Demokrasi dan Kewargaan

tes-supreme-court-building

Tulisan ini merupakan draft kasar untuk keperluan diskusi Sekolah Demokrasi Tangerang Selatan, Sabtu 24 Maret 2012. Tulisan ini hanya merupakan draft awal untuk keperluan diskusi, dan tidak untuk dikutip.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan istilah yang dikenal luas hampir oleh semua orang dewasa. Namun saat ditanya apakah sesungguhnya demokrasi itu, maka beragam jawaban akan mengemuka, bahkan bisa bertentangan antara satu dengan lainnya. Setiap orang bisa jadi memiliki jawabannya sendiri atas apa yang menurutnya gambaran yang paling tepat mengenai demokrasi. Teoritisi politik Inggris, David Beetham, pun mengungkapkan adanya kecenderungan ini. Dalam karyanya Democracy: A Begginer’s Guide, sebuah buku pengantar yang mencoba untuk secara sederhana menjabarkan demokrasi, Beetham mengemukakan problema ini. Beetham menemukan betapa keragaman pemahaman itu menujukkan adanya kesulitan dalam upaya memahami demokrasi, persis karena kebanyakan orang memahami demokrasi dengan sangat berbeda dibandingkan dengan orang lainnya. Beetham menjabarkan sederet daftar apa-apa saja yang umumnya dirujuk orang dalam setengah abad terakhir ini kala ditanya mengenai demokrasi: pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan oleh wakil-wakil rakyat, pemerintahan oleh partai milik rakyat, kesejahteraan rakyat, pemerintahan oleh mayoritas, kediktatoran proletariat, partisipasi politik yang maksimum, kompetisi elit untuk menjaring dukungan rakyat, sistem multi-partai, kemajemukan sosial dan politik, kebebasan sipil dan politik, hak warganegara yang setara, masyarakat bebas dan terbuka, masyarakat sipil, dan ekonomi pasar bebas. Dari sini, Beetham menarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa demikian banyaknya wajah demokrasi yang berbeda di dalam praktiklah yang membuat orang-orang mengisolasi salah satu elemennya, namun memperlakukannya seakan-akan itu sebagai suatu keseluruhan, atau alasan lain karena banyak orang familiar dengan istilah demokrasi sebagai istilah paling umum yang dikenal dalam leksikon politik, sehingga menjadi sejenis ruang kosong yang bisa dimasukkan apa saja, jadinya demokrasi adalah apapun pilihan kita dalam memaknainya.[1]

Meski demikian Beetham mencoba merumuskan suatu pengertian mengenai demokrasi yang banyak dirujuk sebagai dan paling diterima secara umum, yakni secara sederhana demokrasi merupakan,

… can be most simply understood as a procedure for taking decisions in any group, association or society, whereby all members have an equal right to have a say and to make their opinions count. In life we take many decisions as individuals – where and how to live, what job to pursue, how much of our income to spend, what to spend it on, and so on.[2]

Dalam contoh yang dikemukakan Beetham, di dalam kehidupan setiap dari kita kerap membuat sejumlah keputusan sebagai individu – kemana dan bagaimana ingin hidup, pekerjaan apa yang ingin didapat, seberapa besar membelanjakan uang kita dan untuk apa, dan lainnya. Namun, pada saat kita bersama-sama dengan orang lain dalam sejumlah aktivitas, kegiatan ataupun usaha, maka keputusan-keputusan harus diambil untuk kepentingan kelompok atau kepentingan bersama secara keseluruhan, seperti tujuan atau kebijakan apa yang ingin didapat, seberapa besar pendapatan yang harus didapat atau bagaimana pekerjaan dibagi-bagi. Menurut Beetham inilah yang disebut sebagai “keputusan kolektif” untuk membedakannya dari keputusan individual seperti disebutkan sebelumnya.

Meskipun demikian keputusan kolektif akan menghadirkan beragam ketidaksetujuan anggota kelompok/perkumpulan/masyarakat di dalam prosesnya. Untuk itulah diperlukan sejumlah aturan atau prosedur agar bisa mengelola dan menyelesaikan berbagai ketidaksepakatan yang timbul, dan juga untuk menentukan siapa yang diperbolehkan mengatasi ketidaksepakatan tersebut. Di dalam sejarah umat manusia justru yang mayoritas yang disingkirkan dari proses pengambilan keputusan, karena keputusan biasanya diserahkan pada orang yang sangat sedikit yakni: orang-orang yang dituakan atau dianggap bijak, orang-orang kaya, orang-orang yang dianggap ahli, atau yang memiliki kekuatan fisik untuk menekan anggota lainnya. Dalam perkembangan sejarah manusia bermasyarakat, pengaturan atau pemerintahan yang dilakukan oleh segelintir orang biasanya disebut dengan aristokrasi, meritokrasi, oligarki dan lainnya. Keputusan yang berada di tangan satu orang disebut dengan sistem monarki. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang bertentangan dengan itu semua, karena bentuk pengambilan keputusan kolektif yang ada dalam demokrasi didasarkan pada prinsip bahwa setiap anggota masyarakat harus memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang berdampak atas diri mereka.

Pandangan yang dikemukakan Beetham inilah yang saat ini banyak dirujuk dalam upaya memahami demokrasi. Meski demikian demokrasi tidak dipahami secara tunggal demikian juga, karena pemahaman demokrasi ala Beetham pun bisa dipertanyakan ulang dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan tema diskusi ini, yakni bagaimana demokrasi dikaitkan dengan konsep kewargaan? Pertanyaan ini berimplikasi pada jawaban yang berbeda kalau kita merujukkan jawaban kita pada pemikiran yang memiliki perbedaan tajam dalam melihat keterkaitan warga dalam demokrasi, yakni yang merujukkannya pada pandangan Demokrasi Liberal maupun pandangan Demokrasi Republikan. Baik liberal maupun republikan memiliki pandangan yang berbeda dalam hal melihat dan menempatkan posisi warga di dalam demokrasi. Namun, perlu kiranya sedikit menarik jauh ke belakang akar-akar pemikiran liberal maupun republikan dalam hal demokrasi.

Demokrasi Klasik Athena

Perkembangan pemikiran dan praktik demokrasi di dalam kajian ilmu politik maupun filsafat tidak dilepaskan dari konsep demokrasi yang muncul dari masa Yunani-Kuno, khususnya di wilayah Athena, atau yang sering disebut Polis Athena, atau sebuah negara-kota Athena. Baik pemikiran liberal maupun republikan merujuk pada demokrasi klasik Athena sebagai rujukan teoritik mereka, sekalipun nantinya demokrasi republikan yang lebih kental mengadopsi ataupun mengembangkan kembali pemikiran demokrasi klasik Athena.

Leslie Lipson dalam studi klasiknya The Democratic Civilization menuliskan bahwa “the foundations of democracy were laid in ancient Greece”, di mana Lipson memandang bahwa dasar-dasar demokrasi dibangun pada masa Yunani kuno, yang bukan hanya istilah “demokrasi” yang memang berasal dari Yunani, tetapi juga sebuah sistem yang pertama kali digambarkan dan dikembangkan di masyarakat Yunani, yang semakin matang pada abad keenam sampai keempat sebelum masehi, khususnya di negara-kota Athena.[3]

Studi lain, yakni David Held dalam Models of Democracy, memandang bahwa perkembangan demokrasi di Athena merupakan sumber inspirasi bagi pemikiran politik modern. Ideal-ideal politik yang tercakup di dalamnya – misalnya, kesetaraan di antara warga, kebebasan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan – sangat mempengaruhi pemikiran politik Barat, meskipun terdapat sejumlah ide-ide pokok, misalnya, pemikiran liberal modern bahwa manusia merupakan “individu” yang memiliki “hak”, yang secara khusus tidak dapat dilacak secara langsung pada pemikiran demokrasi Athena.[4] Baik Held maupun Lipson melihat bahwa perkembangan pemikiran demokrasi di Athena sangat dipengaruhi oleh tiga pemikir utama, yakni Thucydides, Plato dan Aristoteles.[5]

Poin penting dalam karya Thucydides adalah pernyataan Pericles, di mana setiap warga dapat, bahkan harus, terlibat atau berpartisipasi dalam menciptakan dan merawat sebuah kehidupan bersama. Secara formal, warga tidak harus merasa terhalangi untuk terlibat dalam urusan publik yang didasarkan pada kedudukan dan kekayaan, karena demos menggenggam kekuasaan yang berdaulat, yakni otoritas tertinggi untuk terlibat dalam fungsi legislatif maupun yudisial. Konsep “kewargaan” Athena mengharuskan setiap warga untuk ikut ambil bagian dalam fungsi-fungsi tersebut, dan berpartisipasi secara langsung dalam urusan-urusan kenegaraan. Demokrasi Athena ditandai oleh komitmen bersama terhadap prinsip civic virtue, yakni: dedikasi kepada republik negara-kota dan subordinasi kehidupan privat terhadap urusan-urusan publik dan kemaslahatan bersama (common good).

Menurut Held, deskripsi yang sangat baik mengenai demokrasi klasik dapat dilihat dalam karya Aristoteles yakni The Politics, yang dinilai Held menyuguhkan deskripsi yang rinci mengenai demokrasi. Bagi Held, deskripsi Aristoteles menyajikan secara jelas dan terang mengenai institusi-institusi demokrasi klasik:

[…] A basic principle of the democratic constitution is liberty. People constantly make this statement, implying that only in this constitution do men share in liberty; for every democracy, they say, has liberty for its aim. ‘Ruling and being ruled in turn’ is one element in liberty, and the democratic idea of justice is in fact numerical equality, not equality in based on merit; and when this idea of is just prevails, the multitude must be sovereign, and whatever the majority decides is final and constitutes justice. For, they say, there must be equality for each of the citizens. The result is that in democracies the poor have more sovereign power then the rich; for they are more numerous, and the decisions of majority are sovereign. So this is one mark of liberty, one which all democrats make a definitive principle of their constitution. Another is to live as you like. For this, they say, is a function of being free, since its opposite, living not as you like, is the function of one enslaved. This is the second defining principle of democracy, and from it has come to idea of ‘not being ruled’, not by anyone at all if possible, or at least only in alternation. This [‘to be ruled by alternation’] is a contribution towards that liberty which based on equality.

From these fundamentals, and from rule thus conceive, are derived from rule thus conceived, are derived the following features of democracy: (a) Elections to office by all from among all. (b) Rule all over each and of each by turns over all. (c) Office filled by lot, either all or at any rate those not calling for experience or skill. (d) No tenure of office dependent on the possession of a property qualification, or only on the lowest possible. (e) The same man not to hold the same office twice, or only rarely, or only a few apart from those connected with warfare. (f) Short terms for all offices or as many as possible. (g) All to sit on juries, chosen from all and adjudicating on all or most matters, i.e. the most important and supreme, such as those affecting the constitution, scrutinies, and contracts between individuals. (h) The assembly as the sovereign authority in everything, or at least the most important matters, officials having no sovereign power over any, or over as few as possible… Next (i) payments for services, in the assembly, in the law-courts, and in the offices, is regular for all (or at any rate the offices, the law-courts, council, and the sovereign meetings of assembly, or in the offices where it is obligatory to have meals together). Again (j), as birth, wealth, and education are the defining marks of oligarchy, so their opposites, low birth, low incomes, and mechanical occupations, are regarded as typical of democracy. (k) No official has perpetual tenure, and if any such office remains in being after an early change, it is shorn of its power and its holders selected by lot from among picked candidates. These are the common characteristics of democracies.[6]

Kalau merujuk pada preposisi Aristoteles di atas, maka bagi kaum demokrat, kebebasan (liberty) dan kesetaraan (equality) adalah dua hal yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan. Dari teks Aristoteles bisa dilihat dua kriteria mengenai kebebasan, yang ia ajukan: (1) “ruling and being ruled in turn” dan (2) “living as one chooses”. Untuk menciptakan kriteria pertama sebagai prinsip yang efektif dari pemerintahan, kesetaraan menjadi sesuatu yang sangat pokok, artinya: tanpa “numerical equality” maka rakyat kebanyakan tidak akan berdaulat (sovereign).[7] Dalam pandangan Aristoteles, di demokrasi klasik terdapat kebebasan, dan di dalam kebebasan ditegaskan adanya kesetaraan politik.

Secara institusional, citizenry (semacam forum warga) secara keseluruhan dibentuk sebagai lembaga berdaulat yang memiliki peran kunci di Athena, yakni: Majelis (The Assembly). Majelis melakukan pertemuan sebanyak lebih dari 40 kali dalam setahun, dengan jumlah quorum sebanyak 6,000 warga. Semua isu umum seperti kerangka hukum untuk menjaga tata-aturan publik, keuangan dan pajak langsung, pengucilan orang (ostracism) dan urusan luar negeri (termasuk memberikan penilaian terhadap performa militer dan angkatan laut, membentuk persekutuan, mendeklarasikan perang maupun perdamaian) dibicarakan sebelum warga yang berkumpul dalam mejelis memusyawarahkannya dan melakukan pengambilan keputusan. Majelis yang memutuskan komitmen-komitmen politik dari negara Athena. Untuk menjaga munculnya bahaya politik otokrasi atau asosiasi patron-klien dalam pemilihan langsung, sejumlah metode pemilu dilakukan untuk menjaga akuntabilitas para administratur politik dan sistem bernegara secara umum, seperti rotasi dalam pelaksanaan tugas, dalam melakukan seleksi dan pemilihan langsung.[8]

Menurut studi Lipson, dalam pemikiran para penulis Yunani mengenai demokrasi dapat dikerucutkan menjadi tiga hal utama, yakni: konteks sosial, sistem pemerintahan, dan ideal filosofis, yang oleh Lipson dirumuskan sebagai berikut:

Kriteria Demokrasi Yunani Kuno

Social Context
  • Rule by the Poor
  • Exploitation of the rich
  • Elimination of debt slavery and of property qualifications for political office
  • Opportunity for individual talent, without regard to family status or wealth
Governmental System
  • Public deliberation and decision by all citizens, resulting in majority rule
  • Majority of offices filled by lot, or by chance
  • All officials held responsible
  • Large citizen juries
Philosophical Ideals
  • Equality
  • Equality (freedom) of speech; viewed negatively as the domination of ignorance
  • Freedom and adaptability; viewed negatively as excessive freedom and disorder,
  • Obedience to the authority of law and of public officials
  • Continual participation in civic activities

Sumber: Leslie Lipson, The Democratic Civilization, hal. 18.

Namun, Lipson mengajukan sejumlah pertanyaan terhadap konsep dan praktik demokrasi klasik Yunani, yang menurut Lipson merupakan salah satu pertanyaan sulit untuk dijawab, yakni: jika demokrasi dikatakan sebagai sesuatu yang didedikasikan bagi kebebasan, namun bagaimana kebebasan dipahami? Apakah tanpa batasan? Atau hanya berlaku bagi yang bukan budak? Ini yang menurut Lipson hal-hal yang tidak ingin dijawab oleh para pemikir Yunani pada masa itu.[9]

Problem lain yang diajukan Lipson adalah soal prinsip kepatahun terhadap hukum. Menurut Lipson ini menjadi hal yang dinilai dan dihargai sebagai sebuah keutamaan (virtue) yang tinggi, namun dalam kenyataannya mungkin saja tidak demokratis. Bagi Lipson, apakah sebuah pemerintah yang dibatasi oleh aturan hukum adalah demokratis atau tidak, sangat bergantung pada substansi hukumnya. Untuk diatur oleh hukum di mana para penyelenggaraannya tidak memiliki semangat, hasrat, tujuan atau hasil yang demokratis, sudah pasti tidak akan menciptakan demokrasi.

Demokrasi Yunani kuno dinilai merupakan demokrasi yang tumbuh dalam tradisi republikan awal atau klasik, di mana prinsip-prinsip pokok yang dikembangkan, merupakan prinsip yang menjadi dasar bagi pemikiran republican sampai sekarang, seperti partisipasi politik merupakan suatu syarat pokok bagi adanya kebebasan, republik yang mengatur-diri sendiri memerlukan keterlibatan dalam proses politik. Juga yang paling penting adalah, kebebasan ditandai dengan kemampuan untuk ikut berpartispasi dalam ruang publik, namun dengan menempatkan ego pribadi di bawah kepentingan publik, karena itu akan membuka ruang bagi perluasan kesejahteraan, baik secara individu maupun kolektif.

Demokrasi Liberal Klasik: Thomas Hobbes dan John Locke

Pemikiran demokrasi Yunani kuno sangat berpengaruh terhadap pemikiran mengenai demokrasi di Barat. Menurut Lipson, konsepsi demokrasi yang lahir dari para pemikir dan filsuf Yunani kuno hanya sedikit berubah dalam kurun waktu hampir 2000 tahun, jika merujuk pada pemikiran para pemikir politik terbesar abad limabelas sampai delapanbelas seperti Nicolo Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Dalam bagian ini akan lebih menyoroti pemikiran Hobbes dan Locke.

Pemikiran dua filsuf Inggris Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704) banyak diasosiasikan sebagai pemikir dalam tradisi liberal klasik. Hobbes memiliki pandangan yang menarik terutama poin pemikirannya yang bergerak dalam transisi antara komitmen terhadap absolutisme dan perjuangan liberalisme melawan tirani. Sementara Locke sangat berbeda dengan Hobbes, yang memberikan tanda-tanda yang sangat jelas sebagai pionir dalam tradisi liberal-konstitusionalis. Makna liberalisme dalam pemikiran Hobbes dan Locke di sini dipahami sebagai penanda terhadap upaya menjaga nilai-nilai kebebasan dalam memilih, bernalar dan toleransi dalam menghadapi tirani, sistem absolut dan intoleransi agama. Ide awal pemikiran politik liberalisme klasik adalah menentang kekuasaan para pendeta dan gereja pada satu sisi, dan kekuasaan “monarki despotis” pada sisi lain. Liberalisme berupaya untuk membatasi kekuasaan keduanya dan mendefinisikan suatu bentuk ruang privat yang memiliki kekhususan yang bebas dari gereja dan negara. Tujuan utama dari proyek pemikiran liberal klasik adalah membebaskan pemerintahan dan kostitusi dari kontrol agama, dan membebaskan masyarakat sipil (dalam hal ini perseorangan, keluarga dan kehidupan bisnis) dari campur-tangan politik.

Secara gradual, liberalisme kemudian dipahami sebagai doktrin di mana setiap individu haruslah bebas dalam memilih dan menjalankan agamanya, dan dalam hal urusan ekonomi dan politik. Dalam liberalisme kebebasan individu merupakan nilai politik tertinggi, bekerja atau tidaknya institusi-institusi di dalam masyarakat (termasuk negara) diukur dari seberapa jauh keberhasilannya mempromosikan kebebasan individu, jadi keberadaan suatu pemerintahan adalah untuk melindungi kehidupan, kebebasan dan hak milik dari setiap warganegara yang hidup di dalam suatu negara. Ada juga bentuk lain dari liberalisme yang kemudian berkembang, yakni yang memperjuangkan negara konstitusional, kepemilikan pribadi, dan ekonomi pasar yang kompetitif sebagai mekanisme utama dalam mengkordinasikan kepentingan setiap individu.

Hobbes, dalam karya monumentalnya Leviathan, menggambarkan manusia sebagai mahluk yang memiliki hasrat besar terhadap kepentingan-pribadi, selalu mencari hal-hal “yang lebih menyenangkan” dan posisi yang kuat. Konflik kepentingan dan upaya untuk mencapai kekuasaan mendefinisikan kondisi manusia yang sesungguhnya. Hobbes membayangkan suatu situasi di mana setiap individu ada dalam suatu kondisi yang disebutnya state of nature – situasi tanpa “common power” atau negara yang menjalankan hukum dan menghalangi perilaku individu – yang menikmati “hak-hak alamiah” untuk melakukan apa saja dalam melindungi kehidupan mereka, dan melakukan apa saja yang mereka inginkan, melawan siapa saja yang mereka inginkan, dan “memiliki, menggunakan dan menikmati semua yang mereka inginkan, atau yang bisa mereka dapatkan”.[10] Bagi Hobbes yang muncul dari situasi ini adalah, “warre of every one against every one” atau perang antara semua orang melawan semua orang.

Dalam kondisi demikian pertanyaan yang diajukan Hobbes adalah dalam kondisi seperti apa individu akan cukup mempercayai individu lainnya untuk  “memberikan hak-hak mereka untuk semua hal”, sehingga kepentingan jangka-panjang mereka terhadap keamanan dan kedamaian bisa terus dilakukan? Bagaimana setiap individu melakukan transaksi dengan lainnya, jika dalam suatu keadaan tertentu sejumlah individu melanggarnya? Hobbes berargumen bahwa individu haruslah memiliki keinginan untuk menyerahkan hak-hak mereka dalam mengatur-diri (self-government) kepada satu otoritas yang memiliki kekuasaan penuh, yang berwenang melakukan tindakan atas nama mereka.

Dalam Leviathan, Hobbes memang sangat sedikit memberikan penjelasan mengenai demokrasi. Demokrasi bukan hal penting bagi Hobbes, melainkan lebih mementingkan pada perlindungan-diri manusia sebagai tujuan utama, dan masyarakat harus diatur untuk mencegah hasrat kekerasan dalam diri manusia, dan memandang perlunya konsentrasi kekuasaan hanya pada satu tempat, yang ia sebut the Sovereign. Hal ini bisa dicapai melalui supremasi seorang penguasa, misalnya raja, atau bisa juga pemusatan kekuasaan pada sejenis Mejelis atau Parlemen. Pikiran pokoknya adalah bahwa kekuasaan harus diletakkan pada satu tempat.

Posisi Hobbes berdiri pada saat awal pemikiran liberalisme klasik yang ingin menciptakan kebebasan individu dan kekuasaan negara yang secukupnya untuk menjamin keberlangsungan tatanan sosial dan politik. Hal ini dianggap suatu sumbangan penting dalam pemikiran liberalisme. Dianggap liberal karena Hobbes memberikan perhatiannya untuk menguak lingkungan paling baik bagi manusia untuk berekspresi, untuk menjelaskan bentuk paling pantas bagi masyarakat dan negara dengan merujuk pada dunia di mana individu-individunya bebas dan setara, dan penekanan Hobbes pada pentingnya kesadaran dalam membuat suatu kontrak atau penawaran, bukan hanya untuk mengatur urusan manusia dan menjamin kemerdekaan dan pilihan dalam masyarakat, melainkan juga melegitimasikan atau menjustifikasi aturan-aturan tersebut.

Berbeda dengan Hobbes, John Locke menolak argumen Hobbes bahwa individu hanya dapat mencapai “kedamaian dan ketentraman” hidup antara satu dengan lainnya jika mereka diperintah oleh suatu kontrol dari kewenangan yang tidak terlihat. Namun seperti juga Hobbes, Locke memberikan perhatiannya pada bentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi seperti apa yang dapat menciptakan kondisi keamanan, kedamaian dan kebebasan. Namun argumen Locke berbeda dengan Hobbes. Dalam Two Treatises of Government, Locke menjelaskan bahwa di dalam state of nature, manusia pada dasarnya bebas dan setara, karena nalar membuat manusia memiliki kemampuan berpikir untuk mengikuti hukum alam. Bagi Locke, kebebasan merupakan bentuk dasar dari manusia.[11]

Dalam pandangan Locke, susunan aparat pemerintah bukan merupakan pemindahan seluruh hak-hak subyek kepada domain politik. Hak pembuatan-hukum dan penegakan hukum (hak legislatif dan eksektuif) memang merupakan pengalihan dari hak individu-individu, namun keseluruhan prosesnya mensyaratkan pemerintah menjalankannya untuk tujuan esensial yang dimandatkan, yakni: melindungi “life, liberty and estate” (kehidupan, kebebasan dan hak milik). Sementara, kekuasaan yang berdaulat, yakni kapasitas untuk menentukan penggunaan kekuasaan politik, sepenuhnya berada di tangan rakyat. Inilah model kontrak sosial yang diajukan oleh Locke.[12] Lembaga legislatif menjalankan aturan sebagai perwakilan (agen) dari rakyat, sesuai dengan hukum kodrati, dan lembaga eksekutif (Locke umumnya juga menggabungkan lembaga yudisial di dalamnya) menegakkan sistem hukum. Ini merupakan ide pemisahan kekuasaan dalam negara dalam pemikiran Locke, dan bagi Locke pemisahan kekuasan ini sangat penting karena,

It may be too great a temptation to humane frailty apt to grasp as Power, for the same Persons who have the power of making Laws, to have also in their hands the power to execute them, whereby they may exempt themselves from Obedience to the Laws they make, and suit the Law, both in its making and execution, to their own private advantage, and thereby comes to have a distinct interest from the rest of the community, contrary to the end of Society and Government.[13]

Bagi Locke, di dalam demokrasi aktivitas politik sangatlah bersifat instrumental, karena menjaga kerangka kerja atau kondisi bagi kebebasan, sehingga tujuan-tujuan dari setiap individu bisa bertemu dalam wilayah masyarakat sipil. Menurut Locke, penciptaan komunitas politik atau pemerintahan merupakan hal penting yang harus dilakukan individu-individu untuk mengamankan tujuan-tujuan atau keinginan-keinginan mereka. Kemudian, anggota dari komunitas politik (kewargaan) maupun individu memiliki: tanggung jawab dan hak, kewajiban dan kekuasaan, pembatasan dan kebebasan.

Dari pandangan hak kodrati model Locke, ada dua hal yang bisa dilihat. Pertama, individu adalah mahkluk otonom yang mampu melakukan pilihan; dan kedua, keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga pada kemampuan dan kemauan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu. Teori dan filsafat Locke secara umum merupakan susunan ide yang dirancang untuk menjelaskan hakikat manusia dalam masayarakat politis, dan merupakan teori yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran politik abad tujuhbelas dan delapanbelas, dan juga memengaruhi Revolusi Amerika, Revolusi Perancis, dan juga pemikiran filsuf Perancis Jean-Jacques Rousseau.

Pemikiran liberalisme-klasik ini yang kemudian hari dijadikan pijakan pemikiran liberalisme modern dalam merumuskan demokrasi-liberal yang kita kenal sampai sekarang ini, di mana pemikiran demokrasi liberal yang berkembang hari ini prinsip-prinsipnya lebih merujuk pada pemikiran kebebasan liberal-klasik, terutama dalam hal ide kebebasan individu dan pasar bebas, ketimbang gagasan demokrasi klasik Athena, yang justru dirujuk oleh pemikiran republikanisme.

Demokrasi Republikan: Niccolo Machiavelli dan Jean-Jacques Rousseau

Republikanisme bisa dibilang memiliki akar yang sangat panjang dalam tradisi filsafat dan pemikiran politik. Hampir seluruh pemikiran republikan merujuk pada praktik dan pemikiran Athena klasik serta pemikiran Aristoteles sebagai dasar yang menginspirasi pemikiran republikanisme awal. Tradisi pemikiran ini berkembang dalam praktik politik Romawi Kuno, yang bisa ditarik kepada pemikiran Cicero tokoh penting dalam tradisi politik Romawi Kuno. Menurut Norberto Bobbio dan Maurizio Viroli, Cicero lah yang mendefinisikan res publica sebagai sesuatu “that which belongs to the people” (res publica res populi), di mana rakyat (people) di dalam res publica bukanlah sekedar massa atau kumpulan orang-orang melainkan masyarakat terorganisasi yang didirikan atas dasar keyakinan pada keadilan dan kepentingan bersama.[14] Ide Cicero kemudian mempengaruhi para pemikir republikanisme berikutnya, yakni Machiavelli yang banyak dinilai sebagai pelopor dari tradisi republikanisme modern.

Niccolo Machiavelli (1469-1527) memberikan sumbangan besar dalam tradisi pemikiran politik, khususnya pemikiran republikan. Machiavelli berhasil merekonstruksi dan dalam sejumlah cara yang sangat signifikan berhasil mendemokratiskan model konstitusional Romawi di mana warga biasa secara bebas menuntut pejabat publik maupun warga yang berkuasa, mendesakkan kekuasaan veto atas kebijakan, mendiskusikan dan memberikan suara secara langsung atas proses legislasi, dan secara formal mengadili baik warga maupun pejabat yang dituduh melakukan kejahatan politik. Model inilah yang disebut sebagai model “tribunate”  (sejenis pemilihan pejabat publik atau wakil rakyat) dan “assembly” (majelis) atau model pemerintahan populis di mana kontestasi di antara warga dilembagakan melalui perundangan seperti pemilihan oleh orang biasa (plebs), dan orang-orang sangat kaya serta sangat terhormat tidak dapat dipilih, dan partisipasi warga difasilitasi oleh majelis warga, yang mengurangi atau meminimalkan pengaruh orang-orang penting (orang kaya).[15]

Bagi Machiavelli, kebebasan merupakan nilai tertinggi. Menurutnya, seseorang dapat disebut bebas jika orang tersebut tidak bergantung kepada seorang tiran atau oligarkis yang menjalankan praktik sewenang-wenang, dan Machiavelli menekankan bahwa kebebasan seperi itu hanya dapat dinikmati dalam sebuah republik. Kebebasan tidak akan berlaku dalam sistem monarki karena warga tidak terlibat dalam penyelenggaraan kedaulatan dan penentuan wakil-wakil mereka.[16]

Kebebasan di dalam Machiavelli berkaitan erat dengan konsep otonomi, yakni kebebasan sebagai bentuk non-dominasi, suatu paham kebebasan yang khas dari republikanisme, yang artinya kebebasan bisa hilang karena kondisi-kondisi tertentu, bukan karena paksaan atau ancaman, misalnya seorang budak yang bekerja pada tuan yang baik bukanlah bentuk ancaman, namun tetap merupakan bentuk ketidakbebasan.

Pemikiran Rousseau sangat dipengaruhi pemikiran Yunani kuno maupun praktik demokrasi klasik Athena. Meskipun demikian Rousseau juga banyak melakukan kritik terhadap pemikiran demokrasi klasik ala Athena, sekaligus juga memberikan reaksi terhadap pemikiran John Locke. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Locke sangat menekankan pentingnya kebebasan individu sebagai syarat untuk membangun komunitas politik, namun Rousseau memberikan pandangan baru mengenai pentingnya persamaan di samping ide kebebasan, naik dalam hal ekonomi maupun psikologis.

Kalau mau diletakkan sedikit lebih sederhana, persoalan yang ingin diuraikan Rousseau dalam pemikirannya mengenai republikanisme ialah,

How to find a form of association which will defend the person and goods of each member with the collective force of all, and under which each individual, while uniting himself with the others, obeys no one but himself, and remains as free as before.[17]

Asosiasi seperti apa yang bisa menjamin kebebasan sekaligus persatuan di dalamnya? Bagaimana kebebasan dijamin oleh negara setalah individu menyatakan diri terikat sebagai warga dari negara tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Rousseau mengajukan konsep mengenai “negara partisipatoris”, sekalipun tidak memiliki harapan banyak untuk dapat merealisasikan model negara yang demokratis seperti itu. Kalau merujuk pada demokrasi yang didefinisikan Rousseau maka pemerintahan dijalankan secara langsung oleh rakyat secara perseorangan, dibandingkan oleh sebuah perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Argumen Rousseau menyiratkan menyiratkan bahwa demokrasi sejati sesungguhnya tidak akan pernah ada, karena bagi Rousseau, “A government so perfect is unsuited, or not appropriate, to men”.[18]

Mengenai pandangannya soal kebebasan, Rousseau menilai bahwa kebebasan merupakan karakter dari manusia yang sangat penting, yang dinyatakannya: “Men was born free, and he is everywhere in chains”, di mana bagi Rousseau manusia pada dasarnya dilahirkan bebas, namun sekaligus juga ia terbelenggu di mana-mana. Kebebasan ini merupakan bentuk kebebasan yang aktualisasinya tidak bergantung pada keberadaan atau kehendak yang lain, namun dinikmati dalam batas-batas sifat alamiah manusia dan hilang begitu manusia hidup berbaur dalam masyarakatnya. Kebebasan lain yang diuraikan Rousseau adalah kebebasan moral, yakni kebebasan yang dinikmati individu ketika di dalamnya terdapat otonomi. Bagi Rousseau otonomi merupakan kebebasan paling utuh, karena tidak semata-mata artinya tidak ada campur-tangan dari luar, tetapi juga bersifat tuan bagi diri-sendiri (self-mastery).

Jadi dalam pandangan Rousseau ketika individu hidup di dalam masyarakat dan tidak lagi dapat menikmati kebebasan dan otonomi, maka Rousseau mengajukan konsep mengenai kebabasan dan otonomi kolektif yang hanya dapat dihidupkan dalam sistem yang disebutnya pemerintahan-kolektif mandiri (collective self-rule). Pemerintahan ini hanya dapat dibentuk dengan syarat adanya hukum yang dibuat dan ditaati kolektif tersebut. Maka, individu yang bermasyarakat menciptakan hukumnya sendiri, dan kemudian mengatur hidupnya secara kolektif. Dengan demikian individu tunduk pada hukum, bukan pada individu lain. Dengan ini Rousseau menilai persoalan kebebasan individual dan kolektif bisa dilampaui,

There is only one law which by its nature requires unanimous assent. This is the social pact: for the civil association is the most voluntary act in the world; every man having been free and master of himself, no one else may under any pretext whatever subject him without consent. […] Apart from this original contract, the votes of the greatest number always bind the rest; and this is a consequence of the contract itself. Yet it may be asked how man can be at once free and forced to conform to wills which are not his own. How can the opposing minority be both free and subject to laws to which they have not consented?

I answered that the question is badly formulated. The citizen consent to all the laws, even to those that are passed against his will, even to those which punish him when he dares to break any one of them. The constant will of all the members of the state is the general will; it is through it that they are citizens and free. When a law is proposed in the peoples assembly, what is asked of them is not precisely whether they approve of the proposition or reject it, but whether it is in conformity with the general will which is theirs; each by giving his vote gives his opinion on this question, and the counting of votes yields a declaration of the general will. When, therefore, the opinion contrary to my own prevails, this prove only that I have made a mistake, and that what I believed to be the general will was not so. If my particular opinion had prevailed against the general will, I should have done something other than what I had willed, and then I should not have been free.[19]

Dengan pandangan Rousseau tersebut, ia menegaskan bahwa kebebasan hanya bisa dinikmati sejauh manusia mau terlibat aktif dalam aktivitas kolektif, dan pengalaman kebebasan hanya akan muncul dalam keterlibatan manusia dalam arena politik, dan ini merupakan konsep demokrasi dalam Rousseau, bahwa keinginan individu tunduk di bawah keinginan umum. Pada poin ini pemikiran Rousseau hampir sama dengan konsepsi demokrasi klasik Athena, bahwa tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kebaikan umum, bukan semata-mata kepentingan individu.

Warga merupakan faktor penting dalam seluruh pemikiran Rousseau mengenai republik, karena dalam republik Rousseau hukum merupakan pengatur sesungguhnya seluruh kehidupan bernegara, dan hukum haruslah dibuat oleh seluruh warga secara kolektif.[20] Untuk menciptakan hukum yang baik dan mengayomi sekuruh warga, maka dibutuhkan warga yang berpartisipasi aktif dalam merawat republik, dengan menjalankan syarat minimal keutamaan yakni warga haruslah “love their country, respects the laws and live simply” (cintailah negeri, hormatilah hukum dan hiduplah secara sederhana), di mana seorang warga haruslah mendahulukan tugas politik mereka sebelum kepentingan pribadi mereka.[21]  Pemerintahan oleh hukum inilah yang oleh Rousseau kemudian disebut sebagai Republik, sebagaimana dinyatakannya,

Any state which is ruled by law I call a ‘republic’, whatever the form of its constitution; for then, and then alone, does the public interest and then alone, does the public interest govern and then alone is the ‘public thing’ – the res publica – a reality. All legitimate government is ‘republican’.[22]

Untuk mencapai keutamaan tersebut, Rousseau menawarkan dua cara untuk yang diperlukan untuk membentuk karakter warga mencapai keutamaan tersebut, yakni:

  1. Civic education. Pendidikan kewargaan (civic education) merupakan hal paling penting dalam pembentukan warganegara. Bagi Rousseau, “tidaklah cukup untuk mengatakan kepada warga ‘jadilah warga yang baik’, melainkan merea harus dididik untuk melakukannya”.[23] Warga harus dibentuk semenjak kanak-kanak untuk mencintai negeri mereka, untuk menghormati hukum, untuk menghargai orang lain layaknya saudara, dan untuk hidup secara sederhana.
  2. Civic religion. Rousseau sangat meyakini bahwa komitmen kepada negara memerlukan adanya semacam agama kewargaan (civic religion). Rousseau menilai bahwa agama-agama selain menjadi sumber berbagai konflik, biasanya juga mendukung kekuasaan absolut. Civic religion yang ditawarkan Rousseau, berbeda dengan agama, dirancang untuk mempersatukan warga di dalam kesetiaan, dan menghormati hukum. Agama-agama haruslah dihormati dan diberikan toleransi sebesarnya, sejauh anggotanya juga menerima prinsip-prinsip dasar dari civic religion.[24]

Demokrasi dan Kewargaan

Perkembangan demokrasi modern sangat dipengaruhi oleh berbagai pemikiran di antaranya: Yunani Kuno (Plato, Aristotle), Liberal-Klasik (Thomas Hobbes, John Locke, John Stuart Mill), Republikanisme (Nicolo Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau, James Harrington), dan juga sejumlah peristiwa penting seperti Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Perancis 1789, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tersebut. Konsep demokrasi modern saat ini lebih diukur pada tingkat partisipasi publik dalam hal politik, seperti hak asasi manusia, pemilihan umum, kebebasan berorganisasi, kebebasan menyatakan pendapat, hak-hak perempuan, partisipasi perempuan, pemerintah yang bersih, check and balances, pers yang bebas, pasar bebas, perdagangan bebas dan lain-lain, serta ukuran normatif lainnya yang mengutamakan kebebasan individu, yang banyak dirujuk pada pemikiran liberal.

Di sisi lain, persoalan kewarganegaraan mulai kembali mengemuka, karena banyaknya perubahan yang muncul di wilayah Amerika Latin, Eropa Timur, dan juga Asia. Proses demokratisasi yang berlangsung terjadi bersamaan dengan munculnya konflik etnis, agama dan persoalan kesejahteraan di berbagai wilayah dunia. Persoalan ini mendorong kembali upaya untuk menciptakan rumusan baru mengenai hubungan antara warga dengan negara. Dari sinilah membicarakan demokrasi dengan kewargaan menjadi relevan kembali, meski di dalam konteks demokrasi Athena dan republikanisme klasik, keduanya merupakan dua hal yang saling berkait dan tidak terpisah.

Kembali pada pandangan David Beetham mengenai demokrasi, yang ukuran-ukurannya merupakan khas dari pemikiran demokrasi-liberal, di mana kebebasan individu seluasnya (individual liberty) merupakan tujuan dari penyelenggaraan demokrasi, sementara dalam republikanisme, penyelenggaraan demokrasi (politik) semata-mata adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama (common good). Dari sinilah terdapat kesulitan dalam merumuskan pandangan ideal liberalisme mengenai warganegara, karena liberalisme terlalu menekankan pada individu dan kepentingan yang berbasiskan individu, sehingga konsep warga yang mensyaratkan sifat kolektif menghadirkan kesulitan tersendiri. Liberalisme juga mengandaikan hak dan otonomi individu sebagai sesuatu yang terberi pada saat kepolitikan demokratis terbentuk, sehingga liberalisme mengalami kesulitan dalam mengajukan pandangan mengenai bagaimana mengaktifkan demokrasi melalui partisipasi warga. Dalam liberalisme individu diandaikan bebas untuk menerima/menolak partisipasi mereka dalam praktik sosial yang ada, dan jika si individu terlibat dalam suatu praktik sosial, ia bebas untuk keluar dari praktik tersebut bilaman itu sudah tidak layak atau tidak lagi berharga untuk dikejar atau dicapai bagi dirinya. Oleh karena itu, kaum liberal berpandangan negara haruslah bersifat dan bersikap netral (neutral state).

Sementara, republikanisme menekankan “kemaslahatan bersama”, karena itu politik republikanisme merupakan the politics of common good, yakni politik kemaslahatan umum, di mana kemaslahatans umum diorientasikan sebagai upaya menanamkan kualitas unggul pada karakter warga dalam kaitannya dengan self-governing republic, atau masyarakat yang baik.[25] Jadi, republikanisme melihat kebebasan selalu dalam kaitannya dengan keterlibatan dan praktik dalam self-government, bukan dalam kerangka metafisik (terberi) sebagaimana dalam pemikiran liberal. Berbeda dengan liberalisme di mana integritas individu merupakan suatu yang ada di dalam realisasi dan jaminan atas hak-haknya oleh negara, republikanisme menekankan keterlibatan aktif warga untuk mencapai keutamaan dan membela kebebasan sebagai kewajiban kewargaannya. Di sini peran kewargaan tidak muncul secara alamiah, melainkan membutuhkan semacam pembentukan karakter tertentu atau pembentukan pola-pikir tertentu. Jadi di dalam republikanisme warga bukanlah pembawa hak-hak yang pasif, melainkan pelaku, pencipta kebebasan di dalam tindakannya.[26] Dengan itu demokrasi di dalam republikanisme merupakan institusi politik yang berfungsi untuk membentuk dan menuntun warga ke dalam politik, melalui pendidikan dan keterlibatan aktif dalam berbagai aktivitas politik langsung.

Dalam republikanisme kebebasan selalu dihayati bersama praktik solidaritas, karena itu kebebasan memerlukan keterlibatan, dan realisasi kebebasan tertinggi adalah dengan terlibat aktif dalam dunia publik. Karenanya, kebebasan sekaligus dihayati sebagai tugas. Republikanisme berarti juga demokrasi atau partisipasi, karena menganjurkan setiap orang sebagai subyak atau warga yang aktif terlibat di dalam dunia politik. Jadi, di dalam republikanisme konsepsi dan kerangka hidup bersama haruslah dirumuskan di dalam kebebasan.[27] Pokok penting di dalam republikanisme adalah ideal mengenai supremasi politik di atas kepentingan privat. Republikanisme selalu memandang politik sebagai sesuatu yang baik, karena politik dimaknai secara normatif sebagai arena atau ruang untuk mencapai kemaslahatan bersama dan mencapai harkat-martabat manusia. Dalam pandangan ini maka jika praktik politik dikuasai oleh kepentingan individu, golongan maupun bisnis, itu meruapakan sinyal bahaya yang mengancam politik dan demokrasi.

Sebagaimana pandangan Rousseau, menciptakan civic virtue merupakan hal penting di dalam republikanisme sebagai cara untuk mempersiapkan warganegara memenuhi tujuannya sebagai warga yang baik dari sebuah republik. Warga yang baik tidak dilihat dari statusnya, kekayaannya, etnisnya, ataupun pandangan relijiusnya, melainkan dari kesetiannya dalam memenuhi tujuannya dalam politik untuk kemaslahatan bersama. Maka warga yang baik diukur sejauh keberanian dan partisipasinya dalam memenuhi common good.

Penutup

Republik merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana setiap orang dipandang sama dan sederajat, dan publik merupakan pemegang mandat kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaan satu orang seperti monarki, ataupun segelintir elit sebagaimana meritokrasi, aristokrasi dan oligarki. Dalam bentuk republik maka demokrasi dapat menemukan makna esensialnya, yakni perwujudan demos sebagai pemerintah bagi dirinya sendiri. Namun di dalam perkembangannya demokrasi juga memberikan ruang bagi praktik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip demokrasi, praktik politik tersebut berlangsung karena konsep warga tidak lagi dimaknai sebagai elemen penting dalam demokrasi. Di dalam situasi ini liberalisme mengalami kebuntuan dalam menjawab bagaimana hubungan warga dengan negara dimaknai. Demokrasi ternyata juga memberi ruang untuk menjadikan makna politik menjadi merosot. Politik menjadi praktik pengejaran kepentingan individual dan golongan, bukan lagi dalam kerangka kebersamaan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Gejala ini memaksa kita untuk merumuskan suatu tuntuan baru untuk mengembalikan makna politik, sekaligus merehabilitasinya: yakni politik sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam situasi baru ini maka perlunya didorong subyek politik baru dalam demokrasi yakni partisipasi aktif warga untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik yang baru. Demokrasi membutuhkan suntikan baru yang mampu menjadikannya semakin lengkap menghadapi kemerosotan politik, dan saat ini itu bisa ditemukan di dalam gagasan republikanisme.

Catatan


[1] David Beetham, Democracy: A Beginner’s Guide (Oxford: Oneworld Publications, 2006), hal. 1. Beetham menambahkan bahwa para diktator yang palin zalim sekalipun akan berlindung dibalik tameng “demokrasi” karena mereka menganggap diri mereka sebagai pengemban “amanat rakyat yang sesungguhnya”

[2] Ibid., hal. 2.

[3] Leslie Lipson, The Democratic Civilization (New York: Ferrer and Simon, 1964), hal. 13.

[4] David Held, Models of Democracy (Cambridge: Polity, 2000), hal. 15-16.

[5] David Held, ibid., hal 16; Leslie Lipson, op.cit., hal. 14-15.

[6] Aristotle, The Politics, dikutip dari David Held, ibid., hal. 19-20.

[7] Numerical equality adalah pembagian kekuasaan yang setara, yang dimungkinkan karena: (1) partisipasi dibiayai secara finansial sehingga warga yang terlibat tidak akan bangkrut karena keterlibatannya di dalam politik; (2) setiap warga memiliki hak suara yang setara; (3) prinsip kesempatan yang sama untuk dapat duduk dalam posisi politik. David Held, ibid.

[8] Ibid., hal.23.

[9] Menurut Lipson, pada masa itu ekonomi disandarkan pada tenaga kerja dengan sistem perbudakan (slave labor) dan pada masa itu tidak ada upaya serius yang dilakukan oleh orang Yunani, termasuk para pemikir, penulis dan filsufnya untuk menghapuskan sistem perbudakan tersebut. Lihat Leslie Lipson, op. cit., hal. 18.

[10] Thomas Hobbes, Leviathan (Harmondsworth: Penguin, 1968), lihat Bagian I, Bab 13.

[11] John Locke, Two Treaties of Government (Cambridge: Cambridge University Press, 1963), hal. 311.

[12] Ibid., hal. 412-413.

[13] Ibid., hal. 410.

[14] Norberto Bobbio and Maurizio Viroli, The Idea of Republic (Cambridge: Politiy Press, 2003), hal. 10.

[15] Lihat John P. McCormick, Machiavellian Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hal. 7.

[16] Maurizio Viroli, How To Read Machiavelli (London: Granta Publisher, 2008), hal. 77.

[17] Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract (Harmondsworth: Penguin, 1968), hal. 60.

[18] Leslie Lipson, op. cit., hal. 20.

[19] Jean-Jacques Rousseau, op. cit., hal. 152-154.

[20] Iseult Honohan, Civic Republicanism (London: Routledge, 2002), hal. 91.

[21] Ibid., hal. 94.

[22] Jean-Jacques Rousseau, op. cit., hal.  82.

[23] Iseult Honohan, op. cit., hal. 95

[24] Ibid.

[25] Robertus Robet, Republikanisme dan Keindonesiaan: Sebuah Pengantar (Jakarta; Marjin Kiri, 2007), hal. 59.

[26] Ibid., hal. 68

[27] Ibid., hal. 78

Kepustakaan Rujukan

Beetham, David, Democracy: A Beginner’s Guide (Oxford: Oneworld Publications, 2006).

Bobbio, Norberto, and Maurizio Viroli, The Idea of Republic (Cambridge: Polity Press, 2003).

Held, David, Models of Democracy (2nd Edition) (Cambridge: Polity, 2000).

Hobbes, Thomas, Leviathan (Harmondsworth: Penguin, 1968).

Honohan, Iseult, Civic Republicanism (London: Routledge, 2002).

Lipson, Leslie, The Democratic Civilization (New York: Ferrer and Simon, 1964).

Locke, John, Two Treaties of Government (Cambridge: Cambridge University Press, 1963).

McCormick, John P., Machiavellian Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

Robet, Robertus, Republikanisme dan Keindonesiaan: Sebuah Pengantar (Jakarta: Marjin Kiri, 2007).

Rousseau, Jean-Jacques, The Social Contract (Harmondsworth: Penguin, 1968).

Viroli, Maurizio, How To Read Machiavelli (London: Granta Publisher, 2008)

One thought on “Demokrasi dan Kewargaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s