Virtue dan Kepolitikan Indonesia

Virtue memang kerap dirujuk pada keutamaan dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris dirujuk sebagai “moral excellence of a person”. Keutamaan dalam politik di sini dimaksudkan sebagai bagaimana prinsip- prinsip kemaslahatan bersama dikedepankan oleh seorang warganegara ketimbang kepentingan individu atau pribadi.

Politik Indonesia saat ini, untuk sementara, bisa dinyatakan kehilangan virtue-nya. Ukuran sederhana yang diambil adalah sikap dari para politisi maupun pejabat publik yang menempatkan kepentingan pribadi dan golongannya, di atas kepentingan warga negara secara lebih luas. Beberapa rujukan yang bisa dilihat adalah bagaimana merajalelanya dugaan korupsi menerpa para pejabat publik, atau juga kebijakan-kebijakan publik yang dianggap bertolak-belakang dengan tujuan kemaslahatan bersama.

Kalau mau dilacak, banyak tokoh nasional yang berpegang teguh pada virtue suatu masa tertentu. Sikap yang mengedepankan kemaslahatan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau kekuasaan banyak dilakukan tokoh-tokoh nasional setelah proklamasi kemerdekaan. Beberapa contoh — dari demikian banyak contoh yang bisa disebutkan —akan dijadikan rujukan adanya virtue dalam politik. Sejumlah tokoh dirujuk tulisna ini tanpa mengkesampingkan orang-orang lain yang bekerja di dalam virtue, baik di masa kolonial, seperti Tjiptomangoenkoesomo, Tirto Adhi Soerjo, Mas Marco Kartodikromo, Semaoen, dan lain-lain, dan juga saat dilancarkannya pemberontakan-pemberontakan melawan kolonialisme seperti yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di mana untuk sikap itu mereka tewas atau dibuang di pulau-pulau terpencil seperti Boven Digul dan Banda Neira, maupun mereka-mereka yang sesudahnya.

Soekarno

Banyak kontroversi mengenai Soekarno, terutama setelah ia menetapkan garis politik Demokrasi Terpimpin yang banyak dinilai berwatak otoriter, namun di awal kemerdekaan Soekarno menerima sistem pemerintahan parlementer, pada saat ia berkuasa sebagai presiden. Sistem parlementer berimplikasi pada tanggalnya kekuasaan Soekarno sebagai kepala pemerintahan menjadi “sekadar” kepala negara. Memilih sistem parlementer bisa dibilang keputusan politik yang penting dalam situasi transisi dalam menghadapi kekuasaan Belanda yang mencoba kembali menguasai bekas tanah jajahannya.

Mohammad Hatta

Pada tahun 1956 Hatta mengkonfirmasipada publik Indonesia bahwa antara dirinya dengan Soekarno tidaklagi ada kecocokan secara politik, dan mulai saat itu Hatta mengundurkandiri sebagai wakil presiden dan “bubarlah” dwi-tunggal Soekarno-Hatta. KeputusanHatta bisa dibaca juga sebagai upaya untuk menjaga situasi politikagar perpecahannya dengan Soekarno tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Semenjak itu Hatta nyaris tidak pernah lagi berbicara secara publik, kecuali pada saat pemakaman Sutan Syahrir pada tahun 1966. Ada keutamaan dalam keputusan Hatta. Dalam usia republik yang masih muda, perpecahan antar pimpinan pemerintah tertinggi cukup memperburuk kepolitikan. Banyak interpretasi dalam membaca momen ini, namun bagaimanapun juga, Hatta memilih untuk melepaskan jabatan politiknya untuk berjalannya kepolitikan yang lebih baik.

Sutan Syahrir

Syahrir bisa dibilang sebagai politisi dan tokoh republik yang kerap “terbuang” baik di jaman kolonial maupun zaman kemerdekaan. Ditangkap dan diasingkan pemerintah kolonial ke Boven Digul dan Banda Neira, diculik dan ditahan kelompok Persatuan Perjuangan pada peristiwa 3 Juli 1946, terakhir ditangkap dan dibuang pemerintahan Soekarno ke Swiss sebagai tahanan politik sampai akhir hayatnya. Syahrir meninggalkan bangku studi nya di Belanda untuk ikut dalam pergerakan di Hindia Belanda. Menurut Rudolf Mrazek dalam Syahrir: Politics and Exile in Indonesia (1994), Syahrir lebih dulu meninggalkan studi agar Hatta bisa tetap di Belanda menyelesaikan studinya, dan suatu saat bisa kembali meneruskan studinya (yang akhirnya tidak pernah dilakukan). Meninggalkan studi dan memilih untuk pulang, pada masa itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Syahrir memilih untuk meninggalkan kepentingan pribadinya dan memilih untuk ikut dalam kancah politik tanah air.

Tan Malaka

Tidak jauh berbeda dengan Syahrir, Tan Malaka juga tokoh pimpinan nasional republik yang banyak menghabiskan hiudpnya di pembuangan, bahkan ironisnya, semenjak kembali setelah Indonesia merdeka ia justru dieksekusi tentara republik. Menurut studi Harry A. Poeze,Tan Malaka dieksekusi oleh Letda Soekotjo berdasarkan surat perintah Pangdam Brawijaya Soengkono. Selepas proklamasi, Tan Malaka juga bersiap memimpin Indonesia, namun atas saran Sutan Syahrir, Tan Malaka diminta untuk melihat pandangan rakyat Indonesia secara umum. Setelah berkeliling beberapa lama, Tan Malaka memahami bahwa Soekarno merupakan pilihan rakyat banyak. Dari situ Tan Malaka mengundurkan niatnya untuk maju memimpin republik. Memang di kemudian hari,Tan Malaka banyak dinilai berupaya mengambil alih posisi kepemimpinan Soekarno, saat Soekarno dan Hatta ditahan di Bangka, namun di saat awal Tan Malaka jelas menepikan kepentingan politiknya, dan mendukung apa yang menjadi pilihan rakyat banyak.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Sri Sultan Hamengkubuwon IX juga tokoh nasional yang berperan pokok dalam pendirian republik. Sebagai penguasa wilayah yang berdaulat sendiri, Sri Sultan memberikan ruang untuk pemerintahan republik tetap berjalan, dengan memberikan Yogyakarta sebagai ibukota sementara. Setelah proklamasi kemerdekaan, Sri Sultan menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ikut dalam Republik Indonesia. Pada konteks masa itu, bukan tidak mungkin Yogyakarta memilih menjadi wilayah berdaulat di luar republik, sekalipun itu bukan hal yang mudah, namun Sri Sultan menempatkan diri untuk ikut mendukung perjuangan melawan kolonialisme dan pendirian negara republik. Pada awal Orde Baru, MPR mengangkat Sri Sultan menjadi wakil presiden pada 1973. Namun berbagai peristiwa kekerasan negara seperti Malari, pendudukan kampus-kampus oleh tentara tahun 1978, merupakan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh Sri Sultan dan ia menolak praktik politik Soeharto.Tahun 1978 Sri Sultan menolak pencalonan kembali dirinya sebagai wakil presiden oleh MPR dengan alasan kesehatan, hanya secara umum publik memahami bahwa Sri Sultan tidak lagi setuju dengan politik Soeharto. Sri Sultan lebih memilih menjadi Gubernur DI Yogyakarta sampai akhir hayatnya.

H. R. DHARSONO

Salah stau korban praktik politik otoritarian Orde Baru adalah H. R. Dharsono, mantan Pangdam VI Siliwangi. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan tuduhan ikut merencanakan pengeboman BCA pada tahun 1984. Dharsono juga salah satu orang yang keras mengkritik Soeharto dan Orde Baru, sehingga diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekertaris Jenderal ASEAN pada tahun 1978.

Aktivitasnya di Petisi 50, kelompok politik yang tidak setuju dengan kebijakan- kebijakan Soeharto pada saat itu, juga mendorong dirinya untuk mundur dari jabatan Presiden Direktur PT Propelat, sebuah perusahaan yang dekat dengan Kodam Siliwangi. Dharsono bisa dibaca sebagai salah seorang yang mencoba untuk lebih mengedepankan keutamaan bagi kemaslahatan bersama, sehingga harus menerima berbagai konsekuensi bagi dirinya secara pribadi. Sikap-sikap untuk mengkesampingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan kekuasaan yang akhirnya membawa Dharsono ke dalam penjara.

Kepolitikan di Indonesia meninggalkan jejak-jejak adanya keutamaan (virtue) pada banyak tokoh maupun orang-orang, yang lebih mengutamakan sesuatu yang baik bagi banyak orang di atas kepentingannya sendiri. Inilah salah satu persoalan pokok yang dihadapi kepolitikan Indonesia hari ini. Elit dan pimpinan politik tidak lagi bersandar pada virtue, tapi pada kepentingan dirinya sendiri atau golongan politiknya. Akibatnya, jika harus berurusan dengan kepentingan warga secara keseluruhan, maka kepentingan warga yang akan dikorbankan! Suatu kondisi kepolitikan yang sangat mengerikan dalam suatu bentuk republik, bentuk yang secara prinsipil menempatkan publik sebagai di atas segala kepentingan perseorangan.

Jika jejak-jejak virtue tidak ditemukan pada para pimpinan nasional saat ini, maka lebih baik kita tumbuhkan di warga publik sendiri, sehingga pada saat dari warga publik akan muncul pimpinan nasional, maka virtue sudah melekat pada dirinya. Organisasi-organisasi sipil kemasyarakatan harus mampu menciptakan, mendorong dan menumbuhkan civic public yang bersandarkan virtue pada setiap warga, sehingga semaksimal mungkin bisa kita hindari munculnya “pimpinan pencoleng” dalam kepemimpinan republik kita di kemudian hari. (DGX)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s