Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia: Antara Hasrat dan Jerat Globalisasi Neoliberal

d4e7bfac57164aa79eda5b9f56c29f13

Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana Indonesia sebagai negara mengalami ketakmenentuan dalam menerapkan kebijakannya, terutama dalam hal pembangunan dan ekonomi. Di satu sisi negara terikat kontrak dengan warga untuk memajukan kesejahteraan umum (sosial) seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan perumahan dan jaminan sosial, namun, di sisi lain juga terikat kontrak dengan institusi keuangan maupun perdagangan internasional, seperti lembaga-lembaga keuangan dunia dan berbagai perusahaan multinasional. Ketidakmampuan merumuskan apa yang ingin dituju dan dicapai dalam hal penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian nasional sesungguhnya bisa dilacak pada rejim-rejim yang memerintah sebelumnya, serta dilacak pada model berpikir seperti apa yang dominan dalam perumusan kebijakan, melalui para teknokrat yang menjadi tulang-punggung perumusan dan pelakasaan kebijakan ekonomi. Namun, di sisi lain tuntutan untuk mencari solusi alternatif di luar kesepakatan kontrak dengan lembaga keuangan dan perdagangan global juga bermunculan. Tawaran pikiran alternatif tidak sedikit menyeruak di antara himpitan gegap-gempita diskursus ekonomi-politik neoliberal, namun belum diperhitungkan secara serius, padahal di sejumlah negara seperti di Amerika Latin, terbukti ampuh untuk meredam gempuran pemiskinan massal sebagai hasil dari resep untuk obat palliative (obat yang menghilangkan rasa sakit, namun tidak menyembuhkan) ala IMF dan World Bank.

Sebelum masuk pada analisa atas kebijakan ekonomi-politik yang dijalankan pemerintahan SBY-JK dan pemerintahan sebelumnya, akan dilihat perdebatan teoritis mengenai demokrasi dan perekonomian, baik dalam tinjauan politik maupun filosofis, dari paradigma liberal dan libertarian serta komunitarian, serta berbagai pemikiran yang mengembangkan teori experience-based economics ataupun new economic development.

Ekonomi Indonesia: Dari Experienced-Based Economic ke Teori Ekonomi Dogmatis

Kalau melihat UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen, tersurat dengan jelas bahwa negara memiliki tangungjawab dalam pemenuhan keadilan sosial. Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara, Pasal 34 menyatakan bahwa negara menanggung fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu, dan bertanggungjawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum.

Kedua pasal tersebut secara implisit menguraikan tanggungjawab dan peran negara dalam hal pemenuhan keadilan dan kesejahteraan sosial, sebagaimana dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state).[1] Kalau merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, terutama sebelum amandemen, terlihat upaya teoritis untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi bentuk baru ekonomi nasional. Gagasan mengenai ekonomi sebagai suatu bentuk usaha bersama dan didasarkan asas kekeluargaan, merupakan antitesa dari ekonomi kolonial yang individual dan eksploitatif. Cara berpikir dalam merumuskan suatu kebijakan ekonomi model ini bisa diketagorikan sebagai pendekatan experience-based economics, yakni model teori ekonomi yang lahir berdasarkan pengalaman, dan dibangun sedari dasar sampai menuju tingkat yang lebih tinggi, dan kerap terlihat sebagai kebijakan praktis sebelum kemudian disarikan menjadi teori.[2]

Dalam tipe teori ekonomi tersebut, acuannya bukanlah pada seperangkat teori yang dijadikan sandaran untuk membuat suatu kebijakan, melainkan lebih kepada mencontoh atau meniru (emulating) apa yang dilakukan negara yang lebih dulu maju, agar bisa mencapai ke taraf yang berhasil dicapai negara yang ingin ditiru, sambil melihat kemiripan pada apa yang dimiliki, dan potensi apa yang bisa digali untuk bisa mencapai kemajuan negara-negara yang ingin dicontoh.[3]  Juga dalam memilih model ekonomi yang akan dijalankan bercermin juga pada pengalaman kolonialisme, di mana kebijakan ekonomi ala kolonialisme merupakan kebijakan yang eksploitatif dan tidak layak untuk ditiru. Contoh yang paling kentara adalah Pasal 33 Ayat (1) yang bunyinya “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” merupakan ujud semangat anti-liberalisme, yang menolak kegiatan ekonomi sebagai usaha individu semata-mata, melainkan suatu usaha dari seluruh rakyat Indonesia, dalam semangat kolektif, kebersamaan dalam bentuk kekeluargaan, bukan atas dasar semangat individual.[4] Semangat ini juga yang mendorong pemikiran bahwa negara harus ikut campur dalam perekonomian, atau istilah yang disebut “ekonomi teratur” sebagaimana dikemukakan Saroso Wirodihardjo, bahwa:

Ekonomi teratur dalam persoalan ekonomi nasional dapat dipertanggung-djawabkan karena dalam gambaran jang dilukiskan diatas peranan dan usaha Pemerintah diperlukan untuk merentjanakan dan menjalurkan perkembangan ekonomi dan sosial serta untuk mengikuti dan mengontrol pelaksanaanja.[5]

Namun, di sisi lain, Wirodihardjo juga menolak campur-tangan pemerintah yang bersifat menyeluruh dan total dalam perekonomian, dengan argumen bahwa ekonomi teratur tidak boleh menjadi “ekonomi peraturan” atau “economics of regulations” karena menurutnya, tidak semua hal dalam perekonomian harus diurus oleh pemerintah, melainkan juga memberikan ruang bagi sektor swasta untuk terlibat dalam kegiatan perekonomian.[6]

Pemikiran bahwa negara merupakan figur sentral dalam perekonomian didasarkan pada pandangan bahwa hanya jika perekonomian berada di bawah kontrol negara – sekalipun tidak sepenuhnya – maka kesejahteraan rakyat mungkin akan tercapai, karena jika perekonomian diserahkan sepenuhnya pada kalangan swasta dan individu, maka pemenuhan kesejahteraan rakyat akan sulit tercapai. Pandangan serupa itu juga datang dari Mohammad Hatta yang mengajukan ide mengenai demokrasi sosial sebagai wadah begi pemenuhan cita-cita keadilan sosial, atas dasar kolektivisme yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia khususnya pedesaan.[7] Berdasarkan itu, Hatta mendefinisikan suatu model sosialisme Indonesia dengan dasar corak kolektif masyarakat desa Indonesia yang asli, di mana dalam praktiknya tanah dijadikan milik kolektif (desa), bukan milik orang-per-orang. Dengan model ini maka setiap orang (desa) dalam menggunakan tenaga ekonominya akan terus merasa terikat kepada persetujuan orang banyak (desa).[8]

Gagasan untuk merumuskan suatu fondasi, kebijakan dan praktik ekonomi terus bergulir, di tengah persoalan menata negara baru yang juga belum selesai karena terhimpit oleh berbagai perjanjian dan persetujuan dengan kolonial Belanda. Baru setelah kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tercapai, gangguan soal perundingan internasional yang melelahkan bisa dihentikan, dan pemerintahan parlementer dapat berkonsentrasi merumuskan kebijakan ekonomi. Kebijakan yang dijalankan yakni Rentjana Urgensi Perekomian (RUP), yang durumuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo, memiliki tujuan untuk mengembangkan industri skala kecil dan menegah, dan direncanakan untuk mengkonsolidasikan usaha-usaha industri perkotaan dan kecil di pedesaan.[9] RUP dimaksudkan sebagai satu bagian yang integral dari satu kebijakan umum di bidang ekonomi, dengan maksud untuk membimbing berbagai kegiatan pemerintah dalam sektor industri dan pertanian, dan kemudian menjelma menjadi Program Benteng.[10]

Jika dilihat dari tujuannya Program Benteng tidak bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menambah pendapatan nasional, karena pembelian barang impor ini dibiayai melalui kredit dari negara, sehingga kegiatan impor merupakan redistribusi dari pendapatan negara. Sedangkan syarat utama untuk mendapat lisensi impor ini adalah pribumi asli walau diikuti oleh persyaratan kecakapan usaha dan modal. Menurut Farchan Bulkin, kesadaraan ini muncul karena kemerosoton hasil ekspor, kesulitan untuk mendapatkan devisa yang tinggi sementara negara membutuhkan biaya yang besar untuk menyelenggarakan kegiatan kenegaraan sehingga negara terus menerus berada dalam tingkat inflasi yang tinggi akibat defisit anggaran belanja negara.[11]

Politik parlementer yang menjadi kerangka penyangga kebijakan RUP dan Program Benteng diruntuhkan oleh Soekarno karena dianggap terlalu mengarah pada liberalisme, dan digantikan dengan model Ekonomi Terpimpin yang mencoba meniru model kebijakan China dan negara-negara sosialis, yakni ekonomi terencana dengan perencanaan waktu lima tahunan, di bawah payung program politik Demokrasi Terpimpin. Kebijakan Ekonomi Terpimpin diawali dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tahun 1957, dan digabung dalam koperasi dan perusahaan milik negara.

Ekonomi Terpimpin, misalnya, menjadi landasan kebijakan landreform, yang bertujuan mengubah struktur kepemilikan tanah dan mencoba untuk merumuskan suatu kebijakan di mana hak milik atas tanah bagi individu dibatasi atau mengalami pembatasan, dengan tujuan agar terjadi distribusi kepemilikan tanah secara lebih adil. Ide dasar program landreform bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan industri nasional Indonesia yang masih bertumpu pada industri tanaman keras untuk pasaran dunia, dengan melakukan perombakan struktur kepemilikan tanah yang bersifat feodal dan eksploitatif.[12] Ada tujuan ideologis program ini adalah untuk mengikis cengkeraman modal asing lewat konsesi kepemilikan tanah yang terbentuk semenjak masa kolonialisme serta mengakhiri penghisapan feodal, karena itu istilah yang dicanangkan Soekarno bagi program politiknya adalah Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin sebagai antitesa dan kritik terhadap gagasan dan politik demokrasi liberal.

Jadi ilmu ekonomi di dalam kebijakan Ekonomi Terpimpin diperlakukan sebagai ilmu ekonomi negara yang bukan mempelajari hal-hal yang mengawang dan tidak berpijak pada fakta di dalam kehidupan, melainkan mempelajari soal-soal riil, konkrit dan aktual yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yang tidak berpijak pada dogma-dogma tapi ikut melakukan perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.[13] Namun, jatuhnya Soekarno membawa serta juga kejatuhan kebijakan Demokrasi Terpimpin, dan Soeharto mengubah haluan kebijakan ekonomi ke pangkuan dunia internasional.

Setelah kejatuhan Soekarno, pemerintahan yang dipimpin Soeharto melakukan perubahan arah paradigma dan kebijakan ekonomi Indonesia. Dari model teoritis experience-based economics menjadi teori ekonomi dogmatis, sebagaimana bisa dilihat pada “Simposium Kebangkitan Semangat’ 66: Mendjelajah Tracee Baru” yang diselenggarakan bulan Mei 1966. Dalam simposium tersebut dirumuskan bahwa salah satu agenda dalam bidang ekonomi adalah “Menyusun kembali sendi-sendi ekonomi dengan prinsip ekonomi” artinya ekonomi akan dijalankan berdasarkan suatu teori ekonomi yang menjadi panduan, dan bukan berdasarkan suatu situasi atau keadaan faktual dengan meniru bagaimana negara maju menjalankan kebijakan ekonominya.[14] Ide dasar dari rumusan tersebut berpijak pada makalah yang dipresentasikan oleh Dr. Subroto, yang menganjurkan teori bahwa prinsip umum yang berlaku bagi ekonomi adalah bahwa,

[…] kemampuan ekonomis (economic capabilities) itu ditentukan oleh kekuatan ekonomis (economic resources) jang riil, jaitu kekuatan ekonomis potensiil (kekajaan alam kita jang berlimpah, 105 djuta penduduk) jang telah digarap, telah dikerdjakan, telah dibangun.[15]

Dalam argumen Subroto sangat jelas usulannya mengenai comparative advantage (keunggulan komparatif) sebagaimana rumusan ekonom David Ricardo, yakni adanya kekayaan alam dan jumlah penduduk yang besar. Subroto kemudian juga menekankan bahwa secara teoritis ada dua soko guru ekonomi yang harus dirujuk yakni bidang moneter dan bidang ekonomi internasional.[16] Bagi Subroto, bidang ekonomi internasional memiliki pengaruh yang menentukan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, seperti ekspor, impor, sektor jasa, capital inflow dan outflaw, persediaan emas dan cadangan devisa yang semua saling terjalin dengan erat.[17] Persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak dijadikan faktor penting dan menentukan dalam kebijakan ekonomi, yang lebih menekankan pada pembangunan industri untuk memperkuat perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Rumusan simposium itulah yang kemudian dijadikan pegangan dan landasan dasar pelaksanaan kebijakan ekonomi Orde Baru, yang diawali dengan pembuatan UU No.1 tentang Penananam Modal Asing, sebagai UU pertama yang diproduksi sebagai penanda bagi masuknya Indonesia ke dalam pelukan ekonomi internasional, sebagai ujud dari pelaksanaan soko guru ekonomi kedua yakni ekonomi internasional. Semenjak itu perekonomian Indonesia disandarkan pada keunggulan komparatif sebagaimana diagungkan Subroto, yakni kekayaaan alam yang berlimpah (hutan, tambang, perkebunan) dan tenaga kerja murah yang banyak (penduduk dalam jumlah), yang menarik investasi asing besar-besaran. Indonesia muncul sebagai negara produsen barang subtitusi impor yang kekayaan alamnya disedot, namun tidak terjadi transfer teknologi, karena mengandalkan buruh murah sebagai penarik investasi asing untuk barang subtitusi impor, dan juga dijadikan pasar bagi produk-produk tersebut.

Richard Robison melihat munculnya negara Orde Baru sebagai konsekuensi dari proses sosial, ekonomi dan konflik politik yang panjang dan berlarut-larut, yang ditandai dengan sejumlah kondisi: pertama, melemahnya kelas-kelas sosial, terutama kegagalan tumbuhnya borjuis nasional, memungkinkan tumbuhnya aparat negara di mana kekuatan politik dan birokrasi diambil dan diintegrasikan oleh militer, partai dan para pejabat negara. Dalam pertarungan perebutan kekuasaan di antara kelompok birokrasi-politik, militerlah yang memperoleh kemenangan; kedua, kegagalan negara dan borjuis nasional untuk menata kembali ekonomi Indonesia dari ekonomi yang berorientasi pada ekspor produk pertanian masa kolonial yang sudah menurun secara drastis, menjadi ekonomi manufaktur yang dikelola negara yang berorientasi pada industrialisasi substitusi impor; ketiga, kegagalan munculnya kekuatan untuk revolusi sosial yang terdiri dari elemen-elemen signifikan seperti buruh, petani dan kaum intelektual, untuk merebut kekuatan politik dari tangan kekuatan konservatif.[18] Kondisi-kondisi tersebut yang kemudian memberikan jalan bagi munculnya kekuatan militer dengan dukungan kekuatan konservatif nasional (dalam kaum intelektual, birkokrat dan politisi) yang didukung penuh oleh kekuatan internasional, mengambil alih kekuasaan negara tahun 1966, dan mendirikan negara Orde Baru, yang dikonsolidasikan di bawah kekuatan militer, birokrasi dan modal internasional.

Menurut Robison, dominasi tersebut dapat berlangsung bukan hanya dikarenakan kesuksesan militer secara politik dalam membangun struktur korporasi dan aparat represif, atau juga melemahnya kelas-kelas secara sosial, tetapi lebih karena negara mampu menguasai posisi-posisi strategis dalam wilayah ekonomi. Sumber-sumber penting dari cadangan minyak, gas, dan mineral (pertambangan) dalam jumlah sangat besar, tidak menjadi keuntungan bagi kelompok borjuis nasional, tetapi menjadi penghasilan negara (dan para aparat pejabatnya) yang ikut mengeksploitasi sumber-sumber tersebut melalui perjanjian pembagian produksi dengan perusahaan-perusahaan asing. Ditambah dengan hutang luar negeri dan bantuan luar negeri dalam jumlah yang sangat substansial yang disalurkan langsung kepada pemerintah, bisa dilihat sebuah gambaran yang jelas mengenai munculnya otonomi finansial dari sumber-sumber nasional.[19]

Gagasan Negara Kesejahteraan dan Globalisasi-Neoliberal: Dilema Teoritis

Kebijakan ekonomi Orde Baru yang membawa Indonesia menjadi bagian dari ekonomi internasional yang sedang berjalan di atas rel “Washington Consensus” atau neoliberalisme, mengalami persoalan yakni dilema teoritis pada saat dikaitkan dengan konstitusi. Proyek Washington Consensus berhubungan asimetris dengan UUD 1945. UUD 1945 di dalam dirinya mengandung hasrat negara kesejahteraan yang komunitarian, sementara Washington Consensus dibangun atas kesadaran libertarian yang global, yang kemudian kerap disebut globalisasi (kapitalisme).

Gerak globalisasi dengan praktik ekonomi neoliberal mulai efektif dijalankan oleh pemerintahan Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margareth Thatcher di Inggris, berdasarkan ide-ide filsuf liberal klasik Adam Smith, dan dengan merujuk pada pemikiran filsuf libertarian yang lebih kontemporer yakni Friedrich Hayek dan Milton Friedman.[20] Merujuk kepada pemikiran Friedrich Hayek – yang diakui Thatcher sebagai “nabi” ekonomi pasar – neoliberalisme mulai bergerak dan masuk menyelusup sampai ke wilayah-wilayah masyarakat yang paling kecil, lewat sejumlah kebijakan yang dipaksakan melalui pemerintah-pemerintah di negara-negara dunia ketiga. Pemerintahan Reagan dan Thatcher membuka jalan bagi lahirnya imperium ekonomi mondial yang bergerak menerabas berbagai batas-batas negara. Argumen pokok Hayek adalah bagaimana meminimalkan bahaya tirani, dan bukan semata-mata mempertahankan kapitalisme atas dasar tidak memaksimalkan utilitas. Bagi Hayek, memberikan negara kekuasaan untuk mengatur pertukaran ekonomi untuk pemusatan kekuasaan – dan karena kekuasaan cenderung korup – maka pengaturan pasar merupakan langkah pertama menuju apa yang ia sebut “the road to serfdom”. Artinya, apabila negara semakin memiliki kontrol atas kehidupan ekonomi, maka negara akan semakin bisa (dan berkeinginan) mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Maka di titik ini, bagi Hayek, kebebasan kapitalisme dibutuhkan untuk menjaga dan mengelola kebebasan sipil dan politik umat manusia.[21] Kaum libertarian lebih menyukai pasar yang sangat bebas dan menolak regulasi pemerintah bukan dengan mengatasnamakan efisiensi ekonomi, melainkan atas nama kebebasan manusia. Klaim utama kaum libertarian adalah bahwa setiap orang memiliki hak fundamental atas kebebasan (liberty), yakni hak untuk melakukan apa saja yang diinginkan orang tersebut terhadap barang-barang yang dimilikinya, dan menghargai hak orang lain untuk melakukan hal yang sama.[22]

Doktrin sistemik model libertarian tersebut yang menjadi “roh” dari Washington Consensus.[23] Menurut Joseph E. Stiglitz, kebijakan Washington Consensus ditopang oleh tiga pilar pokok, yakni: fiscal austerity, privatization, dan market liberalization, yang pada awalnya didesain untuk merespon problem paling nyata di negara-negara Amerika Latin dan membuat arti yang signifikan.[24] Salah satu asumsi dasarnya adalah pada saat liberalisasi perdagangan – penurunan tarif-tarif dan penghapusan ukuran-ukuran proteksionis lainnya – dilakukan dengan cara yang tepat dan kecepatan yang tepat, maka lapangan pekerjaan baru diciptakan dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak efisien akan hilang, di situ akan dicapai efisiensi yang signifikan.[25] Gagasan Stiglitz, yang banyak dirujuk di Indonesia, merupakan pendekatan new development economics yang lebih dikenal dengan Post-Washington Consensus, yang banyak dinilai tidak memberikan gagasan pembaruan, melainkan lebih menyiasati kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh rejim Washington Consensus, karena pendekatan ini masih berakar pada teori ekonomi mainstream yakni mencoba memahami persoalan pembangunan melalui ide globalisasi neoliberal.[26]

Dalam konteks ekspansi mondial neoliberal banyak orang kemudian berbicara mengenai modal sosial (social capital). Filsuf Prancis Pierre Bourdieu adalah orang yang terus-menerus bersuara mengenai keharusan modal sosial sebagai panglima. Tradisi sosialisme memang masih kental di sejumlah negara-negara Eropa kontinental. Tradisi sosialisme di Eropa masih memungkinkan untuk tumbuhnya serikat-serikat buruh yang kuat, dan memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan kekuatan modal. Prancis, Inggris dan Jerman merupakan contoh, di mana serikat buruh masih mampu bersaing secara politik dengan kekuatan-kekuatan sosial-politik konservatif, yang menjadi agen-agen gagasan neoliberalisme. Asumsi teoritisnya adalah: pemenuhan terhadap prinsip keadilan sosial merupakan salah satu benteng penahan gurita globalisasi-neoliberalisme.[27]

Kemudian muncul paradoks antara gagasan demokrasi dengan free-market. Demokrasi secara umum merujuk pada sebuah bentuk pemerintahan, yang berlawanan dari monarki dan aristrokasi, di mana rakyat sebagai “pengatur”, dan memerlukan sebuah komunitas politik di mana terdapat sejumlah bentuk kesetaraan politik dalam masyarakat.[28] Referensi terhadap rujukan ini berkembang secara umum dalam pemikiran-pemikiran demokrasi liberal. Jurgen Habermas misalnya, dalam karyanya Between Fact and Norm (1996) menyimpulkan bahwa tujuan dari konsepsi demokrasi adalah mengembalikan orisinalitas akan hak-hak dasar individual untuk memperoleh kebutuhannya sekaligus juga membangun kedaulatan rakyat (popular sovereignty). Pada satu sisi pemerintahan harus melayani dan memberikan perlindungan bagi hak-hak individual, namun pada sisi lain hak-hak tersebut haruslah menyediakan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi terciptanya kedaulatan rakyat tersebut, yang dalam bahasa Habermas dikatakan, “then one understand how popular sovereignty and human rights go hand in hand, and hence grasp the co-originality of civic and private autonomy”.[29]

Proyek utama pemikiran Habermas dapat dikatakan berusaha mencari titik temu – dalam konsepsinya tentang demokrasi – antara hak individu (individual rights) dalam memenuhi kebutuhannya dan kedaulatan rakyat (popular sovereignty). Namun pada titik ini Habermas pun mendekatkan proyek pemikirannya ke arah liberalisme, di mana hak individu sebagai hal yang paling utama, menyusul kemudian terciptanya kondisi bagi tumbuhnya kedaulatan rakyat. Jadi Habermas menilai ada nilai positif dalam globalisasi, sekaligus juga dampak buruknya. Paradoks ini yang juga menjebak alur berpikir Habermas. Dalam melihat konteks globalisasi Habermas kemudian menyadari munculnya ancaman kekuatan yang mampu melampaui batas-batas negara. Habermas melihat globalisasi ekonomi (sebagai produk dari langkah-langkah besar keberhasilan putaran GATT/WTO), baik sebagai intensifikasi trend jangka panjang, maupun sebuah perubahan seketika yang mengarah kepada sebuah bentuk baru dari kapitalisme transnasional, bersama-sama dengan seluruh proses dari akselerasi modernisasi, tetap melahirkan sejumlah gambaran yang menggelisahkan dirinya. Perubahan struktural yang sangat cepat menyebabkan distribusi social cost menjadi tidak merata. Dalam situasi ini Habermas menilai bahwa pemerintahan-pemerintahan demokratik haruslah memiliki kesempatan, setidaknya di tingkat prinsipil, untuk melakukan counter terhadap konsekuensi-konsekuensi buruk dari globalisasi, dengan melengkapi dirinya lewat kebijakan-kebijakan sosial dan infrastruktural.[30]

Habermas melihat bahwa arus globalisasi neoliberalisme bahkan memiliki kecenderungan untuk menjadi ancaman serius bagi negara-negara Eropa dalam hal memberikan perlindungan bagi hak-hak warganegara mereka. Untuk mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan negatif tersebut Habermas mengajukan gagasan perlunya sebuah ketetapan normatif yang menyeluruh, sebuah konstitusi bagi negara-negara Eropa (Uni Eropa). Untuk melihat secara lebih luas bahwa negara-negara Eropa mencari sebuah re-regulasi yang lebih pasti dari ekonomi global, untuk mengimbangi konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan di sektor ekonomi, sosial dan kultural.[31] Habermas menilai bahwa haruslah terbentuk “public sphere” di tingkat Eropa, sebuah jaringan kerja di mana setiap warganegara di seluruh negara-negara anggota memiliki kesempatan yang sama untuk ambil bagian dalam mempengaruhi proses komunikasi politik yang fokus. Legitimasi demokratik mensyaratkan kontak yang mutualis antara, pada satu sisi, deliberasi dan pengambilan keputusan yang terinstitusionalisasi dalam parlemen, pengadilan dan lembaga-lembaga administratif, dan pada sisi yang lain, adanya proses komunikasi massa yang informal dan inklusif.[32] Di titik ini pandangan Habermas juga hampir senada dengan Bourdieu dalam menyikapi globalisasi, sekalipun Bourdieu dengan tegas menyatakan bahwa globalisasi neoliberal adalah sebuah “programme for destroying collective structures which may impede the pure market logic”.[33]

Tidak terlalu berbeda dengan pandangan Habermas, Giddens juga melihat bahwa globalisasi akan membawa akibat-akibat positif bagi demokrasi (liberal). Giddens menolak pandangan bahwa regulasi, ketetapan normatif, dan kekuasaan negara dicabut sedemikian rupa, melainkan tetap dipertahankan untuk menjaga pasar sosial dari pasar bebas, sekaligus globalisasi akan menciptakan penalaran dan dorongan yang kuat tidak hanya pada transfer otoritas ke bawah, tetapi juga transfer otoritas ke atas. Untuk mencapai itu sebuah syarat mutlak yang harus dilakukan oleh negara adalah dengan memperluas peran ruang publik, yang berarti reformasi konstitusional, yang diarahkan pada transparansi dan keterbukaan yang lebih besar.[34] Namun, menurut Giddens, globalisasi ekonomi juga bisa berarti destruktif dan anarkis terhadap kemandirian lokal, meskipun bentuk-bentuk proteksionisme ekonomi dan kultural merupakan hal yang ia pandang tidak masuk akal dan tidak diinginkan, karena itu Giddens dalam politik third way­-nya memberikan ruang untuk membuat globalisasi menjadi positif, yaitu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perdagangan bebas sebagai mesin pembangunan ekonomi, sekaligus mempertahankan inti kepedulian pada keadilan sosial, yakni dengan cara mencari hubungan baru antara individu dengan komunitas, untuk mendefinisikan ulang mengenai hak dan kewajiban.[35]

Filsuf lainnya, John Rawls dalam karya monumentalnya A Theory of Justice, membagi konsepsi keadilan berdasarkan tiga prinsip utama yakni: liberty (kebebasan), equality (kesamaan) dan rewards (ganjaran). Prinsip kebebasan mengacu kepada kebebasan yang bersifat merata (equal liberty) di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan. Prinsip kesamaan (equality), bukan berarti bahwa Rawls menolak sama sekali ketidaksamaan dalam masyarakat (misal kaya-miskin, atasan-bawahan, dsb), melainkan bahwa Rawls menerima ketidaksamaan sosial dan ekonomis dengan dua syarat: ketidaksamaan itu diperoleh demi keuntungan pihak yang paling lemah dalam masyarakat (the difference principle) dan merupakan hasil dari kompetisi terbuka dan fair (fair equality of opportunity) atas posisi-posisi dan jabatan-jabatan yang ada dalam masyarakat.[36] Dalam hal ini ketidaksamaan dalam beberapa hal harus dapat diterima, seperti perbedaan terhadap perolehan keuntungan dalam hubungan atasan-bawahan, di mana prinsip ganjaran (rewards) menjadi acuan dalam melihat hubungan ini. Bagi Rawls selama setiap individu dapat memperoleh keuntungan melalui cara yang fair, maka pada level ini prinsip keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain hal prinsipil yang paling masuk akal dalam konsep keadilan adalah: keadilan sebagai tujuan dari pencapaian kesepakatan bersama antar individu dalam kondisi yang fair.[37] Bagi Rawls kemudian prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik, jika prinsip pencapaian keadilan yang fair telah berjalan dengan baik. Proyek pemikiran Rawls dalam konspesinya tentang liberalisme adalah mencari titik temu antara kebebasan (liberty) dan kesamaan (equality). Namun prinsip kebebasan sebagai prinsip utama tidak boleh dikalahkan oleh prinsip kesamaan.

Pandangan-pandangan di atas menunjukkan dilema dalam mempertemukan persoalan kebebasan invididu dan kedaulatan rakyat serta keadilan sosial. Persoalan yang juga hinggap dalam diskursus politik di Indonesia, untuk meletakkan UUD 1945 dan Letter of Intent (LoI) dengan IMF secara berdampingan. Kalau merujuk pada pemerintahan masa Soekarno, dilema ini tidak muncul, karena kebijakan ekonomi didasarkan pada situasi faktual, yang artinya pijakannya adalah konstitusi, karena konstitusi juga lahir dari semangat anti-tesa terhadap kolonialisme dan liberalisme. Kebijakan ekonomi Demokrasi Terpimpin, suka atau tidak suka, memiliki pijakannya pada konstitusi, namun kebijakan-kebijakan yang dibuat semenjak Soeharto sampai Susilo Bambang Yudhoyono, kalau ditelisik secara jernih dan serius, akan banyak bertentangan dengan konstitusi, terutama sekali semenjak reformasi.

UUD 1945 yang disusun atas dasar semangat dan kesadaran membangun suatu model negara sosial-demokrasi, yakni menggabungkan prinsip-prinsip di dalam sosialisme dan demokrasi sekaligus, yang bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera secara bersama-sama. Namun, semangat itu akan sangat bertentangan jika disandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di era pasca-Soekarno, khususnya di era reformasi. Keputusan untuk menandatangani dan menyepakati LoI dengan IMF secara prinsipil bertentangan dengan UUD 1945, karena artinya negara menyerahkan mandat dan tanggungjawabnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 dan Pasal 34 kepada pasar, karena doktrin neoliberal yang bersemayam di dalam LoI mengharamkan campur-tangan negara sebagaimana diatur Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Di sinilah dilema teoritis muncul, sekaligus juga mengacu kepada pemikiran liberal seperti Habermas maupun Giddens yang melihat bahwa peran negara dalam wilayah dan kapasitas tertentu diperlukan untuk menjamin kedaulatan sekaligus kebebasan individu dan warga (kolektif). Demikian juga Bourdieu yang menekankan perlunya menumbuhkan modal sosial untuk menghadapi gempuran neoliberalisme, terutama dampaknya yang merusak pasar tenaga-kerja.

Privatisasi sebagai salah satu program Washington Consensus yang dimuat dalam LoI, dijalankan pemerintahan-pemerintahan Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Semua pemerintahan memandang bahwa resep IMF merupakan resep paling manjur dalam pembenahan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1997-1998. Artinya, program palliative economy yang diidentifikasi Erik Reinert, adalah ekonomi sebagai obat yang tidak menyembuhkan, dan hanya berfungsi sebagai penawar rasa sakit. Ia tidak menyembuhkan penyakitnya (kurangnya industri lokal yang kuat di negara-negara berkembang), namun cuma meringankan dampak perdagangan bebas global (berupa bantuan keuangan bagi negara-negara miskin), palliative economics ini yang menurut Reinert merupakan pengganti dari development economics,[38] yang berkembang di era 50-70an, atau sama dengan new development economics yang diusung Joseph Stiglitz.

Bagi saya pertanyaannya kemudian adalah: Bagaimana melihat perdebatan ini dalam konteks politik demokrasi yang berlangsung di negara-negara dunia pertama dan dunia ketiga (dalam hal ini Indonesia), dan memahaminya dalam konteks yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sejauh mana kerja-kerja dan mekanisme instrumen-instrumen demokrasi kemudian mampu memberikan penjelasan yang memadai mengenai globalisasi dan neoliberalisme atau justru terseret di dalam pusarannya? Bagaimana menempatkannya dalam konteks keadilan sosial dan tanggung jawab negara?

Implementasi Keadilan Sosial

Dalam sebuah artikelnya, David Dollar menyinggung soal “keganjilan yang tidak nyambung” dalam debat globalisasi di negara-negara ekonomi maju dan ekonomi berkembang. Di antara para intelektual di negara-negara maju, satu yang kerap terdengar adalah pernyataan bahwa integrasi ekonomi global akan mengarah kepada munculnya ketidakmerataan secara global (global inequality) – yang artinya keuntungan-keuntungan integratif (integration benefits) orang-orang kaya secara proporsional lebih dari orang-orang miskin. Dalam pernyataan yang lebih ekstrim disebutkan bahwa globalisasi secara nyata dan absolut, membuat orang-orang miskin akan semakin lebih buruk keadaannya. Sebaliknya di negara-negara berkembang, para intelektual dan pembuat kebijakan kerapkali melihat globalisasi sebagai suatu hal yang memberikan kesempatan-kesempatan (peluang-peluang) yang baik untuk negeri dan rakyat mereka. Sebenarnya mereka kurang begitu senang dengan keadaan globalisasi sekarang ini. Namun inti dari kritik-kritik mereka adalah pada mana integrasi – melalui perdagangan luar negeri, investasi asing, dan imigrasi – yang pada dasarnya adalah sesuatu yang baik bagi negara-negara miskin, dan negara-negara kaya dapat melakukan hal-hal yang lebih untuk memfasilitasi integrasi tersebut, yakni membuatnya lebih bebas dan tidak mengakibatkan biaya.[39]

Perdebatan yang digambarkan David Dollar cukup menarik untuk disimak. Ini mengajak kita untuk melihat posisi-posisi dan konsep difference yang sekarang banyak berkembang dalam teori-teori sosial. Globalisasi menciptakan “yang lain” dan “berbeda” dalam relasi-relasi negara maju dan berkembang, setidaknya dalam diskursus para intelektual dan pembuat kebijakan di kedua negara-negara tersebut. Konsep difference ini bisa dilekatkan dengan konsep keadilan sosial dalam konteks globalisasi, yang juga kerap menjadi pokok perdebatan dan permasalahan. Untuk masuk persoalan tersebut, menarik untuk merujuk pada pemikiran Michael Walzer.

Semenjak diterbitkannya buku Michael Walzer yang berjudul The Spheres of Justice, konsep “difference” menjadi semakin penting dan bergaung luas dalam teori sosial dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Menurut Walzer konsep keadilan wataknya adalah pluralistik-radikal, di mana Walzer berargumentasi bahwa tidak ada suatu hukum universal tentang keadilan. Ini bisa dilihat dalam cara pandang Walzer yang mengatakan bahwa keadilan harus dilihat sebagai ciptaan dari suatu komunitas politik dalam suatu kurun waktu tertentu, dan penilaian yang harus kita berikan haruslah berdasarkan yang diberikan dari dalam komunitas tersebut sendiri. Menilainya pun akan juga bersifat pluralistik pada ide berikutnya: khususnya dalam demokrasi liberal, tapi juga dalam masyarakat lainnya, di mana terdapat banyak perbedaan jenis-jenis tentang kebaikan sosial atau social goods (dan juga kejahatan atau evils) yang distribusinya merupakan suatu bentuk keadilan, di mana setiap jenis kebutuhan (goods) memiliki kriteria distribusinya sendiri. Sebut saja, kriteria yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan penghargaan publik, tidak sama dengan kriteria yang digunakan untuk menentukan siapa yang harus mendapatkan perawatan medis. Dan tidak ada kriteria esensial yang bersifat prinsipil yang berdiri di belakang semua kriteria distributif tersebut, tidak ada ide pokok yang bisa menjelaskan kenapa penghargaan harus diditribusikan dalam suatu cara dan perawatan medis dengan cara lainnya.

Walzer mengajukan ide mengenai “complex equality”. Complex equality didapatkan pada saat orang-orang yang mendapatkan terlebih dahulu setiap pelbagai wilayah-wilayah (spheres), dikarenakan mereka tidak dapat memindahkan keuntungan-keuntungan mereka dari satu wilayah (sphere) ke wilayah lainnya, dan tidak ada satu yang dapat mendominasi lainnya. Sebagaimana argumen Walzer,

In formal terms, complex equality means that no citizen’s standing in one sphere or wirh regard to one social good can be undercut by his standing in sme other sphere, with regard to some other good. Thus citizen X may be chosen over citizen Y for political office, and then the two of them will be unequal in the sphere of politics. But they will not be unequal generally so long as X’s office gives him no advantage over Y in any other sphere – superior medical care, access to better schools for his children, entrepreneurial opportunities, and so on.[40]

Menurut Walzer, complex equality merupakan satu-satunya konsepsi mengenai kesetaraan yang bisa diadaptasi oleh masyarakat modern, di mana derajat perbedaannya sangatlah dalam.[41] Walzer mengkritik model simple equality, karena memiliki tendensi hanya menyajikan pemikiran bahwa manusia sedapat mungkin sama dalam situasi global mereka. Pandangan itu memiliki implikasi utama pada adanya intervensi terus-menerus dari negara dengan tujuan untuk mencegah munculnya segala bentuk dominasi. Karena itu pandangan ini membuka jalan menuju totaliterianisme yang berpretensi untuk secara sistematis mengkoordinir distribusi atas segala barang di semua ruang/wilayah. Inilah mengapa Walzer mengafirmasi bahwa jika ingin menjadikan kesetaraan sebagai tujuan dari politik, maka kebebasan juga harus dihormati, di mana itu semua hanya bisa dikandung oleh konsep complex equality, yang juga berarti suatu keharmonisan.[42] Ini mensyaratkan bahwa semua kebutuhan sosial didistribusikan bukan dengan cara yang seragam, namun dalam artian keanekaragaman kriteria yang juga memantulkan keanekaragaman keperluan sosial serta pemaknaan yang dilekatkan padanya. Kesetaraan merupakan hubungan yang kompleks di antara orang-orang yang dimediasi oleh seperangkat kebutuhan sosial, dan bukan merupakan identitas kepemilikan. Walzer menekankan bahwa keadilan bukanlah hanya sebuah pertanyaan atas intepretasi dan aplikasi mengenai kriteria distribusi, melainkan juga perbedaan-perbedaan dan batas-batas di antara ruang-ruang yang berbeda. Bagi Walzer sangatlah pokok bahwa tidak ada barang sosial yang boleh digunakan dalam artian dominasi, dan karena itu Walzer menolak pandangan bahwa konsentrasi kekuasaan politik, kekayaan, kehormatan dan terutama pemerintahan, berada di satu tangan.[43]

Yang menarik dari ide Walzer adalah kritiknya pada individualisme liberal dan prasangka epistemologisnya, sambil melindungi dan memperkaya sumbangan pemikiran bagi pluralisme. Walzer juga menunjukkan bahwa keadilan bisa dibayangkan tanpa harus mencari titik universalnya, dan tanpa harus mengelaborasi prinsip-prinsip umum yang valid pada semua masyarakat. Bagi Walzer, hanya dengan mengawali dari sebuah komunitas politik tertentu, yang di dalamnya terdapat tradisi yang membentuknya dan membentuk juga makna sosial dipahami secara umum oleh anggota komunitas tersebut, pertanyaan tentang keadilan dapat diajukan. Bagi Walzer, sangatlah tidak masuk akal, untuk menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki tipe yang hirarkis bersifat tidak-adil (unjust), karena distribusi kebutuhan sosial tidaklah berlangsung menurut prinsip kesetaraan. Menurut Walzer, jika kesetaraan merupakan tujuan utama kita, itu karena kita hidup di dalam masyarakat demokrasi liberal di mana institusi-institusi dan makna sosial sangatlah memenuhi pikiran-pikiran kita melalui nilai-nilai tersebut, yang menyediakan kemungkinan pemanfaatan atau penggunaannya sebagai sebuah kriteria untuk menilai yang adil (just) dan tidak-adil (unjust). Sejauh prinsip politis – kesetaraan juga kebebasan – sangatlah rentan terhadap beragam interpretasi, maka tidak akan ada persetujuan yang definitif mengenai definisi kebebasan dan kesetaraan, mengenai hubungan sosial di mana prinsip-prinsip tersebut harus diletakkan agar bisa berjalan, atau cara institusionalisasinya

Kalau merujuk pada argumen Walzer maka intervensi negara dimungkinkan dan sejauh dalam melindungi keadilan, kesetaraan dan pluralisme, di mana model pandangan Walzer menolak model pandangan liberal dan libertarian yang mengandaikan bahwa keadilan dan kebijakan ekonomi neoliberal bisa diberlakukan secara universal, yakni tidak ada campur-tangan negara dalam perekonomian dan kebebasan individu. Model pandangan komunitarian Walzer dapat digunakan dengan model experience-based economics, di mana pengalaman dan fakta sosial suatu wilayah memiliki sifat partikularnya dan pengalaman yang diambil oleh para pemikir dan politisi di era Soekarno memiliki pijakan situasi lokal, dan bukan dengan menjalankan doktrin keunggulan komparatif yang terbukti tidak menghasilkan kemajuan apa-apa selama pemerintahan Soeharto dan sesudahnya.

Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” merupakan dasar pemikiran agar “sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak” (public goods) tidak boleh didominasi oleh individu, melainkan oleh negara, dengan asumsi akan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara merata. Dasar pemikiran ini berupaya mencegah adanya elemen non-negara yang bisa menguasai public goods, karena dapat membahayakan, di mana distribusi menjadi tidak adil. Jadi semuanya berjalan seimbang dalam tingkatan ruang-ruang keadilan yang merata. Dasar pemikiran Pasal 33 Ayat (2) jelas merupakan jawaban terhadap model ekonomi kolonial yang mengambil seluruh keuntungan public goods bagi kepentingan negara jajahan maupun perusahaan swasta. Ketimpangan yang disebabkan model ekonomi demikian ditolak, dengan merumuskan suatu model ekonomi di mana public goods bisa dinikmati publik secara adil.

Persoalan yang sekarang dihadapi adalah justru sebaliknya. Hampir semua cabang yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta. Sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, perusahaan air minum, transportasi massal, telekomunikasi, dan lainnya semua sudah mengalami privatisasi, yang merupakan bagian dari kesepakatan dengan IMF. Bahkan pendidikan juga mulai mengarah pada upaya privatisasi bagi lembaga pendidikan milik pemerintah.

Melalui UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), di mana UU ini dinilai berupaya untuk mengurangi peran negara, dengan mengembalikan sebagian tanggung jawab pendidikan pada warga. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 UU BHP Ayat (2), (3), dan (4), BHP didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat. Di titik ini logika pendidikan diputarbalikkan dari sosial menjadi bisnis. Padahal, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 Ayat (2): “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, yang kemudian diperjelas pada Ayat (4): “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dalam hal ini UU BHP menjadikan lembaga pendidikan sebagai lembaga bisnis, di mana logika bisnis pada UU BHP bisa dilihat pada Pasal 35: “BHP dapat mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan”. Dengan begitu, dalam BHP, tenaga pendidik sekaligus juga bisa menjalankan bisnis atas nama BHP. Ini diperparah dengan terbukanya kesempatan bagi BHP untuk melakukan investasi dalam bentuk portofolio (Pasal 42). Selain itu juga, BHP juga diperkenankan untuk bubar yang dikarenakan; jangka waktu yang ditetapkan berakhir, tujuan BHP tidak sah atau sudah tercapai, BHP melanggar perundang-undangan, maupun karena pailit (Pasal 49).

Dengan UU ini maka pendidikan tidak lagi menjadi public goods (sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak), melainkan mengarah pada private goods (hanya untuk kepentingan perseorangan). Demikian juga dengan air, telekomunikasi dan transportasi umum, di mana semua menjadi private goods, atau kalau meminjam Walzer, sebagai public goods yang didominasi private. Dengan melihat kecenderungan dan perdebatan teoritis sebelumnya, apa yang dilakukan pemerintahan SBY selama periode lalu dan periode ke depan, tidak lebih dan tidak kurang, hanya menjalankan palliative economics belaka, yang bahayanya, bisa jadi rasa sakitnya tidak hilang. Kebijakan dalam bidang perekonomian dan sosial, dalam bentuk UU dan peraturan lain, hampir seluruhnya mengacu pada program Washington Consensus melalui LoI dengan IMF.

Terlebih lagi, secara politik kepemimpinan SBY disandarkan pada politik imagologi, yakni politik yang menempatkan pencitraan di atas segala-galanya. Imagologi menciptakan dan membentuk cita rasa lewat serangkaian representasi visual dan naratif, di mana yang terlibat dalam proyek ini adalah agensi periklanan, manajer kampanye politik dan perancang desain (designer). Para imagolog ini menciptakan sebentuk image yang mempengaruhi cita rasa, bahkan opini politik.[44] Artinya, perubahan-perubahan kebijakan yang bisa mempengaruhi pencitraan dirinya akan dihindari sedapat mungkin, jika begini jangan pernah berharap pemerintahan SBY akan memproduksi kebijakan yang sesuai dengan nilai UUD 1945, yakni sosial-demokrasi, hasrat menciptakan negara kesejahteraan, yang membangun keadilan sosial. Kebijakan yang didasarkan pada experienced based-economy tidak akan pernah dipilih SBY, karena citra dirinya dan agenda ekonominya akan bersandar pada teori ekonomi dogmatis, yang sedang dipaksakan untuk diterapkan di seluruh penjuru dunia, tanpa perduli apakah ada unsur partikularitas kelokalan yang bisa membuat program tidak berjalan.

Penutup

Perdebatan teoritis dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang mencuat di era Soekarno berpijak pada suatu situasi dan keadaan Indonesia saat itu. Kebijakan tidak diperdebatkan dengan mengusung teori yang datang dari langit, untuk menjaga keseimbangan moneter, ekspor-impor, nilai mata uang, dan perdagangan bebas. Perdebatan yang muncul, misalnya, dalam memilih apakah industri pertanian atau industri manufaktur yang dikembangkan, dan sikap bahwa modal asing secara inheren membawa sifat berbahaya, karena hanya bentuk baru dari penjajahan. Pandangan tersebut mungkin bisa dibilang naif dan selebor, tapi ada satu sikap yang sama, yakni industri yang dikembangkan harus dilindungi, agar tidak dapat dicaplok dan dikuasasi oleh asing/swasta, karena industri yang dikembangkan adalah untuk public goods, sehingga penting untuk menjamin kemerataan distribusinya. Model pembangunan perekonomian seperti inilah yang melindungi negara-negara seperti India, China dan Vietnam dari hempasan badai krisis ekonomi sepanjang 1997-1998. Industri mereka berdiri kokoh, tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak fluktuasi nilai mata uangnya terhadap US dollar.

Sementara, ekonomi Indonesia terperosok sampai ikut membawa Soeharto terguling. Keroposnya fundamen ekonomi sudah dimulai semenjak Soeharto mengubah haluan ekonomi pada pendekatan teori ekonomi dogmatis, dengan mantra comparative advantages (keunggulan komparatif), dan membawa Indonesia ke pangkuan ekonomi internasional, menjadi bagian dalam skenario proyek besar Washinton Consensus. Keterperosokan ekonomi tahun 1997-1998 tidak memberikan pelajaran berharga bagi Soeharto dan para ekonom dan teknokratnya, bahwa pendekatan ekonomi yang mereka jalankan adalah biang kerok kejatuhan ekonomi Indonesia. Alih-alih mencari model pendekatan alternatif, Soeharto mengembalikan persoalan kepada IMF yang segera menuliskan resep manjurnya dalam Letter of Intent (LoI). Kesepakatan LoI menjadi panduan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sosial-ekonomi pemerintahan selanjutnya, dan resep palliative economics itulah kitab suci yang terus-menerus dipegang sampai hari ini, yang isi ayat-ayanya antara lain: liberalisasi, privatisasi dan deregulasi.

Serangkaian UU yang sejatinya bertentangan dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 diproduksi. Setidaknya berdasarkan eksaminasi terhadap dokumen Letter of Intent (LOI) yang dibuat Pemerintah kepada IMF, selama periode 1999 hingga 2003, tidak kurang terdapat 43 UU dan RUU yang sejalan dengan discourse yang dikonstruksi oleh International Finance Instituions (IFIs) macam IMF, dengan tema-tema pembaruan hukum, tata pemerintahan yang demokratis, desentralisasi dan reformasi ekonomi, yang saling tumpang tindih digunakan. Beberapa UU (maupun RUU) muncul tanpa secara khusus, menjadi bagian dan tema dalam Propenas, seperti RUU Pengelolaan Sumber Daya Air. Privatisasi sebagai agenda utama yang dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan pasca reformasi terus berjalan sebagaimana persetujuan LoI. Pada tahun 2007, Wapres Jusuf Kalla mengemukakan bahwa dari 135 BUMN yang dimiliki pemerintah, jumlahnya akan diciutkan menjadi 69 di tahun 2009, dan 25 BUMN pada tahun 2015.[45]

Dengan melihat ini, maka menilik argumen teoritis yang diajukan Reinert, Bourdieu, Walzer, Rawls, Giddens, Hayek, Friedman, Stiglitz, yang bisa dibagi pada tiga argumen. Pertama, argumen bahwa peran negara penting terutama dalam hal yang menyangkut keadilan sosial dan distribusi public goods, yang dikemukakan Reinert, Bourdieu dan Walzer. Kedua argumen bahwa peran negara harus dilucuti dalam pemikiran Hayek, Stiglitz, Friedman di mana negara tidak seharusnya mencampuri kebebasan individu, terutama dalam kegiatan ekonomi. Serta argumen ketiga yang terdapat ambiguitas yang tergambar dalam pemikiran Habermas, Giddens dan Rawls, yang mengambil posisi either/or dalam menyikapi globalisasi dan keadilan sosial.

Argumen pertama dalam beberapa hal memiliki kesamaan dengan pilihan kebijakan yang diambil para pendiri bangsa, yakni suatu pengalaman di mana negara merupakan faktor penting dalam perekonomian nasional, dan memiliki sifat particular yang berbeda dengan model ekonomi kolonial. Pengalaman kolonialisme menjadi pelajaran berharga dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Argumen kedua yang kemudian dijalankan Soeharto dengan Orde Baru-nya, yang dalam pengecualian otoriteriannya, kebijakan ekonominya betul-betul mengadopsi kebijakan yang digariskan kebijakan internasional yang dipimpin Amerika Serikat. Argumen ketiga adalah argumen antara yang sekarang sedang banyak diusung oleh para pemikir dan akademisi sebagai alternatif kebijakan yang diambil SBY. Namun argumen ketiga kerap terjebak pada ambiguitas demokrasi dan pasar bebas, di mana yang satu bisa melahap yang lainnya.

Meskipun demikian pemerintahan-pemerintahan pasca Soeharto, terutama SBY, terjebak pada retorika ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial, dengan tuntutan pemenuhan kesepakatan LoI. Para ekonom dalam pemerintahan SBY tidak pernah bisa tegas untuk memilih apakah negara harus berperan dalam pemenuhan keadilan sosial, karena jawaban yang muncul hanya retorika belaka, dalam kampanye dan pidato, tidak akan pernah menjadi kebijakan praktis, karena sebelah kaki dari republik ini telah dirantai oleh IMF dan mantra palliative economics-nya.

 

Catatan


[1] Kalau mau dirunut, istilah “welfare state” itu sendiri digunakan pertama kali pada tahun 1940an dan melekat dalam tradisi filsafat politik Inggris semenjak akhir abad ke-19. Dalam tradisi ini negara diandaikan sebagai ujud dari ide “common good” (kebaikan bersama) diikuti dengan program-program kesejahteraan yang spesifik yang merupakan ujud dari kepentingan setiap warganegara. Sementara, penggunaan istilah “welfare state” pertama kali dipublikasikan secara publik oleh William Temple, di mana pada saat menjabat Uskup Agung York ia menerbitkan buku berjudul Citizen and Churchman, di mana ia membandingkan “kekuasaan” negara oleh para diktator dengan “welfare states” yang sedang tumbuh di dalam demokrasi, yang frase ini kemudian digunakan politisi bernama Clement Attlee sebagai slogan dalam kampanyenya pada pemilu 1950, yang kemudian berkembang secara luas. Lihat Brian Lund, Understanding State Welfare: Social Justice or Social Exclusion? (London: Sage Publication, 2002), hal. 107.

[2] Erik S. Reinert, How Rich Countries Got Rich… and Why Poor Countries Stay Poor (London: Constable, 2008), hal. 26-27.

[3] Strategi dasar yang membuat negara-negara Eropa menjadi demikian kaya adalah apa yang disebut ekonomi pencerahan sebagai emulasi atau mencontoh/meniru (emulation), dan perangkat ekstensif yang dibangun untuk keperluan peniruan tersebut. Erik S. Reinert, ibid., hal. 15.

[4] Lihat Saroso Wirodihardjo, Masalah Perdagangan dan Politik Ekonomi Indonesia (Jakarta: Djakarta Press NV, 1956), hal. 43.

[5] Ibid., hal. 46.

[6] Ibid., hal. 46-47.

[7] Mohammad Hatta, “Demokrasi Kita”, dalam Mohammad Hatta, Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi (Buku 2) (Jakarta: LP3ES, 2000), hal. 435.

[8] Mohammad Hatta, “Sosialisme di Indonesia”, dalam Mohammad Hatta, Karya Lengkat Bung Hatta: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial (Buku 3) (Jakarta: LP3ES, 2001), hal. 562-563.

[9] Sumitro Djojohadikusumo, Persoalan Ekonomi di Indonesia (Jakarta: Indira, 1953),  hal.113.

[10] Program Benteng bertujuan untuk menumbuhkan kaum pengusaha nasional (pribumi) agar mampu untuk bersaing dalam dunia usaha dengan para pengusaha keturunan Tionghoa dan asing lainnya. Dalam hal ini negara memberikan peluang usaha sebesar-besarnya kepada para pengusaha pribumi dengan fasilitas kredit. Dengan itu diharapkan akan tercipta satu kelas pengusaha pribumi yang akan meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik. Menumbuhkan kelas pengusaha nasional merupakan suatu tugas untuk membangun kembali ekonomi Indonesia. Para pengusaha pribumi yang mendapat lisensi impor ini diharapkan dapat melakukan tugasnya untuk menutup kebutuhan pasar dalam negeri akan barang dan modal di saat produksi dalam negeri menurun. Kebijakan ini memang berwatak rasial dan diskriminatif, terutama terhadap pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa. Lihat, Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik, Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980 (Jakarta: LP3ES, 1990).

[11] Lihat Farchan Bulkin, “Nasib Publik Dalam Sebuah Republik”, dalam Prisma, No.8 (1985).

[12] Andi Achdian, Tanah Bagi Yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin (Bogor: Kekal Press, 2009), hal. 57-62.

[13] Semaun, Pengantar Ilmu Ekonomi Terpimpin (Buku Pertama) (Bandung: Penerbitan Universitas, 1960), hal. 20-21.

[14] Lihat Universitas Indonesia, “Kebangkitan Semangat ’66 Mendjeladjah Tracee Baru”. Dokumen simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia 6-9 Mei 1966, hal. 350.

[15] Subroto, “Menjusun Sendi-sendi Ekonomi Berdasarkan Prinsip Ekonomi”, dalam dokumen Simposium, ibid., hal. 292-293.

[16] Ibid., hal 293-295.

[17] Ibid.

[18] Richard Robison, Power and Economy in Soeharto’s Indonesia (Manila: Journal of Contemporary Asia Publishers), 1990, hal. 36-41.

[19] Ibid., hal. 42-43

[20] Pandangan libertarian sebenarnya merujuk pada pandangan liberal klasik model Herbert Spencer dan Adam Smith, dan menolak pandangan liberal modern seperti John Maynard Keynes. Dalam pandangan liberal klasik maupun libertarian seperti dalam Friedrich Hayek dan Robert Nozick, peran negara haruslah minimal dalam kehidupan ekonomi. Umumnya kaum libertarian memperjuangkan kebebasan pasar (market freedom), dan menuntut pembatasan-pembatasan untuk menggunakan negara dalam mengatur kehidupan sosial, libertarian bahkan menolak penerapan skema pajak redistributif untuk mengimplementasikan konsep kesetaraan dalam teori liberal. Lihat Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction (Oxford: Oxford University Press, 1990), hal. 95.

[21] Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty (London: Routledge and Kegan Paul, 1960), hal. 121.

[22] Michael J. Sandel, Justice: What’s the Right Thing To Do. London: Allen Lane, 2009, hal. 59-60.

[23] Washington Consensus yang neoliberal merupakan sebuah tata aturan dan prinsip yang berorientasi pasar yang dirancang oleh pemerintah Amerika Serikat dan lembaga-lembaga keuangan internasional, yang didominasi dan diimplementasikan oleh mereka dalam bermacam-macam cara – terhadap lebih banyak masyarakat yang rentan, seringkali dalam bentuk program penyesuaian struktural (structural adjustment program) yang keras. Lihat Noam Chomsky, Profit Over People: Neoliberalism and Global Order (New York: Seven Stories Press, 1999), hal. 19-20.

[24] Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents (London: Penguin Books, 2002), hal 53. Stiglitz menyebutkan bahwa problem-problem “paling nyata” di negara-negara Amerika Latin adalah: banyaknya uang yang hilang akibat perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak efisien menyumbang banyak defisit; hilangnya uang akibat perusahaan-perusahaan swasta yang tidak efisien yang menekan konsumen membayar biaya yang tinggi; hilangnya uang akibat kebijakan moneter yang menyebabkan inflasi melesat tak terkontrol.

[25] Ibid., hal. 53.

[26] Ben Fine, “The New Development Economics”, dalam Jomo KS and Ben Fine (Eds), The New Development Economics After the Washington Consensus (London and New York: Zed Books, 2006), hal. 17.

[27] Pierre Bourideu, “The Essence of Neoliberalism”, dalam La Monde Diplomatique, December (1998).

[28] David Held, Models of Democracy (Cambridge: Polity Press, 2000), hal.1.

[29] Jurgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions To A Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge: Polity Press, 1996), hal. 127.

[30] Jurgen Habermas, “Why Europe Needs A Constitution” dalam New Left Review No.11, September-October (2001), hal. 10-11.

[31] Ibid, hal.12. Lihat juga hal. 21-22.

[32] Ibid, hal.17.

[33] Pierre Bourdieu, op. cit.

[34] Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial (Jakarta: Gramedia, 1999), hal. 83-85.

[35] Ibid, hal. 73-75.

[36] John Rawls, A Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press, 2000), hal. 52-53; 65-70.

[37] John Rawls, “Justice As Fairness” dalam John Rawls, Collected Papers (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001), hal. 59.

[38] Erik S. Reinert, op. cit., hal. 63.

[39] David Dollar, “Globalization, Poverty and Inequality Since 1980” dalam David Held and Ayse Kaya (Eds.), Global Inequality: Patterns and Explanations (Cambridge: Polity Press, 2007), hal. 73.

[40] Michael Walzer, The Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality (Oxford: Blackwell, 1983), hal. 19.

[41] Ibid., hal. 316

[42] Ibid., hal. 318.

[43] Ibid., hal. 15.

[44] Jon Simons, “Ideology, Imagology, and Critical Thought: The Impoverishment of Politics” dalam Journal of Political Ideologies, 5(1), 2000, hal. 2.

[45] Lihat Antara, 19 Februari 2007.

 

Kepustakaan Rujukan

Achdian, Andi, Tanah Bagi Yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin (Bogor: Kekal Press, 2009).

Bourideu, Pierre, “The Essence of Neoliberalism”, dalam La Monde Diplomatique, December 1998.

Bulkin, Farchan, “Nasib Publik Dalam Sebuah Republik”, dalam Prisma, No.8 (1985).

Chomsky, Noam, Profit Over People: Neoliberalism and Global Order (New York: Seven Stories Press, 1999).

Djojohadikusumo, Sumitro, Persoalan Ekonomi di Indonesia (Jakarta: Indira, 1953).

Dollar, David, “Globalization, Poverty and Inequality Since 1980” dalam David Held and Ayse Kaya (Eds.), Global Inequality: Patterns and Explanations. Cambridge: Polity Press, 2007.

Fine, Ben, “The New Development Economics”, dalam Jomo KS and Ben Fine (Eds), The New Development Economics After the Washington Consensus (London and New York: Zed Books, 2006).

Hatta, Mohammad, “Sosialisme di Indonesia”, dalam Mohammad Hatta, Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial (Buku 3) (Jakarta: LP3ES, 2001).

Hatta, Mohammad, “Demokrasi Kita”, dalam Mohammad Hatta, Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi (Buku 2) (Jakarta: LP3ES, 2000).

Habermas, Jurgen, Between Facts and Norms: Contributions To A Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge: Polity Press, 1996).

Habermas, Jurgen, “Why Europe Needs A Constitution”, dalam New Left Review No.11, September-October (2001).

Hayek, Friedrich A., The Constitution of Liberty (London: Routledge and Kegan Paul, 1960).

Held, David, Models of Democracy (Cambridge: Polity Press, 2000).

Kymlicka, Will, Contemporary Political Philosophy: An Introduction (Oxford: Oxford University Press, 1990).

Lund, Brian, Understanding State Welfare: Social Justice or Social Exclusion? (London: Sage Publication, 2002).

Muhaimin, Yahya A., Bisnis dan Politik, Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980 (Jakarta: LP3ES, 1990).

Rawls, John, A Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press, 2000).

Rawls, John, “Justice As Fairness”, dalam John Rawls, Collected Papers (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001).

Reinert, Erik S., How Rich Countries Got Rich… and Why Poor Countries Stay Poor (London: Constable, 2008).

Robison, Richard, Power and Economy in Soeharto’s Indonesia (Manila: Journal of Contemporary Asia Publishers, 1990).

Sandel, Michael J., Justice: What’s the Right Thing To Do (London: Allen Lane, 2009).

Semaun, Pengantar Ilmu Ekonomi Terpimpin (Buku Pertama) (Bandung: Penerbitan Universitas, 1960).

Simons, Jon, “Ideology, Imagology, and Critical Thought: The Impoverishment of Politics” dalam Journal of Political Ideologies, 5(1), 2000.

Subroto, “Menjusun Sendi-sendi Ekonomi Berdasarkan Prinsip Ekonomi”, dalam Universitas Indonesia, dalam Kebangkitan Semangat ’66 Mendjeladjah Tracee Baru. Dokumen simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia 6-9 Mei 1966.

Stiglitz, Joseph E., Globalization and Its Discontents (London: Penguin Books, 2002).

Universitas Indonesia, Kebangkitan Semangat ’66 Mendjeladjah Tracee Baru. Dokumen Simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia 6-9 Mei 1966.

Walzer, Michael, The Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality (Oxford: Blackwell, 1983).

Wirodihardjo, Saroso, Masalah Perdagangan dan Politik Ekonomi Indonesia (Jakarta: Djakarta Press NV, 1956).

 

 

One thought on “Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia: Antara Hasrat dan Jerat Globalisasi Neoliberal

  1. neoliberal adalah jin baru yang diciptakan oleh perselingkuhan enak reagen dg thacher bung dgx.. yang membuat daging dan kacang impor lebih indah bung hingga kita melupakan daging dan kacang sendiri sampai akhirnya kita sadar ketika jin itu beseluncur dengan keran ekspornya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s