Dari Gerakan Sosial ke Gerakan Politik ?

Eugene Delacroix – The Liberty Leading the People (1830)

* Tulisan yang dipresentasikan pada Rangkaian Seminar “Bicara Tentang Demokrasi ‘Aseli’ Indonesia”, yang diselenggarakan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Tempo Institute dan CIReS Universitas Indonesia, di Universitas Indonesia, Depok, 29 April 2010.  Tulisan ini hanyalah draft kasar untuk pengantar diskusi, bukan tulisan final untuk dikutip.

 

Studi-studi dan teori-teori mengenai gerakan sosial banyak dituliskan dalam beberapa tahun terakhir ini. Studi ini menjadi menarik karena banyaknya fenomena yang berkembang semenjak awal abad ke duapuluh, terutama lahirnya sejumlah gerakan perlawanan, khususnya gerakan mahasiswa tahun 60an di banyak negara di semua belahan penjuru dunia. Sekalipun demikian terminologi “gerakan sosial” ini seringkali implisit didefinisikan secara heterogen terhadap sejumlah fenomena-fenomena sosial dan politik seperti revolusi, sekte-sekte keagamaan, organisasi-organisasi politik, atau satu isu yang mengkampanyekan banyak hal, pada sebuah kesempatan didefinisikan sebagai “gerakan sosial”. Banyak perhatian yang membahas gerakan sosial langsung kepada hal-hal yang dianggap paling substantif, di antaranya faktor-faktor yang dihitung bagi proses mobilisasi, atau perbedaan antara gerakan sosial lama (old social movements) dengan gerakan sosial baru (new social movements). Atau juga dengan mengadopsi sejumlah konsep seperti “aksi kolektif”, “perubahan sosial”, “konflik sosial”, dan lain-lainya.

Diskusi mengenai konsep gerakan sosial banyak muncul dari berbagai pendekatan paradigmatik. Secara umum banyak yang mengkonotasikan bahwa gerakan sosial sebagai sebuah dinamika sosial yang berjalan secara khusus. Ada pandangan yang melihat bahwa gerakan sosial ada dalam sebuah proses di mana sejumlah aktor-aktor yang berbeda, baik secara individual, kelompok-kelompok informal dan/atau organisasi-organisasi, melakukan elaborasi melalui aktivitas aksi bersama atau komunikasi, mendefinisikan secara bersama bahwa mereka adalah satu bagian dari sebuah posisi tertentu dalam sebuah konflik sosial. Dengan begitu mereka memberikan pemaknaan terhadap event-event protes maupun praktek-praktek antagonis simbolis lainnya yang belum berkaitan. Dinamika ini terefleksi dalam definisi yang melihat gerakan sosial sebagai bagian dari jaringan kerja atau interaksi informal di antara pluralitas individu-individu, kelompok-kelompok dan/atau organisasi-organisasi yang terlibat dalam sebuah konflik politik atau kultural dengan berbasiskan pengelompokan berdasarkan identitas kolektif.

Untuk keperluan melihat perdebatan konseptual mengenai gerakan sosial, beberapa kerangka pemikiran dan teori bisa dirujuk untuk memahami definisi gerakan sosial. Secara umum ada empat perspektif yang mengisi perdebatan mengenai gerakan sosial. Yang pertama dan paling banyak dirujuk adalah perspektif “perilaku kolektif” (collective behaviour); kedua “teori mobilisasi sumber” (resource mobilisation theory); ketiga perspektif “proses politik” (political process); dan terakhir pendekatan “gerakan-gerakan sosial baru (new social movements).

Konsepsi gerakan sosial menurut Ralph Turner dan Lewis Killian bisa dikategorikan dalam perspektif “perilaku kolektif”. Menurut keduanya, gerakan sosial merupakan sebuah bentuk khusus dari perilaku kolektif yang dibedakan terhadap perilaku “organisasional” dan “institusional”, yang mereka definisikan sebagai,

A collectivity acting with some continuity to promote or resist a change in the society or organisation of which it is part. As a collectivity, a movement is a group with indefinite and shifting membership and with leadership whose position is determined more by informal response of adherents than by formal procedures for legitimising authority.[1]

Jadi, buat Turner dan Killian gerakan sosial tidaklah memerlukan ataupun memiliki suatu bentuk tipikal dengan gerakan yang berbasiskan sejumlah organisasi, meskipun gerakan ini membawa juga kerja-kerja gerakan dan secara teratur mencoba untuk melakukan kontrol dan berbicara atas nama gerakan. Kepemimpinan di dalam gerakan seperti ini lebih ditentukan secara informal oleh orang-orang yang terlibat di dalam gerakan tersebut, ketimbang oleh prosedur formal yang memerlukan semacam otoritas yang memiliki legitimasi.[2]

Berbeda dari Turner dan Killian, John McCarthy dan Mayer Zald menggunakan pendekatan perilaku kolektif dengan memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada pentingnya faktor peran organisasi dalam gerakan sosial, yang mereka sebut resource mobilisation theory. Lebih jauh, keduanya mendefinisikan gerakan sosial sebagai, “a set of opinions and beliefs which represents preferences for changing some elements of the social structure and/or reward distribution of society. A countermovement is a set of opinions and beliefs in a population opposed to a social movement”.[3] Perhatian terbesar mereka adalah pada kondisi-kondisi di mana keyakinan-keyakinan ditransformasikan kepada tindakan konkrit. Dari perspektif ini yang dibutuhkan adanya pemimpin yang memiliki pengalaman politik, serta organisasi yang kuat, dan jika perlu profesional.[4] Mereka juga memberikan tekanan pada kondisi-kondisi yang memfasilitasi pembentukan organisasi-organsiasi gerakan sosial, sebagaimana juga terciptanya dinamika-dinamika dari berjalannya kerjasama/kompetisi (co-operation/competition) di antara mereka.[5]

Jadi, eksistensi dari interaksi-interaksi yang terjadi dalam gerakan sosial terefleksikan dalam gagasan yang mereka sebut “social movement sectors”. Dalam pandangan ini organisasi-organisasi gerakan sosial bukanlah aktor-aktor yang terisolasi, bahkan, mereka cenderung untuk berinteraksi dengan organisasi-organisasi lainnya, meskipun mereka mungkin tidak dapat membangun suatu bentuk koordinasi kerja jangka pendek yang bersifat reguler. Selain itu juga, konstituensi gerakan sosial kadangkala menjadi overlap. Dalam formulasi yang lebih kemudian dari perspektif ini disebutkan bahwa sektor gerakan sosial adalah:

Social movement activity largely oriented toward change that is achieved in the differentiated political arena… the configuration of social movements, the structure of antagonistic, competing and/or cooperating movements which in turn is part of a larger structure of action.[6]

Lain lagi dengan pandangan Charles Tilly. Dalam argumentasinya, selain memfokuskan pada organisasi sebagai sumber gerakan sosial, Tilly juga menghubungkan antara munculnya gerakan-gerakan sosial yang mengarah pada “proses politik” yang lebih luas, yang mencoba mengeksklusi  berbagai kepentingan dengan berupaya mendapatkan akses untuk membangun pemerintahan yang lebih mapan (established polity). Analisis Tilly didasarkan pada perspektif historis, memperiodisasi tahapan-tahapan dari perdebatan dan pertarungan yang berlangsung secara intens dalam lingkup sejarah kontemporer dan memetakan perubahan-perubahan dalam “panggung pertunjukan” dari aksi kolektif. Berbeda dari John McCarthy dan Mayer Zeld, Tilly menekankan pada dinamika keseluruhan yang menentukan keresahan (bahkan kerusuhan) sosial (social unrest) dan sejulah karakteristik yang melekat padanya, ketimbang pada gerakan sosial di mana terdapat aktor-aktor yang terorganisir. Perspektif teoritis Tilly ini bisa dilihat dalam definisinya mengenai gerakan sosial sebagai sebuah,

[…] sustained series of interactions between power holders and persons successfully claiming to speak on behalf of a constituency lacking formal representation, in the course of which those persons make publicly visible demands for changes in the distribution or exercise of power, and back those demands with public demonstrations of support.[7]

Secara umum Tilly berpandangan bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang terorganisir (organised), berkelanjutan (sustained), menolak self-conscious dan terdapat kesamaan identitas (shared identity) di antara mereka-mereka yang terlibat di dalamnya.[8] Selain itu, Tilly juga menekankan mengenai pentingnya melihat gerakan sosial dalam konteks rentang sejarah, atau dengan kata lain buat Tilly gerakan sosial memiliki latar belakang sejarah, dan ini yang membedakan dengan tegas gerakan sosial dengan sejarah bentuk-bentuk aktivitas politik lainnya seperti kampanye pemilihan umum, perayaan hari pahlawan, peragaan kekuatan militer, maupun perkabungan nasional. Jadi buat Tilly tidak semua bentuk aksi gerakan popular, aksi rakyat yang mengatasnamakan suatu hal, dan semua orang dan organisasi yang mendukung hal-hal tersebut bisa disebut sebagai gerakan sosial.[9]

Berbeda dari perspektif-perspektif yang diuraikan di atas, maka pendekatan “gerakan sosial baru” atau yang kerap dikenal dengan “new social movement” berusaha melihat hubungan antara gerakan-gerakan sosial dengan perubahan struktural dan kultural dalam skala besar. Alain Touraine mengindentifikasi keterkaitan gerakan sosial dengan adanya konflik dominan yang sudah ada dalam masyarakat. Menurut Touraine, gerakan sosial merupakan “perilaku/tindakan kolektif yang terorganisir dari aktor berbasiskan kelas yang berjuang melawan kelas yang menjadi lawan (musuh) untuk mengambil kontrol sosial secara historis dalam sebuah komunitas yang konkret”. Historisitas yang dimaksud Touraine adalah keseluruhan sistem pemaknaan (system of meaning) yang menciptakan aturan-aturan dominan dalam sebuah masyarakat yang sudah terbentuk.[10] Dalam argumentasi Touraine, gerakan sosial merupakan,

The action, both culturally oriented and socially conflictual, of a social class defined by its position of domination or dependency in the mode of appropriation of historicity, of the cultural models of investment, knowledge and morality, toward which the social movement itself is oriented.[11]

Touraine melihat gerakan sosial dalam konteks “gerakan sosial baru” (new social movement). Gagasan Touraine mengenai gerakan sosial sebagai kombinasi dari prinsip identitas, prinsip oposisi dan prinsip totalitas, di mana aktor-aktor sosial mengidentifikasikan diri mereka, lawan mereka secara sosial dan pada tingkatan-tingkatan sebuah konflik. Gerakan sosial baru muncul dalam konteks adanya core konflik baru dalam masyarakat post-industri kontemporer. Bagi Touraine kombinasi tersebut atau pun juga proses “formasi identitas” dapat dideteksi pada setiap aspek dari perilaku sosial, tetapi gerakan sosial  harus dibedakan sejauh isunya mencapai tingkat tertentu yang dapat dirujuk secara historis – sebagaimana ia nyatakan sebelumnya – lebih dari sekedar “keputusan-keputusan institusional atau norma-norma organisasional” yang ada dalam masyarakat.[12]

Agak berbeda dengan Touraine, Alberto Melucci dalam beberapa hal setuju bahwa konflik yang sekarang ini ada harus dilihat dalam konteks ruang kultural dan simbolik. Ia menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan,

Specific class of collective phenomena which contain three dimensions … [it] is a form of collective action which involve solidarity… [it] is engaged in conflict, and thus in opposition to an adversary who lays claims on the same goods and values… [it] breaks the limits of compatibility of the system that it can tolerate without altering its structure.[13]

Bagi Melucci, gerakan-gerakan sosial tidak dapat disamakan begitu saja dengan konflik-konflik politik yang “kasat mata”, karena dalam faktanya aksi publik hanyalah salah satu bagian dari pengalaman gerakan-gerakan sosial. Sekalipun tidak terlibat dalam kampanye-kampanye dan mobilisasi, gerakan sosial mungkin akan tetap aktif berproduksi di wilayah kebudayaan. Sejumlah gerakan yang berorientasi kultural, mungkin bisa melakukan mobilisasi pada hal-hal tertentu dalam arena politik. Ini misalnya bisa dilihat dalam gerakan sosial yang mengangkat isu keagamaan, atau etnisistas. Aktivitasnya secara luas dibangun dalam “wilayah gerakan”, yakni “jaringan kerja kelompok-kelompok dan individu-individu yang memiliki kesamaan dalam konfliktual secara kultural dan identitas kolektif”.

Jadi, bisa dibuat kesimpulan umum bahwa dari keempat pendekatan tersebut setidaknya ada empat aspek yang bisa dirangkum dalam melihat dinamika dari gerakan sosial: pertama, adanya jaringan kerja dan interaksi informal; kedua, adanya kesamaan keyakinan dan solidaritas; ketiga, aksi kolektif atas issu-issu konfliktual; keempat, aksi yang menunjukkan ruang yang luas di luar institusionalitas dan prosedur-prosedur rutin dari kehidupan sosial.

Pemikiran lainya mengenai gerakan sosial bisa dirujuk pada Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Menurut Laclau dan Mouffe suatu gerakan sosial haruslah mampu membangun sebuah revolusi demokratik yang bersifat populis, yang dapat mengakomodasi tuntutan berbagai macam kelompok-kelompok, seperti: kaum urban, kaum ekologis, anti-otoriterian, anti-institusional, anti-kapitalisme, feminis, anti-rasisme, gerakan etnis, gerakan regional, gerakan kaum minoritas dan juga gerakan kaum minoritas secara seksual (kaum lesbian dan homoseksual).

Laclau dan Mouffe menguraikan sejumlah revolusi demokratik dalam masyarakat Barat yang berlangsung semenjak Revolusi Prancis. Revolusi Prancis dipandang sebagai momen kunci dari berbagai revolusi demokratik, di mana Revolusi Prancis merupakan afirmasi dari kekuatan rakyat (the people) dan sekaligus memperkenalkan sesuatu yang orisinil dan baru pada tingkat imajinas sosial. Patahan yang dibuat Revolusi Prancis dengan ancien régime disimbolkan dengan Declaration of the Rights of Man.[14]

Revolusi demokratik lainnya adalah perjuangan kaum buruh di abad sembilanbelas yang mengkontsruksi tuntutan mereka yang didasarkan pada perjuangan untuk kebebasan politik. Contoh yang diajukan Laclau dan Mouffe adalah gerakan Chartism di Inggris, yang bisa dilihat pada peran fundamental ide-ide radikalisme Inggris, yang mendapat pengaruh dari Revolusi Prancis. Demikian juga dengan gerakan dewan-dewan pabrik di Italia dan Jerman pada akhir perang dunia pertama, dalam hal pembentukan gerakan, dan dalam menentukan tujuan-tujuan perjuangan mereka. Sementara dalam gerakan feminisme, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah: akses perempuan terhadap hak-hak politik, kesamaan dalam hal ekonomi dan yang paling kemudian adalah kesamaan dalam domain seksualitas.

Laclau dan Mouffe menawarkan model perjuangan hegemonik dengan agenda demokrasi radikal plural, sebagai agenda baru gerakan sosial untuk membangun sosialisme. Istilah radikal dalam konsepsi demokrasi-plural, bisa bermakna: Pertama, demokrasi haruslah pluralis-radikal dalam artian pluralitas dari identitas-identitas yang berbeda tidaklah bersifat transenden dan tidak didasarkan pada dasar positif(is) apa pun. Demokrasi radikal-plural dapat dimaknai sebagaimana dinyatakan Laclau dan Mouffe sebagai, “the struggle for a maximum automatization of spheres on the basis of the generalization of the equivalential-egalitarian logic”.[15] Kedua, demokrasi radikal-plural adalah bagaimana pluralisme dalam demokrasi dan perjuangan untuk kebebasan dan persamaan (freedom and equality) yang dihasilkan haruslah diperdalam dan diperluas ke seluruh wilayah kehidupan masyarakat.[16]

Dengan merujuk pada definisi dan argumentasi tersebut, gerakan sosial merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk melakukan gugatan terhadap suatu ketimpangan sosial atau problem sosial tertentu, seperti kasus perlawanan warga terhadap pembangunan tempat pembuangan sampah di daerah Bojonggede, kasus Lapindo, kasus-kasus pertanahan, dan lainnya. Dalam tingkat tertentu, gerakan sosial bisa dianggap berhasil jika tuntutan terhadap suatu persoalan sosial tertentu dipenuhi oleh otoritas politik, dalam hal ini negara. Atau juga gerakan solidaritas terhadap suatu peristiwa yang mendorong tindakan kolektif secara sosial. Gerakan sosial muncul dalam ujud aksi kolektif dari individu-individu maupun organisasi. Sampai di titik ini gerakan sosial dianggap berbeda dengan gerakan politik.

Di sisi lain, gerakan politik lebih merupakan suatu gerakan yang memiliki tujuan pencapaian kekuasaan politik atau mengganggam kuasa politik. Ujud gerakan politik muncul dalam bentuk revolusi maupun juga melalui jalur elektoral, yang ujungnya adalah bagaimana kekuasaan bisa diperoleh dan digunakan (seized power). Bentuk-bentuk gerakan politik bisa dalam bentuk organisasi politik yang bekerja untuk mengorganisir individu untuk mendorong aksi revolusi atau juga membentuk partai politik untuk mengikuti pemilihan umum.

Di mana persinggungan di antara keduanya? Apakah gerakan sosial harus bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik? Ataukah keduanya dapat berjalan beriringan? Formulasi seperti apa tentu membutuhkan rumusan yang bersandar pada kontekstualitasnya. Kepolitikan Amerika Latin banyak menjadi rujukan bagaimana transformasi dan persinggungan gerakan sosial dan gerakan politik terjadi. Misalnya, gerakan politik MVR (Movimiento Quinta (V) República) atau Gerakan Republik Kelima yang dipimpin Hugo Chávez,[17] merupakan contoh bagaimana embrio gerakan sosial yang bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik lewat jalur elektoral. Namun, pertanyaan yang menyisa adalah: Apakah dengan bertransformasinya gerakan sosial menjadi gerakan politik maka gerakan sosial tidak diperlukan lagi? Kalau diperlukan bentuknya seperti apa gerangan? Maka ruang diskusi merupakan ruang ideal untuk kita memperbincangkannya sekaligus juga mempertengkarkannya.

Depok, 28 April 2010

 

 

Catatan

 


[1] Ralph Turner and Lewis Killian, Collective Behaviour (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1987), hal. 223.

[2] Ralph Turner, “Collective Behaviour and Resource Mobilisation as Approach to Social Movements: Issues and Continuities”, dalam Louis Kriesberg (Ed), Research in Social Movements: Conflicts and Change, Vol. 4  (Greenwich: JAI Press, 1982), hal. 5.

[3] John D. McCharty and Mayer N. Zald, “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory”, dalam American Journal of Sociology, Vol. 82, No.6 (May 1977), hal. 1217-1218.

[4] Ibid.

[5] Lihat juga Mayer N. Zald and John. D. McCharty, “Social Movement Industries: Competition and Cooperation Among Movement Organizations”, dalam Louis Kriesberg (Ed), Research in Social Movements: Conflict and Change, Vol. 3 (Greenwich: JAI Press), 1980.

[6] Robert A. Garner and Mayer N. Zald, “The Political Economy of Social Movement Sectors”, dalam Gerald D. Suttles and Mayer N. Zald (Eds), The Challenge of Social Control: Citizenship and Institution Building in Modern Society. Essays in Honor of Morris Janowitz (Norwood New Jersey: Ablex Publishing, 1985), hal. 120.

[7] Charles Tilly, “Social Movement and National Politics” dalam Charles Bright and Sandra Harding (Eds), State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory (Ann-Arbor Michigan: University of Michigan Press), hal. 306.

[8] Ibid., hal. 303.

[9] Charles Tilly, Social Movements 1768-2004 (London: Paradigm Publishers, 2004), hal. 7.

[10] Alain Touraine, The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hal. 77-81.

[11] Alain Touraine, Return of the Actor: Social Theory in Postindustrial Society (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988), hal. 68.

[12] Alain Touraine, The Voice and the Eye, hal. 81.

[13] Alberto Melluci, Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society (London: Hutchinson Radius, 1989), hal. 29.

[14] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics (London: Verso, 2001), hal. 155.

[15] Ibid., hal. 167.

[16] Chantal Mouffe, The Return of The Political (London: Verso, 2005), hal. 18-19.

[17] Hugo Chávez melanjutkan perjuangan politiknya – setelah melakukan kudeta gagal pada tahun 1992 – melalui jalur elektoral dengan membangun organisasi politik Movimiento Quinta República (MVR) atau Gerakan Republik Kelima, yang ingin mewujudkan suatu sistem demokrasi partisipatoris, yang dalam bahasa Chávez akan dapat “gradually eliminates the savage system of income distribution that exist in Venezuela, that progressively eliminates the great difference that exists between a minority that has everything and huge minority that has virtually nothing except hope”. Chávez menjanjikan untuk menyusun undang-undang dasar (konstitusi) baru, mentransformasikan Venezuela ke arah demokrasi sejati dan counterpoint terhadap dominasi Amerika Serikat di wilayah Amerika Selatan. Keseluruhan programnya dinamakan Revolusi Bolivarian. Lihat Jennifer McCoy and Laura Neuman, “Defining the ‘Bolivarian Revolution’: Hugo Chavez’s Venezuela”, Current History, Vol.100, Issue 643 (February 2001), hal. 80.

 

 

One thought on “Dari Gerakan Sosial ke Gerakan Politik ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s