Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus Papua

statik.tempo.co

Latar Belakang

Papua merupakan salah satu wilayah yang terus-menerus bergejolak semenjak kemerdekaan Republik Indonesia. Selepas Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang dijadikan dasar klaim atas wilayah Papua sebagai bagian integral dari Republik Indonesia, gejolak tidak pernah berhenti. Bahkan jauh sebelum Pepera, gejolak untuk menolak menjadi bagian dari Republik Indonesia sudah berlangsung di Papua, terutama semenjak penandatanganan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 yang berada di bawah tekanan Amerika Serikat, sebagai landasan untuk proses transfer Papua Barat menjadi wilayah di bawah United Nation Temporary Executive Territory (UNTEA) dari 1 Mei 1962 sampai 1 Mei 1963, untuk kemudian dilakukan penyerahan administratif kepada pemerintah Indonesia, dan pemerintah Indonesia setuju untuk menyelenggarakan semacam referendum pada tahun 1969.[1]

Perlawanan terhadap proses transfer administratif dari UNTEA ke pemerintah Indonesia mendorong lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada awal tahun 1965, yang tujuannya menolak transfer administrative untuk memerdekakan Papua sebagai negara bebas dan merdeka. Proses transfer administratif akan berujung pada semacam referendum bagi masyaraat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, di mana Pepera tahun 1969 diklaim sebagai ujud dari hak menentukan nasib sendiri, dan masyarakat Papua diklaim memilih untuk menjadi bagian integral dari Republik Indonesia, yang disahkan oleh resolusi PBB No.2504 tertanggal 19 November 1969, melalui Sidang Mejelis Umum PBB.[2]

Semenjak itu hubungan Papua dengan Jakarta tidak pernah tenang, bahkan hingga hari ini. Gejolak yang muncul dari perlawanan OPM untuk melepaskan Papua dari wilayah Indonesia, mendapatkan respon pemerintah Indonesia dalam ujud pengerahan kekuatan militer. Tahun 1989 wilayah Papua (dahulu Irian Jaya) ditetapkan sebagai wilayah Daerah Operasi Militer (DOM), dengan dalih menghadapi gerakan separatisme. Pemberlakuan DOM mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang luas di seluruh wilayah Papua, sehingga pada saat Orde Baru berakhir, pemerintahan era reformasi menata ulang hubungan Jakarta dengan Papua, berupa pemberlakuan daerah otonomi khusus, dan ide pemekaran wilayah Papua menjadi tiga provinsi. Semenjak itulah, terjadi perubahan dalam sistem birokrasi Papua seiring dengan perubahan keputusan politik pemerintah RI terhadap Papua. Salah satu yang paling penting adalah pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai bagian dari pemberlakuan Papua sebagai wilayah otonomi khusus.

Tulisan ini ingin mencoba menguraikan terjadinya perubahan birokrasi dan sistem birokrasi Papua, pasca penetapan Papua sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 2001 mengenai “Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”, khususnya menyoroti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan bagaimana interaksi yang terjadi antar lembaga ekskutif, legislatif dan lembaga perwakilan budaya, yang dibentuk berdasarkan mandat UU No.21/2001.

Reformasi dan Otonomi Khusus Papua

Perubahan politik pasca turunnya Soeharto, mendorong semakin gencarnya tuntutan kemerdekaan Papua dan pemisahan Papua dari wilayah Indonesia oleh OPM yang kemudian banyak didukung juga oleh lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh masyarakat dan kalangan pemuda dan mahasiswa.  Salah satu lembaga yang didirikan pasca reformasi adalah Presidium Dewan Papua (PDP) yang diketuai oleh Theys H. Eluay. Tuntutan ini semakin menguat di Papua pasca referendum Timor-Timur yang menetapkan Timor Leste sebagai negara merdeka yang tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Referendum Timor-Timur memberikan harapan sekaligus peningkatan tuntutan dari kelompok-kelompok yang mendukung separatisme di Papua untuk terus menggencarkan tuntutan kemerdekaan Papua. Yang semakin menekan pemerintah Indonesia adalah issu ini cukup mendapatkan perhatian dunia internasional, khususnya lembaga-lembaga non-pemerintah di Australia, yang terus membawa issu pelanggaran HAM di Papua ke tingkat internasional.

Dalam situasi seperti itu maka salah satu jalan keluar yang dinilai bisa mengakomodasi semua pihak adalah dengan memberikan status wilayah otonomi khusus bagi Papua. Komitmen pemberian status otonomi khusus untuk Papua muncul pada GBHN yang disusun MPR periode 1999-2004, di mana pemberian status otonomi khusus tersebut secara khusus juga dikaitkan dengan tujuan-tujuan memperkuat integrasi nasional dalam bentuk negara kesatuan.[3] Bahkan menurut studi Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti, tawaran untuk status daerah otonomi khusus sudah merupakan bagian dari retorika pemerintah pusat semenjak tahun 1999, hanya saja persoalan dengan komitmen pemerintah pusat tersebut adalah kurangnya substansi dan lemahnya kecerdasan dalam memberikan solusi penawaran status otonomi khusus.[4]

Status otonomi khusus sendiri ditanggapi secara beragam oleh masyarakat Papua. Ada yang menerima, ada yang menerima dengan sejumlah catatan dan juga ada yang menolak. Terlebih juga pada isu pemekaran wilayah Papua menjadi tiga provinsi sebagaimana tertuang dalam UU No.45/1999 yang keluar pada masa pemerintahan B.J. Habibie, namun mendapat penolakan luas di Papua, sehingga kemudian dibatalkan pemberlakuannya. Namun pada tahun 2002, Megawati mengeluarkan Inpres yang memerintakan Mendagri untuk mempercepat proses implementasi UU No.45/1999, yang sampai kini terus menuai persoalan dan kontroversi baik di Papua maupun antara Jakarta dengan Papua.

Meskipun demikian, implementasi terhadap UU No.21/2001 sebagai perujudan dari pemberian otonomi khusus Papua memang memberikan wewenang yang cukup besar bagi pemerintahan daerah Papua, di mana pada Pasal 4 Ayat (1) UU No.21/2001, dinyatakan bahwa:

Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) tersebut maka semua hal di luar empat hal yang ditetapkan UU tersebut merupakan kewenangan penuh pemerintahan lokal Papua, yakni DPRP, Gubernur dan juga MRP.

Wewenang MRP yang cukup besar dalam konsep otonomi khusus Papua juga mendorong kecurigaan besar, bahkan oleh Mendagri Hari Sabarno keberadaan MRP dicurigai bisa menjadi “benih-benih disintegrasi nasional” dan menciptakan “negara dalam negara”, di mana komentar Hari Sabarno tersebut berhubungan dengan ketakutan bahwa MRP kemungkinan bisa didominasi oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan.[5]

Menurut Rodd McGibbon, sekalipun status otonomi khusus memberikan landasan baru untuk mengatur Papua, namun resolusi terhadap konflik menunjukkan tantangan masa depan yang lebih bersifat multidmensi. Dalam hal pengakuan atas hak-hak orang asli Papua, UU No.21/2001 mengandung konsesi-konsesi yang luas rentang-jangkauannya bagi orang-orang Papua, namun itu juga yang menandai pemisahan dengan kekuasaan di masa Orde Baru.[6] Namun Gibbons juga melihat bahwa konsesi-konsesi yang ditawarkan oleh UU No.21/2001 telah memprovokasi elit-elit kekuasaan di Jakarta yang memiliki kepentingan bahwa otonomi khusus akan mendorong tuntutan kemerdekaan, sebagaimana ketakutan Mendagri waktu itu yakni Hari Sabarno. Selain itu Gibbons juga mendasarkan analisanya pada kemungkinan-kemungkinan adanya kompetisi di tingkat elit lokal Papua terhadap sumber-sumber kekuasaan dan ekonomi, yang ini dimanfaatkan oleh para elit Jakarta, yang mengeksploitasi terjadinya konflik kepentingan di kalangan elit Papua, baik soal-soal personal, regional maupun pemilihan kesukuan di dalam masyarakat Papua.[7]

Menurut Gibbons, Orde Baru yang menjadi penyebab dari menguatnya identitas Papua. Bagi Gibbons, proyek politik Orde Baru yakni pembangunan dan melahirkan migrasi, yang mendorong menguatnya sentimen anti Indonesia di Papua. Proyek politik Orde Baru dinilai sebagai upaya untuk memarjinalisasikan orang-orang Papua, sehingga issu yang menguat setelah Orde Baru tumbang adalah hak-hak orang asli Papua sebagai diskursus politik.[8]

Majelis Rakyat Papua (MRP)

Persoalan politik yang menerpa hubungan Papua-Jakarta semenjak reformasi adalah bagaimana secara baru memaknai Papua yang tidak lagi dalam diskursus Orde Baru. Salah satu jalan keluar dari kemelut hubungan Jakarta-Papua di era Orde Baru adalah dengan pemberian status otonomi khusus terjadap wilayah Papua melalui UU No.21/2001, yang diharapkan dapat mengakhiri kepelikan persoalan tersebut. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan status otonomi khusus adalah pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dasar dari pembentukan MRP adalah sejenis aksi afirmatif yang memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat Papua dalam setiap pengambilan keputusan di Papua, baik yang berkaitan dengan politik dan ekonomi, agar dapat melindungi hak-hak orang asli Papua dan juga meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.[9] Dalam Pasal 1 Huruf (g), UU No.21/2001, apa yang dimaksud dengan MRP dijelaskan sebagai berikut:

Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Kalau merujuk UU No.21/2001, MRP bisa dimaknai sebagai sebuah lembaga perwakilan kalangan baik, agama, adat dan perempuan di Papua[10] yang diharapkan akan dapat melindungi, menghargai moral dan etika dalam memberikan perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme dan persamaan kedudukan sebagai warganegara.[11] Fungsi MRP jelas kelihatan sebagai bentuk manfestasi atas perlakuan buruk atas orang asli Papua selama kekuasaan Orde Baru.

Kalau merujuk pada pandangan Agus Sumule, setidaknya ada tiga persoalan yang melatarbelakangi terbentuknya MRP, yaitu pertama, kehadiran orang-orang asli Papua belum dianggap penting di lembaga-lembaga atau institusi-institusi pemerintahan selama Orde Baru, serta tidak dilibatkannya orang-orang asli Papua dalam pengambilan kebijakan di Papua; Kedua, partisipasi dan hak-hak politik orang asli Papua terus diabaikan, bahkan setelah reformasi; Ketiga, hak-hak dan partisipasi kaum perempuan di Papua juga terus diabaikan, termasuk dalam hal pembuatan kebijakan publik. Atas dasar latarbelakang itu dibentuknya MRP merupakan salah satu jalan keluar yang disepakati Jakarta dan Papua untuk membagun komitmen melindungi hak-hak asli orang Papua, yang sekaligus sebagai upaya pemberdayaan kaum perempuan Papua.[12]

Jika merujuk UU No.21/2001, status Otonomi Khusus akan memberikan peran besar kapada MRP, karena kalau merujuk pada Bab V UU No.21/2001, disebutkan bahwa MRP merupakan bagian dari pemerintahan daerah di Papua, yang atas dasar itu pemerintahan di Papua didasarkan pada tiga lembaga yakni: legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), eksekutif (gubernur dan pemerintahan daerah) dan MRP, yang menurut UU No.21/2001, posisi ketiga lembaga tersebut adalah sama dan sederajat.[13]

MRP dalam hal ini merupakan lembaga perwakilan masyarakat asli Papua yang memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi hak-hak asli orang Papua di Papua. Karena itu, yang mempunyai hak pilih dan dipilih menjadi anggota MRP hanyalah orang-orang asli Papua. Yang duduk menjadi anggota MRP adalah perkawilan dari komunitas adat, agama dan perempuan, dengan komposisi sebagai berikut: 42 orang wakil komunitas adat, 14 orang wakil komunitas agama (2 Islam, 4 Katolik dan 8 Protestan), 14 orang wakil komunitas perempuan. Pemilihan para anggota juga didasarkan pada karakteristik setiap komunitas. Untuk unsur adat dan perempuan, dipilih berdasarkan proses pemilihan bertingkat mulai dari distrik sampai dengan kabupaten/kota yang ditentukan dalam 14 daerah pemilihan. Sementara wakil unsur agama ditentukan oleh masing-masing wakil kepengurusan lembaga agama yang ada.[14]

Kalau melihat tugas, wewenang dan komposisi MRP maka bisa dilihat bahwa MRP bukanlah perwakilan partai politik atau komunitas politik, melainkan lebih kepada perwakilan budaya yang dalam hal ini diwakili kelompok adat, agama dan perempuan. Dengan demikian, MRP sebagai lembaga yang dibentuk melalui pemilihan umum yang dipilih secara langsung, mandapatkan mandatnya secara langsung dari komunitas adat, lembaga keagamaan dan kelompok-kelompok perempuan. Meskipun merupakan perwakilan budaya, namun MRP menjadi lembaga politik yang penting karena memiliki dukungan konstituen layaknya partai politik, bahkan dari basis yang merupakan aktivitas keseharian masyarakat Papua. Bahkan, dalam hal kewenangan melindungi hak-hak orang asli Papua, kedudukan MRP jauh lebih kuat dan menentukan dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Kewenangan lain yang dimiliki MRP kalau merujuk pada UU No.21/2001 dan PP MRP No.54/2004, adalah di antaranya:

Memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan oleh DPRP, pembuatan Perdasus mengenai hak-hak orang asli Papua, saran dan persetujuan dengan pihak ketiga, merupakan kewenangan turunan untuk memastikan hak-hak orang asli Papua di atas tanah Papua terjamin dan terlindungi.[15]

Selain itu juga, MRP memliki tugas dan wewenang untuk memberikan pertimbangan kepada DPRP, gubernur, DPRD kota/kabupaten dan bupati/walikota mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak orang asli Papua.

Jika melihat wewenang yang dimiliki MRP dalam hal memberikan pertimbangan mengenai pembuatan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus),[16] menjadikan MRP sebagai institusi yang ikut-serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni salah-satunya dalam menentukan bentuk dan jenis hak-hak orang asli Papua. Setelah MRP merumuskan apa yang dimaksud dengan hak-hak orang asli Papua, baru MRP dapat memberikan pertimbangan terhadap setiap Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) yang diusulkan oleh DPRP dan gubernur, serta juga memberikan masukan kepada DPRD dan bupati/walikota.

Kekuatan MRP juga bisa dilihat pada hak-hak yang dimilikinya, yakni: (a) Hak meminta keterangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota terkait dengan hal-hal perlindungan hak-hak asli orang Papua; (b) Meminta peninjuan kembali Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) atau Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak asli orang Papua; (c) Mengajukan anggaran MRP dalam APBD.[17]

Adanya wewenang dan hak yang sedemikian, sesungguhnya MRP bersama dengan DPRP dan Gubernur merupakan tiga kaki penopang penyelenggaraan tata-pemerintahan di Papua, hanya fungsi MRP lebih pada ke-khususannya untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa hak-hak orang asli Papua mendapat jaminan perlindungan dan tidak akan diabaikan dalam setiap dikeluarkannya keputusan yang diambil oleh DPRP sebagai lembaga legislatif dan pemerintahan daerah dalam hal ini Gubernur sebagai lembaga eksekutif. Maka jika UU No.21/2001 dirujuk dan dijalankan, keberadaan MRP adalah sangat sentral dan tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena dengan itu setiap keputusan legislatif dan eksekutif bisa menjadi timpang, dan tujuan dari otonomi khusus tidak berjalan sebagaimana dimandatkan.

Dalam perjalanannya, MRP yang sudah ditetapkan semenjak tahun 2001, baru terbentuk pada tahun 2005, di mana Agus A. Alua terpilih sebagai Ketua MRP. Namun dalam perjalanannya MRP ternyata tidak berhasil melakukan koordinasi dengan eksekutif dan DPRP, sehingga tidak berhasil melahirkan Perdasus, sebagai landasan dasar untuk menetapkan hak-hak orang Papua asli, sebagaimana dimandatkan UU No.21/2001.

Otonomi khusus sendiri memang tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana prosedur dan bagaimana otonomi khusus harus dijalankan. Hanya ditetapkan bahwa ada dua jenis peraturan yakni Perdasi dan Perdasus yang akan menjadi landasan pengaturan Papua, namun hubungan koordinasi yang tidak jelas antara Pemda, DPRP dan MRP yang menyebabkan sampai saat ini belum ada satu Perdasus pun yang dihasilkan. Dengan begitu pandangan bahwa pemerintah pusat memang tidak terlalu serius, bahkan cenderung takut untuk memberikan wewenang besar kepada MRP semakin mendekati kebenarannya. Yang kemudian terjadi adalah MRP dibiarkan terombang-ambing, karena tidak memiliki landasan normative untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya.

Dalam pidato Ketua MRP Agus A. Alua, disebutkan bahwa setalah empat tahun terbentuknya MRP, melihat bahwa:

MRP sebagai roh utama Undang-undang No.21 tahun 2001 atau UU Otsus Papua telah lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 2005, namun belum dilengkapi dengan perlengkapan yang dibutuhkan untuk ia kuat dan mampu berjalan. Artinya sejak pelantikan MRP sejak tahun pertama sampai tahun ke 4 ini pemerintah belum mengatur dalam bentuk perdasus tugas dan wewenang MRP sebagai representasi kultural bagi orang asli Papua. Selama empat tahun ini MRP berjalan ibarat diterjunkan dihutan rimba belantara tanpa kompas penunjuk arah, yakni memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua. Karena itu, pada HUT Keempat ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua komponen bangsa di atas tanah Papua bila MRP melaksanakan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan tupoksi MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua.[18]

Pernyataan Agus Alua menyiratkan sepertinya pemerintah belum ingin MRP bekerja sebagaimana mandat UU Otonomi Khusus, yakni sebagai perwakilan kultural orang Papua, dengan bahasa bahwa MRP dibiarkan berjalan sendiri tanpa tahu harus melakukan apa, karena dasar untuk melakukan sesuatu belum disediakan. Namun, untuk tetap dapat berfungsi, MRP mengeluarkan tiga Keputusan Kultural, yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak berada di dalam lingkup peraturan di tingkat provinsi.[19]

Padahal, dengan merujuk pada UU No.21/2001 tersebut, maka sebenarnya jelas bahwa MRP merupakan bagian dari penyelenggaraan tata-pemerintahan di Papua. Dengan fungsi sebagai lembaga perwakilan budaya, MRP sekaligus juga berfungsi sebagai institusi politik penting dalam hal permusan kebijakan politik di Papua. Di mana keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh MRP dan/atau bersama lembaga pemerintahan lainnya akan mengikat seluruh rakyat Papua secara hukum.

Dalam hal ini, sesungguhnya keberadaan MRP bisa juga dimaknai sebagai salah satu upaya untuk menjamin berjalan proses demokrasi di Papua, karena MRP memiliki kekuasaan yang dapat mengimbangi DPRP dan eksekutif, di mana artinya hak-hak orang asli Papua memiliki suara yang kuat dalam setiap pembuatan kebijakan di Papua, dan juga sekaligus memberikan ruang dan peluang yang lebih besar untuk rakyat Papua ikut berpartisipasi dalam melakukan kontrol terhadap berjalannya pemerintahan dan terutama terhadap kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak orang asli Papua. Dengan terbukanya partisipasi dan kontrol masyarakat yang luas, seharusnya proses demokrasi di Papua juga akan semakin kuat.

Penutup

Setelah berjalan empat tahun, MRP ternyata belum juga berhasil tumbuh sebagai lembaga yang mampu menjadi perwakilan rakyat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Papua. Belum lagi persoalan pelik saat ini yakni pemekaran Papua menjadi dua provinsi yang terus melahirkan polemik dan harus ditata ulang berdasarkan UU yang bisa mengaturnya. Padahal, sejatinya MRP dibentuk untuk menjadi wadah artikulasi orang asli Papua dalam memperjuangkan kepentingannya.

Banyak persoalan yang bisa diuraikan untuk menjabarkan mengapa MRP belum berjalan sebagaimana diinginkan, namun, selepas dari kritik yang bertubi-tubi terhadap otonomi khusus Papua, MRP merupakan salah satu kemajuan dalam sistem politik di Indonesia, terutama untuk politik lokal, dan merupakan salah satu bentuk dari politik pengakuan (politics of recognition), dan tidak lagi melihat semua daerah sebagai sama, sebagaimana Orde Baru yang menangani seluruh wilayahnya dengan cara-cara yang Jawasentris.

Penting diperhatikan juga bahwa konflik internal yang cukup kuat di Papua, terutama antara wilayah adat dan suku, juga menjadi persoalan pelik tersendiri yang harus diselesaikan di tingkat politik lokal di Papua, di mana justru pada titik seperti inilah peran lembaga MRP diharapkan dapat memainkan peranan sangat penting, selain juga peran untuk memajukan dan mendorong kesejahteraan rakyat Papua.

Tentu juga, sejumlah penataan-penataan baru perlu dilakukan untuk membuat hubungan antara DPRP, Pemda dan MRP bisa berjalan saling mendukung, bukan saling berusaha meniadakan dan mengkesampingkan sebagaimana terjadi sekarang ini. Mungkin semacam memorandum of understanding antara ketiga lembaga eksekutif, legislatif dan MRP bisa dibuat untuk mengakomodasi hal-hal yang tidak diatur dalam UU No.21/2001 dan juga PP No.54/2004, sehingga fungsi MRP sebagai lembaga perwakilan budaya yang juga sekaligus sebagai lembaga fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan teta-pemerintahan bisa berjalan efektif dan mendorong proses demokrasi di Papua.

Catatan


[1] Clinton Fernandes, Reluctant Indonesians: Australia, Indonesia and the Future of West Papua (Melbourne: Scribe Short Books, 2006), hal.53-54.

[2] Richard Chauvel, Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaption. East-West Centre Policy Studies No.14. (2005), hal. 10. Lihat juga Richard Chauvel and Ikrar Nusa Bhakti, The Papua Conflict: Jakarta’s Perception and Policies. Washington: East-West Center Policy Studies No.5 (2004), hal. 12-13, 18-21.

[3] TAP MPR No.IV/MPR/1999

[4] Richard Chauvel and Ikrar Nusa Bhakti, op. cit., hal. 31.

[5] Rodd McGibbon, Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution? Washington: East-West Center Policy Studies No.10 (2004), hal. 56.

[6] Rodd McGibbon, Pitfalls of Papua: Understanding the Conflict and Its Olace in Australia-Indonesia Relations (New South Wales: Lowy Institute, 2006), hal. 41.

[7] Ibid., hal. 51.

[8] Robb McGibbon, Plural Society in Perils: Migration, Economic Change and the Papua Conflict. Washington: East-West Center Policy Studies No.13, (2004).

[9] Menurut UU No.21/2001, pada Pasal 1 Huruf (t), yang dimaksud orang asli Papua adalah: “orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”.

[10] Pasal 19 Ayat (1) UU No.21/2001.

[11] Amiruddin al Rahab, Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hal. 89.

[12] Agus Sumule (Ed), Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua (Jakarta: Gramedia, 2003).

[13] UU No.21/2001, Bab V, Pasal (2).

[14] Amiruddin Al Rahab, op. cit., hal 90.

[15] Semua itu bisa dilihat dalam Pasal 10 UU No.21/2001.

[16] Dalam rangka status otonomi khusus, ada yang dsebut Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yakni peraturan yang dibuat dengan melibatkan MRP.

[17] Lihat Peraturan Pemerintah No.54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP), Pasal 42 sampai 45. Perdasi merupakan Peraturan Daerah Provinsi yakni peraturan daerah yang dibuat oleh DPRP dan Gubernur tanpa melibatkan MRP, sebagai konsekuensi dari otonomi khusus.

[18] Pidato Ketua Majelis Rakyat Papua, Agus A. Alua, pada hari ulang tahun MRP ke-4, 31 Oktober 2009.

[19] MRP mengeluarkan tiga buah Keputusan Kultural yakni: (1) Keputusan Kultural No.I/KK-MRP/2009 tentang Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua; (2) Keputusan Kultural No.II/KK-MRP/2009 tentang Kesatuan Kultural Orang Asli Papua; (3) Keputusan Kultural No.III/KK-MRP/2009 Tentang Kebijakan Khusus Dalam Rangka Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua.

Kepustakaan Rujukan

Dokumen dan Peraturan

Majelis Rakyat Papua, Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor: 01/MRP/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Rakyat Papua. Sekretariat Majelis Rakyat Jayapura, November 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.54 tahun 2004 tentang “Majelis Rakyat Papua”.

Pidato Ketua Majelis Rakyat Papua, Agus A. Alua, pada hari ulang tahun ke-4 MRP, 31 Oktober 2009.

Undang-undang Republik Indonesia, No.21 tahun 2001 tentang “Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”.

Artikel dan Buku

Al Rahab, Amiruddin, Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma, dan Separatisme (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010).

Chauvel, Richard, Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaption. Washington: East-West Centre Policy Studies No.14 (2005).

Chauvel, Richard, and Ikrar Nusa Bhakti, The Papua Conflict: Jakarta’s Perception and Policies. Washington: East-West Center Policy Studies No.5 (2004).

Fernandes, Clinton, Reluctant Indonesians: Australia, Indonesia, and the Future of West Papua (Melbourne: Scribe Short Books, 2006).

McGibbon, Rodd, Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution? Washington: East-West Center Policy Studies No.10 (2004).

McGibbon, Rodd, Plural Society in Peril: Migration, Economic Change and the Papua Conflict. Washington: East-West Center Policy Studies No.13 (2004).

McGibbon, Rodd, Pitfalls of Papua: Understanding the Conflict and Its Place in Australia- Indonesia Relations (New South Wales: Lowy Institute, 2006).

Sumule, Agus (Ed), Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua (Jakarta: Gramedia, 2003).

4 thoughts on “Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus Papua

    • Yth, Saudara Daniel Hutagalung: Pada kesempatan yang baik ini, saya merasa bahwa anda adalah orang yang tepat saya hendak share. Melalui beberapa Ulasan singkat yang telah anda bagikan diatas tentang Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat, saya sangat tertarik untuk membahasnya. Karena penulisan disertasi saya mengarah pada judul yang saudara Daniel bahas, maka dengan hormat saya berminat utk meminta refrensi yang telah digunakan oleh saudara. Saya berharap atas bantuan dan perkenaan dari saudara mohon konfirmasi melalui saya di alamat e_mail: juzonru_arthur@yahoo.co.id + Contact Person: 081241613528

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s