Politik Dinasti Dalam Demokrasi Semu

stephs_article

Setelah jatuhnya otoritarianisme Orde Baru, sebuah gejala baru muncul dalam kehidupan politik Indonesia, yakni menguatnya kekerabatan dalam politik (kinship politics) atau kerap disebut politik dinasti. Gejala ini banyak ditemukan dalam politik lokal, penandanya adalah posisi-posisi penting dalam institusi politik seperti pemerintahan dan legislatif diduduki oleh mereka yang berada dalam satu garis keturunan. Sejumlah studi menunjukkan bagaimana jaringan hubungan kekerabatan menjadi landasan penguasaan politik di tingkat lokal [Lihat Vedi Hadiz (2010), Marcus Mietzner (2009), Michael Buehler dan Paige Tan (2007), Edward Aspinall dan Greg Fealy (2003)].

Penggerusan Demokrasi

Politik kekerabatan atau politik dinasti telah lama muncul di alam demokrasi. Ia menyita perhatian dalam kaitannnya dengan ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik sebagai refleksi dari ketaksempurnaan sistem demokrasi representasi. Jika dirujuk ke belakang, filsuf Italia Gaetano Mosca, dalam karyanya The Rulling Class (1980) menyatakan bahwa, “setiap kelas menunjukkan tendensi untuk membangun suatu tradisi turun-menurun di dalam kenyataan, jika tidak bisa di dalam aturan hukum”. Bahkan dalam organisasi demokratis sekalipun, jika sebuah kepemimpinan terpilih, ia akan membuat kekuasaannya sedemikian mapan agar sulit untuk digeser atau digantikan, bahkan menggerus prinsip-prinsip demokrasi di lapangan permainan politiknya (Robert Michels, 1962).

Gejala yang sama berlangsung di dalam partai-partai politik nasional di Indonesia. Partai Demokrat (PD), misalnya, jalinan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menduduki posisi-posisi kunci dalam partai. Sebut saja Edhie Baskoro Yudhoyono (anak) menduduki posisi sekjen dan anggota DPR, Hartanto Edhie Wibowo (ipar) menduduki salah satu ketua departemen dan juga anggota DPR, Hadi Utomo (ipar) mantan ketua umum dan sekarang duduk di dewan pembina, Agus Hermanto (ipar) sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu dan Nurcahyo Anggorojati (keponakan) sebagai Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu. Demikian juga di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), keluarga Megawati Soekarnoputri duduk di dalam posisi kunci dalam partai, seperti Puan Maharani (anak) menduduki Ketua Bidang Politik dan anggota DPR, Taufik Kiemas (suami) sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) dan Ketua MPR. Partai-partai lain juga menjalankan praktik yang sama, hanya tidak semenonjol PD dan PDIP dalam membangun dinasti politik. Jadi di dalam partai-partai tersebut, posisi-posisi strategis banyak didistribusikan atas dasar hubungan kekeluargaan.

Pengaruh kekerabatan di dalam partai politik ini bukan hanya bisa dilihat dalam posisinya di tubuh partai politik, melainkan juga kedudukannya di DPR sebagai wakil partai. Sejumlah kerabat Megawati, Amien Rais, SBY, ataupun para petinggi partai lainnya masuk menjadi anggota DPR melalui jalur partai. [lihat catatan di akhir tulisan]

Bahaya dari politik dinasti adalah hasratnya untuk mengekalkan diri dan melembagakannya dalam kepolitikan. Sifat alamiahnya adalah kekuasaan politik hendak dijalankan secara turun-temurun di atas garis trah dan kekerabatan, bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan, tujuan-tujuan bersama, keputusan dan kerja-kerja asosiatif. Pengekalan dan pelembagaan politik dinasti dimungkinkan dengan merajalelanya politik-uang. Demokrasi diubah teksturnya sedemikian rupa bukan lagi sebagai ruang kontestasi ide, gagasan, porgram dan ideologi, melainkan pasar transaksi jual-beli kepentingan individu dan kelompok-kekerabatan.

Robert Michels menilai bahwa kecenderungan oligarkis—yang dibangun atas dasar hubungan keluarga—dalam tubuh partai politik juga akan terus terbawa ke dalam pemerintahan. Kecenderungan oligarkis dalam partai merupakan hukum besi yang tak terhindarkan, bahkan ketika partai tersebut menjadi partai yang berkuasa maka model oligarkis akan juga diberlakukan dalam pemerintahan. Bahkan anggota parlemen akan menjadi arogan dan membuat kesepakatan dengan partai lain tanpa mempertimbangkan prinsip ideologis partai mereka dan dukungan dari para pemilih mereka. Dalam partai yang demikian, para pemimpinnya akan menilai dan memperlakukan dirinya di atas para anggota atau pengikut, tidak lagi dalam hubungan keanggotaan yang setara.

Politik dinasti dalam tubuh partai akan diberlakukan pula jika partai tersebut berhasil memperoleh kekuasaan politik. Terlebih, politik dinasti akan coba dikekalkan dengan memperluas penguasaan posisi dan kedudukan dalam politik agar bisa berlangsung selama mungkin. Hal ini bisa kita lihat di dalam pemerintahan SBY yang banyak menempatkan kerabatnya di dalam posisi-posisi penting di lembaga-lembaga negara seperti Letjen (Purn) Erwin Sudjono (ipar) yang pernah menjabat Kasum TNI, Letjen Pramono Edhie Wibowo (ipar) sebagai Pangkostrad, dan Gatot Suwondo (ipar) sebagai Presiden Direktur Bank BNI. Demikian juga kerabatnya yang lain yang ikut dalam berbagai kegiatan bisnis dengan berbagai perusahaan milik negara seperti PT Pelni, PT Telkom, PT PLN dan PT Kereta Api Indonesia (Jakarta Post 15/11/2010).

Pelembagaan Politik Dinasti dalam Demokrasi Semu

Pelembagaan politik dinasti dalam partai politik dimungkinkan juga oleh karena adanya kecenderungan personalisasi partai politik. Istilah ini dikemukakan oleh Norberto Bobbio (2003) untuk merujuk pada partai yang diciptakan oleh satu orang dan digunakan untuk kepentingan orang tersebut. Jadi, partai personal bukanlah partai yang dibangun untuk tujuan-tujuan common good, melainkan untuk tujuan pribadi. Akibatnya, partai model ini hanya akan bekerja untuk melayani kepentingan si tokoh, dan kemudian keluarganya jika partai ini terus bertahan. Dari model partai personal tersebut, politik dinasti berkembang dan bermetamorfosa menjadi partai kekerabatan. Hubungan kekerabatan para petinggi di tubuh partai akan menentukan kedudukan, pembagian kekuasaan, dan kelak mendominasi kebijakan.

Dalam situasi seperti ini maka para fungsionaris kunci partai dan bahkan calon-calon legislatif yang muncul akan banyak diwarnai atas dasar hubungan kekeluargaan atau kerabat. Yang parah adalah jika para pemimpin partai yang ditunjuk atas dasar kekerabatan tidak memiliki kualitas dan kualifikasi yang memadai untuk memimpin atau menjadi anggota legislatif.

Kekuasaan politik seharusnya diperebutkan dengan tujuan untuk menciptakan suatu tatanan yang baik bagi semua, dan partai politik merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sementara partai kekerabatan dibangun untuk tujuan-tujuan personal atau pribadi, dalam hal ini sang pemimpin dengan keluarga dan kerabatnya. Dalam kondisi politik yang demikian, telos politik yakni menciptakan common good atau kemaslahatan bagi semua menjadi usang.

Politik dinasti di dalam partai politik dimungkinkan tumbuh saat cuaca demokrasi bersifat semu. Demokrasi semu lebih berupa pasar transaksi kepentingan pribadi, namun dengan menggunakan alat-alat kelengkapan demokrasi seperti: partai politik, lembaga dan institusi negara, serta media massa. Peralatan sistem demokrasi tersebut digunakan bukan untuk menopang sistem demokrasi, melainkan memanipulasinya menjadi penopang sistem oligarki. Politik dipersempit menjadi ruang perebutan kekuasaan politik dan penimbunan kekayaan antar para oligarkis, sementara rakyat kebanyakan dibayar untuk berduyun-duyun melegalkan manipulasi tersebut lewat pemilu, pilkada dan aksi-aksi protes lainnya.

Di titik ini, cuaca demokrasi hanya bisa dicerahkan dengan membangun politik yang berintegritas. Pemimpin yang memiliki integritas dibutuhkan untuk membuka selubung kepalsuan demokrasi yang selama ini dipraktikkan sekaligus penghancuran oligarki. [DHX]

==========================================================================

Jalinan Kekerabatan di Lembaga Perwakilan Rakyat

1. Hubungan keluarga dengan Megawati (Ketua Umum PDIP): Taufik Kiemas (suami), Nazaruddin Kiemas (ipar), Puan Maharani (putri), Puti Guntur Soekarno (keponakan), M. Guruh Irianto Soekarno Putra (adik).

2. Hubungan keluarga dengan SBY (Ketua Dewan Pembina PD): Edhie Baskoro Yudhoyono (anak), Hartanto Edhie Wibowo (ipar).

3. Hubungan keluarga dengan Amien Rais (pendiri PAN, Ketua Majelis Pertimbangan Partai): Ahmad Mumtaz Rais (anak), Abdul Rozaq Rais (adik)

4. Lainnya:

  • Achmad Dimyati N. (PPP) – Irna Narulita (PPP): suami-istri
  • Iqbal Alan Abdullah (Hanura) – Evita Nursanti (PDIP): suami-istri
  • Marzuki Alie (Demokrat) – Asmawati (DPD Sumsel): suami-istri
  • Nita Budhi Susanti (Demokrat) – Mudaffar Sjah (DPD Malut): suami-istri
  • Hikmat Tomet (Golkar) – Andika Hazrumy (DPD Banten): orang tua-anak
  • Sjarif Hasan (Demokrat) – Inggrid Kansil (Demokrat): suami-istri*
  • Suryadharma Ali (PPP) – Wardatul Asriah (PPP): suami-istri**
  • Agus Gumiwang (Golkar) – Ginandjar Kartasasmita (DPD Jawa Barat): orang tua-anak***

* Sjarif Hasan mundur dari DPR untuk mengisi pos menteri koperasi dan UKM.

** Suryadharma Ali mundur dari DPR untuk mengisi pos menteri agama.

*** Ginandjar Kartasasmita mundur dari DPD untuk menjadi anggota Wantimpres.

[Diolah dari berbagai sumber]

One thought on “Politik Dinasti Dalam Demokrasi Semu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s