Tanah, Keadilan dan Reforma Agraria

tumblr_inline_mrng4n2RWR1qz4rgp

“Tuan tanah semakin kaya dalam tidur mereka tanpa bekerja, mengeluarkan resiko atau meningkatkan nilai ekonominya. Nilai tanah yang terus meningkat, sebagai hasil dari seluruh kerja masyarakat, seharusnya kembali kepada masyarakat dan bukan cuma untuk  individu-individu yang memegang kuasa atasnya”

Kutipan bebas di atas adalah pernyataan filsuf terkemuka Inggris, John Stuart Mill (1806-1873) berkait dengan realitas ekonomi-politik Inggris pertengahan abad ke-19. Mill, yang terkenal sebagai pelopor paham liberalisme (menolak campur tangan negara dalam ekonomi pasar) menyadari pentingnya sebuah moralitas yang menjaga ketamakan dan kesewenangan individu dalam menikmati kekayaan dari penguasaan/pemilikan atas tanah di dalam masyarakat.

Gagasan Mill memiliki relevansi dalam kehidupan kontemporer Indonesia, khususnya tentang realitas ekonomi politik penguasaan/kepemilikan tanah yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Titik tolaknya berangkat dari sebuah kebijakan pemerintah yang baru lahir, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Indonesia. Paparan berikut ini akan menguraikan tentang mengapa kebijakan itu penting dan bagaimana seharusnya dijalankan.

Persoalan Pertanahan dan Ketamakan

Landasan pemikiran mengapa peraturan ini lahir termaktub dengan jelas dalam Pasal 2 PP No. 11/2010 tersebut: Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan atau asar penguasaan atas tanah “yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”. Unsur utamanya di sini adalah terdapat sebuah keadaan “penyelewengan” hak yang diberikan negara kepada badan hukum atau perseorangan.

Data awal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) menunjukkan bahwa dari segi Hak Guna Usaha (HGU) saja terindentifikasi sekitar 1,913 juta hektar tanah yang terlantar. Data ini belum mengungkapkan status hak lainnya yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta hektar. Bisa dibayangkan betapa besarnya luas tanah terlantar (baca: ditelantarkan oleh para pemilik hak yang notabene pengusaha) di Indonesia, yang bisa kita bandingkan dengan luas pulau Jawa yang mencapai sekitar 12.756.900 hektar.

Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Di sini kita tengah menghadapi sifat “cari untung cepat” dari para pengusaha. Segera setelah mengantongi lisensi hak penguasaan/pengusahaan atas tanah, mereka mengagunkannya kepada perbankan sebagai modal untuk jenis usaha lain. Bagi mereka cara tersebut memberi keuntungan lebih cepat daripada harus mengolahnya melalui kegiatan produksi, menunggu bertahun-tahun sebelum memberi keuntungan, ditambah kemungkinan resiko berat di tengah jalan. Di sini argumentasi Mill cukup relevan. Dengan “tidur” saja mereka dapat menjadi semakin kaya tanpa harus bersusah payah. Dan kita tidak perlu mengurut ke belakang lagi bagaimana para pengusaha tersebut mengantungi ijin penguasaan atas lahan yang kemudian mereka telantarkan.

Dekade-dekade ketamakan kekuasaan otoriter masa lalu terasa tetap mengekang. Sampai saat ini kita masih terbelenggu aturan-aturan yang menghalangi rakyat mendayagunakan aset terlantar tersebut. Dalam hitungan kasar nilai ekonomisnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 3.000 triliun! Angka ini cukup untuk membangun perekonomian Indonesia yang mandiri. Dan ironisnya adalah kita masih terjebak dalam lingkaran ketamakan tersebut sampai sekarang.

Keadilan

Redistribusi lahan terlantar harus dilihat sebagai persoalan keadilan. Dalam karya mutakhirnya, The Idea of Justice, Amartya Sen menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan tidak bisa semata-mata dijelaskan dalam konteks kelembagaan, namun justru dalam konteks kehidupan dan kebebasan (the lives and freedom) orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sen berpendapat bahwa institusi-institusi tidak akan mampu menjangkau pemenuhan keadilan, namun hanya sampai pada kemampuan untuk memainkan peran instrumental dan signifikan dalam pemenuhan keadilan. Keadilan berkaitan erat dengan kebebasan, dalam hal ini bagaimana manusia memiliki kebebasan untuk memilih pola dan cara hidup yang berbeda-beda, dan mengarah ke mana kehidupan itu bermuara. Keadilan juga berarti kapabilitas dalam diri setiap orang, yakni kemampuannya untuk mencapai beragam kombinasi dan fungsi yang bisa diperbandingkan dengan lainnya dalam konteks. Bagi Sen, meski pendekatan kapabilitas semacam ini sifatnya individual, namun perhatian sepenuhnya pada kemampuan untuk mencapai kombinasi dari fungsi-fungsi nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan kapabilitas berfokus pada kehidupan manusia, bukan persoalan mengenai berapa pendapatan atau komoditas yang dapat dimiliki setiap orang, yang umumnya dianggap sebagai kriteria utama keberhasilan manusia dalam disiplin ekonomi. Kapabilitas menawarkan titik berangkat dari konsentrasi pada cara hidup, kepada kesempatan hidup yang aktual. Kebebasan dan kapabilitas akan mendorong terciptanya banyak kesempatan bagi setiap orang untuk mencapai tujuan utama hidup atau well-being.

Dalam konteks reformasi agraria, redistribusi lahan-lahan terlantar kepada para petani yang membutuhkannya merupakan bagian dari ide keadilan yang ditawarkan Amartya Sen. Tanah merupakan wujud kebebasan dan perluasan dari kapabilitas petani untuk mendorong penciptaan beragam kemungkinan bagi dirinya. Tanah bukan semata-mata dimaknai sebagai pendapatan dan komoditi, melainkan kesempatan hidup yang aktual. Dengan memaknainya secara demikian, kita bisa mendorong reforma agraria secara lebih luaas, dan menjangkau lebih banyak para petani yang menjadikan tanah sebagai bagian dari diri dan hidupnya, bukan semata-mata aset, yang hanya dapat dijaminkan dan diperjualbelikan. Jadi, program Reforma Agraria ini, kalau merujuk pada Sen, merupakan peran instrumental dan signifikan dari institusi, dalam hal ini merupakan upaya negara menjangkau pemenuhan keadilan. Dengan demikian, ada kebutuhan strategis negara yang bertemu dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat petani.

Karena itu, cukup melegakan juga bahwa dalam salah satu peraturan tersebut, yaitu Pasal 15 yang menegaskan bahwa tanah-tanah terlantar itu akan dialihkan dalam dua aspek penting kehidupan bangsa kita. Pertama adalah mencukupi kebutuhan strategis negara, dan kedua adalah kebutuhan kehidupan rakyat melalui program Reforma Agraria. Para pendukung ekonomi pasar (dan termasuk di dalamnya para pengusaha di bidang ini) bisa saja menanggapi dengan sinis kebijakan tersebut. Apakah mungkin rakyat dapat menggunakan tanah yang mereka terima melalui program tersebut? Bukankah cepat atau lambat kebutuhan akan kehidupan sehari-hari akan menyebabkan para penerima tanah menjual kembali tanah mereka dalam pasar tanah?

Bagaimanapun pandangan sinis ini melupakan banyak hal. Pertama, kita bisa melihat kebijakan itu sebagai sebuah bentuk konkret janji keadilan yang diberikan oleh pemerintaha sekarang terhadap rakyat banyak. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional yang disibukkan oleh persaingan elite memperebutkan jabatan dan kekayaan, kita bisa bernafas lega bahwa ada satu kebijakan yang setidaknya memiliki dampak langsung terhadap masyarakat banyak. Mereka yang selama ini hanya menjadi penggarap tak bertanah (dan terusir dari tanah mereka), penjaga warung dan tukang ojek di sekitar perkebunan yang terlantar, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka memiliki peluang untuk “berdaya” dengan aset yang mereka terima melalui program tersebut. Jadi, prinsip keadilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dapat diremehkan dalam hitungan ekonomis dan politik apapun.

Kedua, memang sudah seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk membuat rakyatnya lebih berdaya. Pemberian aset tanah kepada masyarakat melalui kebijakan Reforma Agraria baru satu langkah awal mewujudkan itu. Langkah selanjutnya adalah memberdayakan mereka untuk menjadikan aset yang ada menjadi lebih bernilai ekonomis dibanding menjadi aset tidur di tangan para pengusaha yang berkolusi dengan penguasa. Oleh karenanya, tugas BPN-RI tidak boleh berhenti di sekitar pemberian aset tanah bagi rakyat semata tanpa merancang agenda lanjutan —melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah— yang bertujuan membangkitkan keberdayaan masyarakat penerima manfaat kebijakan tersebut.

Penutup

Sekarang ini, kita cukup beruntung dapat hidup di alam demokrasi yang menghargai hak-hak bersuara dan berorganisasi bagi rakyat. Kondisi ini menjadi modal besar bagi segenap kekuatan dalam masyarakat untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggung-gugatkan, sekaligus tepat sasaran, seperti halnya mandat yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Dan ketika masyarakat politik (partai sebagai salah satunya) disibukkan oleh pertarungan kekuasaan dan kekayaan, adalah peluang bagi masyarakat sipil di Indonesia, dari kalangan akademisi, intelektual, LSM, dan organisasi-organisasi lain untuk memberikan kesempatan kepada rakyat banyak di Indonesia untuk menikmati keadilan dalam proses pembangunan yang berjalan di Indonesia. Jutaan penduduk Indonesia, di desa dan kota, miskin dan terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang pernah ada, bisa berharap bahwa ini bukan lagi sekedar janji dan mimpi.  (DGX)

 

 

One thought on “Tanah, Keadilan dan Reforma Agraria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s