Politik Pertanahan Demokrasi Terpimpin: Gagalnya Proyek Hegemoni

* Tulisan ini merupakan “Pengantar” untuk buku Andi Achdian, Tanah Bagi Yang Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965 (Jakarta: Kekal Press, 2009).

 

Buku karya Andi Achdian ini merupakan buku yang mencoba menelusuri bagaimana politik pertanahan melalui program landreform di masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965. Hasil penelusuran tersebut membawa suatu rumusan menarik, yakni program landreform di masa Demokrasi terpimpin berjalan dalam suatu situasi di mana negara bisa dikatakan lemah dalam melakukan implementasi program landreform.

Dipancangkannya tonggak Demokrasi Terpimpin didasarkan pada apa yang disebut Manifesto Politik (Manipol), yang intinya adalah: “Revolusi nasional menentang imperialisme dan kolonialisme”. Wujud dari Manipol adalah program turunan yakni Demokrasi terpimpin dan Ekonomi Terpimpin untuk menjadi landasan bagi arah menuju Sosialisme a’la Indonesia suatu tatanan masyarakat adil makmur, yang menurut Andi Achdian adalah,

[…] usaha membangun perekonomian nasional diarahkan dengan membangun basis industri nasional melalui penciptaan pasar dalam negeri  yang kuat dan yang dianggap gagal dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. (Hal. 59-60.)

Pemerintah-pemerintahan di masa Demokrasi Parlementer dianggap gagal dalam mewujudkan suatu bentuk masyarakat adil-makmur. Diskursus yang dikonstrksi Soelarno adalah mewujudkan kembali cita-cita nasion Indonesia, cita-cita yang berlandaskan pada nilai-nilai antiimperlialisme, antikolonialisme. Proyek ekonomi era Demokrasi Parlementer dianggap tidak lebih daripada kelanjutan model ekonomi kolonial, di mana keuntungan ekonomi yang diperoleh lebih banyak jatuh kepada perusahaan-perusahaan asing. Momen ini yang mendorong Soekarno membubarkan sistem Demokrasi Parlementer. Proyek demokrasi yang dilandaskan pada ekonomi yang bersandar pada dukungan modal asing dianggap gagal, sebagaimana pandangan Achdian,

Kebijakan yang mendukung modal asing sebagai motor penggerak perekonomian telah mengalami kekalahan telak dalam pertarungan politik di tingkat nasional. Partai-partai seperti Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia yang dianggap sebagai pendukung keberadaan modal asing di Indonesia telah kehilangan pijakan dalam struktur kekuasaan dan pemerintahan. (Hal. 63)

Manipol menjadi dalam diskursus politik Soekarno. Hingar-bingar era Demokrasi Parlementer yang liberal dinilai tidak berkesesuaian dengan nilai dasar pencetusan kemerdekaan Indonesia yakni membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme, dan sistem parlementer dinilai gagal menjadi wadah bagi penegakan nilai-nilai tersebut. Momen “kegagalan” sistem demokrasi parlementer dan ekonomi liberal merupakan momen penting bagi artikulasi politik Soekarno yang mencoba untuk mengembalikan semangat populisme kerakyatan dalam proyek politiknya.

Pro-Soekarno dan Anti-Soekarno: Kontestasi Artikulasi

Hal yang penting dalam melihat stagnasi politik Indonesia semenjak tahun 1950 sampai 1959 adalah formasi identitas politik yang membayangi batasan politik. Identitas politik yang terbentuk pada masa parlementer adalah semua melawan semua. Jatuh bangun kabinet, pembentukan koalisi kabinet dan seterusnya, menempatkan politik berada pada ruang parlementer, dan keterlibatan elemen popular diabaikan. Keterlibatan rakyat secara umum adalah pada saat dilangsungkannya pemilihan umum tahun 1955, namun gejolak politik yang mengarah pada upaya disintegrasi politik dan teritorial mendorong Soekarno untuk mengambil kembali kekuasaan yang sebelumnya direpresentasikan pada kabinet-kabinet dalam sistem parlementer. Identitas politik di masa ini adalah identitas politik kepartaian, atau kalau setidaknya mau dikerucutkan menajdi identitas berdasarkan politik aliran.

Untuk melihat ini menjadi penting untuk merujuk pada diskursus Soekarno sendiri. Soekarno memperkenalkan artikulasi baru dalam tatanan kepolitikan berdasarkan pada keterlibatan dan keikutsertaan sektor-sektor populer. Lewat pidato-pidatonya, Soekarno memproklamirkan keterlibatan sektor-sektor populer – khususnya kaum petani – dengan mengajukan suatu redefinisi ide mengenai kewargaan, yakni kaum Marhaen. Soekarno juga secara terbuka mengkritik elit-elit politik, yang tentu saja rujukannya adalah pada masa demokrasi parlementer, di mana pertarungan politik hanya berkutat di seputar elit politik lingkup parlemen (termasuk dalam hal bisnis), sebagaimana dinyatakan Soekarno,

Tudjuan Revolusi, jaitu masjarakat jang adil dan makmur, kini oleh orang-orang jang bukan Putera-Revolusi diganti dengan politik liberal dan ekonomi liberal. Diganti dengan politik liberal dimana suara rakyat banjak dieksploatir, ditjatut, dikorup oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi liberal dimana berbagai golongan menggaruk kekajaan hantam-kromo dengan mengorbankan kepentingan rakjat. (Hal. 61)

Soekarno memperluas wilayah dari identitas politik dengan mengkaitkannya pada wilayah sosial, yakni kaum tani, yang merupakan jumlah terbesar dalam populasi penduduk Indonesia waktu itu. Politik digambarkan sebagai sebagai sebuah aktivitas yang secara khusus memiliki perhatian pada isu-isu sosial dan berbagai pertentangan, seperti “rakyat menjadi korban”, “rakyat yang dimiskinkan”, “kepentingan rakyat yang jadi korban”, dll.

Soekarno dalam pidato-pidatonya mendefinisikan Indonesia yang memperjuangkan “sandang pangan, keamanan, Irian Barat dan Perdjoangan anti-imperialis…” (Hal. 65), dan sekaligus menghadapi “musuh rakyat”, yakni: politik liberal, ekonomi liberal, imperalisme, kolonialisme, feodalisme, untuk membentuk suatu relasi antagonistik dalam ruang diskursif politik. Untuk mewujudkan perjuangan itu dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita perlunya merombak hak kepemilikan tanah dalam rangka menata perekonomian nasional Indonesia.

Gagasan Soekarno mengenai landreform sebagai kebijakan politik pertanahan tidak lepas dari artikulasi baru yang dikonstruksi Soekarno. Identitas politik “Marhaen” yang diartikulasikan Soekarno merupakan identitas politik bagi kaum tani, yang dalam diskursus Soekarno merupakan soko-guru revolusi Indonesia, yang karenanya harus bisa memiliki alat produksinya sendiri yakni tanah, yang diungkapkan Soekarno dalam pidatonya Djalanja Revolusi Kita:

Pada taraf sekarang ini, … Landerform disatu pihak berarti penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan mengakhiri penghisapan feodal setjara berangsur-angsur, dilain pihak Landreform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakjat Indonesia terutama kaum tani … Ja! Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani!

Tanah untuk mereka jang betul-betul menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka jang dengan duduk ongkang-ongkang mendjadi gendut-gendut karena menghisapan keringatnja orang-orang jang disuruh menggarap tanah itu! (Hal. 64)

Proyek politik Soekarno yang didasarkan pada Manipol serta merta mempertajam antagonisme dalam diskursif politik masa itu. Kelompok-kelompok politik yang beraliran nasionalis dan komunis berdiri mendukung proyek politik Soekarno, dan kelompok politik yang beraliran agama, liberal dan sosialis berada di batas seberang Soekarno. Proyek hegemoni Soekarno dan blok politiknya berhadapan dengan proyek politik anti-Soekarno. Dalam kasus politik pertanahan, tentangan keras datang dari kelompok-kelompok tuan tanah yang terancam oleh program landreform Soekarno, juga dari kelompok Angkatan Darat yang memang merupakan musuh faksi kiri dalam blok politik Soekarno.

Artikulasi politik Soekarno merupakan artikulasi politik nasionalis. Soekarno menjadi simbol dari ideologi politik nasionalisme, dan dikaitkan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Artikulasi politik Soekarno mendapatkan dukungan dari blok politik PNI, PKI dan NU. Kelompok-kelompok organisasi-organisasi petani yang memiliki hubungan dengan PNI dan PKI yakni Petani Nasional Indonesia (PETANI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI), dan juga PERTANU yang merupakan organisasi petani Nadhlatul Ulama (NU), kemudian menjadi pendukung gagasan landreform. Hanya PERTANU mengharapkan landreform dalam pelaksanannya tetap menghormati prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam (Hal. 75). Dalam politik pertanahan, yang menjadi bagian dari program Ekonomi Terpimpin, bentuk-bentuk penguasaan tanah yang mencerminkan watak imperialisme, kolonialisme dan feodealisme akan dirombak.

Manipol sendiri kalau dibaca secara keseluruhan menunjukkan tujuan-tujuan untuk membentuk suatu garis batas politik antara kaum revolusi dan kontra-revolusi,

Dengan jelasnya persoalan-persoalan pokok Revolusi Indonesia dan dengan jelasnya Program Revolusi berkat adanya Manifesto Politik, maka akan dapatlah ditarik garis antara revolusi dan kontra-revolusi, dan antara sahabat-sahabat dan musuh-musuh revolusi Indonesia. […] Sebaliknya, yang akan timbul dan menonjol hanyalah pertentangan-pertentangan antara kekuatan revolusioner dengan kekuatan imperialis, dan pertentangan-pertentangan ini harus diakhiri dengan kemenangan kekuatan revolusioner.[1]

Program landreform merupakan bagian dari Manipol sebagai proyek pokok pemerintahan Soekarno, di mana kelompok politik maupun sosial yang menetang program landreform akan dirujuk sebagai musuh-musuh revolusi, sekaligus sebagai antek-antek imperialisme. Manipol merupakan batas antagonisme yang ingin dibangun Soekarno, dengan blok politik nasionalis, agama dan komunis (Nasakom) yang berada dalam satu ikatan kesamaan (chain of equivalence).

Menarik untuk membaca politik Demokrasi Terpimpin dengan menggunakan teori diskursus yang dikembangkan Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Laclau dan Mouffe menegaskan bahwa analisa diskursus menekankan konstruksi identitas sosial dalam dan melalui praktik-praktik artikulasi yang hegemonik, yang secara parsial menetapkan pemaknaan identitas sosial dengan memasukkannya dalam sistem diferensial dari diskursus tertentu.[2] Antagonisme memainkan sebuah peran penting dalam membangun identitas dan hegemoni, karena penciptaan sebuah antagonisme sosial melibatkan terciptanya sebuah hubungan permusuhan (enemy relation) yang menjadi penting bagi terciptanya batas politis (political frontier).

Dalam logic of equivalence terdapat penciptaan hubungan erat identitas partikular dari aktor-aktor dalam suatu diskursus dengan menciptakan identitas negatif sebagai lawan mereka.[3] Logika ini  terdapat dalam disolusi (terputusnya) identitas-identitas partikular dari subyek-subyek dalam diskursus, dengan menciptakan suatu identitas yang sama sekali negatif, yang diidentifikasi sebagai suatu ancaman terhadap kelompok.

Diskursus Soekarno mengkonstruksi identitas pro-revolusi melalui artikulasi politiknya melalui Manipol dan menjadi hegemonik dan membentuk blok politik yang berpusat pada dirinya. Manipol merumuskan suatu sikap politik yang menciptakan antagonisme sosial antara pendukung revolusi dengan mereka yang disebut kontra-revolusi. Pendukung revolusi adalah para pro-Soekarno dan yang dianggap kontra-revolusi merupakan mereka yang anti-Soekarno. Konstruksi identitas inilah yang terbentuk dalam diskursus politik Demokrasi Terpimpin.

Diskursus Soekarno mengenai Manipol membentuk sebuah ikatan kesamaan di mana kelompok politik nasionalis (PNI), agama (NU) dan komunis (PKI) berada dalam ikatan tersebut. Manipol telah membangun political frontier. Relasi antagonistik yang dibangun adalah dengan para penentang Manipol, yakni kelompok politik agama (Masyumi), sosialis (PSI) dan Angkatan Darat (AD).

Nasakom merupakan logic of equivalence yang dibangun Soekarno dalam ruang diskursif politik. Pada satu titik, Nasakom berhasil menghimpun satu blok kekuatan politik revolusioner untuk melakukan hegemonisasi di ruang diskursif. Blok politik ini dibentuk oleh Landreform sebagai empty signifier. Menurut Laclau, suatu empty signifier muncul hanya jika ada ketidakmungkinan struktural (structural impossibility) dalam pemberian makna (signification), dan hanya jika ketidakmungkinan tersebut dapat memaknai dirinya sendiri sebagai suatu interupsi dari struktur tanda. Dalam pandangan Slavoj Žižek, empty signifiers memainkan peranan yang luas untuk mempersatukan identitas dalam chain of equivalence.[4]

Dalam diskursus politik pertanahan Demokrasi Terpimpin, landreform merupakan empty signifier. Landreform menjadi titik temu yang menyatukan satu blok politik pendukung gagasan Soekarno dengan Manipol-nya, satu titik temu bagi blok politik yang dinamakan Nasakom. Nasakom meleburkan identitas-identias partikular menjadi lebih universal, yang mendukung program revolusi Soekarno dengan mengidentifikasi mereka yang menolak Nasakom dan Manipol sebagai musuh revolusi yang berarti juga merupakan musuh rakyat.

Gagalnya Proyek Hegemoni: Keterbatasan Landreform Sebagai Empty Signifier

Dalam karya-karyanya yang awal, Antonio Gramsci menyatakan bahwa kaum buruh hanya akan bisa menjadi hegemonik jika mampu menyertakan kepentingan-kepentingan berbagai kelas sosial lainnya dan menemukan cara untuk mengkombinasikannya dengan kepentingan kaum buruh itu sendiri. Karena itulah maka harus mampu melampaui perjuangan di tingkat economic-corporate (kerjasama yang bersifat ekonomis) untuk menjadi sebuah kekuatan yang bersifat nasional.

Dalam pandangan Laclau dan Mouffe, hegemoni dan diskursus sama-sama dikondisikan secara mutual, dalam suatu pengertian bahwa praktik hegemoni mengubah dan membentuk ulang diskursus yang nantinya akan menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan bagi suatu artikulasi hegemonik. Ini memperlihatkan bahwa baik hegemoni maupun diskursus sama-sama dikondisikan secara mutual oleh antagonisme sosial. Menurut Laclau dan Mouffe, kondisi ini telah tersedia pada saat antagonisme sosial membantu menciptakan batasan-batasan diskursus serta membedakan artikulasi hegemonik dari jenis-jenis artikulasi lainnya.

Dalam upaya untuk dapat menjadi hegemonik dalam wilayah diskursif, parikularitas dari suatu tuntutan harus mampu menjadi universal, mengisi dan mendominasi kekosongan dalam ruang pemaknaan. Diskursus landreform yang dikonstruksi blok politik Soekarno gagal menjadi diskursus hegemonik. Pertarungan yang berlangsung di tingkat petani menunjukkan bahwa landreform gagal melampaui perjuangan tingkat economic-corporate menuju kekuatan skala nasional. Landreform lebih dilihat sebagai kebutuhan kaum tani semata, tidak berhasil secara luas menyertakan kepentingan-kepentingan kelas sosial lainnya, sehingga counter-hegemony dari blok politik anti-Soekarno bisa bekerja. Jadi blok politik Soekarno dengan Nasakom gagal mengkonstruksi hegemoni yang bersifat nasional. Kegagalan ini yang membuat proyek politik Soekarno dipatahkan di tengah jalan.

Menurut Laclau, suatu empty signifier muncul hanya jika ada ketidakmungkinan struktural (structural impossibility) dalam pemberian makna (signification), dan hanya jika ketidakmungkinan tersebut dapat memaknai dirinya sendiri sebagai suatu interupsi dari struktur tanda. Dalam pandangan Slavoj Žižek, empty signifiers memainkan peranan yang luas untuk mempersatukan identitas dalam chain of equivalence.[5]

Dalam diskursus politik pertanahan Demokrasi Terpimpin, landreform merupakan empty signifier. Namun landreform merupakan empty signifier yang mengalami keterbatasan, karena tidak berhasil melampui kepentingan politik kaum tani, untuk mewakili kepentingan kelas-kelas sosial lainnya. Dalam kajian Andi Achdian, apa yang terjadi di level massa rakyat adalah radikalisasi, sehingga pertikaian dan permusuhan merebak di lahan-lahan dan ladang-ladang pertanian. Blok politik Nasakom sendiri juga tidak mampu mempertahankan hegemonisasinya, karena elemen NU di tingkat massa kemudian tidak lagi menjadi pendukung Nasakom, melainkan mengambil posisi sebagai musuh. Ini bisa dilihat pada analisa Achdian,

Perkembangan selanjutnya yang terjadi setelah maraknya tindakan aksi sepihak adalah semakin meningkatnya ketegangan di antara kekuatan-kekuatan politik pendukung Nasakom yang ada di daerah. Berbeda dengan harapan para pemimpin mereka di pusat, kekerasan dan ketegangan yang melibatkan kader-kader tingkat bawah di daerah tetap berjalan dengan atau tanpa melalui instruksi dari pucuk pemimpin mereka. (Hal. 97)

Relasi hegemonik yang rentan menyebabkan chain of equivalence terpecah dan kembali kepada logic of difference yang memperluas hubungan-hubungan sintagmatis, dan perluasan tatanan diskursus yang memutus chain of equivalence yang ada.[6] Kalau dalam bahasa Andi Achdian, kesepakatan blok politik Nasakom di tingkat elit tidak bekerja di tingkat massa petani, yang muncul adalah pertikaian antara PETANI dan PETANU dengan BTI. Universalitas dari identitas telah buyar, beriringan dengan gagalnya hegemonisasi ruang diskursif, di mana identitas politik kembali kepada partikularitasnya masing-masing, yakni PNI, NU dan PKI, bukan lagi Nasakom atau Pro-Soekarno dan Pro-Revolusi.

Dalam kajian Andi Achdian di buku ini, landreform memiliki tujuan untuk mencapai “suatu perbaikan kondisi ekonomi masyarakat melalui usaha mempertinggi tingkat produksi dan membebaskan kaum tani dari belenggu feodalisme di pedesaan” (Hal. 101), sekaligus menjadi jawaban terhadap kegagalan ekonomi liberal yang dijalankan di masa Demokrasi Parlementer. Namun kegagalan proyek hegemoni Soekarno dan Manipol, ada pada kegagalan memperluas elemen-elemen hegemonik dan identitas blok-politik Nasakom.

Kegagalan tersebut bisa dibaca uraian detilnya pada karya Andi Achdian ini. Kegagalan ini menyebabkan keterpecahan ikatan kesamaan yang dibangun dalam blok politik Nasakom, sehingga memudahkan musuh (enemy) untuk melakukan hegemonisasi dalam diskursif politik, yang akibatnya sungguh menggiriskan, yakni pembantaian jutaan warganegara Indonesia pada tahun 1965 sampai beberapa tahun kemudian.


[1] Dewan Pertimbangan Agung, “Manifesto Politik Sebagai Program Umum Revolusi”, dalam Herbert Feith dan Lance Castles (Eds), Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 (Jakarta: LP3ES 1988), hal. 98.

[2] Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Toward A Radical Democratic Politics (London: verso 2001), hal. 112.

[3] Ibid., hal. 127

[4] Žižek menjelaskan bahwa tonggak dalam perjuangan ideologis adalah menciptakan nodal points atau points de capiton, yang akan mentotalisasikan serangkaian kesamaan-kesamaan (equivalences) dari elemen-mengambang bebas (free floating-elements). Lihat Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology (London: Verso 1999), hal. 98.

[5] Žižek menjelaskan bahwa tonggak dalam perjuangan ideologi yang adalah “nodal points” atau points de capiton, akan mentotalisasikan serangkaian kesamaan-kesamaan (equivalences) tersebut dari elemen-mengambang bebas (free floating-elements). Lihat Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology (London: Verso 1999), hal. 98.

[6] Laclau and Mouffe, Op. Cit., hal. 127.

2 thoughts on “Politik Pertanahan Demokrasi Terpimpin: Gagalnya Proyek Hegemoni

  1. Pingback: Politik Pertanahan Demokrasi Terpimpin: Gagalnya Proyek Hegemoni | Indonesia dalam Dunia Modern

  2. Pingback: Politik Pertanahan Demokrasi Terpimpin: Gagalnya Proyek Hegemoni | Andi Achdian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s