Mengkhianati Demokrasi

Man-in-Delhi-ki32173

Sebagai negara republik dan percaya pada demokrasi, Indonesia mengalami distorsi dalam memahami kediriannya. Bayangkan, mengaku diri sebagai salah satu negara demokrasi yang terbesar di dunia, rezim-rezim di era reformasi ternyata gagal memahami demokrasi dan konstitusi kita UUD 1945. Kegagalan pertama di era reformasi adalah pemberian status khusus wilayah Aceh untuk menjalankan dan menerapkan syariah Islam sebagai dasar hukum dan tata-aturan. Hukum syariah merupakan bentuk hukum yang tidak dikenal di dalam tata-aturan hukum di bawah konstitusi, dan pelanggaran atas konstitusi ini dibenarkan atas nama “kekhususan” wilayah Aceh. Sungguhpun, di era Soekarno, kekhususan wilayah Aceh diterima sejauh pelaksanaan kegiatan hukum adat dan penyelenggaraan di bidang pendidikan.

Akibatnya, wilayah-wilayah lain datang dengan proposal yang sama, meski dengan wajah berbeda. Peraturan daerah yang diajukan berisi pasal-pasal yang mengadopsi UU Kekhususan Aceh, yakni UU No.44/1999, meskipun tidak mengadopsi sangsi pidana sebagaimana qanun-qanun dalam perda khusus Aceh, namun bentuk-bentuk larangan yang dihadirkan sama dengan larangan dalam aturan agama. Akibatnya, semua bentuk tindakan kekerasan atas nama agama menemukan dasar pijakannya. Rezim teokrasi muncul dalam ujud perda-perda bernuansa agama (baik dalam ujud Perda bernafas syariah maupun Perda injili). Rezim teokrasi ini berselingkuh dengan rezim pesolek, yang demi citra dirinya, demokrasi dicoreng-moreng.

Perkara lainnya muncul baru-baru ini. Presiden SBY mengkritik model pemerintahan Yogya yang dinilainya tidak demokratis, karena penentuan kepala daerah bukan didasarkan pada pemilihan, melainkan berdasarkan garis keturunan. Pernyataan SBY disampaikan dalam suatu rapat kabinet, di mana ia menyebutkan bahwa monarki bertentangan dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia.

Pernyataan SBY tersebut berkaitan erat dengan RUU Keistimewaan DI Yogyakarta (RUU KDIY) yang diajukan pemerintah ke DPR. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a) RUU KDIY disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tata-pemerintahan yang demokratis adalah: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung. Dalam Pasal 13 RUU KDIY, Sultan Yogya dan Adipati Paku Alam akan duduk sebagai Parardhya, atau semacam pemangku adat, yang memiliki wewenang, di antaranya: memberikan arahan umum kebijakan, memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), mengusulkan pemberhentian gubernur/wakil jika terbukti bersalah secara hukum, dan lain-lain. Yang terang, Sultan Yogya dan Adipati Paku Alam tidak lagi otomatis akan menjadi gubernur dan wakil gubernur di provinsi DIY.

Pernyataan SBY yang bisa dirujuk pada Pasal 3 tersebut langsung mendapat tanggapan luas, baik yang pro maupun kontra, juga yang menilainya dari sisi lain yang bukan sekedar pro dan kontra.

Yang mendukung pernyataan SBY, mendasarkan argumennya pada penolakan terhadap posisi jabatan publik yang diwariskan secara turun-temurun, sebagaimana dalam sistem monarki. Dalam argumen pro-SBY ini digarisbawahi bahwa sistem demokrasi tidak mengenal jabatan publik atas dasar garis keturunan, melainkan pilihan rakyat secara langsung. Argumen ini pun memiliki persoalan, karena model Yogya tentu tidak bisa disamakan begitu saja dengan model monarki di Thailand, Inggris, Brunei atau negara-negara Arab. Lingkup DIY hanyalah provinsi, di mana Gubernur bertanggungjawab secara struktural kepada Presiden RI, sekalipun ia tidak bisa digantikan begitu saja berdasarkan jangka waktu tertentu. Keunikan ini memang memerlukan analisa yang lebih detil untuk mendefiniskan monarki seperti apakah yang dipratikkan Yogya di dalam RI.

Pandangan anti-SBY menyandarkan argumennya pada latar-belakang sejarah bergabungnya Kesultanan Ngayogyokarto Hadiningrat ke dalam negara Republik Indonesia lewat Maklumat Dua Raja, yang kemudian  dipatenkan di dalam Pasal 18 UUD 1945. Ujudnya adalah semacam kontrak politik bahwa Sultan Yogya akan menjadi Kepala Daerah dan Adipati Paku Alam sebagai wakilnya, dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan penerusnya diturunkan berdasarkan garis keturunan yang berlaku di kedua kerajaan tersebut. Inilah unsur keistimewaan Yogya sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Konteks inilah yang harus dihormati sebagai kontrak politik antara wilayah Yogya yang independen dengan Republik Indonesia yang baru berdiri. Argumen ini pun mendapat kritik, di antaranya, kontrak politik harus menilik konteks pembentukannya, yang pada saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan. Dalam kritik ini, kontekstualitas kesejarahan dipandang masih bisa dikoreksi sejauh untuk menghadirkan suatu keadaan yang lebih baik.

Pandangan ketiga mencoba melampui dua pandangan tersebut, dengan menyoroti persoalan pada kepemimpinan nasional, dalam hal ini SBY. Dalam pandangan ini, SBY dinilai mencla-mencle dan tidak memahami apa yang dia ucapkan. Argumennya bahwa Yogya tidak demokratis, tidak ditujukan juga kepada Aceh yang memberlakukan Syariah Islam, yang juga bertentangan dengan demokrasi. Juga sejumlah peraturan daerah yang mengadopsi nilai-nilai agama, yang dinilai mendorong kecenderungan diskriminasi dan pengabaian hak-hak asasi sebagai pijakan dasar sistem demokrasi, justru dianggap angin lalu. Di sini titik-tolak argumen justru berangkat dari ketidakmampuan SBY dalam memimpin dan mengelola politik, sehingga berbagai soal (termasuk soal Yogya) menjadi rumit dan tak terselesaikan. Ketidak-konsistenan SBY menyebabkan soal demi soal terus mengemuka, yang bahkan bertentengan dengan konstitusi, dan tidak diselesaikan, dibiarkan terus terburai tak teratur, membuat sistem tak berjalan efektif dan mengarah pada kekacauan. Pemerintah SBY justru menghadirkan kekacauan, bukan tertib-sosial, tertib-politik apalagi tertib-ekonomi.

Pandangan ketiga ini lebih menempatkan SBY sebagai oportunis sejati, yang lebih mementingkan angka-angka statistik yang bisa mendukung partainya untuk mendulang suara dalam pemilu, ketimbang nilai-nilai dasar yang dipancangkan dalam ujud republik. Suara mayoritas merupakan fokus utama sikap politik SBY, sehingga kekacauan administrasi penyelanggaraan negara, tidak nyambungnya perda dan UU yang bernuansa agama dengan konstitusi, diabaikan begitu saja. Namun, SBY justru mengutak-atik Yogya atas nama demokrasi.

Monarki dan perda atas nama agama keduanya merupakan musuh demokrasi, namun yang juga tidak kalah berbahayanya adalah kepemimpinan yang menggunakan kedua musuh demokrasi tersebut menjadi mainan politik, hanya demi sejumput kekuasaan, dan menjadikan republik yang didasarkan dan dicita-citakan pada nilai-nilai demokrasi, menjadi kacau-balau, berantakan dan tanpa arah.

 

 

One thought on “Mengkhianati Demokrasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s