Orde Baru: Merusak Tapi Dirindu

suharto

Pada bulan Mei 2011, lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei mereka yang diberi judul “Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono”. Hasil survei tersebut menimbulkan kegegeran. Pasalnya, dalam butir pertanyaan survei yang membandingkan era mana yang labih baik, era Reformasi dengan era Orde Baru, 40,9% responden memilih Orde Baru dan 22,8% memilih Reformasi. Tak alang, banyak orang tersentak, apalagi hasil survei diumumkan menjelang peringatan 13 tahun jatuhnya Orde Baru. Sejumlah politisi Golkar pun mengamini hasil survei. Ini sesuai juga dengan hasil survei Indo Barometer di mana dalam kategori responden yang memilih Partai Golkar dalam pemilu 2009, 48,9% di antaranya menilai Orde Baru lebih baik dari era Reformasi.

Kesampingkan dulu persoalan metodologi, meski memang dimungkinkan untuk terjadi manipulasi, namun, adanya hasrat merindukan hadirnya kembali Orde Baru bukan persoalan sepele. Gejala sederhana yang tampak bisa ditemukan dalam sejumlah percakapan, baik dengan kalangan berpenghasilan ekonomi rendah, menengah maupun tinggi, yang menilai bahwa kepemimpinan Soeharto dan Orde Baru-nya lebih memberikan jaminan keamanan dan kestabilan ekonomi-sosial-politik. Tentu gejala ini bukan gejala yang mewakili keseluruhan, namun sebagai sebuah gejala, patut diwaspadai karena efeknya bisa meluas dan membesar.

Kalau merujuk pada sejumlah analisis, keamanan dan kestabilan Orde Baru dijalankan dengan bersandar pada model pemerintahan yang oligarkis sekaligus otoriter. Richard Robison dalam artikelnya “Indonesia: Crisis, Oligarchy and Reform” (2002) dengan lugas menyebut Orde Baru sebagai rezim oligarkis, dengan membangun model kapitalisme-negara (state capitalism) sebagai ruang inkubator bagi pembentukan oligarki, sembari menumbuhkan kekuatan perusahaan konglomerasi dan keluarga bisnis-politik di bawah payung kebijakan nasionalis dalam hal proteksi dan subsidi. Semua itu bertumpu pada struktur politik yang monopolistik atas dasar favoritisme dan patronase, yang bersandar pada kekuasaan negara. Orde Baru mendorong tumbuhnya aliansi birokrat-politis dengan perusahaan raksasa dengan kepentingan yang melampui apa yang sudah dilindungi dan disediakan oleh negara, bahkan berkeinginan menggunakan kekuasaan negara untuk membangun dan melindungi kerajaan bisnis privat baru mereka. Robison menilai, rezim oligarkis Orde Baru dengan Soeharto sebagai kepalanya mulai menemukan bentuk sempurnanya semenjak tahun 1986 dan terus bertahan sampai kejatuhannya di tahun 1998.

Studi Jeffrey A. Winters, Oligarchy (2011), mengkategorikan Orde Baru sebagai rezim oligarki yang menyerupai bentuk kesultanan. Dalam seluruh praktik politiknya, Soeharto dengan Orde Barunya secara sempurna menjalankan model pemerintahan oligarki-kesultanan (sultanistic oligarchy), yakni model oligarki dengan seluruh alat koersi berada di tangan satu sosok oligarkis (penguasa-tunggal) daripada suatu pelembagaan yang dibatasi oleh hukum dan aturan. Model oligarki ini biasanya ditopang oleh norma hubungan patronase (patron-client). Dalam sistem oligarki kesultanan, para oligarkis lainnya tidak memiliki akses terhadap penggunaan kekerasan atau senjata yang dimiliki negara, karena instrumen kekerasan negara sepenuhnya berada di tangan si penguasa-tunggal dan bercampur-aduk dengan alat koersi pribadi milik si penguasa tunggal. Jadi instrumen dan alat kekerasan negara diperlakukan sebagai milik pribadinya.

Sementara itu, para oligarkis lainnya yang tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan instrumen kekerasan negara, karena aksesnya ditutup rapat si penguasa-tunggal, mempertahankan kekayaannya dengan ikut menyumbangkan bagian harta dan sumber-sumber kekayaannya sebagai bentuk “upeti” kepada si panguasa-tunggal untuk menghindari terjadinya saling memangsa di antara mereka, karena sang penguasa tunggal mengelola secara strategis ancaman terhadap harta milik para oligarkis dari oligarkis lainnya, termasuk ancaman atas harta-benda mereka dari ancaman rakyat miskin.

Dengan melihat pada dua studi tersebut, bisa disimpulkan bahwa Orde Baru nyaris tidak memberi kebaikan apa pun bagi pengembangan kehidupan demokrasi maupun kebangsaan. Pembangunan yang dijalankan Orde Baru juga bukan suatu prestasi yang patut diacungi jempol, karena yang dilakukan seharusnya bisa jauh lebih dari apa yang dicapai Orde Baru saat dijatuhkan.

Oligarki Soeharto dengan Orde Baru-nya menguasai jaringan bisnis dan ekonomi skala besar melalui usaha anak-anaknya, kerabat dan koleganya. Untuk mengamankan usaha dan jaringan bisnisnya, Orde Baru menerapkan rezim pengendali, yang memakan korban pelanggaran HAM skala luas, sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun 1965-1971, demikian juga di Aceh, Papua, Timor-Timur, Lampung dan wilayah-wilayah lainnya. Argumen Robison dan Winters sangat membantu untuk melihat watak rezim Orde Baru, sebagai rezim yang korup, otoriter dan pelaku pelanggaran berat HAM. Dengan itu maka tergambar jelas bahwa nyaris tidak ada suatu hal positif diwariskan Orde Baru, melainkan justru krisis ekonomi besar di akhir tahun 1997 sampai 1998 yang diperoleh akibat kegagalan dan amburadulnya kebijakan ekonomi-politik Orde Baru, yang mendorong lahirnya gerakan reformasi dan menumbangkan pemerintahan Soeharto dan Orde Baru-nya.

Problemnya adalah reformasi memang bukan diikhtiarkan untuk melakukan perubahan sosial secara struktural dan kualitatif. Itu persoalan pokoknya. Yang ingin coba diubah reformasi hanya sebatas budaya, bukan struktur sosial masyarakat. Karenanya, reformasi berjalan sembari masih memanggul beban kejahatan Orde Baru di dalam dirinya. Hal ini berbahaya sebab sewaktu-waktu dapat menikam dan membunuh reformasi. Gejalanya sudah tampak di mana-mana: pemimpin kelas medioker, korupsi merajalela, bangkitnya komunalisme, menguatnya sektarianisme, dan lainnya. Gejala-gejala tersebut menunjukkan bahwa reformasi sedang dibunuh pelan-pelan, dan mengembalikan suasana Orde Baru, namun dalam ujud chaotic, karena kehilangan tiran yang digantikan sindikat kartel politik, pengusaha hitam, oligarki liar dan para jawara.

Hak Asasi Manusia (HAM), masih tertera dalam konstitusi, namun pembunuhan terhadap pengikut Ahmadiyah terus terjadi, pelarangan kegiatan ibadah kerap berlangsung, perusakan tempat ibadah tak pernah berhenti. Presiden lebih banyak menyampaikan rasa prihatin ketimbang melakukan tindakan atau aksi. Kebijakan politik pemerintahan SBY adalah: berdiam diri! Kehidupan sosial-politik kita terjebak dalam hipokrasi, yang tertulis tak sesuai dengan yang terjadi. Yang mengaku paling bersih, justru paling korupsi. Di dalam lekang kebuntuan, ketamakan dan rasa muak publik terhadap keadaan di depan mata, Orde Baru coba dihadirkan kembali sebagai oase pemuas dahaga.

Yang lucu dan unik adalah pandangan umum yang diusung para “punggawa” Orde Baru, bahwa Orde Baru jauh lebih baik dibandingkan era Reformasi. Mereka menyodorkan sejumlah gejala sebagai ukuran: berbagai kasus korupsi merebak luas, pertikaian kelompok sosial, disharmoni bahkan disintegrasi sosial, dan tidak ada kepemimpinan yang kuat sebagaimana laiknya Soeharto. Kelucuannya adalah terletak pada upaya untuk memutus keterkaitan antara perusakan oleh Orde Baru dan pewarisannya sampai hari ini.

Para kroni Orde Baru yang hari ini sedang duduk di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, terus-menerus menciptakan narasi bahwa “bencana” yang menimpa reformasi tidak berkaitan dengan Orde Baru. Narasi ini perlu diluruskan dan ditekankan kepada publik luas, bahwa kerusakan parah, keterpurukan, perilaku korup, pelanggaran hak asasi manusia, kerusuhan sosial, dan beragam bencana sosial dan politik Indonesia justru terus-menerus berlangsung karena masih mengendapnya racun Orde Baru di dalam aliran darah dan sendi-sendi tubuh kepolitikan dan kebangsaan kita hari ini. Lihat saja para penjahat ekonomi Orde Baru, masih bertengger dalam dunia bisnis. Juga para birokrat ciptaan dan didikan Orde Baru masih merajelela di seluruh institusi dan lembaga eksekutif dari pusat sampai tingkat kelurahan. Politisi hitam bentukan Orde Baru pun masih bercokol kuat di lembaga legislatif, baik DPR sampai DPRD II. Terutama Partai Golkar, mesin politik utama Orde Baru, bahkan masih menjadi kekuatan politik utama dalam aras politik Indonesia hari-hari ini.

Dengan beban kejahatan politik di pundak reformasi yang terbawa dari era Orde Baru, maka segala tindakan untuk mereformasi tatanan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan akan selalu terancam untuk digagalkan oleh para kroni Orde Baru. Bahkan, kalau dimungkinkan, reformasi sebagai semangat pun ingin mereka bunuh pelan-pelan. Reformasi yang diperjuangkan separuh badannya masih terbelenggu Orde Baru, akibat tidak tuntasnya perubahan yang diperjuangkan. Dengan kata lain, seluruh kerusakan yang dialami reformasi sepenuhnya merupakan akibat gagalnya kekuatan reformasi menyapu bersih kekuatan lama Orde Baru, bahkan membiarkannya menggunakan topeng “reformasi” dan menyusup di dalam gerakan reformasi. Gerakan reformasi tidak berhasil mengadili Soeharto dan kroninya, sebagaimana gerakan reformasi di Mesir mengadili Hosni Mobarak.

Saat penguasa-tunggal tumbang, maka kaum oligarki yang dulu berlindung di bawah ketiaknya serta-merta menyeruak dan berlomba-lomba mempertahankan dan melipatgandakan kekayaannya secara semena-mena karena tidak ada lagi penguasa-tunggal yang memilik kontrol terhadap alat-alat kekerasan negara. Reformasi memang berhasil mengembalikan alat-alat kekerasan negara menjadi milik negara yang penggunaannya bisa dibatasi, bukan lagi di tangan satu orang penguasa-tunggal. Namun, para oligarki ciptaan Orde Baru kemudian masuk dan menunggangi partai-partai politik lama dan baru dalam rangka mempertahankan kekayaan mereka, karena tidak ada lagi satu penguasa-tunggal yang dapat diandalkan untuk melindungi mereka. Maka, baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif pun mereka terabas masuk sebagai upaya mempertahankan kekayaan.

Sambil digelayuti para oligarkis Orde Baru, reformasi mencoba bergerak mencari jalan baru perbaikan dan perubahan di Indonesia. Apa lacur, kekuasaan kembali jatuh ke tangan para kroni Orde Baru, yang tentunya akan melindungi kepentingan para oligarki bentukan dan binaan Orde Baru. Dari sini ditiupkanlah kembali imajinasi kejayaan Orde Baru yang sedikit banyak ditangkap mentah-mentah oleh sejumlah orang di dalam masyarakat, meski tidak besar, namun membuktikan masih kuatnya para kroni Orde Baru yang terus bekerja untuk mendelegitimasi reformasi dan demokrasi.

Kerinduan akan Orde Baru tak akan berlangsung lama, meski tidak bisa juga dianggap angin lalu semata. Kerinduan akan Orde Baru justru harus terus menjadi alarm yang mengingatkan kita bahwa musuh belum sepenuhnya punah. Mereka masih bergentayangan berupaya merusak dan menggerogoti reformasi dan demokrasi dan berupaya mengembalikan tatanan pemerintahan yang korup dan otoriter. Di titik ini, kita harus terus saling mengingatkan dan merapatkan barisan, agar para kroni Orde Baru tidak berhasil menyelusup dan kemudian menusuk kita.

One thought on “Orde Baru: Merusak Tapi Dirindu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s