Fantasi Keutuhan Dalam Totalitas

Pengibaran bendera RMS di Ambon dan Bintang Kejora di Papua “menghentak” pemerintah. Belum lagi soal nama Partai GAM yang masih dinilai “berbau” separatisme. Ketiga penanda tersebut dimaknai oleh para elite politik sebagai “gejala” bangkitnya kembali separatisme, yang seakan-akan akan segera merubuhkan tatanan negara-bangsa Indonesia. Para elite politik bersuara di berbagai media massa, dan mengkritik pemerintah yang mereka nilai tidak tegas dan lamban dalam mengambil sikap.

Cara para elite politik memaknai ketiga penanda menunjukkan suatu pola dan paradigma berpikir lama mengenai “ancaman serius separatisme”, terlebih kasus Timor-Timur bisa dijadikan rujukan. Sepertinya semua soal penanda separatisme memiliki kualitas bahaya yang sama untuk “menggoyang” republik. Penanda-penanda itu dimaknai sebagai gejala yang mengancam suatu keutuhan, suatu kesatuan, di mana suatu yang beda, sekecil apapun, harus dimaknai sebagai ancaman serius. Suatu tanda kesatuan (sign of unity) lama gaya Orde Baru, yang masih melekat-erat dalam pikiran para elite politik.

Tanda kesatuan gaya Orde Baru mengasumsikan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh. Keberagaman hanya retorika dari bagian keutuhan. Keutuhan yang bersifat total, dan dibangun dalam kerangka harmoni. Keutuhan yang harmoni menolak adanya gejala inharmonis, sekecil apapun gejala itu muncul. Pancasila yang berdiri agung sebagai norma dasar, ditarik turun menjadi rujukan totalitas keutuhan. Pancasila dari penanda kesatuan yang menopang keberagaman, diturunkan derajatnya menjadi penanda kesatuan yang tidak membolehkan adanya perbedaan.

Paradigma berpikir gaya Orde Baru ini yang kemudian dipakai untuk membaca kasus Ambon, Papua dan Partai GAM, bukan berarti kita harus menafikan itu semua sebagai hal yang biasa saja, hanya perlu juga kita memaknainya secara baru, sehingga cara menanganinya juga bukan dengan gaya Orde Baru, yakni mengirim pasukan dan “membasminya”.

Fantasi Orde Baru: Masyarakat Yang Utuh

Cornelius Castoriadis dalam karyanya Imaginary Institution of Society (1987) menguraikan bahwa masyarakat memiliki pemaknaan imajinatif terhadap suatu tatanan masyarakat (social imaginary significations), dan imajinasi ini dibentuk secara sosial-historis. Setiap individu dalam masyarakat pada dasarnya bersifat otonom, karena itu masyarakat memiliki potensi untuk selalu terbuka terhadap munculnya suatu “perubahan radikal” karena adanya otonomi individu. Castoriadis membedakan dengan tegas antara otonomi (autonomous) dan kedaulatan (sovereignty), bagi Castoriadis individu yang berdaulat adalah individu yang tidak otonom (the sovereign individual is never autonomous), jadi harus dibedakan antara kedaulatan dan otonomi.

Merujuk pada gagasan Castoriadis, Orde Baru membangun suatu fantasi mengenai adanya “kedaulatan rakyat”, dalam ujud monumen dan teks-teks kejayaan dan heroisme perjuangan angkatan bersenjata, serta retorika mengenai suatu tatanan masyarakat yang utuh dan harmonis (totalitas). Fantasi Orde Baru dibangun dengan melekat pada doktrin Soepomo mengenai satu-kesatuan masyarakat dan negara (integralistik).

Doktrin Soepomo digunakan juga dalam ideologi militer Orde Baru, yang mengkonstruksi militer sebagai pemersatu dan pelindung bangsa dan negara. Doktrin Soepomo dan ideologi militer menjadi dasar menciptakan fantasi suatu kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat yang utuh, integral dan total. Totalitas ini dikerangkakan dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar pengikat, di mana negara sebagai satu-satunya pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu tindakan, sikap, perilaku dan praktik politik berkesesuaian dengan Pancasila atau tidak.

Fantasi yang diciptakan Orde Baru dijalankan dengan kebijakan dan praktik politik integrasi dengan menempatkan militer sebagai elemen paling menentukan dan paling terdepan dalam menjalankan politik integrasi Orde Baru. Individu dan masyarakat dipandang sebagai satu kesatuan utuh, dan dicabut otonominya. Otonomi individu dinilai sebagai bentuk individualisme yang berbeda dari tatanan dan nilai bangsa Indonesia yang integral, harmoni dan berdaulat.

Dalam pandangan Castoriadis keberadaan eksistensi manusia merupakan suatu kondisi bagi terciptanya pelbagai kemungkinan (condition of possibilities), bukan kondisi-kondisi bagi suatu keharusan (conditions of necessity). Dalam politik-integrasi Orde Baru, eksistensi manusia justru diperlakukan sebagai kondisi bagi suatu keharusan, sehingga diciptakan doktrin “manusia Indonesia seutuhnya”, yakni manusia yang Pancasilais, moralis, toleran, dll, yang untuk menentukan parameter-parameter “keutuhan” nya sebagai manusia Indonesia, semata-mata ada pada negara.

Mendorong Politik Keadilan-Sosial

Kejatuhan Orde Baru membuka kondisi terciptanya pelbagai kemungkinan, namun politik-integrasi gaya Orde Baru tidak sepenuhnya ditanggalkan. Ini jelas terlihat dalam menyikapi peristiwa pengibaran bendera RMS, Bintang Kejora dan Partai GAM. Cara melihat simbol–simbol itu masih dalam kerangka melihat gejolak separatisme Orde Baru, yakni ancaman keamanan, keutuhan, kesatuan dan integrasi-total negara-bangsa, dan lebih dilihat dengan kacamata ancaman militer dan disintegrasi politik, tanpa mencoba melihatnya sebagai suatu ancaman disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial bisa dirujuk pada problem-problem ketimpangan sosial, kemiskinan, distribusi yang tidak merata, dan keterbelakangan, sehingga penyelesaian sosial menjadi prioritas. Disintegrasi politik akan lebih dipahami sebagai gerakan separatisme kemerdekaan, sehingga penyelesaian dengan senjata dan penegakan rust en orde akan dikedepankan.

Paradigma ini yang harus perlahan-lahan ditanggalkan, karena bagaimanapun juga, Ambon masih porak-poranda akibat pertikaian sosial yang luas, Papua masih diperlakukan seperti “wilayah lain”, atau dalam bahasa yang vulgar: “kita berperilaku seperti penjajah di Papua”.

Kembali pada pemikiran Castoriadis, era reformasi menjadi ruang di mana individu-individu maupun kolektif-kolektif “menemukan kembali” otonominya. Fantasi “kedaulatan semu” ala Orde Baru perlahan tanggal, karena itu kedaulatan rakyat di era reformasi, harus mampu mengakomodasi otonomi individu tiap warga. Di sini diperlukan kearifan dan kedalaman untuk memaknai dan menilai kasus-kasus pengibaran bendera dan Partai GAM dengan paradigma baru, bukan dengan paradigma lama politik-integrasi ala Orde Baru, tetapi politik keadilan-sosial republikanisme, di mana kemaslahatan bersama menjadi tujuan utama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s