasi modal internasional, dengan menjalankan praktik politik kekerasan dalam menjaga hegemonisasi negara yang selalu rentan terhadap potensi hegemoni-tandingan dari kekuatan-kekuatan yang berada di luar wilayah negara. Praktik politik ini terus berlangsung sampai pada satu titik di mana terjadi krisis organik negara, yang dipicu oleh gelombang krisis ekonomi di sejumlah negara-negara Asia, dan memaksa terjadinya perubahan politik.

Di wilayah politik yang berkembang adalah politik mikro yakni hubungan transaksi antar aktor politik dan sirkulasi antar elit politik, sementara masyarakat sipil sebagai kekuatan pengontrol berjalannya sebuah tata pemerintahan demokratis belum tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang kuat, sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat terbaikan oleh kepentingan-kepentingan transaksi politik antar elit-elit politik. Bias orientasi kepentingan kekuasaan yang cenderung kepada transaksi politik ketimbang membangun kekuatan-kekuatan sosial politik, struktur politik, sistem hukum, dan seterusnya, menjadikan politik sebagai alat pertukaran kepentingan semata. Praktek politik ini kemudian memberikan ruang bagi kekuatan-kekuatan politik lama (kekuatan politik militer dan birokrasi masa Orde Baru) masuk ke dalam wilayah transaksi politik, dan muncul sebagai aktor penting, yang kemudian secara politik sanggup “menyandera” negara ke dalam sebuah transaksi politik yang melembaga menjadi bentuk impunity (impunitas).

Jadi secara umum proses transisi ini masih menyisakan ruang besar bagi masuknya rejim politik otoriterian baru, menghalangi proses transisi dari model negara “eksepsional” menuju negara “normal” dalam terminologi Poulantzas. Karena itu salah satu evaluasi yang bisa dijadikan parameter adalah sejauh mana lembaga-lembaga negara memiliki komitmen bagi agenda pembaruan hukum, dengan di dasarkan pada social justice (keadilan sosial) dan civil liberties (kebebasan sipil) sebagai ukuran-ukuran normatif, yang berpijak pada dasar filosofis “non-dominasi”, sebagaimana akan diutarakan pada bagian berikut.

“Non-Dominasi” Sebagai Dasar Bagi Politik Hukum

Relasi non-dominasi biasanya dibedakan dari relasi dominasi. Relasi dominasi secara umum dijelaskan sebagai dominasi oleh seseorang terhadap orang lain jika orang tersebut memiliki kekuasaan tertentu terhadap orang yang lain, secara lebih spesifik sebuah kekuasaan untuk campur tangan dengan basis kesewenang-wenangan (arbitrary).[27] Sementara relasi non-dominasi digambarkan seagai bentuk kebebasan (freedom) sebagai “position that someone enjoys when they live in the presence of other people and when, by virtue of social design, none of those others dominates them”.[28] Persoalannya kemudian sejauh mana prinsip-prinsip “non-dominasi” bisa dicapai dalam suatu strategi tertentu?

Pettit menawarkan dua strategi atau pendekatan yang bisa digunakan dalam upaya mencapai relasi non-dominasi. Strategi pertama adalah kekuasaan yang bersifat timbal- balik (reciprocal power), dan strategi kedua adalah melalui ketentuan/ketetapan konstitusional (constitutional provision).[29] Strategi pertama yakni kekuasaan yang bersifat timbal-balik adalah bagaimana membuat sumber-sumber dari yang mendominasi dan didominasi menjadi lebih sama, jadi secara ideal orang yang sebelumnya didominasi dapat mempertahankan dirinya dari setiap campur tangan (interference) dari yang mendominasi. Berdasarkan strategi ini jika setiap orang dapat secara efektif melawan/menentang setiap campur tangan dari siapa saja yang dapat menggunakannya, maka tidak ada dari mereka dapat didominasi oleh yang lainnya.

Menurut Pettit, strategi melalui penetapan ketentuan konstitusional kelihatannya berupaya untuk menghapuskan atau mereduksi dominasi bukan dengan membuat kemungkinan-kemungkinan bagi kelompok-kelompok yang didominasi untuk mempertahankan diri mereka dalam menghadapi/melawan campur tangan atau untuk menghalangi campur tangan yang sewenang-wenang, tetapi lebih kepada mengenalkan sebuah otoritas konstitusional terhadap situasi relasi dominasi tersebut.[30]

Pettit menguraikan tiga hal penting dari kebebasan yang berdasarkan pada non-dominasi (freedom as non-domination). Pertama, kebebasan berdasarkan non-dominasi menuntut kita untuk mengurangi kapasitas untuk melakukan tindakan campur tangan secara sewenang-wenang (arbitrary interference) kepada orang lain yang terbuka terhadap tindakan tersebut. Non-dominasi juga berarti mereduksi negara dalam melakukan campur tangan. Pettit memberikan contoh, bahwa tidak bisa begitu saja membiarkan negara menggunakan kewenangannya ikut campur tangan untuk mengurangi kekuasaan dominasi antara pemodal terhadap pekerjanya, atau laki-laki terhadap perempuan, karena memaksimalkan kekuasaan negara untuk mencegah campur tangan (dominasi/kekuasaan) lebih memiliki ketidakpastian, dibandingkan dengan mempermanenkannya dalam sebuah aturan konstitusional.

Kedua, bentuk non-kesewenang-wenangan (non-arbitrary) jauh lebih baik daripada tindakan sewenang-wenang, karena itu penting untuk sedapat mungkin mereduksi setiap potensi kesewenang-wenangan baik dalam level institusi maupun subyek individu. Mengedepankan kebebasan seseorang berdasarkan prinsip non-dominasi berarti mengurangi kapasitas orang lain untuk melakukan campur tangan secara sewenang-wenang terhadap kehidupan orang lain, dan akan mengurangi kebutuhan orang tersebut untuk mempersiapkan cara tertentu dalam mempertahankan atau mengantisipasi, karena hal tersebut akan mengurangi tingkat ketidakpastian di mana mereka hidup.

Ketiga, pentingnya kebebasan berdasarkan non-dominasi adalah fakta-fakta di mana sesorang menikmati hubungan non-dominasi menjadi suatu bentuk pengetahuan bersama dan untuk menghasilkan atau membangkitan hubungan saling menguntungkan secara subyektif maupun intersubyektif. [31]

Menempatkan prinsip dan praktek non-dominasi secara luas berarti mereduksi bentuk-bentuk subordinasi, ini juga berarti mengurangi ketidakpastian bagi setiap orang. Dalam konteks inilah sejauhmana produk normatif berupa ketetapan hukum dan undang-undang yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjamin kebebasan masyarakat, didasari pada prinsip non-dominasi, sehingga menjadi dasar kokoh untuk menciptakan kepastian, setidak-tidaknya kepastian hukum. Karena keadilan sosial dan kebebasan sipil tidak secara otomatis akan menghilangkan subordinasi, dalam dalam hubungan antar kelas-kelas sosial, negara-masyarakat, maupun relasi gender. Dua prinsip yang dijadikan parameter dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga negara haruslah semaksimal mungkin mengurangi potensi subordinasi maupun dominasi.

Penutup

Secara umum, ideologi politik-hukum bekerja dalam sistem di mana hukum berjalan efektif dan berfungsi memediasi apa yang disebut perjuangan kelas. Dalam istilah Gramsci hal ini disebut hegemoni negara, di mana hukum menjadi ruang yang “dalam kesadaran” publik dipercaya dan diyakini sebagai ruang yang akan memberikan jawaban-jawaban terhadap berbagai persoalan ketidakadilan. Ini berlangsung di dalam negara “normal” dalam kategori Poulantzas. Sementara, dalam negara yang memiliki krisis hegemoni, maka penggunaan represi fisik yang dikedepankan. Negara model ini disebut Poulantzas negara “eksepsional”.

Tanpa harus mengabaikan kebebasan, maka relasi non-dominasi bisa menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan dalam hubungan antara negara-masyarakat, dengan mematrinya dalam suatu bentuk aturan konstitusional. Ide ini ditawarkan Pettit untuk menjembatani problem yang diajukan dalam pemikiran Marxian dengan menawarkan gagasan republikanisme, yakni membangun relasi non-dominasi dengan tujuan membangun kebaikan bersama (common good).

Kepustakaan Rujukan

Bourchier, David, Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia (Ph.D Thesis, Department of Politics, Monash University, Melbourne, 1996).

Connolly, William E., The Term of Political Discourse (Oxford: Basil Blackwell, 1993).

Honna, Jun, “Military Ideology in Response to Democratic Pressure During the Late Soeharto Era: Political and Institutional Contexts” dalam Benedict Anderson (Ed.), Violence and the State in Soeharto’s Indonesia (Ithaca: SEAP Cornell University Press, 2001).

Dhakidae, Daniel, Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru (Jakarta: Gramedia, 2003).

Jessop, Bob, State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place (Cambridge: Politiy Press, 1996)

Poulantzas, Nicos, Political Power and Social Classes (London: Sheed and Ward, 1973)

Poulantzas, Nicos, Classes in Contemporary Socialism (London: NLB, 1975).

Poulantzas, Nicos, State, Power, Socialism (London: Verso, 1978).

Pettit, Philip, Republicanism: A Theory of Freedom and Government (Oxford: Oxford University Press, 1999).

Poulantzas, Nicos, Fascism and Dictatorship: The Third International and the Problem of Fascism (London: NLB, 1970).

Philpott, Simon, Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoriterianisme (Yogyakarta: LKiS, 2003).

Robison, Richard, Power and Economy in Soeharto’s Indonesia (Manila: Journal of Contemporary Asia Publishers, 1990).

Catatan


[1] Lihat Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes (London: Sheed and Ward, 1973); Classes in Contemporary Socialism (London: NLB, 1975); State, Power, Socialism (London: Verso, 1978).

[2] Bob Jessop, State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place (Cambridge: Politiy Press), 1996, hal.71.

[3] Lihat Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government (Oxford: Oxford University Press, 1999).

[4] Ibid., hal. 66-69, 97-109.

[5] Nicos Poulantzas, ibid., hal. 53 dan 163. Lihat juga Nicos Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism, hal. 39, 191.

[6]  Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism, hal. 63-70.

[7] Dalam pandangan Poulantzas, agen-agen ekonomi tidak memahami hubungan-hubungan dalam sistem kapitalisme sebagai hubungan-hubungan kelas, tetapi hubungan yang bersifat kompetisi di antara individu yang terisolasi satu dengan lainnya, dan/atau fragmentasi kelompok-kelompok dari kaum buruh dan kaum kapitalis. “efek isolasi” ini meluas ke seluruh wilayah hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat kapitalisme dan menyerap kepemilikan kelas-kelas ke dalam mode-mode produksi yang lain sebagai lokasi penempatan. Nicos Poulantzas, ibid., hal. 86-88.

[8] Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes, hal. 132.

[9] Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism, hal. 88-91.

[10] Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes, hal. 206-210.

[11] Ibid., hal. 221-223, 356-357.

[12] Nicos Poulantzas, Fascism and Dictatorship: The Third International and the Problem of Fascism (London: NLB, 1970), hal. 57-59.

[13] Ibid., hal. 152, 316-318.

[14] Ibid, hal. 324-327.

[15] Ibid, hal. 314-318.

[16] Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes, hal. 246-247.

[17] Nicos Poulantzas, State, Power and Socialism, hal. 127

[18] Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism, hal. 217-231.

[19] Richard Robison, Power and Economy in Soeharto’s Indonesia (Manila: Journal of Contemporary Asia Publishers, 1990), hal. 36-41.

[20] Ibid., hal. 42-43.

[21] Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism, hal 203-204.

[22] Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 288-289.

[23] Simon Philpott, Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoriterianisme (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 205-206. Dalam pandangan Philpott, penyingkiran masyarakat sipil dalam discourse politik di Indonesia semakin diperkuat dengan tersedotnya perhatian hanya pada “pusat” atau politik tingkat nasional, dengan Jakarta sebagai porosnya. Ini bisa dilihat dengan manuver politik berbagai elit di Jakarta berimplikasi diidentifikasikan sebagai “politis”, sementara peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sipil dapat dianggap sebagai sesuatu yang “politis” hanya jika mendapat tangapan atau menarik perhatian dari pusat.

[24] Penjelasan yang detil untuk ini lihat David Bourchier, Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia (Ph.D Thesis, Department of Politics, Monash University, Melbourne, 1996).

[25]  Daniel Dhakidae, op.cit., hal 419-420.

[26] Jun Honna, “Military Ideology in Response to Democratic Pressure During the Late Soeharto Era: Political and Institutional Contexts” dalam Benedict Anderson (Ed.), Violence and the State in Soeharto’s Indonesia (Ithaca: SEAP Cornell University Press, 2001), hal. 55.

[27] Lihat William E. Connolly, The Term of Political Discourse (Oxford: Basil Blackwell, 1993).

[28] Philip Pettit, op.cit., hal. 66-67.

[29] Ibid, hal. 67

[30] Ibid., hal 67-68.

[31] Ibid., hal. 83-90

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s