Menapaki Jejak Pemikiran Soepomo Mengenai Negara Indonesia

* Tulisan ini dimuat dalam Jurnal Hukum Jentera, No.10, Tahun III, (Oktober 2005). Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kemanusiaan (PSHK)

Pengantar

Prof. Dr. Mr. Soepomo, merupakan salah satu “icon” penting dalam khasanah politik-hukum di Indonesia. Dia merupakan salah seorang penggagas penting dalam pembentukan UUD 1945, sekalipun fokus studinya lebih banyak diarahkan pada soal-soal hukum adat. Terlepas dari kontroversi mengenai gagasannya yang kemudian termuat dalam UUD 1945 yang dikategorikan integralistik, feodal dan kadangkala disebut fasistik, Soepomo tetap saja ditempatkan pada posisi terhormat dalam diskursus politik-hukum di Indonesia. Dalam banyak studi, praktek politik kenegaraan rezim Orde Baru dinilai merupakan penterjemahan paling “mendekati” gagasan yang ditawarkan Soepomo.

Tulisan ini memiliki tujuan untuk sedikit menguraikan pemikiran Soepomo, terutama pemikiran-pemikirannya dalam hal politik-hukum dan konsepsinya mengenai tata-negara Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh “kekagumannya” pada sistem persatuan Tennoo Haika Kekaisaran dengan Rakyat Jepang, kepemimpinan Fuhrer dan konsepsi Nasional-Sosialis dalam Nazi Jerman dan konsepsi manunggaling kawula gusti dalam budaya Jawa, sebagai satu kesatuan yang dikonstruksinya dalam konsepsinya mengenai ideal negara Indonesia. Soepomo mengambil rujukan pada sebuah konsepsi teori “integralistik” yang ia ambil dari pemikiran tiga filsuf abad 18 dan 19, yakni Spinoza, Adam Muller dan Hegel.[1]

Tulisan ini juga ingin melihat konstruksi pemikiran Soepomo, dengan analisis diskursus yang dikembangkan Ernesto Laclau lewat konsepsi dislokasi (dislocation) yang diadopsi dari filsafat psikoanalisa Jacques Lacan. Laclau berpendapat bahwa tindakan para subyek terjadi karena pentingnya diskursus yang menyampaikan identitas subyek tersebut. Menurut Laclau, dislokasi memiliki sisi produktif “di satu sisi mengancam identitas-identitas, di sisi lain merupakan landasan di mana identitas  dibentuk”.[2]

Karena itu, jika dislokasi merusak identitas dan diskursus, maka dislokasi juga menimbulkan kelemahan di tingkat makna yang mendorong dibentuknya konstruksi diskursif baru, yang bertujuan untuk menambal struktur yang terdislokasi. Laclau mengkarakterisasi proses dislokasi sebagai, “The subversion of hegemonic discourse by events that cannot be successfully domesticated, symbolised or integrated within the discourse”.[3] Untuk itu Laclau berargumentasi, “[…] by opening the social order to other discursive practices, dislocations are the foundation upon which political change is possible and new identities are constituted”.

Menurut David Howarth, hal ini mengasumsikan kategori dislokasi, yang merujuk pada proses dengan mana kontijensi (contingency) dalam struktur diskursif dibuat kasat mata (visible).[4]

Jadi secara umum dislokasi merupakan kejadian (event) yang tidak dapat disimbolkan oleh aturan diskursif yang ada, dan menjadi fungsi yang merusak aturan tersebut. Subyeknya dipaksa untuk mengambil keputusan atau mengidentifikasikan proyek-proyek politik tertentu serta diskursus yang diartikulasikan, pada mana terjadi identitas sosial mengalami krisis dan struktur harus diciptakan (recreated) kembali.  Dalam proses identifikasi, subyektifitas politik tersebut diciptakan dan dibentuk. Setelah terbentuk dan stabil, subyektifitas politik ini menjadi posisi subyek yang mengubah individu menjadi aktor-aktor sosial dengan karakteristik dan sifat-sifat tertentu. [5] Jadi analisa ini bukan melihat bagaimana diskursif membentuk superstuktur, tetapi merujuk kepada argumen Laclau yang menurutnya,

By ‘discursive’ I do not mean that which refers to ‘text’ narrowly defined, but to the ensemble of the phenomena in and through which social production of meaning takes place, an ensemble which constitutes a society as such. The discursive is not, therefore, being conceived as a level nor even as a dimension of the social, but rather as being co-extensive with the social as such. This means that the discursive does not constitute a superstructure … or, more precisely, that all social practice constitutes itself as such insofar as it produces meaning.[6]

Dislokasi di sini bukan dilihat sekedar konsekuensi dari sebuah krisis yang datang tiba-tiba dari tata-aturan institusional. Perubahan juga bisa dihasilkan oleh gangguan yang saling mempengaruhi dari praktek-praktek politik-simbolis (politico-symbolic) yang membuat berjalannya institusi-institusi dan memberikan kontribusi bagi keberlangsungannya dalam suatu rentang waktu.[7]

Dalam khasanah pemikiran kebangsaan semenjak tahun 1908 (umumnya digunakan sebagai pijakan awal lahirnya “pemikiran kebangsaan”) sampai perdebatan di BPUPK[8] pada tahun 1945, kerangka pemikiran model Soepomo dianggap sebagai kerangka pemikiran “pinggiran” yang “menyempal” di tengah arus perdebatan kaum intelektual mengenai bentuk Indonesia.[9] Kerangka pemikiran dominan yang bergulir dalam rentang waktu tersebut umumnya banyak dipengaruhi gagasan sociaal democratische,[10] baik semenjak diusung ISDV, Tjiptomangoenkoesoemo, Tjokroaminoto, Semaoen sampai Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifuddin dan lain-lain, meskipun dalam berbagai spektrum dan cara pandang yang berbeda-beda.[11]

Bagaimana pemikiran tersebut mempengaruhi Soepomo memang sulit untuk ditelusuri, namun sejumlah asumsi akan coba diuraikan pada bagian berikut. Namun yang menarik adalah bagaimana pemikiran Soepomo mengenai bentuk negara, mengalami pergeseran pada saat ia juga menjadi penyusun UUD 1950, di mana pasal-pasal yang termaktub di dalamnya, merupakan hal-hal yang ia tolak dan tentang dalam pidatonya di depan sidang BPUPK. Bagaimana pemikiran Soepomo “bergerak” dari satu sisi ke sisi yang lain menjadi salah satu fokus tulisan ini, dalam melihat konstruksi pemikiran Soepomo sebagaimana telah disebutkan di bagian atas tulisan ini.

Analisis dalam tulisan ini mencoba untuk mendekati pemikiran Soepomo dalam eventevent yang melahirkan konsepsinya mengenai negara Indonesia, yakni kejadian persiapan transformasi kekuasaan politik dari Pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon kepada pemerintahan baru Indonesia, lewat sidang-sidang BPUPK dan PPKI tahun 1945, dan transformasi kekuasaan politik dari Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui Konferensi Meja Bundar 1949 sampai pembentukan UUD 1950.[12] Dua kejadian tersebut merupakan dislokasi, yang dalam pandangan saya, merupakan pergeseran pandangan Soepomo dalam mengartikulasikan gagasannya mengenai Negara Indonesia beserta tata-aturan normatifnya. Dislokasi di sini bukan sekedar untuk melihat peristiwa dan praktek politik secara menyeluruh, tetapi bagaimana wacana Soepomo mengenai Negara Indonesia, berkaitan maupun berubah dalam perkembangan kejadian. Dislokasi mengkonstruksi pergeseran artukulasi wacana Soepomo dalam memaknai bentuk Negara Indonesia.

Sekilas Mengenai Soepomo

Prof. Mr. Dr. Soepomo (1903-1958) merupakan sosok pemikir yang cukup problematik. Di satu sisi ia merupakan salah seorang tokoh kunci dalam menggagas berdirinya Indonesia menjadi sebuah republik yang berdaulat. Di sisi lain gagasannya – terutama – dirujuk pada pidatonya di sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, menunjukkan sebuah gambaran pemikiran seorang yang fasistik, totaliter dan otoriter dengan konsep “negara integralistik” yang ditawarkannya, di mana hak-hak individu tidak dikenal dalam konsepsi seperti itu.[13] Namun kemudian ia mendukung prinsip-prinsip hak-hak individu ini dalam UUD 1950, di mana Soepomo duduk sebagai ketua Panitia Perancang UUD 1950 sekaligus Menteri Kehakiman.

Soepomo merupakan salah seorang ahli hukum terkemuka dan sangat disegani dan merupakan gurubesar hukum adat di Fakultas Hukum di Jakarta. Dalam karya Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa pada tahun 1941 Soepomo memberikan ceramah inagural mengenai “Hubungan Antar Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat” yang isinya mengenai kesatuan individu dan dan masyarakat di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Soepomo pernah melakukan kunjungan singkat ke Jepang, dan kemudian tahun 1943 ia diangkat menjadi penasehat pada Departemen Kehakiman Pemerintahan Balatentara Jepang sebagai anggota Panitia Adat dan Hukum Konstitusional. Soepomo merupakan anggota BPUPK dan juga PPKI di mana ia menjadi ketua komisi kecil yang bertugas merumuskan UUD 1945, yaitu sebuah komisi yang merupakan bagian dari Panitia Perumus UUD 1945 yang diketuai oleh Soekarno. Setelah proklamasi 1945, Soepomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang pertama.[14]

Soepomo menyelesaikan studi doktoralnya pada tahun 1927 dari Universiteit Leiden dalam bidang hukum, dengan predikat cum laude, yang juga seorang pengikut ajaran Theosofi.[15] Soepomo kurang aktif dalam dunia pergerakan. Ini bisa ditelusuri dari buku Abdul Rivai, yang merupakan catatannya terhadap aktivitas mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Eropa, terutama Belanda, semasa pergerakan nasional. Dalam bukunya tersebut Abdul Rivai hanya satu kali menyebut nama Soepomo, yang ditulisnya sebagai mahasiswa yang sedang mengambil studi Meester.[16]

Dislokasi Pertama

Sulit memang untuk menelusuri genealogi pemikiran Soepomo, terutama gagasannya mengenai negara integralistik. Kekagumannya pada pemikiran Spinoza, Muller dan Hegel dan juga pemerintahan Nazi Jerman, kemungkinan berasal dari pengalaman studinya di Belanda, di mana ia banyak tertarik pada karya-karya ketiga pemikir tersebut, dan pertumbuhan luar biasa kekuatan Nazi di Eropa. Kekagumannya terhadap bentuk Tenno-Haika bisa diasumsikan karena ia pernah melakukan kunjungan ke Jepang dan kemudian diangkat menjadi pejabat Departemen Kehakiman Pemerintahan Militer Jepang. Keyakinannya pada prinsip kebatinan manunggaling kawula gusti bisa jadi karena pergumulannya dengan dunia hukum adat yang menjadi wilayah keahlian studinya, sebagai ahli hukum adat dan juga karena pergumulannya dengan pemikiran Theosofi.

Studi yang sangat impresif dan menarik mengenai pemikiran negara integralistik Soepomo dilakukan oleh Marsillam Simanjuntak. Dalam bukunya tersebut Marsillam menguraikan bagaimana Soepomo “membayangkan” Indonesia dalam hal sistem dan bentuk ketata-negaraan. Marsillam memfokuskan kohesitas gagasan Soepomo dengan pemikiran Hegel, di mana konsepsi negara integralistik yang ditawarkan Soepomo lewat pidatonya dalam sidang BPUPK 29 Mei 1945 sangat dipengaruhi unsur Hegelian. Secara menarik, studi Marsillam “menemukan” bahwa istilah “integralistik” sendiri sebelumnya tidak pernah ia temukan dalam karya-karya Soepomo baik sebelum dan sesudah pidatonya tersebut, bahkan Marsillam melanjutkan bahwa istilah tersebut tidak pernah lagi digunakan oleh Soepomo setelah sidang BPUPK tersebut.[17]

Kalau dibaca memang menarik, bagaimana Soepomo mengadopsi watak “totaliterian” yang dijalankan di Jepang dan Jerman di bawah rezim Nazi, untuk diterapkan dalam pemikiran atau konsep negara (Staatsidee) Indonesia, yang menurut Soepomo berkesuaian dengan watak, kultur, struktur sosial  dan suasana kebathinan masyarakat Indonesia, sebagaimana dikatakannya:

Lain negara, ialah negara Jerman nasional sosialis sebelumnya menyerah dalam peperangan sekarang. Negara itu berdasar atas aliran pikiran negara totaliter, “das Ganze der politischen Einheit des Volkes” (integrate theory). Prinsip “Pimpinan (Führung) sebagai Kernbegriff (ein totaler Führerstaat) dan sebagai Prinsip yang dipakainya juga ialah persamaan darah dan persamaan daerah (Blut und Boden Theorie) antara pimpinan dan rakyat.

Tuan-tuan yang terhormat, dari aliran pikiran nasional sosialis, ialah prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip pesatuan dalam negara seluruhnya cocok dengan aliran pikiran ketimuran.[18]

Kita sekarang meninjau negara Asia, ialah negara Dai Nippon. Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan lahir dan batin yang kekal antara Yang Maha Mulia Tenno Heika, negara dan rakyat Nippon seluruhnya. Tennoo adalah pusat rohani dari seluruh rakyat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga Tennoo yang dinamakan: “Koshitu” ialah keluarga yang terutama.

Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan corak masyarakat Indonesia.[19]

[…] Maka semangat kebatinan, struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia bathin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam sesuatu masyarakat dan golongan-golongan dari masyarakat itu dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galanya ditujukan pada keimbangan lahir dan batin. Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan mahluk, segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut paut, segala sesuatu berpengaruh-pengaruhi dan kehidupan mereka bersangkut-paut. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tatanegaranya yang asli.[20]

Latar belakang apa, atau situasi apa yang melahirkan pemikiran tersebut? Pertanyaan ini memang menarik, sekalipun sangat sulit dalam menjawabnya. Bisa jadi karena kekuatan Pemerintah Balatentara Jepang yang mengawasi jalannya sidang, karena beberapa kali Soepomo dalam pidatonya merujuk pada nasehat-nasehat Paduka Tuan Soomubutyoo, sebagaimana ia sebutkan:

Maka pembelaan tanah-air sangat penting adanya dan tentang ini saya setuju dengan nasehat-nasehat dan anjuran-anjuran dari pihak pemerintah Balatentara, yaitu dari Paduka Tuan Soomubutyoo yang telah dimuat dalam surat kabar Asia-Raya […].[21]

Kami hendak mengingatkan lagi nasehat P.T. Soomubutyoo, bahwa pembangunan negara bersifat barang yang bernyawa. Oleh karena itu corak dan bentuknya harus disesuaikan dengan keadaan umum pada masa sekarang […].[22]

Kecuali itu P.T. Soomutbutyoo juga memberi nasehat janganlah kita meniru belaka susunan negara lain. Contoh-contoh dari negara lain hendaknya menjadi peringatan saja, supaya bangsa Indonesia jangan sampai mengulang kegagalan yang telah dialami oleh bangsa lain, atau paling banyak mengambil contoh-contoh yang sungguh patut dipandang sebagai teladan.[23]

Rujukan Soepomo terhadap pimpinan penguasa balatentara militer, kadangkala menguatkan argumen bahwa gagasan yang ditawarkan Soepomo dalam sidang BPUPK tersebut lebih merupakan upaya komprominya terhadap situasi dan kondisi kekinian waktu itu, di mana BPUPK merupakan badan bentukan Pemerintah Balatentara Jepang (Dai Nippon) sebagai perwujudan “janji kemerdekaan” yang ditawarkan. Sehingga pidato Soepomo dipermaklumkan, dalam hal ia selalu merujuk pada “nasehat” pemimpin Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Hindia.[24]

Adanya situasi tekanan dari Pemerintah Balatentara Dai Nippon memang tidak dapat dikesampingkan. Ini diakui oleh Soekarno sendiri, di mana menurut Soekarno proses pembuatan UUD 1945 dilakukan “di bawah todongan bayonet tentara pendudukan”. Sekalipun demikian, ia membantah kalau konstitusi tersebut merupakan hasil buatan Jepang.[25] Argumen ini kembali dinyatakan Soekarno dalam biografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, yang mana, sekalipun berada dalam keadaan diawasi oleh polisi rahasia Jepang, Soekarno sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang memuji Dai Nippon ataupun mengagung-agungkan Tenno Haika, ataupun menyatakan bentuk kesetiaan.[26]

Namun dalam buku Marsillam, kecenderungan “keberpihakan” dan “kekaguman” Soepomo terhadap Jepang, sudah ada semenjak minggu-minggu awal pendudukan Pemerintah Balatentara Dai Nippon tersebut, [27] di mana menurut Marsillam, Soepomo bersama Maramis dan Ahmad Soebardjo pernah menyusun semacam rancangan konstitusi sementara. Isi rancangan “Undang-undang Indonesia Merdeka” itu menggambarkan bahwa negeri Indonesia akan ditempatkan di bawah kedaulatan kaisar Jepang yang didasarkan pada “azas bekerja bersama-sama dan kemakmuran bersama dan Nippon sebagai saudara tertua dari barisan bangsa-bangsa Asia”.[28] Jadi konsep “kekeluargaan” dan kekerabatan sudah ditawarkan oleh Soepomo sedari awal pendudukan Jepang, dengan merujuk pada ide mengenai “saudara tertua”.

Gagasan Soepomo mengenai negara integralistik, menemukan lahan semaiannya pada saat Belanda kalah perang, dan Jepang masuk wilayah jajahan Belanda dengan membawa simbol-simbol “persaudaraan”, “kejayaan Asia Raya” dan “janji kemerdekaan”, “pengibaran bendera merah putih”, “dikumandangkannya lagu Indonesia Raya”. Juga dibebaskannya Soekarno dari tahanan, merupakan simbolisasi dari janji-janji tersebut.[29]

Transformasi kekuasaan dari Belanda ke Jepang, merupakan sebuah “situasi krisis” di mana simbol-simbol baru muncul, dan belum ada pemaknaan penuh dan utuh terhadap itu. Inilah dislokasi pertama yang menjadikan artikulasi gagasan Soepomo mengenai negara integralistik menjadi cukup dominan, sekalipun berangkat dari gagasan pinggiran dari gagasan-gagasan yang berkembang dan membahana dalam wilayah diskursif pergerakan kebangsaan semenjak masa pergerakan nasional seperti “sociaal democratische”, “anti-kolonialisme”, “revolusi”, “pembebasan” terserap dalam wilayah diskursif baru yang dikonstruksi Pemerintah Balatentara Jepang.

Kedatangan Jepang dengan seluruh atribut simbolisnya, dan juga bentuk dan watak yang represif-militeris-fasistik membuat pemaknaan baru terhadap identitas. Kaum pribumi bukan lagi setara dengan identitas “kaum terjajah”, melainkan “saudara”. Pemerintah Balatentara Dai Nippon bukanlah “musuh” atau “penjajah” melainkan “saudara tua” yang akan “memerdekakan” negeri Indonesia. Pemerintah Balatentara Jepang juga membentuk tentara bagi pemuda-pemuda Indonesia yakni PETA, serta membentuk BPUPK untuk persiapan kemerdekaan dan perancangan konstitusi. Tawaran-tawaran ini yang menjadikan perubahan pemaknaan dalam ruang wacana kaum pejuang pergerakan, yang kemudian mengambil taktik dan strategi untuk bekerja sama dengan Jepang.[30] Dislokasi ini merupakan event yang tidak berhasil disimbolisasi atau diintegrasikan dalam wacana kaum pergerakan, sehingga ruang baru terbentuk dan perubahan politik menjadi dimungkinkan, sehingga membentuk identitas-identitas baru.

Soepomo “membayangkan” bahwa simbolisasi yang dibawa Jepang berkesusaian dengan kultur dan struktur masyarakat Jawa, terutama sistem kekeluargaan dalam relasi Tennoo Haika dengan rakyat Jepang dan dibangun dalam kerangka totaliter ala Nasional-Sosialis Nazi Jerman. Soepomo pun meng-identitaskan dirinya (dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan) sebagai bagian dari perjuangan Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang, serta menempatkan Jepang sebagai “kita” dan imperialisme Barat yang merupakan musuh-musuh Jepang sebagai “mereka”. Karena itu kultur, budaya dan sistem “mereka” tidak berkesesuaian dengan Indonesia.

Soepomo menolak konsep individualisme Barat, yang dirujuknya pada filsuf Inggris Jeremy Bentham, di mana menurut Soepomo, konsep ini bertentangan dengan struktur masyarakat desa, yang merupakan semacam soko-guru untuk cermin struktur masyarakat yang lebih luas, yang mewujudkan bentuk paling orisinil dari kesatuan antara pemimpin dan rakyat. Pemikiran Soepomo ini bertemu dengan simbolisasi yang ada pada negeri Jepang, yang dipresentasikan lewat diskursus Pemerintah Balatentara Jepang.

Masyarakat desa merupakan referensi paling sempurna dan orisinil bagi Soepomo dalam melihat hubungan antara pemimpin-rakyat sehingga serta-merta ia melakukan reduksifikasi bentuk negara, di mana seharusnya hubungan-hubungan yang tercipta seperti yang ada pada bentuk pemerintahan desa, sebagaimana diuraikannya,

Menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli, yang sampai zaman sekarangpun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pejabat negara ialah pemimpin yang bersatu-jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa berwajib memegang teguh dan keimbangan dalam masyarakatnya.

Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan.

Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatside) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.[31]

Masyarakat (rakyat) bukan lagi sebuah identitas sendiri, melainkan satu dalam bentuk negara. Negara dan masyarakat bukan identitas yang berbeda dan terpisah, sebagai mana dipahami oleh banyak intelektual masa itu, dan hubungan seperti ini ia temukan dalam struktur masyarakat Jepang, sehingga tipe ideal inilah yang menurut Soepomo cocok dengan masyarakat Timur, termasuk Indonesia.

Spinoza, filsuf yang dirujuk Soepomo, berargumentasi bahwa negara (The State) mustilah dibayangkan sebagai sebuah individu, atau lebih tepatnya lagi individu dari individu-individu (individual of individuals), yang memiliki “tubuh” dan “jiwa” atau pikiran, yang ditekankannya,

[I]n the political order the whole body of citizens must be thoughts of as equivalent to an individual in the state of nature.[32]

Jadi keseluruhan warganegara haruslah dilihat sebagai satu individu yang tidak terpisah. Satu kesatuan yang bersatu jiwa, sebagaimana dalam pandangan Soepomo. Teori Spinoza inilah – kalau dilihat kedekatannya dengan pemikiran yang dikemukakan Soepomo – yang diadopsi Soepomo untuk memperkuat argumentasi dan pijakan pemikirannya.

Gagasan Soepomo dalam pidatonya di sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945 tersebut, yang di kemudian hari menjadi polemik di kalangan intelektual, akademisi dan ahli hukum, karena pemikiran Soepomo dinilai sebagai “jiwa” dari UUD 1945, sehingga UUD 1945 dianggap memiliki jiwa totaliter-fasistik.

Dislokasi pertama dalam perubahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang menciptakan makna-makna baru dalam penciptaan gagasan ke-Indonesiaan. Jepang membawa simbolisasi baru, menggantikan simbolisasi yang dipresentasikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Simbolisasi dan pemaknaan baru mengubah praktek politik di mana kondisi-kondisi sosial-politik baru terbentuk, dan hubungan-hubungan politik yang baru pun tercipta. Di luar gerakan bawah tanah anti-Jepang, BPUPK merupakan ruang baru untuk mengkonstruksi wacana baru dalam sistem dan wilayah diskursif lama, sebagaimana sebelumnya telah diuraikan di bagian awal tulisan ini.

Dislokasi Kedua

Bagaimana gagasan Soepomo kemudian menjadi cukup dominan dalam pembentukan UUD 1945, baik dalam sidang-sidang BPUPK maupun PPKI. Inilah dislokasi kedua. BPUPK maupun PPKI merupakan institusi yang dibentuk Pemerintah Balatentara Dai Nippon sebagai bagian dari janji “pemberian kemerdekaan”. Peristiwa ini tentu sebuah peristiwa baru di mana para tokoh-tokoh pergerakan memiliki ruang untuk menggagas sebuah bentuk negara dan pemerintahan yang merdeka dan independen. Dislokasi ini memberikan tempat bagi artikulasi gagasan Soepomo menjadi lebih dominan, sekalipun dalam wilayah diskursif kaum pergerakan secara umum merupakan gagasan yang minor. Dalam dislokasi, pemaknaan baru terhadap suatu keadaan sosial-politik dikonstruksi. Pemaknaan dominan akan terbentuk lewat kontestasi politik, dalam merumuskan atau memaknai negara baru Indonesia.

Mengapa gagasan Soepomo mendominasi? Menarik untuk mengkaji lebih jauh lagi, karena tidak banyak tulisan yang menganalisis ini dalam konteks perdebatan ideologis. Perdebatan ideologis tidak terjadi dengan hebat karena tokoh-tokoh (subyek) yang mewakili ide-ide sociaal democratische tidak ikut disertakan dalam sidang-sidang dua institusi tersebut. Tokoh-tokoh yang secara umum bisa digolongkan dalam kelompok ini antara lain Sjahrir, Amir Sjarifuddin, Tan Malaka, dan lain-lain. Absennya ide-ide sociaal democratische dalam seluruh perdebatan, menjadikan gagasan Soepomo mendominasi ruang diskursif.

Hal ini dimungkinkan karena BPUPK merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Balatentara Jepang, yang keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh yang terkemuka di Pulau Jawa, yakni tokoh-tokoh yang dipercaya oleh pimpinan militer Jepang untuk menduduki posisi-posisi tinggi dalam pemerintahan militer Jepang atau badan-badan lain bentukan Jepang.[33] Seluruh kegiatan perundingan dalam BPUPK harus dilaporkan secara rutin kepada penguasa militer Jepang. Ini bisa dilihat dari rumusan kewajiban yang harus dilaksanakan BPUPK,

Badan ini berkewajiban: mempelajari dan menyelidiki segala sesuatu urusan penting yang mengenai hal-hal politik, ekonomi, tata-usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negeri, lalu-lintas dan sebagainya yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia, dan hal itu harus dilapurkan kepada Gunseiken. Dalam menyampaikan lapuran itu, dapatlah didahulukan hal-hal yang penting dan yang dianggap perlu, dengan segera pada setiap waktu sesudah selesainya perundingan tentang sesuatu soal.[34]

Inilah salah satu faktor yang tidak memungkinkan tokoh-tokoh yang dianggap anti-Jepang untuk dapat duduk sebagai anggota BPUPK, sehingga mereka-mereka yang duduk dalam keanggotaan BPUPK adalah orang-orang yang dinilai “dapat dipercaya” oleh pimpinan militer Jepang.

Dalam sidang-sidang BPUPK, praktis hanya Hatta yang berdebat cukup panjang dengan Soepomo. Sekalipun Soekarno juga menawarkan gagasan yang cukup sarat dengan ide-ide sociaal democratische namun ia tidak memberikan perdebatan signifikan terhadap gagasan Soepomo, bahkan cenderung memiliki kesamaan paham. Ini bisa dilihat pada konsepsi kekeluargaan dan gotong-royong yang diajukan Soekarno pun ditawarkan juga oleh Soepomo. Sebagaimana diuraikan Soekarno dalam pidatonya,

Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi politiek-economische democratie, yaitu politieke-democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: Inilah yang dulu saya namakan socio-democratie.[35]

Keseluruhan sistem politik-ekonomi ini bagi Soekarno haruslah didasarkan suatu prinsip yakni gotong-royong, di mana prinsip ini menurutnya melampaui sekedar prinsip kekeluargaan,

[…] Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong. “Gotong-Royong” adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong![36]

Artinya gagasan Soepomo dan Soekarno menemukan titik singgung yang sama dalam hal meyakini ke-khas-an kultur dan struktur masyarakat Indonesia sebagai dasar dari pendirian sebuah negara, dan penolakan terhadap diadopsinya hak-hak dasar manusia (warganegara/rakyat) ke dalam UUD. Sekalipun Soepomo tidak secara eksplisit menyebut socio-democratie sebagai prinsip, tapi ia menawarkan sistem koperasi, sebagai sistem perekonomian ideal, sistem koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan,

Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifatnya masyarakat Timur, yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistim tolong-menolong, sistim kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia.

Kesesuaian pada sejumlah titik-singgung tersebut yang mungkin menjadikan gagasan Soepomo tidak mendapat sanggahan sama sekali. Sanggahan yang paling keras muncul dari Mohammad Hatta, yang mempertanyakan tidak dimasukkannya hak-hak berserikat, bersuara, dan menyatakan pendapat dalam tawaran awal UUD. Bagi Hatta, hak-hak ini menjadi sangat penting dalam rangka melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam pada ini Hatta mengajukan sanggahannya dengan menyatakan,

[…] Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam Undang-undang Dasar yang mengenai hak mengeluarkan suara. Yaitu bahwa nanti di atas Undang-undang dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setujui. Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan “kadaver dicipline” seperti yang kita lihat di Rusia dan Jerman, inilah yang saya kuatirkan…

[…] Akan tetapi kita mendirikan negara yang baru. Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita adalah membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu jangan kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga-negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga-negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain.

[…] Tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga, supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat bisa dipergunakan oleh negara, apa lagi menurut susunan Undang-undang Dasar sekarang ini yang menghendaki kedaulatan rakyat yang kita temui di dalam majelis permusyawaratan rakyat dan penyerahan kekuasaan kepada Presiden ialah Presiden jangan sanggup menimbulkan negara kekuasaan. Jadi bagaimanapun juga, kita menghargai tinggi keyakinan itu atas kemauan kita untuk menyusun suatu negara baru, tetapi ada baiknya jaminan diberikan kepada rakyat, yaitu hak untuk merdeka berfikir. Memang ini agak sedikit individualisme tapi saya katakan tadi bahwa ini bukan individualisme.

Juga dalam collectivisme ada sedikit hak bagi anggota-anggota collectivisme, anggota-anggota keluarga itu untuk mengeluarkan perasannya untuk mengadakan, menjadikan badan collectivisme itu dengan sebaik-baiknya. Usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara yang kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara pengurus ini nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas. Dasar yang kita gunakan ialah dasar gotong-royong dan usaha bersama. Pendek kata dasar collectivisme.[37]

Ide Hatta ini ditentang oleh Soepomo yang mengindikasikan adanya nilai-nilai individualistik ala demokrasi liberal Barat dalam tawaran Hatta, dan juga menyatakan bahwa ide Hatta menunjukkan bahwa tidak adanya kepercayaan Hatta terhadap pemerintahan yang menyatu dengan rakyat tersebut. Bahkan menurut Soepomo, ide Hatta itu justru sangat bertentangan dengan sejatinya paham kekeluargaan,

Tuan Hatta mengusulkan supaya hak bersuara, hak bersuara, hak berserikat dan berkumpul disebutkan didalam Undang-undang dasar agar supaya kedaulatan rakyat terjamin dan supaya Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam hal itu.

Paduka Tuan Ketua, sebagai tadi telah saya katakan, Undang-undang Dasar yang kami rancangkan, berdasar atas paham kekeluargaan, tidak berdasar atas paham perseorangan, yang telah kita tolak. Penjataan hak berkumpul dan berserikat didalam Undang-undang Dasar adalah sistimatik dari paham perseorangan, oleh karena itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat didalam Undang-undang dasar kita akan menentang sistimatik paham kekeluargaan.

Tuan Hatta bertanya bagaimana haknya orang seseorang untuk bersidang jikalau dilanggar oleh Pemerintah. Pertanyaan ini berdasar atas kecurigaan terhadap Pemerintah yang dalam menyelenggarakan kepentingan negara dianggap selalu menantang kepentingan orang seseorang. Dengan lain perkataan pertanyaan Tuan Hatta ini timbul dari sikap individualisme, yang kami tolak.[38]

Sama seperti Soepomo, Soekarno dalam pidatonya pada rapat besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945 juga menolak dimasukkannya hak-hak dasar warganegara ke dalam UUD, dengan argumen bahwa hal tersebut merupakan ciri dari apa yang disebutnya individualisme, liberalisme dan kapitalisme model Barat, yang menyebabkan negara-negara Barat itu hancur oleh peperangan karena “mengagungkan” prinsip-prinsip tersebut.

Satu yang menarik dari argumen Hatta, dalam menguraikan pandangannya – yang perlu diperhatikan – adalah Hatta berkali-kali menyatakan “jangan sampai negara kita menjadi negara kekuasaan”. Sebuah pernyataan indikatif yang merujuk pada upaya membentengi kedaulatan dan hak-hak rakyat (termasuk hak individu) di hadapan pemerintahan (kekuasaan). Ketakutan Hatta ini didasari atas potensi besar yang ada dalam Undang-undang Dasar 1945, yang sedang disusun waktu itu, yang dapat memberikan peluang besar bagi terbentuknya absoluditas kekuasaan pemerintah (negara).

Hanya Hatta – dengan dukungan Yamin – yang secara signifikan memberikan sanggahan terhadap konsep negara integralistik-kekeluargaan yang ditawarkan Soepomo, dalam hal pemenuhan hak-hak dasar warganegara (rakyat). Tidak muncul kontestasi yang mengkritisi secara ideologis maupun politis pemikiran Soepomo, terutama dari kalangan sociaal democratische.

Ini terjadi karena para pengusung prinsip sociaal democratische tidak duduk sebagai anggota BPUPK maupun PPKI. Amir Sjarifuddin masih meringkuk dalam penjara Pemerintah Balatentara Dai Nippon.[39] Sjahrir menolak untuk duduk dalam anggota BPUPK dan PPKI yang ia nilai sebagai bentuk “kolaboratif” terhadap Jepang.[40] Tan Malaka masih menjadi pelarian semenjak pendudukan kolonialisme Belanda. Artinya kelompok-kelompok ini tidak terwakili dalam penyusunan UUD sehingga analisis tulisan ini juga melihat bahwa absennya ide-ide sociaal democratische menjadi faktor penting dari dominannya ide negara integralistik Soepomo dalam UUD 1945.

Gagasan Hatta mengenai pentingnya hak-hak dasar warganegara (juga sering disebut sebagai citizen rights) didukung oleh Mohammad Yamin. Dalam pidatonya pada rapat besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945, Yamin memberikan tekanan,

Saya hanya minta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kekhilafan daripada grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan Undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menantikan hak daripada republik […].[41]

Inilah dislokasi kedua. Peristiwa yang muncul di luar wilayah diskursif dominan, dan tidak dapat disimbolisasikan secara utuh. Ruang pemaknaan menjadi terbuka bagi praktek politik subyek. Dalam peristiwa ini wacana sociaal democratische tidak terartikulasi dalam hal kontestasi, karena wacana ini absen dalam event tersebut.

Pemaknaan di wilayah diskursif didominasi oleh pemikiran negara integralistik, yang menjadi wacana hegemonik. Perdebatan yang banyak mengemuka adalah soal wilayah, susunan-kedudukan dalam struktur pemerintahan, dan sedikit perdebatan dalam hal bentuk negara agama versus negara sekuler. Sementara perdebatan hal dasar dan prinsip negara maupun hak-hak masyarakat hanya diwakili oleh Hatta.

“Membaca” Soepomo Dalam Konteks Kekinian

Sebagaimana telah sedikit diuraikan di atas, tulisan ini mencoba untuk melihat terjadinya peristiwa patahan (dislokasi) yang melahirkan gagasan negara integralistik Soepomo menjadi gagasan dominan dalam UUD 1945. Dalam teori analisa dikursus yang dirujuk kepada teori Laclau sebagaimana disebutkan di awal, apa yang dihasilkan dalam UUD 1945 merupakan suatu wilayah pemaknaan.

Konstruksi pemaknaan yang terus-menerus dimaknai sampai hari ini. Menarik untuk kemudian melihat bagaimana semenjak Soekarno, mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang salah satu isinya adalah kembali ke UUD 1945, pemerintahan yang berjalan adalah pemerintahan-pemerintahan yang otoriter (Soekarno-Soeharto) yang keseluruhan kebijakannya di dasarkan pada pemaknaan terhadap UUD 1945.

Apakah isi UUD 1945 yang lahir dari ide dasar Soepomo memberikan ruang terbuka bagi pemaknaan terhadap praktek otoriterisme dan totaliterisme sebagaimana cita-cita Soepomo dalam pidatonya di depan sidang BPUPK tersebut? Pertanyaan berikut kemudian adalah bagaimana membaca pemikiran Soepomo dalam konteks kekinian? Memang benar bahwa UUD 1945 telah diamandemen sebagai jawaban atas tuntutan reformasi, yang menilai bahwa banyak hal yang perlu ditambahkan ke dalam UUD 1945 dalam hal memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang dinilai tidak terakomodir dalam UUD 1945. Namun menjadi penting untuk kiranya sedikit menguraikan perdebatan kekinian mengenai hal-hal tersebut.

Dalam karya Marsillam dan juga Adnan Buyung Nasution, jelas diuraikan dalam bagian kesimpulan bahwa ide dasar Soepomo inilah yang dirujuk, baik oleh Soekarno maupun Soeharto dalam membangun pemerintahan yang otoriter – bahkan mereka menyebutnya diktatorial – dengan memaknai seluruh isi UUD 1945 dalam praktek dan kebijakan politik-ekonominya.

Sekalipun keduanya menjalankan dan mengartikulasikan simbol-simbol yang berbeda, di mana dalam pemerintahan Soekarno wacana dominannya adalah “Sosialisme Ala Indonesia”, “Revolusi Belum Selesai”, “Demokrasi Terpimpin”. Sementara dalam pemerintahan Soeharto wacana dominannya adalah “Pembangunan”, “Demokrasi Pancasila”, “Stabilitas dan Keamanan”, “Persatuan dan Kesatuan”. Keduanya menjalankannya dalam bentuk otoriter dan berpusat pada individu mereka, sebagai pemimpin yang menyatu dengan rakyat, sang “Ratu Adil” dalam bayangan Soepomo, sekaligus sebagai epicentrum dari denyut nadi hubungan negara-masyarakat.

Sementara gagasan demokrasi modern yang menjadi rujukan dalam wilayah akademik, adalah hak asasi manusia sebagai pusat, di mana sistem yang terbuka, plural dan menjunjung tinggi kesetaraan hak, yang dapat memberikan ruang seluasnya bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ruang itulah yang dikenal sebagai demokrasi.

Di sisi lain, pemikiran Soepomo terang menolak prinsip hak-hak dasar manusia sebagai epicentral, sehingga membaca Soepomo dalam konteks kekinian akan didapati sebagai suatu faham yang feodal, fasistik, totaliter dan tidak sesuai jaman. Namun satu yang menarik adalah argumen yang mencoba untuk melihat Soepomo secara lebih netral, dan cenderung untuk memberikan pembelaan atas gagasan-gagasan Soepomo yang terlanjur dinilai “miring” tersebut. Oleh pengusung argumentasi ini, dalam mana Soepomo sendiri dilihat?

Yang menarik adalah pada buku Risalah edisi ketiga yang diterbitkan Kantor Sekertariat Negara pada tahun 1995, ada catatan khusus “Penjelasan” dari tim penyunting – sebagaimana disebutkan pada bagian awal tulisan ini – yang mencoba untuk mengkonstruksi dan memaknai kembali pikiran-pikiran Soepomo, termasuk perdebatannya dengan Mohammad Hatta.

Ketiga penyunting menilai bahwa telah terjadi kesalahan dalam membaca pidato Soepomo dalam sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, sehingga seakan-akan Soepomo merupakan seorang penggiat totaliterisme, fasisme dan feodalisme.[42]

Dalam “Penjelasan” tersebut para penyunting mencoba untuk menetralisir perbedaan paham antara Soepomo dan Hatta dalam hal individualisme. Menurut mereka tidak ada yang signifikan dalam perdebatan keduanya, karena toh pada akhirnya Hatta dan Soepomo tidak bertentangan dalam hal “kepemimpinan yang bersatu jiwa dengan rakyat”, dan Hatta pun menolak individualisme. Soal hak warganegara, para penyunting memahami argumen Soepomo, dalam mana dasar kekeluargaan “secara otomatis” akan menghendaki kemerdekaan rakyat berserikat dan berkumpul.[43]

Argumen simplistis tersebut sangat kental “aroma” pemaksaan untuk memperbaiki citra Soepomo, yang tergambar negatif baik dalam buku Adnan Buyung maupun Marsillam Simanjuntak. Dua buku yang melakukan dekonstruksi terhadap fixed meaning atas Soepomo, otomatis mengancam (destabilise) makna ke-sakaralan UUD 1945. Pembelaan terhadap posisi dan pemikiran Soepomo jelas terlihat dalam tulisan para penyunting, yang menyatakan:

Adalah mengherankan, bahwa selama ini hanya pandangan Soepomo yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 tersebut saja yang mendapatkan perhatian besar dalam masyarakat akademis kita. Pandangan akhir beliau yang jauh lebih penting, mengenai “pokok pikiran untuk Undang-undang Dasar” tanggal 15 Juli dan 18 Agustus 1945, malahan kurang atau tidak mendapat perhatian yang seimbang. Sebagai akibatnya, kelihatannya selama ini Soepomo telah salah-dimengerti.[44]

Agaknya para penyunting pun juga kurang memperhatikan karena dalam rapat tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar yang diketuai Soepomo mengajukan draft UUD yang sama sekali tidak mencantumkan hak-hak warganegara (rakyat).[45] Setelah pidato Soekarno tanggal 15 Juli 1945 yang memperkuat argumen Soepomo mengenai tidak diperlukannya hak-hak rakyat dicantumkan dalam UUD 1945,[46] Hatta mengajukan sanggahannya, sebagaimana telah dikutip di bagian atas tulisan ini. Kritik Hatta, kembali disanggah Soepomo pada waktu persidangan yang sama, yakni 15 Juli 1945. Soepomo kembali menekankan penolakannya terhadap dicantumkannya hak-hak rakyat dalam UUD.[47] Penolakan Soepomo ini kemudian disanggah kembali oleh Mohammad Yamin, yang mendukung gagasan Hatta, dengan memberikan penekanan melalui kata-kata: “saya hanya minta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini hak rakyat”.[48]

Penekanan ini merupakan bentuk tekanan terhadap Panitia Kecil yang diketuai Soepomo untuk mencantumkan tuntutan Hatta tersebut ke dalam UUD. Artinya, dicantumkannya Pasal 28 UUD 1945, merupakan hasil pertarungan ide dan gagasan, bukan keinginan murni Soepomo yang terus menolak untuk mencantumkan istilah hak.[49] Titik kompromi dari perdebatan ini adalah pasal 28 yang isinya: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Kata-kata hak tetap ditolak untuk dicantumkan. Ini menunjukkan bahwa gagasan akan hak-hak rakyat tidak mendapat tempat dalam UUD 1945 yang penyusunannya dalam sidang-sidang BPUPK diketuai oleh Soekarno dan panitia kecilnya diketuai oleh Soepomo. Hasil ini kemudian dirumuskan dan disahkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945.

“Penjelasan” dalam Risalah edisi ketiga terbitan tahun 1995 tersebut juga mencoba untuk menempatkan kontekstualitas pemikiran Soepomo dengan membandingkan pemikiran Soepomo saat 31 Mei 1945 sampai dengan penyusunan UUD 1950 yang banyak memuat pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Disinilah paradoksal Soepomo, sehingga agak sulit melacak pergeseran pemikirannya dari tahun 1945 sampai tahun 1950. Dalam penyusunan UUD 1950, yang salah satu butir pasalnya yakni Pasal 21 mengenai “Hak Berdemonstrasi dan Mogok Diakui dan Diatur dengan Undang-Undang”, Soepomo menyatakan dengan kebanggaan bahwa “hak tersebut bahkan tidak diakui dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia”.[50]

Menurut Soepomo pasal ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak dikenal dalam UUD RI maupun Konsitusi RIS bahkan “Universal Declaration of Human Rights”. Yang lebih menarik lagi adalah Soepomo merujuk pada  “Pasal 125 Konstitusi USSR” (Republik Uni Sovyet) yang disahkan 19 Maret 1946, dan “Mukaddimah Konstitusi Prantjis, ddo 27 Oktober 1946” sebagai referensi bagi Pasal 21 ini, di mana dengan tegas, Soepomo menolak Staasidee ke dua negara ini dalam pidatonya di sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945. Kedua negara tersebut mewakili staatsidee individualis-liberal (Eropa Barat) maupun kediktatoran kelas, yang melihat negara adalah “alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat, untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lembek”.[51]

Dalam tulisan-tulisannya di sepanjang tahun 1947-1948 mengenai bentuk negara serikat atau negara kesatuan, Soepomo tidak lagi menggebu-gebu menolak bentuk serikat.[52] Dalam bukunya ini Soepomo lebih kepada menguraikan kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan kedua bentuk tersebut dalam konteks Uni Belanda-Indonesia, seusai Perjanjian Linggarjati. Perubahan-perubahan pemikiran Soepomo memang bergerak drastis semenjak dari tahun 1945 sampai 1950an. Konsep negara “totaliter” dan “integralistik” tidak pernah lagi muncul dalam wacana Soepomo. Sekalipun secara implisit Soepomo dalam tulisan-tulisannya lebih merujuk kepada bentuk negara kesatuan dibandingkan dengan negara serikat, namun Soepomo menguraikannya lebih dalam kerangka akademis dan analitis. Namun karena posisi politik Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati yang memutuskan bentuk negara serikat, maka tulisan-sulisan Soepomo lebih difokuskan pada bagaimana konstitusi Indonesia-Serikat dibuat.[53]

Kalau mau ditelusuri lebih jauh, bisa jadi itulah dislokasi ketiga, setelah KMB dan pengakuan kedaulatan penuh, suatu peristiwa yang berada di luar simbolisasi dan diskursif dominan, sehingga harus dimaknai secara baru oleh Soepomo. Hanya keterbatasan sumber, dan kurangnya informasi, menjadikan sulit untuk melacak perubahan besar pemikiran Soepomo dalam kurun lima tahun, dari seorang pemikir yang sangat anti terhadap adopsi hak-hak individu dalam UUD 1945, menjadi pengusung hak-hak individu (hak asasi) dalam pembentukan konstitusi baru tahun 1950.

Penutup

Beberapa catatan kiranya bisa dibuat dalam menapaki jejak-jejak pemikiran Soepomo tentang negara Indonesia. Pertama, gagasannya tentang negara integralistik, yang merupakan perwujudan utuh pemimpin dan rakyat dalam satu kesatuan, yang hubungan-hubungan antar subyek di dalamnya merupakan perwujudan dari hubungan antar subyek dalam sebuah keluarga. Hubungan yang menurut bayangan Soepomo secara alamiah setiap subyek tidak akan saling meniadakan satu dengan lainnya.

Dalam hal argumennya mengenai hak-hak rakyat, adopsi hubungan model keluarga ini sangat kental terpancar. Kedua, absennya gagasan sociaal democratische dalam sidang-sidang BPUPK dan PPKI yang kemudian menempatkan ide-ide Soepomo menjadi wacana dominan, dan kentara mewarnai keseluruhan batang tubuh UUD 1945. Ketiga, ini yang harus ditelusuri lebih jauh, pergeseran pemikiran Soepomo pada saat menyusun UUD 1945 dan UUD 1950, di mana secara prinsip argumen pertama Soepomo dalam UUD 1945 bertentangan dengan produk UUD 1950 yang juga ikut disusunnya.

Catatan-catatan dalam tulisan ini setidaknya berupaya untuk mengkerangkakan proses politik pembentukan UUD 1945. Dari catatan-catatan tersebut, bisa dirujuk ke dalam konteks kekinian, dalam melihat dan menyikapi penyusunan sebuah konstitusi secara kontekstual. Untuk tidak lagi terjerembab dalam adopsi yang monolitik dan rendah kadar representasinya.

 

Catatan

[1] Pidato Soepomo dalam sidang BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945. Lihat, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945  (Jakarta: Sekertariat Negara Republik Indonesia, 1995). Menurut para penyunting buku risalah ini yakni Saafroedin Bahnnie Hudawati dan Ananda B. Kusuma, buku ini merupakan hasil revisi dari penerbitan sebelumnya yang didasarkan pada Naskah yang disusun Muhammad Yamin, di mana menurut mereka sejumlah naskah yang tidak terdapat dalam edisi sebelumnya ditambahkan pada edisi ini. Untuk selanjutnya kutipan terhadap buku ini akan disebut dengan Risalah. Risalah keluaran Sekneg ini kevalidan dan keabsahannya masih sulit dibuktikan. Marsillam dalam bukunya pun (akan dirujuk pada bagian berikut) menyebutkan keraguannya dalam hal ini, namun mengatakan bahwa sumber yang bisa ia peroleh sampai saat bukunya ditulis adalah Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, yang “dikumpulkan dan disusun kembali dengan ‘dibumbuhi catatan’” oleh Prof. Mr. Muhammad Yamin. Lihat Marsillam Simajuntak, Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945 (Jakarta: Grafiti, 2003), hal. 17-21. Naskah Muh. Yamin ini diragukan keotentikannya berdasarkan salinan baru yang dikumpulkan oleh R.M. A. B. Kusuma. Kusuma menyebutkan bahwa naskah risalah sidang otentik tersebut dipegang oleh Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo dan tersimpan di Algemeen Rijksarchief (ARA), Den Haag, Belanda, yang dicatat dengan nama “Pringgodigdo Archief” dan telah dikembalikan ke Indonesia tahun 1989, dan ditemukan oleh seorang karyawan Arsip Nasional, dengan tidak sengaja, di Puri Mangukenagaraan, Surakarta dan membawanya ke Jakarta. Hanya tidak pernah diumumkan. Lihat, RM A. B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 2-3. Namun untuk keluar kontroversi otentisitas sumber tersebut, tulisan ini akan tetap merujuk pada Risalah Edisi ke-III yang dikeluarkan Sekertariat Negera RI tahun 1995.

[2] Ernesto Laclau, New Reflection on the Revolution of Our Time (London: Verso, 1990), hal.39.

[3] Ibid, hal. 39-45

[4] David Howarth, Discourse (Milton Keynes: Open University Press, 2000), hal. 109. Howarth menambahkan dengan menguraikan bahwa, “[t]his occurs in situations when social structures are in crisis or are dislocated by events beyond their control”.

[5] Ibid.

[6] Ernesto Laclau, “Populist Rupture and Discourse” dalam Screen Education, No. 34 (1980),  hal. 86. Laclau juga berargumen bahwa “Economic… [and political] practice itself should thus be considered as discourse”.

[7] Sebuah contoh dari dislokasi yang dihasilkan dari beroperasinya institusi dalam suatu rentang waktu adalah krisis model politik dan ekonomi pembangunan yang sentralistik di Indonesia selama Orde Baru dan berujung pada krisis sepanjang 1997-1999, yang dibawa serta oleh konflik-konflik yang sedimentik.

[8] Badan ini bernama Dokuritsu Zyunbi Tyoosa Kai, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Badan Oentoek Menjelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama ini kemudian diubah menjadi Bada Penyelidik usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun tulisan ini akan tetap merujuk pada nama asli badan ini, dengan menyebutnya BPUPK atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosa Kai.

[9] Setidaknya hal ini dilihat oleh Syamsuddin Haris. Lihat Syamsuddin Haris, “Sang Pandito Orde Baru” dalam Majalah D&R, 15 November 1997.

[10] Gagasan sociaal democratische yang dirujuk di sini adalah gagasan-gagasan dari kalangan sosialis dan komunis. Mungkin terlalu terlihat mengeneralisasi, namun semenjak masa pergerakan nasional, semua gagasan dalam wilayah sosialisme maupun komunisme secara umum merujuk pada pinsip sociaal democratische.

[11] Setidaknya bisa dilihat dari studi-studi yang di antaranya dilakukan oleh Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997); John D. Legge, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir (Jakarta: Grafiti, 1993); Ben Anderson, Revolusi Pemuda (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).

[12] Bagian ini hanya akan dianalisis sedikit pada bagian akhir tulisan ini, karena kesulitan data dan sumber-sumber informasi yang bisa membantu dalam analisis yang lebih detil mengenai pergeseran pemikiran Soepomo pada masa ini.

[13] Setidaknya salah satu kesimpulan itulah yang diambil Marsillam Simanjuntak. Dalam salah satu kesimpulannya Marsillam berargumentasi bahwa aliran negara integralistik bila hendak dilanjutkan dalam pengertian yang diberikan Soepomo merupakan ancaman yang serius terhadap asa kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi, berupa totaliterisme dan otoriterisme sebagai bentuk luarnya. Lihat Marsillam Simajuntak, op.cit., hal. 253-254.

[14] Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959 (Jakarta: Grafiti, 2001), hal. 58, lihat catatan kaki no.62

[15] R.M. A.B. Kusuma, op.cit. Lihat catatan kaki No. 42, hal.13-14.

[16] Abdul Rivai, Student Indonesia di Eropa (Jakarta: Kepusatakaan Popoler Gramedia, 2000).

[17] Marsillam bahkan menuliskan: “Sepanjang yang bisa dicapai oleh penelitian untuk tulisan ini, istilah ‘negara integralistik’ tidak dapat ditemukan dalam khazanah kepustakaan ilmu negara, hukum tata negara dan sejarah. Kecuali yang didapatkan dalam teks pidato Prof. Mr. Dr. Soepomo di muka sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPK, pen.), pada tanggal 31 Mei 1945 […]”. Lihat Marsillam Simanjuntak, op.cit., hal. 65-67, 116, 217-218.

[18] Risalah, hal.34-35. Penulisan miring adalah sesuai dengan teks yang ada dalam Risalah tersebut

[19] Risalah, hal. 35.

[20] Risalah, hal. 35. Penulisan miring adalah sesuai dengan teks yang ada dalam Risalah tersebut.

[21] Risalah, hal. 31

[22] Risalah, hal 33. Penulisan miring adalah sesuai dengan teks yang ada dalam Risalah tersebut.

[23] Risalah, hal 33-34. Penulisan miring adalah sesuai dengan teks yang ada dalam Risalah tersebut.

[24] Pembelaan terhadap Soepomo salah satunya bisa dilihat pada “Penjelasan Tim Penyunting Untuk Edisi Ketiga” dalam Risalah yang diterbitkan tahun 1995. Tim Penyunting edisi ketiga tersebut adalah Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati dan Ananda B. Kusuma. Lihat Risalah, hal. xv-xxix. Penjelasan lebih lanjut mengenai argumen tersebut aka didiskusikan pada bagian selanjutnya dari tulisan ini.

[25] Marsillam Simanjuntak, op.cit., 77

[26] Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Haji Masagung, 1988, hal. 213. Namun sekalipun demikian Soekarno dalam pidato-oidatonya berulangkali menyatakan komitmennya bagi [Kekeluargaan] Asia Timur Raya.

[27] Marsillam, op.cit., hal 72. Marsillam mengutip ini dari naskah yang diterbitkan Mohammad Yamin dan juga otobiografi Ahmad Seobardjo.

[28] Dalam Pasal 3, 10, 11 dan 12 dari “Rancangan Undang-undang Indonesia Merdeka” disebutkan bahwa soal perang dan hubungan luar negeri akan di bawah penguasaan dan pengawasan langsung kerjaan Nippon, Raja dari Nippon akan mengangkat seorang Wakil Tinggi yang berkekdudukan di Jakarta dab UU yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia Sementara tersebut akan disampaikan kepada Raja Nippon untuk disahkan. Lihat rancangan yang disusun oleh Soepomo, Soebardjo dan Maramis dalam R.M. A. B. Kusuma, op.cit., pada bagian Lampiran VIII, hal. 550-552.

[29] George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 130-133.

[30] Mereka yang kemudian bekerjasama dengan Pemerintah Balatentara Jepang disebut sebagai kelompok “kolobarotor’ dan yang menentang disebut sebagai “non-kolaborasi”. Kelompok “non-kolaborasi” ini yang disebut sebagai gerakan bawah tanah anti-Jepang yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Lihat George Kahin, op.cit., hal. 141-143. Lihat juga John D. Legge, op.cit.

[31] Risalah, hal. 35-36. Penulisan miring adalah sesuai dengan teks yang ada dalam Risalah tersebut.

[32] Argumen Spinoza yang dikutip oleh Etienne Balibar, dalam Etienne Balibar, Spinoza and Politics (London: Verso, 1998), hal. 64.

[33] Marsillam Simanjuntak, op.cit., hal. 75.

[34] “Makloemat Gunseikan No.23: Azas-azas Pembentoekan Badan Oentoek Menjelidiki Oeasaha Persiapan Kemerdekaan”, dikutip dari Marsillam Simanjuntak, ibid.

[35] Risalah, hal. 81-82

[36] Ibid., hal. 82

[37] Risalah, hal. 262-263

[38] Risalah, hal. 275-276

[39] Amir Sjarifuddin ditawan pada awal tahun 1943 oleh Pemerintah Balatentara Jepang, dan pada tanggal 24 Februari 1944, bersama dengan 4 orang lainnya Amir dijatuhi hukuman mati. Atas campur tangan Soekarno hukuman bagi Amir Sjarifuddin diubah menjadi hukuman seumur hidup, sedangkan 4 orang lainnya tetap dijatuhi hukuman mati. Lihat George Kahin, op.cit., hal. 142.

[40] Menurut analisis John Legge, oposisi Sjahrir terhadap Jepang bukan semata-mata karena pertimbangan-pertimbangan nasionalis, melainkan juga oleh pertimbangan-pertimbangan doktrin politik. Sjahrir menilai Jepang sebagai kaum fasis yang mempunyai ikatan integral dengan fasisme Eropa. Lihat John D. Legge, op.cit., hal. 76.

[41] Risalah, hal. 323.

[42] Yang menarik dari penerbitan Risalah ini dengan disisipi “Penjelasan Dari Penyunting Untuk Edisi Ketiga” adalah penerbitannya yang dilakukan setelah terbitnya buku Adnan Buyung Nasution dan Marsillam Simanjuntak, yang secara eksplisit menguraikan gagasan totaliterisme Soepomo sebagai intisari dari watak totaliterisme UUD 1945. Tidak ada bukti yang bisa disajikan bahwa Risalah ini diterbitkan sebagai upaya untuk menandingi atau menjawab karya kedua penulis tersebut, terutama intepretasi terhadap pemikiran Soepomo, tapi adanya sisipan dan penerbitan setelah kedua buku tersebut terbit, setidaknya memberikan dugaan kuat terhadap upaya dan kepentingan untuk tetap men-sakralkan UUD 1945, sebagai sebuah produk yang menjadi jiwa dari suatu diskursus politik Demokrasi Pancasila, juga dengan cara memaknai secara “lain” pemikiran Soepomo, sebagai peletak dasar dan salah satu tokoh kunci dalam penyusunan UUD 1945.

[43] Risalah, hal. xix-xx.

[44] Risalah, hal. xxi.

[45] Risalah, hal. 223-233.

[46] Dalam pidatonya tersebut, Soekarno memakai argumen Soepomo sebagai rujukan. Lihat Risalah, hal. 255.

[47] Risalah, hal. 275-276.

[48] Risalah, hal. 323.

[49] Risalah, hal. 322

[50] Lihat Soepomo, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Djakata: Noordhoff-Kolff N.V (Tanpa tahun terbit. Dalam pengantarnya Soepomo menuliskan Djakarta, 28 September 1950), hal. 29.

[51] Risalah, hal. 33-35.

[52] Soepomo, Soal Negara Indonesia-Serikat dan Uni Belanda-Indonesia (Djakarta: Jajasan Dharma, 1948).

[53] Lihat artikel-artikel: “Pembentukan Konstitusi Indonesia Serikat”, “Hal-hal Jang Harus Dimuat Dalam Konstitusi Indonesia Serikat”, “Sekali Lagi, Hal-hal Jang harus Dimuat Dalam Konstitusi Indonesia Serikat”, “Dasar-dasar Tata-Hukum Negara Indonesia Serikat” dan “Sekali Lagi Dasar-dasar Tata-Hukum Negara Indonesia Serikat”, dalam Soepomo, ibid.

 

Kepustakaan Rujukan

Adams, Cindy, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (Jakarta: Haji Masagung, 1988).

Anderson, Ben, Revolusi Pemuda (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).

Balibar, Etienne, Spinoza and Politics (London: Verso, 1998).

Haris, Syamsuddin, “Sang Pandito Orde Baru” dalam Majalah D&R, 15 November 1997.

Howarth, David, Discourse (Milton Keynes: Open University Press, 2000).

Kusuma, RM. A.B, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

Kahin, George McTurnan, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Laclau, Ernesto, “Populist Rupture and Discourse” dalam Screen Education, No. 34 (1980).

Laclau, Ernesto, New Reflection on the Revolution of Our Time (London: Verso, 1990).

Legge, John. D, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir (Jakarta: Grafiti, 1993).

Nasution, Adnan Buyung, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959 (Jakarta: Grafiti, 2001) (Cetakan Kedua).

Rivai, Abdul, Student Indonesia di Eropa (Jakarta: Kepusatakaan Popoler Gramedia, 2000).

Sekertariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 (Jakarta: Sekertariat Negara Republik Indonesia, 1995) (Edisi Ketiga).

Shiraishi, Takashi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

Simajuntak, Marsillam, Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945 (Jakarta: Grafiti, 2003) (Cetakan Ketiga).

Soepomo, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Djakata: Noordhoff-Kolff N.V (Tanpa tahun terbit. Dalam pengantarnya Soepomo menuliskan Djakarta, 28 September 1950).

Soepomo, Soal Negara Indonesia-Serikat dan Uni Belanda-Indonesia (Djakarta: Jajasan Dharma, 1948).

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s