Globalisasi, Demokrasi dan Gerakan Sosial

* Tulisan untuk pengantar diskusi pada “Seminar Perempuan dan Globalisasi” yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Depok, 13 November 2003.

The dismantling of democracy is proceeding with the speed and efficiency of a Structural Adjustment Program. While the project of corporate globalization rips through people’s lives in India, massive privatization, and labor ‘reforms’ are pushing people off their land and out of their jobs. Hundreds of impoverished farmers are committing suicide by consuming pesticide. Report starvation deaths are coming in from all over the country.

 While the elite journey is to imaginary destination somewhere near to the top of the world, the dispossessed are spiraling downwards into crime and chaos. This climate of frustration and national disillusionment is the perfect breeding ground, history tells us, for fascism”.

(Arundhati Roy) [1]

Pengantar

Akhir-akhir ini istilah globalisasi hampir menjadi “kosa kata kunci” dalam banyak perdebatan, baik dalam ranah pemikiran politik, sosial, budaya, filsafat juga teknologi, ilmu-ilmu pasti lainnya, serta dalam percakapan sehari-hari. Seringkali istilah globalisasi berkorelasi secara simetris dengan kemajuan jaman, sehingga sering terlontar kalimat “kalau tidak mengikuti arus globalisasi kita bisa ketinggalan jaman”, baik dalam percakapan keseharian, maupun dalam percakapan dalam acara-acara komedi di televisi.

Perdebatan yang berputar di sekitar pengertian globalisasi berkembang pesat, menghasilkan pro dan kontra, sekaligus skeptisisme. Melahirkan juga perlawanan-perlawanan sengit terhadap sejumlah agenda-agenda ekonomi dari globalisasi neoliberalisme, seperti World Trade Organisation (WTO), G-7 , dll. Globalisasi, pada satu sisi, dipandang sebagai sebuah kemajuan dalam pengembangan teknologi dan peradaban umat manusia, pada sisi lain, dilihat sebagai ancaman besar bagi tatanan kehidupan dan peradaban manusia.

Tulisan ini mencoba untuk menempatkan globalisasi dari sejumlah pandangan kritis secara umum, dan mendiskusikannya, serta memberikan tawaran pemikiran terhadap pemaknaan globalisasi. Globalisasi telah menjadi sebuah wilayah diskursif, tempat di mana berlangsung pertarungan discourse, dan menyemai banyak pandangan-pandangan baru yang semakin menguak tabir kemisteriusan ‘binatang’ bernama globalisasi ini.

Membaca Globalisasi

Discourse dominan globalisasi adalah “kemajuan ekonomi”, “kemajuan teknologi informasi”, “kemajuan ilmu pengetahuan”, “kemajuan peradaban”, di mana dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi tembok besar yang menghalangi terjadinya proses komunikasi dan diseminasi informasi, demikina pula dengan pergerakan arus modal di wilayah ekonomi. Sebagai contoh bisa dilihat dari pandangan yang ditulis Herry Priyono, yang menjelaskan globalisasi dengan sebuah ilustrasi,

Dulu kala, untuk membeli batik di Kota Gede, Yogyakarta (tempat), seseorang di Batavia harus berjalan sebulan (waktu). Transaksi jual-beli batik menuntut temu muka penjual dan pembeli, peristiwa yang hanya mungkin terjadi dengan pertemuan keduanya pada titik waktu dan tempat yang sama (kesatuan waktu-ruang). Kini, transaksi itu dapat dilakukan sekejap melalui telepon/faksimile/e-mail. Pembeli di Jakarta, penjual di Kota Gede, namun pada momen-waktu yang sama, meski dilakukan dari tempat berbeda (pemisahan waktu dari ruang). Rentanglah proses itu pada lingkup global, dan kita dapati gejala globalisasi (ekonomi).[2]

Ilustrasi yang diberikan oleh Herry Priyono mirip-mirip dengan argumentasi Anthony Giddens – yang memang sering diacu oleh Priyono – mengenai globalisasi. Menurut Giddens, globalisasi merujuk pada sebuah perubahan dalam bentuk spasial dari pengaturan dan aktivitas manusia sampai kepada pola aktivitas pada tingkat transkontinetal dan intra-regional. Termasuk di dalamnya perluasan dan penajaman hubungan-hubungan sosial dan institusi-institusi yang melampaui ruang dan waktu, sebagaimana, pada satu sisi terjadinya peningkatan dalam aktivitas sehari-hari yang dipengaruhi oleh event-event yang berlangsung di belahan dunia yang lain; dan pada sisi yang lain praktek-praktek maupun keputusan-keputusan kelompok-kelompok atau komunitas lokal bisa memiliki gaung yang signifikan secara global.[3] Giddens memberikan sebuah ilustrasi sederhana mengenai pandangannya tentang globalisasi:

Teman saya mempelajari kehidupan desa di Afrika Tengah. Beberapa tahun yang lalu, ia menghabiskan kunjungan pertamanya ke sebuah daerah pelosok di mana ia akan melakukan studi lapangan. Pada hari kedatangannya, ia diundang ke sebuah rumah warga setempat untuk menyaksikan hiburan malam. Ia berharap akan dapat menyaksikan pertunjukkan tradisional komunitas yang terisolir itu. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya, acaranya adalah menonton film video Basic Instinct. Padahal film tersebut bahkan pada saat itu belum diputar di bioskop-bioskop di London.[4]

Bagi Giddens persoalan tersebut menujukkan bagaimana manusia yang hidup dalam dunia transformatif, yang mempengaruhi setiap aspek dari yang mereka lakukan, bukan sekedar adanya perlengkapan video dalam kehidupan orang-orang di pedalaman Afrika tersebut, melainkan bagaimana tatanan global mampu menarik masuk hubungan individu dan dampaknya bisa dirasakan.

Kemudian Giddens memilah dua pandangan dalam melihat perdebatan mengenai globalisasi. Pandangan pertama disebutnya sebagai pandangan kaum skeptis, yang berada di wilayah politik beraliran kiri, yang melihat globalisasi sebagai ideologi yang disebarluaskan para pendukung pasar bebas yang ingin merombak sistem kesejahteraan dan mengurangi pengeluaran negara, terutama terhadap social cost bagi masyarakat. Pandangan kedua adalah pandangan kaum radikal, yang berada di wilayah politik beraliran kanan, yang melihat globalisasi sebagai sesuatu yang sangat nyata berada di depan peradaban manusia, yang berkembang pesat jika dibandingkan dengan apa yang berlangsung di tahun 60-70an, yang bergerak mengabaikan batas-batas negara, dan mengakhiri era nation-state.[5]

Menurut Giddens globalisasi bukan sekedar hubungan saling ketergantungan ekonomi – sebagaimana diusung oleh kelompok yang disebut Giddens kaum skeptis – melainkan tentang transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dicontohkan Giddens, peristiwa-peristiwa di tempat jauh, baik yang berhubungan dengan ekonomi maupun tidak, mempengaruhi manusia secara langsung secara lebih cepat daripada yang pernah terjadi sebelumnya, sebaliknya juga keputusan-keputusan yang diambil oleh individu-individu seringkali memiliki implikasi global. Contohnya, kebiasaan makan masing-masing individu akan mempengaruhi produsen makanan, yang mungkin hidup di sisi lain di dunia.[6] Bagi Giddens, globalisasi bahkan melampui perseturan lama antara politik Kiri dan politik Kanan, dengan memberikan solusi-solusi baru yang menurutnya gagal dijawab oleh kedua kutub pemikiran dan aliran politik tersebut yang hanya melulu melihat fenomena tersebut hanya dalam pengertian ekonomi. Dalam argumentasi Giddens, globalisasi berdimensi politik, teknologi dan budaya, sebagaimana juga ekonomi, yang sangat dipengaruhi oleh sejumlah perkembangan sistem komunikasi yang baru dimulai di akhir tahun 1960an.

Giddens melihat globalisasi sebagai sebuah bentangan proses yang kompleks dan digerakkan oleh berbagai pengaruh. Globalisasi telah mengubah kehidupan manusia sehari-hari, terutama di negara-negara berkembang, sekaligus secara bersamaan menciptakan sistem-sistem dan kekuatan-kekuatan trans-nasional baru. Globalisasi bukan semata-mata kebijakan-kebijakan kontemporer, tetapi justru mentransformasikan institusi-institusi masyarakat di mana masyarakat itu berada.[7].

Gejala globalisasi sendiri sudah dilihat Karl Marx jauh sebelumnya, di mana gejala free trade (perdagangan bebas) yang sudah diperkirakan oleh David Ricardo akan menjadi kenyataan. Namun Marx melihat pada sisi lain bahwa mengglobalnya perdagangan bebas, juga akan menghasilkan perlawanan yang mengglobal dari kaum buruh, sebagaimana dinyatakan Marx,

…[because] by Free Trade all economical laws, with their most astounding contradictions, will act upon a larger scale, upon a greater extent of territory, upon the territory of the whole earth; and because from the uniting of all these contradictions into a single group, where they stand face, will result the struggle which will itself eventuate in the emancipation of the proletarians.[8]

Dalam pandangan teori Marxian, globalisasi merupakan perwujudan tertinggi dari ekspansi modal (kapitalisme), atau sebuah model imperialisme baru yang bergerak secara mondial, menembus batas-batas negara-bangsa (nation-state), dalam upaya mencari sumber-sumber akumulasi modal yang baru. Globalisasi lebih dilihat pada gerak modal yang menggerus berbagai rintangan dan halangan bagi proses akumulasi tersebut, yang contoh-contoh telanjangnya yang dapat dilihat adalah terjadinya berbagai bentuk privatisasi dan swastanisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh negara, kepada bentuk kepemilikan individu atau sekumpulan individu, dengan mengatasnamakan kepemilikan publik. Pada sisi yang lain revolusi teknologi informasi, hegemonisasi budaya, dll, lebih sebagai supplementary atau attachment dari ekspansi modal yang mondial tersebut.

James Petras, misalnya, berargumentasi bahwa teknologi (informasi) sebagai motor penggerak globalisasi, bukanlah penentu dari kebijakan investasi maupun lokasi investasi, dan semua aktivitas ekonomi merupakan keputusan sosial-politik yang hanya bisa dijalankan oleh institusi, jadi bagi Petras politik dan ekonomi yang mengkontrol teknologi, sementara teknologi hanya memfasilitasi dan memberikan masukan bagi keputusan sosial-politik yang diambil oleh institusi ekonomi maupun sekelompok individu yang berada dalam kontrol negara.[9] Bagi Petras, globalisasi lebih berupa lebih berupa terjemahan-terjemahan retoris terhadap gaya baru politik sayap kanan, yakni privatisasi dan mempromosikan modal yang terpusat dan terkonsentrasi.[10]

Menurut Samir Amin, globalisasi tidak lebih dari sekedar dominasi sistem kapitalisme yang dipimpin oleh negara trio (Amerika Serikat, Eropa dan Jepang) dalam membenahi diri dan menciptakan apa yang disebutnya “lima monopoli baru” yang menguntungkan negara trio trio tersebut yakni: (1) menjadi kontrol teknologi; (2) mengalirnya arus finansial dunia (melalui bank, agen asuransi, dan dana pensiun dari pusat); (3) mendapatkan akses untuk mengolah sumber daya alam bumi ini; (4) menguasai media dan komunikasi; dan (5) menguasai senjata pemusnah berat. Bagi Samir Amin, apabila kelima bentuk monopoli tersebut disatukan itulah yang menentukan kerangka kerja yang menyangkut hukum dari nilai globalisasi itu sendiri. Hukum nilai tersebut, menurut Samir Amin, bukanlah suatu bentuk rasional “ekonomi murni” yang dapat dipisahkan begitu saja dari kerangka sosial-politiknya, tetapi lebih berupa ungkapan totalitas dari sitasi-situasi yang ada, situasi-situasi yang lebih merupakan pilihan-pilihan perorangan yang ditentukan oleh pasar, yang dapat berdampak pada penghentian proses pengembangan industrialisasi, menurunkan nilai pekerjaan produktif yang berkaitan dengan produk, dan menilai terlalu tinggi terhadap nilai tambah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam monopoli baru, dan membuat hirarki baru dalam distribusi pendapatn dunia.[11]

Sementara Alex Callinicos, seorang teoritisi Marxist lainnya, mengajukan tesis bahwa globalisasi bukanlah musuh, melainkan kapitalisme global. Dalam kenyataannya, menurut Callinicos, anti-kapitalisme bukan berarti menentang tumbuhnya hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi antar masyarakat dari negara-negara yang berbeda. Namun Callinicos tetap melihat bahwa globalisasi didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan ekonomi, yang mengambil bentuk pengintegrasian ekonomi dunia yang berbasiskan dominasi industri-industri kapitalis skala besar dan lembaga-lembaga keuangan. Dalam pandangan Callinicos core institutions dari kapitalisme global (yang sekarang memimpin arus globalisasi) adalah perusahaan-perusahaan multinasional, negara-negara kapitalis maju (leading capitalist states), dan organisasi-organisasi internasional yang merefleksikan kepentingan-kepentingan mereka.[12]

Bagaimana kemudian melihat perdebatan ini dalam konteks politik demokrasi, yang berlangsung di negara-negara dunia pertama dan dunia ketiga, dan memahaminya dalam konteks yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sejauh mana kerja-kerja dan mekanisme instrumen-instrumen demokrasi kemudian mampu memberikan penjelasan yang memadai mengenai globalisasi, atau justru terseret di dalam pusarannya?

Demokrasi Dalam Arus Globalisasi Neoliberal

Demokrasi secara umum merujuk pada  sebuah bentuk pemerintahan, yang berlawanan dari monarki dan aristrokasi, di mana rakyat sebagai “pengatur”, dan memerlukan sebuah komunitas politik di mana terdapat sejumlah bentuk kesetaraan politik (political equality) dalam masyarakat.[13] Referensi terhadap rujukan ini berkembang secara umum dalam pemikiran-pemikiran demokrasi liberal. Habermas misalnya, dalam karyanya Between Facts and Norms (1996) menyimpulkan bahwa tujuan dari konsepsi demokrasi adalah mengembalikan orisinalitas akan hak-hak dasar individual untuk memperoleh kebutuhannya sekaligus juga membangun kedaulatan rakyat (popular sovereignty). Pada satu sisi pemerintahan harus melayani dan memberikan perlindungan bagi hak-hak individual, pada sisi lain hak-hak tersebut haruslah menyediakan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi terciptanya kedaulatan rakyat tersebut, yang dalam bahasa Habermas dikatakan, “then one understand how popular sovereignty and human rights go hand in hand, and hence grasp the co-originality of civic and private autonomy”.[14] Proyek utama pemikiran Habermas dapat dikatakan berusaha mencari titik temu – dalam konsepsinya tentang demokrasi – antara hak individu (individual rights) dalam memenuhi kebutuhannya dan kedaulatan rakyat (popular sovereignty). Namun pada titik ini Habermas pun mendekatkan proyek pemikirannya ke arah liberalisme, di mana hak individu sebagai hal yang paling utama, menyusul kemudian terciptanya kondisi bagi tumbuhnya kedaulatan rakyat.

Dalam melihat konteks globalisasi Habermas kemudian menyadari munculnya ancaman kekuatan yang mampu melampaui batas-batas negara. Habermas melihat globalisasi ekonomi (sebagai produk dari langkah-langkah besar keberhasilan putaran GATT/WTO), baik sebagai intensifikasi trend jangka panjang, maupun sebuah perubahan seketika yang mengarah kepada sebuah bentuk baru dari kapitalisme transnasional, bersama-sama dengan seluruh proses dari akselerasi modernisasi, tetap melahirkan sejumlah gambaran yang menggelisahkan. Perubahan struktural yang sangat cepat menyebabkan distribusi social cost menjadi tidak merata. Dalam situasi ini Habermas menilai bahwa pemerintahan-pemerintahan demokratik haruslah memiliki kesempatan, setidaknya di tingkat prinsipil, untuk meng-counter konsekuensi-konsekuensi buruk dari globalisasi dengan melengkapi dirinya dengan kebijakan-kebijakan sosial dan infrastruktural.[15]

Untuk melindungi kecenderungan-kecenderungan negatif tersebut Habermas mengajukan gagasan perlunya sebuah ketetapan normatif yang menyeluruh, sebuah konstitusi bagi negara-negara Eropa (Uni Eropa). Untuk melihat secara lebih luas bahwa negara-negara Eropa mencari sebuah re-regulasi yang lebih pasti dari ekonomi global, untuk mengimbangi konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan di sektor ekonomi, sosial dan kultural.[16] Habermas menilai bahwa haruslah terbentuk “public sphere” di tingkatan Eropa, sebuah jaringan kerja di mana setiap warganegara di seluruh negara-negara anggota memiliki kesempatan yang sama untuk ambil bagian dalam mempengaruhi proses komunikasi politik yang terfokus. Legitimasi demokratik mensyaratkan kontak yang mutualis antara pada satu sisi, deliberasi dan pengambilan keputusan yang terinstitusionalisasi dalam parlemen, pengadilan dan lembaga-lembaga administratif, dan pada sisi yang lain, adanya proses komunikasi massa yang informal dan inklusif.[17]

Tidak terlalu berbeda dengan pandangan Habermas, Giddens juga melihat bahwa globalisasi akan membawa akibat-akibat positif bagi demokrasi (liberal). Giddens menolak pandangan bahwa regulasi, keketapan normatif, dan kekuasaan negara dicabut sedemikian rupa, melainkan tetap dipertahankan untuk menjaga pasar sosial dari pasar bebas, sekaligus globalisasi akan menciptakan penalaran dan dorongan yang kuat tidak hanya pada transfer otoritas ke bawah, tetapi juga transfer otoritas ke atas. Untuk mencapai itu sebuah syarat mutlak yang harus dilakukan oleh negara adalah dengan memperluas peran ruang publik, yang berarti reformasi konstitusional, yang diarahkan pada transparansi dan keterbukaan yang lebih besar.[18] Bagi Giddens, globalisasi ekonomi juga bisa berarti destruktif dan anarkis terhadap kemandirian lokal, meskipun bentuk-bentuk proteksionisme ekonomi dan kultural merupakan hal yang tidak masuk akal dan tidak diinginkan, karena itu Giddens memberikan ruang dalam politik third way (jalan ketiga) untuk membuat globalisasi menjadi positif, yaitu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perdagangan bebas sebagai mesin pembangunan ekonomi, sekaligus mempertahankan inti kepedulian pada keadilan sosial, yakni dengan cara mencari hubungan baru antara individu dengan komunitas, untuk mendefinisikan ulang mengenai hak dan kewajiban.[19]

Namun bagaimana kemudian melihat globalisasi sampai pada negara-negara dunia ketiga. Tidak berlebihan kiranya kalau kegusaran Arundhati Roy seorang perempuan novelis, sebagaimana dikutip sebelumnya, memiliki sejumlah alasan-alasan yang bisa menjungkalkan gagasan ideal Giddens maupun Habermas. Dalam pandangan Arundhaty Roy, yang mendesak masuk dan membongkar kehidupan kemanusiaan di negara-negara dunia ketiga – yang ia contohkan dengan India, negeri asalnya – adalah apa yang ia sebut globalisasi korporasi (corporate globalisation), di mana negara-negara Utara memperketat perbatasan-perbatasan mereka dan menimbun senjata pemusnah massal, dan kemudian harus meyakinkan bahwa hanya uang, barang-barang, hak paten dan jasa yang akan diglobalisasikan. Bukan manusia yang dapat bergerak dan berpindah dengan bebas ke mana-mana, bukan penghormatan kepada hak asasi manusia, bukan perjanjian-perjanjian internasional tentang diskriminasi ras atau senjata kimia atau senjata nuklir, atau pencemaran gas rumah kaca dan bukan juga keadilan.[20] Globalisasi korporasi memaksa pemerintah India untuk melakukan privatisasi di sejumlah sektor yang berhubungan dengan sumber daya, sebagaimana diuraikan Arundhaty dalam memberikan gambaran India saat ini di tengah arus serbuan globalisasi korporasi,

Perbedaan antara kaya dan miskin bermunculan dan pertarungan untuk menguasai sumber daya sedang menghebat. Untuk memperlancar ‘transaksi-transaksi yang manis’, menjual padi-padian yang kami tanam, air yang kami minum, udara yang kami hirup, dan impian yang kami impikan, kepada perusahaan swasta asing maka globalisasi korporasi membutuhkan konfederasi internasiional di antara pemerintahanpemerintahan loyal, korup dan otoriter, di negara-negara yang lebih miskin untuk mendorong reformasi yang tidak populer dan menumpas pemberontakan.[21]

Pandangan-pendangan Arundhaty Roy menggugat kemapanan ruang diskursif yang di hegemoni oleh discourse globalisasi sebagai sebuah kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan, dan kemajuan ekonomi. Dalam hitungan angka-angka statistik dijumpai terjadinya peningkatan tajam laju pertumbuhan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga dalam 40 tahun terakhir ini. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 1997 mengenai Human Development Report disebutkan  bahwa semenjak tahun 1960 ekspor global telah tumbuh dari US$60 miliar menjadi US$6.5 trilyun (setelah dikurangi inflasi), atau terjadi pertumbuhan sekitar empat kali lipat. Yang ironis, dalam periode tahun yang sama, pembagian pendapatan global untuk kehidupan 20% rakyat miskin di berbagai negara, jatuh dari 2.3% menjadi 1.1%. Masih menurut laporan yang sama, di negara-negara berkembang, tidak kurang dari 1.3 miliar penduduk tidak memiliki akses terhadap air bersih, satu dari tujuh usia sekolah dasar putus atau keluar dari sekolah, 840 juta orang menderita kekurangan gizi, dan diperkirakan 1.3 juta orang hidup dengan pendapatan kurang dari US$1 perhari.[22]

Pada tahun 1999 UNDP mengeluarkan kembali laporan tentang globalisasi dan dampak-dampak yang diakibatkannya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah terjadi pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang, di mana tiga orang terkaya di dunia saat ini menguasai aset yang nilainya sama dengan milik 600 juta orang di 48 negara termiskin. Pada saat ini seperlima orang penduduk di negara-negara paling kaya menguasai 86% produk domestik brutto dunia, 82% pasar ekspor dunia, 68% penanaman modal langsung, dan 74% saluran telepon dunia, sementara penduduk di negara-negara termiskin hanya memiliki 1% di masing-masing sektor.[23] Atau lihat juga Global Report tahun 1996 yang dikeluarkan Organisasi Pembangunan Industri PBB yang memperkirakan bahwa jarak antara orang paling kaya dan paling miskin yang sebelumnya mencapai 20% dari seluruh penduduk dunia, telah meningkat menjadi lebih dari 50% sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1989.[24]

Dalam konteks Indonesia, sebuah studi menarik dilakukan oleh Bivitri Susanti. Bivitri mencoba menganalisa pertarungan gagasan neoliberalisme dengan sosialisme Indonesia dalam perdebatan pembentukan amandemen konstitusi Indonesia pasca turunnya Soeharto, sepanjang tahun 1999-2002.[25]

Maka menjadi menarik untuk menilai kembali globalisasi dalam konteks perdebatan tersebut, dan melihat sejauhmana globalisasi secara general maupun partikular diterima maupun mendapat tentangan, dari kelas-kelas sosial yang diuntungkan maupun dirugikan oleh gelombang arusnya yang sekarang sedang menyeret dunia ke dalam satu pusaran.

Globalisasi, Demokrasi dan Gerakan Sosial 

Anggaplah kita sekarang terjebak ke dalam arus demokrasi yang cenderung liberal dan bergerak dalam pusaran arus globalisasi neoliberalisme yang penuh paradoks, lalu bagaimakah menghadapi situasi yang paradoks tersebut, peran seperti apa yang harus diambil kelas sosial yang tersubordinasi? Institusi-institusi politik modern pun tercerap ke dalam lingkaran arus discourse dominan globalisasi. Pencarian akan model demokrasi baru, yang diharapkan mampu menampung gerak arus globalisasi neoliberalisme ini.

David Held menawarkan model “demokrasi cosmopolitan” (cosmopolitan democracy) untuk menampung aliran arus globalisasi ini. Tawaran Held ini sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Anthony Giddens.[26] Agumentasi Held di dasarkan pada dunia tempat kita hidup sekarang ini berada pada satu titik transisi yang fundamental, di mana pada satu sisi terdapat tendensi kombinatif yang jelas yang melemahkan demokrasi dan akuntabilitas dalam nation-state di banyak tempat. Ada sebuah skenario yang sangat terang yang menyarankan konsentrasi kekuasaan yang semakin progresif berada di tangan modal multinasional, yang hasilnya adalah kapasitas untuk mengatur dari kepentingan-kepentingan geopolitik yang dominan akan semakin meningkat tetapi dengan ongkos pencapaian demokrasi dalam batas-batas banyak negara dan kemudian melampauinya.

Pada sisi yang lain, alternatif politik bagi persoalan ini mungkin juga dikembangkan dengan memperdalam dan mempeluas demokrasi melaintasi batas-batas bangsa, region dan jaringan kerja global. Proses ini dapat dirujuk sebagai dasar dari otonomi demokrasi dengan lingkup kosmopolitan. Menurut Held model ini akan mencakup pengembangan kapasitas administratif dan sumber-sumber politik yang independen di tingkat regional dan global sebagai pelengkap utama bagi pemerintahan-pemerintahan lokal dan nasional.[27] Untuk memberikan ruang bagi, yang disebut Giddens, “transformasi lokal sebagai bagian penting dari globalisasi sebagai perluasan ke samping dari hubungan-hubungan sosial yang melintasi waktu dan ruang”.[28]

Model ini secara jelas memperlihatkan tawaran bagi reduksifikasi wewenang dan kekuasaan negara, yang dinilai inefisiensi dalam terminologi neoliberal, terutama kebijakan soal pemindahan income. Logika dasarnya adalah pertumbuhan ekonomi maksimal bisa dicapai hanya dengan membiarkan distribusi income ditentukan oleh kinerja pasar bebas, karena itu tidak satu pun instansi masyarakat (termasuk pemerintah/negara) seharusnya membuat kebijakan atau program pemindahan income dari kaum kaya ke kaum miskin. Karena itu pajak progresif, subsidi pangan, ketetapan upah minimum, perlindungan buruh dan petani, program khusus penciptaan lapangan kerja, jarring pengaman sosial, dan program-program semacam itu merupakan pantangan bagi ekonomi-politik neoliberal.[29] Model tawaran David Held tersebut jelas akan semakin memperbesar jarak antara kaum kaya dengan kaum miskin, karena proteksi bagi kaum miskin sedikit demi sedikit akan dihapuskan, sementara pembatasan terhadap perusahaan-perusahan multinasional juga perlahan-lahan dikurangi dan mungkin dihapuskan.

Dalam menghadapi serangan arus besar globalisasi neoliberal tersebut Chantal Mouffe menyatakan pentingnya bagi masyarakat demokratik sebuah kebutuhan penting untuk membangun kembali apa yang disebutnya the centrality of politics, dan ini mensyaratkan dibentangkannya garis batas politik yang baru yang memiliki kapabilitas untuk memberikan impuls yang nyata bagi demokrasi.

Salah satu tiang pancang yang paling krusial bagi gerakan politik demokratik yang menentang globalisasi neoliberalisme adalah menyediakan sebuah alternatif terhadap neoliberalisme. Ketidakmampuan untuk menantang hegemoni dari discourse neoliberalisme yang menjelaskan mengapa gerakan-gerakan sosial tidak memiliki proyek politik yang dapat dipercaya. Globalisasi adalah justifikasi bagi “tidak adanya alternatif lain” tersebut. Mantra globalisasi dijadikan justifikasi bagi status quo dan memperkuat kekuasaan dari perusahaan-perusahaan transnasional raksasa.[30] Bagi Mouffe, fenomena globalisasi memang dimungkinkan oleh bentuk-bentuk baru dari teknologi, sebagaimana diuraikan Giddens, namun untuk mengimplementasikan revolusi teknologi ini dibutuhkan transformasi yang besar dalam hubungan-hubungan kekuasaan di antara kelompok-kelompok sosial dan antara perusahaan-perusahaan kapitalis dengan negara. Hasilnya sekarang ini adalah perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan sejumlah ekstra territorial, di mana mereka dapat mengatur diri mereka sendiri untuk membebaskan diri dari kekuasaan politik dan mereka tampil sebagai lokus yang sesungguhnya dari sebuah kedaulatan.[31]

Menurut Mouffe, dengan menguak selubung strategi dari kekuasaan yang dapat diketahui dari proses globalisasi, tersedia pendekatan untuk melihat kemungkinan bagi strategi tandingan (counter strategy), dan sangat sulit jika secara sederhana menolak globalisasi atau mencoba melawannya dalam konteks nation-state (negara bangsa). Itu hanya bisa dilakukan dengan melawan kekuasaan modal transnasional, salah satu bentuk globalisasi, dengan proyek politik yang berbeda darinya, maka ada kesempatan untuk melawan neoliberalisme secara sukses dan membangun hegemoni baru.[32]

Pesan-pesan kemajuan yang dibawa oleh discourse globalisasi ternyata tidak begitu saja membutakan banyak orang dari realitas yang diakibatkannya. Uraian-uraian statistis, sebagai salah satu contoh, sebagaimana disebut di atas dengan jelas memberikan gambaran akan “wajah keji” dari globalisasi, yang selama tertutupi oleh topeng “kemajuan teknologi”, “pertumbuhan ekonomi”, “kemajuan kebudayaan dan peradaban”. Perlawanan terhadap globalisasi neoliberalisme pun bermunculan, ditandai dengan tonggak demonstrasi besar-besaran menolak kapitalisme pada pelaksanaan Konferensi WTO bulan November 1999 di Seattle, Amerika Serikat, jantung kapitalisme global, kemudian bergulir dan merebak pada sejumlah pertemuan-pertemuan organisasi perdagangan maupun keuangan dunia yang membahas agenda-agenda globalisasi neoliberalisme, seperti di Bangkok, Genoa, Cancun dan belahan dunia lainnya.[33]

Jauh sebelumnya pada tanggal 1 Januari 1994, perlawanan terhadap globalisasi sudah dilakukan sejumlah petani di Chiapas, Mexico, yang menyebut diri mereka kelompok Ejértico Zapatista de Liberación Nacional (EZLN, atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista), yang mengangkat senjata melawan pemerintah Mexico dan dengan singkat menduduki enam kota di Chiapas bagian Tengah dan Timur, mencela sejarah panjang diskriminasi dan eksploitasi terhadap mereka oleh elit-elit lokal dan nasional, dengan mengajukan program mereka dalam sebelas tuntutan yakni: pekerjaan, tanah, perumahan, makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, kemerdekaan, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian.[34]

Pemberontakan tersebut pertama kalinya direpesentasikan sebagai sebuah bentuk gagasan perlawanan terhadap tekanan-tekanan dari neoliberal atau ekonomi “pasar bebas”. Secara waktu, pemberontakan tersebut bertepatan waktunya dengan dimulainya NAFTA (North American Free Trade Agreement), para pemberontak Zapatista memperlihatkan fakta bahwa mayoritas pedesaan miskin di Meksiko tidak sesuai dengan model neoliberal. Pemberontakan mereka juga memberikan harapan baru bagi banyak gerakan sosial di mesa depan dalam perjuangan anti-kapitalisme di Mexico maupun di level internasional. Terlebih lagi, kaum Zapatista telah melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai masa depan masyarakat pribumi (indigeneous people) di hadapan globalisasi ekonomi dan kultural.[35]

Perlawanan dan penentangan terhadap arus globalisasi yang menggerus masyarakat – terutama – di dunia ketiga terus bermunculan secara simultan. Bentuk-bentuk perlawanan ini perlu untuk terus menjaga agar kuku-kuku globalisasi neoliberal tidak menancap semakin dalam, bahkan harus dikeluarkan, dari tubuh dan daging masyarakat yang miskin dan tertindas. Menarik untuk menyimak ajakan Arundhati Roy, dalam melakukan perlawanan terhadap imperium globalisasi neoliberal,

Our strategy should be not only to confront empire, but to lay siege to it. To deprive it of oxygen. To shame it. To mock it. With our art, our music, our literature, our stubbornness, our joy, our brilliance, our sheer relentlessness – and our ability to tell our own stories. Stories that are different from the ones we’re being brainwashed to believe.

The corporate revolution will collapse if we refuse to buy what they are selling – their ideas, their version of history, their wars, their weapons, their notion of inevitability.

Remember this: We be many and they be few. They need us more than we need them.[36]

Penutup

Globalisasi masih menyisakan ruang perdebatan, yang sampai hari ini, belum akan menemukan titik akhir, titik kesepahaman. Memang tidak penting untuk memaknai globalisasi dalam satu pemahaman tunggal, globalisasi tetap menjadi ruang diskursif, ruang di mana discourse berkontestasi dari gagasan sampai praktek politik. Namun setidaknya sketsa umum mengenai wajah globalisasi bisa direka, dan dilihat dalam praktek ekonomi-politik di tingkat dunia.

Globalisasi secara umum dipahami dapat memberikan dampak baik postitif maupun negatif, namun globalisasi dalam konteks neoliberalisme, sulit memberikan ruang yang positif bagi kehidupan kemanusiaan secara umum. Perlawanan dan penentangan terhadap agenda-agenda globalisasi neoliberal terus bersemai dan semakin semarak, hanya belum menemukan titik kesolidan yang mapan. Pertempuran melawan globalisasi neoliberal belum selesai, mungkin para penentangnya akan dikalahkan, atau mungkin menorehkan kemenangan gilang gemilang, namun saat ini setidaknya, sebagaimana diucapkan Arundhati Roy dalam pidatonya,

We may not have stopped it in its tracks – yet – but we have stripped it down. We have made it drop its mask. We have forced it into the open. It now stands before us on the world’s stage in all it’s brutish, iniquitous nakedness. Empire may well go to war, but it’s out in the open now – too ugly to behold its own reflection. Too ugly even to rally its own people.[37]

Setidak-tidaknya kita bisa mulai melakukannya di Indonesia.


Kepustakaan Rujukan

Amin, Samir, “Ekonomi Politik Abad Ke-20”, dalam Diponegoro 74, No.9/2001.

Burbach, Roger, “Roots of Postmodern Rebellion in Chiapas”, dalam New Left Review, No.205 (1994).

Callinicos, Alex, Against the Third Way (Cambridge: Polity Press, 2001).

Chomsky, Noam, “Pasar Dalam Tatanan Neo-Liberal: Doktrin dan Kenyataan”, dalam Diponegoro 74, No.9 (2001).

Giddens, Anthony, The Consequences of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1990)

Giddens, Anthony, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial (Jakarta: Gramedia, 1999).

Giddens, Anthony, Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita (Jakarta: Gramedia, 2001).

Habermas, Jurgen, Between Facts and Norms: Contributions to A Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge: Polity Press, 1996).

Habermas, Jurgen, “Why Europe Needs A Constitution” dalam New Left Review No.11, September-October (2001).

Harvey, Neil and Chris Halverson, “The Secret and the Promise: Women’s Struggles in Chiapas”, dalam David Howarth, Alleta. J. Norval and Yannis Stavrakakis, Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies and Social Change (Manchester: Manchester University Press, 2000).

Held, David, Models of Democracy (2nd Edition) (Cambridge: Politiy Press , 2000).

Marx, Karl, “Speech of Dr. Marx on Protection, Free Trade, and the Working Classes” dalam Dave Renton (Ed), Marx on Globalisation (London: Lawrence and Wishart, 2002).

Mouffe, Chantal, The Democratic Paradox (London: Verso, 2000).

Petras, James, “Jalan Ketiga (Third Way): Mitos dan Realitas”, dalam Diponegoro 74, No.9 (2001).

Pontoh, Coen Husain, Akhir Globalisasi: Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa (Jakarta: C-Books, 2003).

Priyono, B. Herry, “Sesudah Modal Lolos Dari Trias Economica”, Kompas 9 Desember 2002.

Priyono, B. Herry, “Dalam Pusaran Neoliberalisme”, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (Ed.), Neoliberalisme (Yogyakarta: Cindelaras, 2003).

Roy, Arundhati, “Menghadapi Imperium”, dalam Jurnal Keadilan Global, No.2, Tahun 1 (2003).

Setiawan, Bonnie, Stop WTO! Dari Seattle Sampai Bangkok (Jakarta: INFID, 2000).

Susanti, Bivitri, Neo-liberalism and Its Resistance in Indonesia’s Constitution Reform 1999-2002: A Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and Neo-Liberalism (LLM Tesis at the Department of Law, University of Warwick, Coventry, UK, 2002).

Catatan


[1] Kutipan dari pidato Arundhati Roy yang berjudul “Confronting Empire”, yang disampaikan pada World Social Forum di Porto Allegre, Brasil, 28 Januari 2003.

[2] B. Herry Priyono, “Sesudah Modal Lolos Dari Trias Economica”, Kompas 9 Desember 2002.

[3] Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1990), hal. 64.

[4] Anthony Giddens, Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 1.

[5] Ibid., hal. 2-4.

[6] Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial (Jakarta: Gramedia, 1999), hal. 35.

[7] Ibid., hal.39.

[8] Karl Marx, “Speech of Dr. Marx on Protection, Free Trade, and the Working Classes” dalam Dave Renton (Ed), Marx on Globalisation (London: Lawrence and Wishart, 2002) hal.47-48.

[9] James Petras, “Sebuah Gambaran Tentang Globalisasi: Peranan Negara dan Perusahaan Raksasa Internasional”, dikutip dari Coen Husain Pontoh, Akhir Globalisasi: Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa (Jakarta: C-Books, 2003), hal. 26.

[10] James Petras, “Jalan Ketiga (Third Way): Mitos dan Realitas”, dalam Diponegoro74, No.9 (2001), hal. 53.

[11] Samir Amin, “Ekonomi Politik Abad Ke-20”, dalam Diponegoro74, No.9 (2001), hal. 40.

[12] Alex Callinicos, Against the Third Way (Cambridge: Polity Press, 2001), hal. 111.

[13] David Held, Models of Democracy (2nd Edition) (Cambridge: Politiy Press, 2000), hal.1.

[14] Jurgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to A Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge: Polity Press, 1996).

[15] Jurgen Habermas, “Why Europe Needs A Constitution” dalam New Left Review No.11, September-October (2001), hal. 10-11.

[16] Ibid,, hal.12. Lihat juga hal. 21-22.

[17] Ibid,, hal.17.

[18] Anthony Giddens, Jalan Ketiga, hal. 83-85.

[19] Ibid,, hal. 73-75.

[20] Arundathy Roy, op.cit.

[21] Ibid.

[22] Stephen R. Shalom, “The State of the Worlds”, dikutip dari Coen Husain Pontoh, op.cit., hal. 9.

[23] Ibid.

[24] Noam Chomsky, “Pasar Dalam Tatanan Neo-Liberal: Doktrin dan Kenyataan”, dalam Diponegoro74 No.9 (2001), hal. 33.

[25] Bivitri Susanti, Neo-liberalism and Its Resistance in Indonesia’s Constitution Reform 1999-2002: A Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and Neo-Liberalism (LLM Tesis at the Department of Law, University of Warwick, Coventry, 2002).

[26] Lihat Anthony Giddens, Jalan Ketiga, hal. 160-164

[27] David Held, op.cit., hal. 353.

[28] Anthony Giddens, The Consequences of Modernity. Hal. 64

[29] B. Herry Priyono, “Dalam Pusaran Neoliberalisme”, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (Ed.), Neoliberalisme (Yogyakarta: Cindelaras, 2003), hal. 66-67.

[30] Chantal Mouffe, The Democratic Paradox (London: Verso, 2000), hal. 118-119.

[31] Ibid., hal. 120.

[32] Ibid.

[33] Lihat Bonnie Setiawan, Stop WTO! Dari Seattle Sampai Bangkok (Jakarta: INFID, 2000).

[34] Neil Harvey and Chris Halverson, “The Secret and the Promise: Women’s Struggles in Chiapas”, dalam David Howarth, Alleta J. Norval and Yannis Stavrakakis, Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies and Social Change (Manchester: Manchester University Press, 2000), hal.151.

[35] R. Burbach, “Roots of Postmodern Rebellion in Chiapas”, dalam New Left Review, No.205 (1994), hal. 113-124.

[36] Arundhati Roy, op.cit. “Strategi kita jangan hanya menghadapi imperium, tetapi mengepungnya. Imperium harus dipermalukan dengan seni, musik, kesusasteraan dengan kebudayaan, dengan kegembiraan, dengan kecerdasan kita, dengan tidak mengenal ampun sama sekali dan dengan kemampuan kita untuk bercerita sesuka hati kita sendiri. Cerita-cerita yang berbeda dari cerita-cerita yang dijejalkan kepada kita untuk dipercaya. Revolusi perdagangan akan runtuh bila kita tidak membeli apa yang mereka jual: ide-ide mereka, versi sejarah mereka, senjata-senjata mereka, dan gagasan mereka. Ingatlah: kita memiliki banyak, mereka sedikit. Mereka membutuhkan lebih banyak dari kita, ketimbang yang kita butuhkan dari mereka”.

[37] Arundati Roy, ibid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s