Fantasi Keutuhan Dalam Totalitas

Pengibaran bendera RMS di Ambon dan Bintang Kejora di Papua “menghentak” pemerintah. Belum lagi soal nama Partai GAM yang masih dinilai “berbau” separatisme. Ketiga penanda tersebut dimaknai oleh para elite politik sebagai “gejala” bangkitnya kembali separatisme, yang seakan-akan akan segera … Continue reading →

Menangkal Bahaya Rasisme

Rancangan Undang-undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (RUU PDRE) saat ini sedang dipersiapkan untuk menjadi undang-undang. Ini merupakan bagian dari kewajiban Indonesia yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of … Continue reading →

Rasisme di Indonesia

Saat kerusuhan Mei 1998, di mana sasaran utamanya adalah orang-orang Tionghoa, masyarakat secara umum tidak melihatnya sebagai suatu tindakan biadab. Betul bahwa banyak yang mengutuk, tapi respon yang muncul justru banyak datang dari luar negeri. Negara-negara sahabat, lembaga-lembaga PBB maupun … Continue reading →

Koalisi Politik

Rencana koalisi PDIP-Golkar yang dicetuskan lewat pertemuan Medan akhir bulan Juni 2007 lalu memperuncing wacana politik menjelang Pemilu 2009. Rencana ini disambut oleh pembentukan rencana koalisi delapan partai lain. Rencana koalisi PDIP-Golkar menyebutkan tujuan-tujuan bersifat kebangsaan sebagai landasan dasarnya. Namun … Continue reading →

Amuk Massa dan Depresi Sosial: Absennya Fungsi Negara Sosial dan Merebaknya Berbagai Kerusuhan Massa

Di tahun-tahun akhir kekuasaan Soeharto, sejumlah kerusuhan dan amuk massa terjadi di beberapa kota di Indonesia. Beberapa di antaranya terjadi di Purwakarta (1995), Pekalongan (1995), Jakarta (27 Juli 1996), Situbondo (1996), Tasikmalaya (1996), Sanggau Ledo (1997), Tanah Abang Jakarta (1997), … Continue reading →

Tentara dan Demokrasi

Pada masa pemerintahan Orde Baru, militer merupakan kelompok kunci dalam percaturan politik, sampai hubungan-hubungan sosial dan ekonomi. Fungsi militer diarahkan sebagai kekuatan yang menjaga “stabilitas” dan “persatuan”. Stabilitas dan persatuan bertautan erat dengan “pembangunan” dan “modernisasi” sebagai program pokok yang … Continue reading →

“Uang Haram” Dalam Politik Indonesia: Membaca Kasus Rokhmin Dahuri

Dalam Reorganising Power in Indonesia (2004), Richard Robison dan Vedi Hadiz melihat salah satu problem pokok yang dihadapi kaum reformis di Indonesia adalah kebangkitan kembali aliansi-aliansi kaum oligarkis baru yang dengan mudah mendapat tempat dalam suatu bentuk demokratisasi yang dicirikan dengan … Continue reading →

Globalisasi dan Buruh di Indonesia

Polarisasi investasi terjadi di negara-negara G-8 – tidak hanya modal keuangan tapi juga modal pengetahuan dan modal teknologi. Pada saat investasi telah masuk di negara-negara berkembang kelihatannya sebagai suatu yang kontradiktif, padahal tidak. Alasan yang sering diberikan ialah adanya international … Continue reading →

Kejahatan Lapindo dan Punahnya Sebuah Situs Sosial

Pengantar Akibat meledaknya pipa gas milik PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada 29 Mei 2006 sampai sekarang ini masih terus meninggalkan banyak problem yang tak terselesaikan. Menurut data sampai Maret 2007, lumpur sudah menggenangi wilayah seluas lebih … Continue reading →

Hukuman Mati: Kebiadaban yang Dilegalkan

“I have full sympathy for the families of the victims of murder and other crimes, but I do not accept that one death justifies another”. Mary Robinson Mantan Presiden Republik Irlandia dan juga Mantan Ketua Komisi Tinggi HAM PBB. Pernyataan … Continue reading →