Mahkamah Agung: The Evil

Akhir-akhir ini kita kerap membaca, mendengar atau menonton berita-berita yang disajikan mengenai keputusan-keputusan kontroversial yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA). Sebut saja putusan pembebasan Pollycarpus dalam kasus pembunuhan Munir, pemberian keringanan hukuman terhadap Tommy Soeharto (yang ironisnya terbukti bersalah terlibat pembunuhan hakim agung Syaifuddin Kartasasmita), penolakan Ketua MA Bagir Manan terhadap audit oleh BPK dan paling mutakhir adalah putusan peninjauan kembali (PK) MA yang memenangkan Soeharto dalam kasus melawan majalah Time Asia.

MA seperti sudah kehilangan pegangan etis dengan merujuk pada keputusan-keputusan kontroversial yang dikeluarkan, dan akibatnya MA memberikan sumbangan besar bagi kejahatan terhadap keadilan. Dari sini bisa dirujuk pemikiran filsuf Perancis Alain Badiou dalam melihat kedurjanaan (evil) sebagai produk penyimpangan dari sesuatu Yang Baik.

Menurut Alain Badiou dalam bukunya Ethics: An Essay on the Understanding of Evil (London: Verso, 2001), salah satu bentuk kedurjanaan (evil) adalah pengkhianatan. Pengkhianatan dan penyangkalan terjadi karena sulit untuk berlaku setia. Dalam hal ini MA secara jelas melakukan pengkhianatan terhadap komitmen reformasi yang disepakati oleh hampir semua warga negara di republik ini.

Di sisi lain, etika diciptakan untuk mengatur ketajaman rasa keberanian, keteguhan dan ketabahan. Artinya etika tidak membuat kerancuan antara yang benar dan yang jahat. Etika seperti ini oleh Badiou disebut sebagai ethics of truth. Mahkamah Agung di era setelah reformasi mengalami kesulitan untuk setia pada nilai-nilai penegakan hukum dan pemenuhan keadilan yang terkandung dalam nilai besar reformasi. Dalam hal ini Badiou memberikan keyakinan bahwa seseorang atau sekumpulan orang dapat mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk bertindak, bahkan seandainya hanya dilakukan seorang diri saja (misal Ketua MA).

Kalau melihat sepak terjang MA, maka gagasan Badiou mengenai ethics of truth jauh dari sikap MA. MA bahkan justru menjadi garda depan pelindung nilai-nilai anti-reformasi, bukan benteng terakhir pemenuhan keadilan. Perilaku MA justru memberikan perlindungan bagi kekuatan-kekuatan lama anti-reformasi, bukan memberikan keadilan yang diperjuangkan “berdarah-darah” melalui gerakan reformasi. Padahal MA didirikan atas nilai dasar kebaikan, yaitu memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan. Oleh karena itu MA harus menjadi salah satu mekanisme kontrol pokok atas wewenang lembaga-lembaga negara lainnya supaya tidak merampas keadilan warga. Juga memberikan perlindungan dan jaminan keadilan bagi warga dari ancaman logika pasar dan modal maupun ancaman dari warga lainnya.

Banyak keputusan-keputusan pengadilan di bawah MA yang berupaya untuk memenuhi keadilan bagi warga, namun kemudian dimentahkan oleh keputusan MA, baik dalam keputusan kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Di sini MA justru menjadi batu karang penghalang sistem peradilan di Indonesia dalam upayanya menjunjung tinggi nilai-nilai reformasi.

Bagi Badiou, kejahatan, kedurjanaan atau Yang Jahat merupakan penyimpangan dari Yang Baik. MA pada dasarnya dibuat untuk menjadi sesuatu Yang Baik, namun melakukan penyangkalan dan pengkhianatan sehingga berjalan menjadi Yang Jahat. Perombakan terhadap seluruh aparat MA, terutama fungsi-fungsi strategis, yakni hakim-hakim agung, kita harapkan dapat mengembalikan MA menjadi Yang Baik. Kita kubur dalam-dalam MA Yang Jahat, dan jangan biarkan bangkit kembali dari kuburnya, agar keadilan dan hukum tidak ambruk dibawa oleh MA yang sekarang ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s